DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Magelang

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum dan rincian APBD

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022;

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 1 bulan September tahun 2021;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022; WALIKOTA MAGELANG, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2021 TENT ANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 WALIKOTA MAGELANG PROVINS! JAWA TENGAH ]SALINAN[ Menimbang Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
1. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. 7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573); DalamKota KecilDaerah-daerahPem ben tukan
6. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 2 Mengingat
8. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Um um sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 3
13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 4
19. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. 22.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
23. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 5

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Magelang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG DAN WALIKOTA MAGELANG
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 6 Pasal 3 Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp819.257.701.625,00 (delapan ratus sembilan belas miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah; dan
b.Pendapatan transfer. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00 Rp 89.280.108.304,00 Rp 11.413.500.000,00 Pembiayaan Netto Rp 77.866.608.304,00
c.Pembiayaan Dae rah
1. 1.Penerimaan
2. 2.Pengeluaran Rp (77.866.608.304,00) Rp897.124.309.929,00 Defisit/ Surplus b. Rp8l9.257.701.625,00Pendapatan Dae rah Belanja Daerah a.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp.908.537.809.929,00 (sembilan ratus delapan miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, clan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

7.Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya. 7 Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp598.950.926.625,00 (lima ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp538.515.926.625,00 (lima ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp220.306.775.000,00 (dua ratus dua puluh miliar tiga ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.515.000.000,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus lima belas juta rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.364.708.000,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh empatjuta tujuh ratus delapan ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.050.995.000,00 (tujuh miliar lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rpl 71.376.072.000,00 (seratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh dua ribu rupiah). 8

Pasal 7

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp800.342.057.449,00 (delapan ratus miliar tiga ratus empat puluh dua juta lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja hibah; dan
4. d.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp385.917.738.412,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu em pat ratus dua belas rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp399.531.963.037,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah).
(4)Belanja hi bah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.382.356.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh duajuta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rpl.510.000.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp897. 124.309.929,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar serratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasi;
b.Belanja modal; dan
c.Belanja tidak terduga.

(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.435.000.000,00 (enam puluh miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah). 9

Pasal 10

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp77.866.608.304,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan ribu tiga ratus empat rupiah), yang terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan; dan
b.Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp16.032.000.000,00 (enam belas miliar tiga puluh dua juta rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp80.750.252.480,00 (delapan puluh miliar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal peralatan dan mesin.
2. b.Belanja modal bangunan dan gedung.
3. c.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
4. d.Belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.140.455.600,00 (tiga puluh dua miliar seratus empat puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah).
(3)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp31.476.390.928,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
(4)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.207.055.952,00 (lima belas miliar dua ratus tujuh juta lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
(5)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rpl.926.350.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). 10

Pasal 13

(1)Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp77 .866.608.304,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan ribu tiga ratus empat rupiah).
(2)Pembiayaan netto yang merupakan selisih penenmaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp77.866.608.304,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan ribu tiga ratus empat rupiah).

Pasal 12

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b yaitu penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah direncanakan sebesar Rpl 1.413.500.000,00 (sebelas miliar empat ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022;

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 1 bulan September tahun 2021;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022; WALIKOTA MAGELANG, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2021 TENT ANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 WALIKOTA MAGELANG PROVINS! JAWA TENGAH ]SALINAN[ Menimbang Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
1. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. 7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573); DalamKota KecilDaerah-daerahPem ben tukan
6. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 2 Mengingat
8. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Um um sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 3
13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 4
19. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. 22.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
23. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 5

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Magelang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG DAN WALIKOTA MAGELANG
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 6 Pasal 3 Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp819.257.701.625,00 (delapan ratus sembilan belas miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah; dan
b.Pendapatan transfer. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00 Rp 89.280.108.304,00 Rp 11.413.500.000,00 Pembiayaan Netto Rp 77.866.608.304,00
c.Pembiayaan Dae rah
1. 1.Penerimaan
2. 2.Pengeluaran Rp (77.866.608.304,00) Rp897.124.309.929,00 Defisit/ Surplus b. Rp8l9.257.701.625,00Pendapatan Dae rah Belanja Daerah a.

Pasal 2

7.Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya. 7 Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp598.950.926.625,00 (lima ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp538.515.926.625,00 (lima ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp220.306.775.000,00 (dua ratus dua puluh miliar tiga ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.515.000.000,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus lima belas juta rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.364.708.000,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh empatjuta tujuh ratus delapan ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.050.995.000,00 (tujuh miliar lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rpl 71.376.072.000,00 (seratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh dua ribu rupiah). 8

Pasal 7

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp800.342.057.449,00 (delapan ratus miliar tiga ratus empat puluh dua juta lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja hibah; dan
4. d.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp385.917.738.412,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu em pat ratus dua belas rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp399.531.963.037,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah).
(4)Belanja hi bah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.382.356.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh duajuta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rpl.510.000.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 6

a.Belanja operasi;
b.Belanja modal; dan
c.Belanja tidak terduga.

(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.435.000.000,00 (enam puluh miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah). 9

Pasal 10

a.Penerimaan pembiayaan; dan
b.Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp16.032.000.000,00 (enam belas miliar tiga puluh dua juta rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp80.750.252.480,00 (delapan puluh miliar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal peralatan dan mesin.
2. b.Belanja modal bangunan dan gedung.
3. c.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
4. d.Belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.140.455.600,00 (tiga puluh dua miliar seratus empat puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah).
(3)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp31.476.390.928,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
(4)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.207.055.952,00 (lima belas miliar dua ratus tujuh juta lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
(5)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rpl.926.350.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). 10

Pasal 13

(1)Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp77 .866.608.304,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan ribu tiga ratus empat rupiah).
(2)Pembiayaan netto yang merupakan selisih penenmaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp77.866.608.304,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan ribu tiga ratus empat rupiah).

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003