DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Mei 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Bab - bab dari Peraturan Daerah Tentang Inovasi Daerah yang terdiri dari Ketentuan Umum; Tujuan dan Prinsip; Ruang Lingkup; Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah; Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah; Uji Coba Inovasi Daerah; Penerapan, Penilaian dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah; Pendanaan; Informasi Inovasi Daerah; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Keputusan Walikota mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

(2)Penetapan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Walikota, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen;
2. b.untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan;
3. c.untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, pegawai BUMD, Perangkat Daerah, BUMD, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
(3)Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
1. a.Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
2. b.bentuk Inovasi Daerah;
3. c.rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
4. d.tujuan Inovasi Daerah;
5. e.manfaat yang diperoleh;
6. f.waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
7. g.anggaran, jika diperlukan.
(4)Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 14

Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan oleh Walikota kepada Menteri.

BAB VI

UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 15

(1)Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
(2)Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
(3)Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
(4)Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 16

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PENERAPAN, PENILAIAN, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Pasal 18

(1)Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
1. a.Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
2. b.Peraturan Walikota, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(3)Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
(4)Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Walikota kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.
(5)Laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
1. a.cara melakukan Inovasi Daerah;
2. b.dokumentasi bentuk Inovasi Daerah;
3. c.hasil Inovasi Daerah yang akan dicapai.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

(1)Penerapan Inovasi Daerah akan dilakukan penilaian oleh Menteri.
(2)Pemerintah Daerah dapat menerima penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah berdasarkan hasil penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

(1)Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
(2)Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 21

(1)Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 18 dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah perubahan tahun berjalan.

Pasal 22

(1)Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
(2)Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IX

INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 23

(1)Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
(2)Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

(1)Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Walikota.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…