DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, kewenangan pemerintah daerah, industri unggulan kota, RPIK 2019-2039, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan, pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA MAGELANG TAHUN 2019-2039.

BAB I

PENDAHULUAN Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penulisan RPIK 2019-2039.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Magelang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah suatu kawasan atau lokasi tertentu dimana terdapat sejumlah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang menggunakan bahan baku atau sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama atau sejenis serta memiliki prospek sebagai pusat pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.
8.Industri Unggulan Kota adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama di Daerah.
9.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035 yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
10.Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
11.Rencana Pembangunan Industri Kota Magelang Tahun 2019-2039 yang selanjutnya disingkat RPIK 2019- 2039 adalah dokumen perencanaan pembangunan industri Kota Magelang untuk periode 20 (dua puluh tahun) terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2039.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI A. KONDISI DAERAH

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha, dan/atau institusi terkait;
b.pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Unggulan Kota.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

a.mewujudkan kebijakan pembangunan Industri nasional di Daerah;
b.menentukan sasaran, strategi, dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Kota;
c.mewujudkan industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;
d.mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Kota guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
e.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.Industri Unggulan Kota;
c.RPIK 2019-2039;
d.pelaksanaan;
e.pembinaan, pegawasan, dan pelaporan.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH, SERTA TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH Untuk menentukan arah pembangunan industri Kota Magelang tentunya perlu mempertimbangkan Visi Pembangunan Industri Nasional dan Visi Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan konsistensi kebijakan dan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah.
(2)Pembangunan Industri Daerah dilaksanakan sesuai dengan Kawasan Peruntukan Industri yang ditetapkan dalam tata ruang.
(3)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
2. b.penyediaan infrastruktur Industri;
3. c.pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah Daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan/ pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
4. d.pemberian izin melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
6. f.penataan kegiatan Industri untuk berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri;
7. g.pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Peruntukan Industri.
(4)Pemerintah Daerah dapat membangun/ mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan:

a.infrastruktur industri;
b.infrastruktur penunjang.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH A. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH Strategi pembangunan industri yang dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan industri adalah sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Industri Unggulan Kota yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Daerah dan merupakan komoditi unggulan kota berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 yaitu:
1. a.Industri makanan;
2. b.Industri minuman;
3. c.Industri pengolahan tembakau;
4. d.Industri tekstil;
5. e.Industri pakaian jadi;
6. f.Industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki;
7. g.Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furniture), dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya;
8. h.Industri kertas dan barang dari kertas;
9. i.Industri pencetakan dan reproduksi media rekaman;
10. j.Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia;
11. k.Industri farmasi,produk obat kimia dan obat tradisional;
12. l.Industri karet, barang dari karet, dan plastik;
13. m.Industri mesin dan perlengkapan yang tidak masuk dalam lainnya;
14. n.Industri kendaraan bermotor,trailer dan semi trailer;
15. o.Industri furniture; dan/atau
16. p.Industri pengolahan lainnya.
(2)Selain Industri Unggulan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.

Pasal 8

(1)Pengembangan Industri Unggulan Kota harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
(2)Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Kota.

BAB V

PENUTUP RPIK 2019-2039 ini merupakan penjabaran lebih detail dari RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 khususnya terkait dengan pembangunan industri, RPIK ini menjadi pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam mendukung pembangunan sektor industri untuk diperhatikan dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kota Magelang, RPIK 2019-2039 ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi DPRD Kota Magelang dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.

Pasal 9

(1)RPIK 2019-2039 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN
2. b.BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI
3. c.BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
4. d.BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI UNGGULAN DAERAH 2018-2038
5. e.BAB V : PENUTUP
(2)RPIK 2019-2039 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)Strategi dan Program Pembangunan Industri Unggulan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:
1. a.strategi pembangunan Industri Unggulan Kota; dan
2. b.program dan pembangunan Industri Unggulan Kota meliputi:
  1. 1.penetapan sasaran dan program pengembangan Industri Unggulan Kota;
  2. 2.pengembangan perwilayahan Industri;
  3. 3.pembangunan sumber daya Industri;
  4. 4.pembangunan sarana dan prasarana Industri;
  5. 5.pemberdayaan Industri.
(2)program pembangunan Industri Unggulan Kota dikembangkan secara berkelanjutan melalui tahapan, sebagai berikut: a) Tahap I, periode Tahun 2019-2023; b) Tahap II, periode 2024-2028; dan c) Tahap III, periode 2029-2039.

Pasal 11

(1)RPIK Tahun 2019-2039 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…