DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 13 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp1.089.463.084.517,00 (Satu triliun delapan puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh tiga juta delapan puluh empat ribu lima ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp65.469.814.430,00 (Enam puluh lima miliar empat ratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.154.932.898.947,00 (Satu miliar seratus lima puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota- Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun SALINAN 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG DAN WALI KOTA MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp1.089.463.084.517,00 (Satu triliun delapan puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh tiga juta delapan puluh empat ribu lima ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp65.469.814.430,00 (Enam puluh lima miliar empat ratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.154.932.898.947,00 (Satu miliar seratus lima puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

(1)Pendapatan Daerah
1. a.semula : Rp 982.569.194.279,00
2. b.bertambah : Rp 1.072.611.169,00
3. c.jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan : Rp 983.641.805.448,00
(2)Belanja Daerah
1. a.semula : Rp1.077.463.084.517,00
2. b.bertambah : Rp 65.469.814.430,00
3. c.jumlah Belanja Daerah setelah perubahan : Rp1.142.932.898.947,00
(3)Pembiayaan Daerah
1. a.penerimaan
  1. 1.semula : Rp 106.893.890.238,00
  2. 2.bertambah : Rp 64.397.203.261,00
  3. 3.penerimaan Pembiayaan setelah perubahan : Rp 171.291.093.499,00
2. b.pengeluaran
  1. 1.semula : Rp 12.000.000.000,00
  2. 2.bertambah : Rp 0,00
  3. 3.pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan : Rp 12.000.000.000,00
(4)
(5)Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan : Rp 159.291.093.499,00 : Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:

(1)pendapatan asli Daerah
1. a.semula : Rp 312.575.137.455,00
2. b.bertambah : Rp 17.283.630.188,00
3. c.pendapatan asli Daerah setelah perubahan : Rp 329.858.767.643,00
(2)pendapatan transfer
1. a.semula : Rp 669.994.056.824,00
2. b.berkurang : Rp 16.211.019.019,00
3. c.pendapatan transfer setelah perubahan : Rp 653.783.037.805,00
(3)lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
1. a.semula : Rp 0,00
2. b.bertambah : Rp 0,00
3. c.lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan : Rp 0,00

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. a.pajak Daerah
  1. 1.semula : Rp 53.307.000.000,00
  2. 2.bertambah : Rp 5.703.000.000,00
  3. 3.pajak Daerah setelah perubahan : Rp 59.010.000.000,00
2. b.retribusi Daerah
  1. 1.semula : Rp 237.063.569.455,00
  2. 2.bertambah : Rp 12.766.820.188,00
  3. 3.retribusi Daerah setelah perubahan : Rp 249.830.389.643,00
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
  1. 1.semula : Rp 11.972.673.000,00
  2. 2.bertambah : Rp 0,00
  3. 3.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan : Rp 11.972.573.000,00
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah
  1. 1.semula : Rp 10.231.895.000,00
  2. 2.berkurang : Rp 1.186.190.000,00
  3. 3.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan : Rp 9.045.705.000,00
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat
  1. 1.semula : Rp 612.314.840.824,00
  2. 2.berkurang : Rp 17.824.428.019,00
  3. 3.pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan : Rp 594.490.412.805,00
2. b.pendapatan transfer antar daerah
  1. 1.semula : Rp 57.679.216.000,00
  2. 2.bertambah : Rp 1.613.409.000,00
  3. 3.pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan : Rp 59.292.625.000,00
(3)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
1. a.pendapatan hibah
  1. 1.semula : Rp 0,00
  2. 2.bertambah : Rp 0,00
  3. 3.lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan : Rp 0,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber terdiri atas:

(1)belanja operasi
1. a.semula : Rp 899.122.281.415,00
2. b.bertambah : Rp 59.337.401.562,00
3. c.belanja operasi setelah perubahan : Rp 958.459.682.977,00
(2)belanja modal
1. a.semula : Rp 173.340.803.102,00
2. b.bertambah : Rp 9.132.412.868,00
3. c.belanja modal setelah perubahan : Rp 182.473.215.970,00
(3)belanja tidak terduga
1. a.semula : Rp 5.000.000.000,00
2. b.berkurang : Rp 3.000.000.000,00
3. c.belanja tidak terduga setelah perubahan : Rp 2.000.000.000,00

Pasal 6

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
1. a.belanja pegawai
  1. 1.semula : Rp 405.896.861.333,00
  2. 2.bertambah : Rp 16.716.756.502,00
  3. 3.belanja pegawai setelah perubahan : Rp 422.613.617.835,00
2. b.belanja barang dan jasa
  1. 1.semula : Rp 461.641.141.882,00
  2. 2.bertambah : Rp 41.998.475.060,00
  3. 3.belanja barang dan jasa setelah perubahan : Rp 503.639.616.942,00
3. c.belanja hibah
  1. 1.semula : Rp 28.569.878.200,00
  2. 2.bertambah : Rp 667.170.000,00
  3. 3.belanja hibah setelah perubahan : Rp 29.237.048.200,00
4. d.belanja bantuan sosial
  1. 1.semula : Rp 3.014.400.000,00
  2. 2.berkurang : Rp 45.000.000,00
  3. 3.belanja bantuan sosial setelah perubahan : Rp 2.969.400.000,00
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah
  1. 1.semula : Rp 5.235.000.000,00
  2. 2.bertambah : Rp 816.536.000,00
  3. 3.belanja modal tanah setelah perubahan : Rp 6.051.536.000,00
2. b.belanja modal peralatan dan mesin
  1. 1.semula : Rp 57.299.903.898,00
  2. 2.bertambah : Rp 14.854.548.617,00 3 .
  3. 3.belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan : Rp 72.154.452.515,00
3. c.belanja modal gedung dan bangunan
  1. 1.semula : Rp 69.557.595.300,00
  2. 2.berkurang : Rp 3.970.869.849,00
  3. 3.belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan : Rp 65.586.725.451,00
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
  1. 1.semula : Rp 37.872.789.804,00
  2. 2.berkurang : Rp 2.822.920.000,00 3 .
  3. 3.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan : Rp 35.049.869.804,00
5. e.belanja modal aset tetap lainnya
  1. 1.semula : Rp 2.609.756.100,00
  2. 2.bertambah : Rp 31.962.100,00
  3. 3.belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan : Rp 2.641.718.200,00
6. f.fbelanja modal aset lainnya
  1. 1.semula : Rp 765.758.000,00
  2. 2.bertambah : Rp 223.156.000,00
  3. 3.belanja modal aset lainnya setelah perubahan : Rp 988.914.000,00
(3)belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
1. a.semula : Rp 5.000.000.000,00
2. b.berkurang : Rp 3.000.000.000,00
3. c.belanja tidak terduga setelah perubahan : Rp 2.000.000.000,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

(1)penerimaan Pembiayaan
1. a.semula : Rp 106.893.890.238,00
2. b.bertambah : Rp 64.397.203.261,00
3. c.penerimaan Pembiayaan setelah perubahan : Rp 171.291.093.499,00
(2)pengeluaran Pembiayaan
1. a.semula : Rp 12.000.000.000,00
2. b.bertambah : Rp 0,00
3. c.pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan : Rp 12.000.000.000,00

Pasal 8

(1)Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
1. a.sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
  1. 1.semula : Rp 97.305.986.338,00
  2. 2.bertambah : Rp 58.089.395.261,00
  3. 3.sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan : Rp 155.395.381.599,00
2. b.bpencairan dana cadangan
  1. 1.semula : Rp 9.582.903.900,00
  2. 2.bertambah : Rp 6.307.808.000,00
  3. 3.pencairan dana cadangan setelah perubahan : Rp 15.890.711.900,00
3. c.penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah
  1. 1.semula : Rp 5.000.000,00
  2. 2.bertambah : Rp 0,00 3 .
  3. 3.penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan : Rp 5.000.000,00
(2)Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
1. a.pembentukan dana cadangan
  1. 1.semula : Rp 12.000.000.000,00
  2. 2.bertambah : Rp 0,00
  3. 3.pembentukan dana cadangan setelah perubahan : Rp 12.000.000.000,00
2. b.penyertaan modal Daerah
  1. 1.semula : Rp. 0,00
  2. 2.bertambah : Rp. 0,00 3 .
  3. 3.penyertaan modal Daerah setelah perubahan : Rp. 0,00

Pasal 9

(1)Dalam hal terjadi keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum teranggarkan dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah melalui perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya diakomodasi dalam laporan realisasi anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

a.Lampiran I : ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
b.Lampiran II : ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
c.Lampiran III : rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
d.Lampiran IV : rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan subkegiatan beserta keluaran;
e.Lampiran V : rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
f.Lampiran VI : rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
g.Lampiran VII : Sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rancangan perubahan APBD;
h.Lampiran VIII: sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada rencana kerja pemerintah daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan perubahan APBD;
i.Lampiran IX : sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
j.Lampiran X : daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
k.Lampiran XI : daftar piutang Daerah.
l.Lampiran XII : daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya
m.Lampiran XIII: daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-Lain;
n.Lampiran XIV: daftar subkegiatan tahun jamak (multy years);
o.Lampiran XV : daftar dana cadangan; dan
p.Lampiran XVI: daftar pinjaman Daerah, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…