DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp1.036.537.798.066,00. APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; dan c. Pembiayaan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah maka diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa; SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan WALI KOTA MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 3

Pasal 2

(1)APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp1.036.537.798.066,00 (satu triliun tiga puluh enam miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh enam rupiah).
(2)APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah; dan
3. c.Pembiayaan Daerah.
(3)Rincian APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp 868.513.236.244,00
2. b.Belanja Daerah Rp1.033.979.016.066,00 defisit Rp 165.465.779.822,00
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan Rp 168.024.561.822,00
  2. 2.Pengeluaran Rp 2.558.782.000,00 Pembiayaan netto Rp 165.465.779.822,00 sisa lebih pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp0

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp868.513.236.244,00 (delapan ratus enam puluh delapan miliar lima ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp365.283.881.744,00 (tiga ratus enam puluh lima miliar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.137.901.000,00 (delapan puluh dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus satu ribu rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp259.740.056.406,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta lima puluh enam ribu empat ratus enam rupiah). 4
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.648.189.575,00 (sepuluh miliar enam ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.757.734.763,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp503.229.354.500,00 (lima ratus tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 468.920.714.500,00 (empat ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.308.640.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.033.979.016.066,00 (satu triliun tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam belas ribu enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal; dan
c.belanja tidak terduga.

Pasal 7

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp885.041.253.344,00 (delapan ratus delapan puluh lima miliar empat puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial. 5
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp423.429.012.163,00 (empat ratus dua puluh tiga miliar empat ratus dua puluh sembilan juta dua belas ribu seratus enam puluh tiga rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp444.604.450.181,00 (empat ratus empat puluh empat miliar enam ratus empat juta empat ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.990.781.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.017.010.000,00 (satu miliar tujuh belas juta sepuluh ribu rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp147.387.762.722,00 (seratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp2.004.252.000,00 (dua miliar empat juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.308.602.992,00 (delapan belas miliar tiga ratus delapan juta enam ratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp91.618.950.693,00 (sembilan puluh satu miliar enam ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.058.082.237,00 (tiga puluh tiga miliar lima puluh delapan juta delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah). 6
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.863.556.900,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp534.317.900,00 (lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp165.465.779.822,00 (seratus enam puluh lima miliar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a.penerimaan Pembiayaan; dan
b.pengeluaran Pembiayaan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…