DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Yang Meliputi Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Hak Dan Kewajiban, Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Sinergitas, Pelaporan, Pengawasan, Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan serta akses terhadap keadilan di depan hukum secara menyeluruh, diperlukan adanya pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan;
c.bahwa untuk memberikan arah, jangkauan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dan berperan guna menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, diperlukan adanya pengaturan yang komprehensif sebagai landasan hukum di daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota- Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa; SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan WALI KOTA MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
5.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
6.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
8.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
9.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10.Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12.Anggaran Penyelenggaran Bantuan Hukum adalah alokasi APBD untuk penyelenggaraan Bantan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
14.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
15.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia Verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas; dan
f.akutabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini bermaksud untuk memberikan landasan hukum, acuan, serta pedoman bagi Pemerintah Daerah, Penerima Bantuan Hukum, dan/atau Pemberi Bantuan Hukum yang menggunakan APBD dalam pelaksanaan pemberian layanan Bantuan Hukum di Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a.menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b.mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata oleh seluruh masyarakat di Daerah; dan
d.mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik Litigasi maupun Nonlitigasi.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menjalankan kuasa;
2. b.mendampingi;
3. c.mewakili;
4. d.membela; dan/atau
5. e.melakukan tindakan hukum lain, untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
(4)Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 6

Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai penduduk miskin yang terdaftar dalam data tunggal sosial ekonomi nasional yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dalam melaksanakan Bantuan Hukum, harus memenuhi syarat:

a.berbadan hukum;
b.terakreditasi;
c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d.memiliki pengurus; dan
e.memiliki program Bantuan Hukum.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
1. a.identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
2. b.uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 9

(1)Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), harus melampirkan:
1. a.surat keterangan masuk dalam terdaftar DTSEN yang dikeluarkan dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang sosial;
2. b.dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
3. c.fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
(2)Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 10

(1)Pemberi Bantuan Hukum memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
(2)Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
(3)Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
(4)Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…