DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 berupa laporan keuangan memuat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan umum daerah. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya percepatan dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan menggunaan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang mendasarkan pada asas efi.siensi, efektivitas dan akuntabilitas;
b.bahwa sebagai wujud akuntablitas dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 yang terealisasi guna mendanai berbagai program dan kegiatan di pemerintah kota magelang, maka untuk memberikan kepastian hukum dalam pertanggungjawabanny a perlu mendapatkan persetujuan dari dewan perwakilan rakyat daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan Menetapkan WAL! KOTA MAGELANG MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kata Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kata sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang rnenjadi kewenangan daerah otonorn.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Magelang. 4 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
6.Sisa Kurang Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiKPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
7.Surplus Laporan Operasional yang selanjutnya disebut Surplus LO adalah penjumlahan selisih lebih antara surplus kegiatan operasional, kegiatan nonoperasional, dan kejadian luar biasa.
8.Defisit Laporan Operasional yang selanjutnya disebut Defisit LO adalah penjurnlahan selisih kurang antara defisit kegiatan operasional, kegiatan nonoperasional, dan kejadian luar biasa.

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 berupa laporan keuangan memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.neraca;
4. d.laporan operasional;
5. e.laporan arus kas;
6. f.laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan umum daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a.pendapatan Rp985.763.798.066,00
b.belanja Rpl.039.501.502.733,00
c.defisit Rp53.737.704.667,00
d.pembiayaan:
1. 1.penerimaan
2. 2.pengeluaran
e.pembiayaan netto
f.SiLPA

Pasal 4

Rp299.613.433.828,00 Rp49.913 .500.000,00 Rp249.699.933.828,00 Rp195.962.229.161,00 Uraian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a.selisih lebih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah RpSS.308.251.473,00 dengan rincian sebagai berikut: 1 . anggaran pendapatan setelah perubahan Rp930.455.546.593,00
1. 2.realisasi Rp985.763.798.066,00
2. 3.selisih lebih RpSS.308.251.473,00
b.selisih kurang anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rpl40.659.098.558,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran belanja setelah perubahan Rpl.180.160.601.291 ,00
2. 2.realisasi Rpl.039.501.502.733,00
3. 3.selisih kurang Rp 140.659.098.558,00
c.selisih lebih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp195.967.350.031,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.defisit anggaran setelah perubahan Rp249.705.054.698,00
2. 2.realisasi Rp53.737.704.667,00
3. 3.selisih lebih Rp195.967.350.031,00
d.selisih kurang anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah RpS.120.870,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp299.618.554.698,00
2. 2.realisasi Rp299.613.433.828,00
3. 3.selisih kurang RpS.120.870,00
e.selisih lebih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp49.913.500.000,00
2. 2.realisasi Rp49.913.500.000,00
3. 3.selisih lebih Rp0,00
f.selisih kurang anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah RpS.120.870,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pembiayaan netto setelah perubahan
2. 2.realisasi
3. 3.selisih kurang

Pasal 5

Rp249. 705.054.698,00 Rp249.699.933.828,00 RpS.120.870,00 Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a.saldo anggaran lebih awal Rp299.613.554.698,00
b.SiLPA Rp195.962.229.161,00
c.saldo anggaran lebih akhir Rp195.962.229.161 ,00

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a.jurnlah aset Rp4.267.505.926.781,79
b.jumlah kewajiban Rp3.139.878.389,00
c.jumlah ekuitas Rp4.264.366.048.392,79

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desernber 2022 sebagai berikut:

a.jumlah pendapatan
b.jumlah beban
c.defisit dari operasi
d.surplus dari kegiatan nonoperasional
e.defisit pos luar biasa
f.Defisit LO

Pasal 8

Rp910.376.727.203, 12 Rpl.007.371.860.349,08 Rp96.995.133.145,96 Rp276.502.155,00 RpS.555.624.496,00 Rp102.274.255.486,96 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:
1. a.saldo awal kas per 1 Januari 2022
2. b.arus kas dari aktivitas operasi
3. c.arus kas dari aktivitas investasi
4. d.arus kas dari aktivitas pendanaan e . arus kas dari aktivitas transitoris
5. f.saldo akhir kas per 31 Desember 2022 Rp299 .621.279.364,00 Rpl00.397.634.173,00 Rp154.135.338.840,00 Rp49.913.500.000,00 Rp7 .845.536,00 Rp195.962.229.161 ,00

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a.ekuitas awal Rp4.334.740.145.348,85
b.Defisit LO Rp102.274.255.486,96
c.dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar:
1. 1.koreksi nilai persediaan Rp0,00
2. 2.koreksiekuitaslainnya Rp3 l.900.158.530,90 Rp4.264.366.048.392,79d. ekuitas akhir

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g untuk Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…