DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 16 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 114

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, Pengelolaan Keolahragaan, Kejuaraan Olahraga, Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga, Organisasi Keolahragaan, Pelaku Olahraga, Pendanaan Keolahragaan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan, Peran Serta Masyarakat, Kerja Sama, Penghargaan Olahraga dan Jaminan Sosial, Pengawasan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pembangunan di bidang keolahragaan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, sosial, adil, makmur, sejahtera, dan berbudi luhur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa keolahragaan di Kata Magelang saat ini belum dapat menjamin pemerataan akses terhadap keolahragaan, sehingga diadakan kegiatan peningkatan kesehatan, kebugaran dan prestasi baik daerah, nasional, maupun internasional, dalam sistem manajemen keolahragaan yang marnpu menghadapi tantangan dan peru bahan keolahragaan di masa mendatang;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Kota Magelang, perlu adanya pengaturan tentang keolahragaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan; WALI KOTAMAGELANG, DENGANRAHMATTUHANYANG MAHA ESA PERATURANDAERAHKOTAMAGELANG NOMOR 5 TAHUN2023 TENTANG KEOLAHRAGAAN WALIKOTA MAGE LANG PROVINS! JAWA TENGAH Mengingat Menimbang

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kata dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga sub urusan keolahragaan.
6.Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
7.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengernbangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
8.Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/ atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
9.Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
10.Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
11.Pembina Olahraga adalah orang yang memilik:iminat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga. BABI KETENTUAN UMUM PERATURANDAERAH TENTANGKEOLAHRAGAAN.Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKOTAMAGELANG dan WALI KOTAMAGELANG
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
12.Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olah raga.
13.Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus- menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
14.Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
15.Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olabraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
16.Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
17.Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
18.Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik seseorang.
19.Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan a tau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
20.Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.
21.Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/ atau nonmateriel.
22.Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/ atau Keolahragaan.
23.Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
24.Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
25.Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26.Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang mernbina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan kewenarigan dan tanggung jawabnya.
(2)Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Peolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, sarana dan prasarana, serta penghargaan Keolahragaan.
(3)Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilakukan secara sistematis melalui tahap pengenalan, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat secara berkelanjutan, dan peningkatan Prestasi.

BAB II

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pembinaan dan pengembangan Olahraga;
b.pengelolaan Keolahragaan;
c.penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;
d.prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
e.organisasi Olahraga;
f.pelaku Olahraga;
g.pendanaan Keolahragaan;
h.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
1. 1.peran serta Masyarakat;
j.kerja sama;
k.penghargaan olahraga dan jaminan sosial;
1. 1.sistem informasi Keolahragaan; dan
m.pengawasan.

Pasal 2

Keolahragaan bertuj uan untuk:

a.rneningkatkan disiplin;
b.menanamkan dan meningkatkan cinta Daerah dan tanah air;
c.mernelihara dan melestarikan nilai budaya daerah;
d.meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan produktivitas baik dalam belajar maupun bekerja; dan
e.memacu perturnbuhan lndustri Olahraga.
1. 27.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat, dan/ a tau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
2. 28.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/ atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.

Pasal 6

(1)Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah, maupun atas prakarsa sendiri.
(2)Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perkumpulan Olahraga di lingkungan Masyarakat setempat.
(3)Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk organisasi cabang Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

( l) Tahap pengenalan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan Olahraga dan mengolahragakan Masyarakat, yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami, dan menghayati manfaat Olahraga, membangkitkan minat Masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, serta menguasai gerak dasar Olahraga.

(2)Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit OJahragawan berbakat.
(3)Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit Olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi, dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan.
(4)Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit Olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berpotensi.
(5)Tahap peningkatan Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan melalui pelatihan Olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berprestasi.
(4)Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan dilaksanakan melaluijalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur Masyarakat yang berbasis pada pengembangan Olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.

Pasal 8

(1)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana climaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
(2)Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru/ dosen pendidikan jasmani dan Olahraga yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta didukung oleh ketersediaan sumber belajar, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga dengan mempertimbangkan kemampuan Daerah.
(3)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan pada semua jenjang pendidikan berpedoman pada kurikulum nasional yang dilengkapi dengan program ekstrakurikuler.
(4)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, rmnat, dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
(5)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
(6)Untuk menumbuhkembangkan Prestasi Olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah Olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi Olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Mi1ik Daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga secara berkala dan berkelanjutan bagi karyawarmya untuk meningkatkan pemulihan, kesehatan, kebugaran, kesejahteraan mental, relasi sosial, serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masing-masing.
(2)Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan melalui;
1. a.penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
2. b.Penyediaan alokasi waktu yang cukup bagi karyawan untuk kegiatan Olahraga; dan/ atau
3. c.Dapat membentuk perkumpulan, klub, atau sanggar Olahraga.
(3)Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan Prestasi Olahraga Daerah dan nasional.

Pasal 10

{l) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan di bidang kesehatan.

(2)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran masyarakat dalarn meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.

Pasal 9

( 1) Peserta didik yang melaksanakan dan men gem bangkan minat dan bakat Olahraga untuk yang berprestasi diberikan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

(2)Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada peserta didik yang melaksanakan dan mengembangkan minat dan bakat Olahraga untuk Prestasi di pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga maupun yang sedang mengikuti kejuaraan Olahraga.
(3)Satuan pendidikan memberikan kemudahan bagi peserta didik yang melaksanakan dan mengembangkan minat dan bakat Olah.raga untuk Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.pemberian dispensasi kehadiran;
2. b.kemudahan kegiatan pernbelajaran;
3. c.pemenuhan kegiatan belajar mengajar secara khusus; dan/atau
4. d.kemudahan layanan pendidikan lainnya. {5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)diatur dengan Peraturan W ali Kota.
(7)Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didampingi pelatih yang memiliki sertifikat kompetensi dari Tnduk Organisasi Cabang Olahraga.
(8)Dalarn hal tidak memungkinkan untuk didarnpingi pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah Olahraga dapat didarnpingi Tenaga Keolahragaan lain atas rekomendasi dari Dinas.
(9)Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dapat menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis Olahraga, modifikasi Olahraga, dan/ atau pendekatan berbasis gerak dengan memanfaatkan aneka permainan, Olahraga tradisional, dan kegiatan di alam terbuka.

Isi peraturan

Teks114PDFHirarki

Memuat teks peraturan…