DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 28 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Reklame yang meliputi Perencanaan, Penataan Reklame, Penyelenggara Reklame, Perizinan Penyelenggaraan Reklame, Sistem Informasi Penyelenggaraan Reklame, Pengawasan Dan Pengendalian, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perkembangan perdagangan dan jasa serta untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap produk kegiatan usaha diperlukan penyelenggaraan reklame yang memperhatikan etika, keselamatan, keindahan, keefektifan, dan kepastian hukum;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perencanaan, penataan, penyelenggaran, perizinan, pengawasan, dan pengendalian reklame, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan reklame;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota- Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa; SALINAN
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan WALI KOTA MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
6.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
7.Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang sistematis meliputi perencanaan, penataan, perizinan, pengawasan, dan pengendalian Reklame.
8.Reklame Insidental adalah reklame yang masa izinnya paling lama 30 (tiga puluh) hari.
9.Reklame Permanen adalah reklame yang masa izinnya paling lama 1 (satu) tahun.
10.Penyelenggara Reklame yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11.Izin Penyelenggaraan Reklame adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Penyelenggara untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam rangka Penyelenggaraan Reklame untuk mewujudkan pengelolaan pemanfaatan ruang melalui pengaturan penempatan Reklame di Daerah yang berbudaya, maju, dan berdaya saing dalam masyarakat madani dan mampu menyejahterakan masyarakat, aman, nyaman, produktif, serta meningkatkan perekonomian Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Reklame di Daerah;
b.mengoptimalkan potensi Daerah guna meningkatkan pendapatan Daerah; dan
c.menata Reklame agar selaras dengan ketentuan tata ruang, etika, estetika, dan budaya.

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Reklame meliputi:

a.perencanaan;
b.penataan Reklame;
c.penyelenggara Reklame;
d.perizinan Penyelenggaraan Reklame;
e.sistem informasi Penyelenggaraan Reklame;
f.pengawasan dan pengendalian; dan
g.peran serta masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penempatan Reklame.
(2)Perencanaan penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berdasarkan:
1. a.etika;
2. b.keselamatan;
3. c.estetika dan keindahan;
4. d.keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
5. e.kearifan lokal;
6. f.ketertiban dan keamanan;
7. g.kepastian hukum;
8. h.pendapatan Daerah;
9. i.peraturan perundang-undangan; dan
10. j.Rencana Tata Ruang.
(3)Perencanaan penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
1. a.pendataan;
2. b.pemetaan tata letak; dan
3. c.rencana penataan dan penempatan titik Reklame.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III

PENATAAN REKLAME

Pasal 6

Penataan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan berdasarkan:

a.kawasan Penyelenggaraan Reklame;
b.jenis Reklame;
c.bentuk Reklame; dan
d.materi Reklame.

Pasal 7

(1)Kawasan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
1. a.kawasan peruntukan Reklame;
2. b.kawasan Reklame terbatas dan/atau bersyarat; dan
3. c.kawasan bebas dari Reklame.
(2)Kawasan peruntukan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan yang terbuka bagi pemasangan Reklame.
(3)Kawasan Reklame terbatas dan/atau bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan yang diizinkan untuk pemasangan Reklame dengan mempertimbangkan peletakan Reklame dan standar Reklame.
(4)Kawasan bebas dari Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan yang tidak diizinkan untuk pemasangan Reklame.
(5)Kawasan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
(6)Kawasan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sesuai dengan pertimbangan Rencana Tata Ruang.

Pasal 8

(1)Kawasan Penyelenggaraan Reklame dengan pertimbangan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) terdiri atas:
1. a.pola ruang; dan
2. b.struktur ruang.
(2)Pertimbangan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Tata Ruang di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Penataan Reklame berdasarkan pertimbangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
1. a.kawasan peruntukan budi daya; dan
2. b.kawasan peruntukan lindung.
(2)Pertimbangan pola ruang pada kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
1. a.perdagangan dan jasa;
2. b.peribadatan;
3. c.pendidikan;
4. d.kesehatan;
5. e.perkantoran;
6. f.pertahanan dan keamanan;
7. g.permukiman;
8. h.transportasi,
9. i.pariwisata; dan
10. j.olahraga.
(3)Pertimbangan pola ruang pada kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
1. a.kawasan perlindungan setempat;
2. b.ruang terbuka hijau; dan
3. c.kawasan cagar budaya.

Pasal 10

Penataan Reklame berdasarkan pertimbangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

a.sistem jaringan transportasi darat;
b.sistem jaringan telekomunikasi;
c.sistem jaringan sumber daya air;
d.sistem jaringan energi; dan
e.infrastruktur perkotaan.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…