DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang penambahan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 dengan jumlah paling sedikit sebesar bagian laba BUMD kepada Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu meningkatkan penerimaan daerah sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah berlandaskan prinsip-prinsip investasi;
b.bahwa dengan semakin meningkatnya persamgan usaha dan terbatasnya kemampuan pendanaan Badan Usaha Milik Daerah dalam pengembangan kinerja, perlu didukung dengan peningkatan permodalan Badan Usaha Milik Daerah melalui penyertaan modal daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerin tah N omor 12 Tah un 201 9 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah bersangkutan; WALIKOTA MAGELANG, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENT ANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2021 NOMOR 7 Menimbang LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG WALIKOTAMAGELANG PROVINS! JA WA TENG AH PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan WALIKOTA MAGELANG Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); ten tang dalam 1950 Kecil Tahun KotaDaerah-daerahPembentukan
2.Undang-Undang Nomor 17
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah; memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ a tau manfaat lainnya.

(2)Manfaat ekcnorni, sosial dan/ a tau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden , bunga, dan pertumbuhan nilai BUMD;
2. b.peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu terten tu;
3. c.peningkatan penerimaan Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah; untukdimaksudkan

Pasal 2

Dae rahModal( 1) Penyertaan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Magelang.
4.Sadan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/ atau barang milik Daerah pada Sadan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham.

(1)Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang kepada BUMD di Daerah.
(2)BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Magelang;
2. b.Perusahaan Umum Daerah Objek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang;
3. c.Perusahaan Umum Daerah Percetakan Vita Grafika Kota Magelang;
4. d.Perusahaan Umum Daerah Perbengkelan Prima Oto Kota Magelang;
5. e.Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang;
6. f.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Magelang; dan
7. g.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH rangka

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:

a.pengembangan usaha BUMD dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
b.memperkuat struktur permodalan BUMD;
c.memenuhi modal dasar BUMD; dan
d.meningkatkan pendapatan asli Daerah.
d.peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah; dan/ a tau
e.peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus dicantumkan dalam:
1. a.Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya; dan
2. b.Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya.
(2)Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 dengan jumlah paling sedikit sebesar bagian laba BUMD kepada Pemerintah Daerah.
(3)Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN PENAMBAHANPENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
(2)Besaran penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Besaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tahun 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)BUMD yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara pemberian Penyertaan Modal Daerah;
4. d.penghentian tetap pemberian Penyertaan Modal Daerah; dan/ atau
5. e.sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah memberikan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)BUMD wajib mengelola modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.
(3)BUMD wajib memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan menyetorkannya ke kas Daerah. penam bahan modal se bagaimana dimaksud dalam Pasal 5. berupa

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari BUMD yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)BUMD berhak memperoleh dukungan memerintahkanmengetahuinyaorangsetiapAgar

BAB IV

HAK DAN KEW AJIBAN r , · • C ~ ~9J{O BUDIYONO LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINS! JAWA TENGAH (7- 279 /2021) Diundangkan di Magelang pad a tanggal 1; Nov~ m be r 2 o :i I SE~R&A~DAERIIH KOTA MAGELANG, t ~.... ~ - I ~'" ~~--- -- 7' .... ,___.,,~--i t I ' t ~~~_)~.k=·.-;;~- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 1"5 t'lo v e.m b.e.r 2.0 ,_, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kota Magelang.

Pasal 11

Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kola Magelang Nomor 9 Tahun 2016 ten tang Penyertaan Modal Pemerintah Kata Magelang pada Badan Usaha Milik Daerah di Kota Magelang (Lembaran Daerah Kata Magelang Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kata Magelang Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

BABV KETENTUAN PENUTUP keamanan, likuiditas, keuntungan dan kesesuaian serta didasarkan atas kebutuhan pendanaan perusahaan umum daerah dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam investasi antara lain legalitas,prmsip-prmsipmempertimbangkan Dalam upaya mendukung pelaksanaan otonomi daerah, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Seiring bertambahnya urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kota Magelang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah melalui penambahan penyertaaan modal kepada perusahaan daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing usaha sehingga mampu memberikan nilai tambah yang memberikan keuntungan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kota Magelang. Pelaksanaan penambahan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENT ANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 109

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

PENYERTAAN MODAL DAERAH rangka

Pasal 3

Pasal 6

PELAKSANAAN PENAMBAHANPENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

PENYERTAAN MODAL DAERAH rangka

Pasal 3

Pasal 6

PELAKSANAAN PENAMBAHANPENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945