DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 9 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 5, perubahan Pasal 18, perubahan Pasal 21, perubahan Pasal 22, perubahan Pasal 23, perubahan Pasal 24, perubahan Pasal 25, perubahan Pasal 26, penghapusan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, perubahan Pasal 30, penghapusan Pasal 31, perubahan Pasal 32, perubahan Pasal 33, penyisipan Pasal 33A, penghapusan Pasal 34, perubahan Pasal 35, penghapusan Pasal 36, perubahan Pasal 37, penghapusan Pasal 38, Pasal 39, Pasal 49 dan Pasal 50, penyisipan Pasal 50A, perubahan Pasal 51, perubahan Pasal 55, perubahan Pasal 58, penghapusan Pasal 65 dan Pasal 66.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pemerintah Daerah harus memastikan dan menjamin tersedianya kondisi lingkungan yang baik dan sehat, serta dapat menjamin kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa untuk menjamin kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berfungsi untuk menopang kehidupan masyarakat perlu adanya pengaturan mengenai upaya pengendalian yang menyelaraskan kemudahan perizinan berusaha dengan dam pak dari kegiatan serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sehingga perlu diubah;
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2015 ten tang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum menampung adanya kebutuhan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang konsistcn oleh semua pemangku kepentingan sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; WALi KOTA MAGELANG, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP WALi KOT PROVINS! JAW A TENGAH

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Magelang.
2.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Magelang. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 4 7) diubah sebagai berikut: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGANDAN PENGELOLAANLINGKUNGANHIDUP. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA MAGELANG dan WALIKOTA MAGELANG
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan clan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 47);
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
6.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk marrusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8.Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
10.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
11.Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
12.Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/ atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
13.Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
14.Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/ atau program.
15.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyeienggaraan usaha danf atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
16.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya dise but UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Pertzinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 1 7. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
18.Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ a tau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
19.Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/ a tau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
20.Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
21.Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/ atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
22.Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
23.Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
24.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
25.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat 83 adalah zat, energi, dan/ atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/ atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/ a tau merusak lingkungan hidup, dan/ atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
26.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah 83, adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan yang mengandung 83.
27.Pengelolaan Limbah 83 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/ atau penimbunan.
28.Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/ atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
29.Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
30.Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
31.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
32.Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
33.Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pemyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
34.Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
35.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ a tau kegiatannya.

Pasal 18

{1) Penentuan terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup diukur dari Baku Mutu Lingkungan Hidup.

(2)Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.baku mutu air;
2. b.baku mutu air limbah;
3. c.baku mutu udara ambien;
  1. 3.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  2. 2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dalarn Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:

a.menetapkan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
b.menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
c.menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;
d.melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL- UPL;
e.menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya Alam dan emisi gas rumah kaca;
f.mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan di bidang Lingkungan Hidup;
g.mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup;
h.memfasilitasi penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
1. 1.melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; J. melaksanakan standar pelayanan minimal Lingkungan Hidup;
k.melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan kearifan lokal yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
1. 1.mengelola informasi Lingkungan Hidup;
m.mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi Lingkungan Hidup;
n.memberikan pendidikan pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
o.menerbitkan Persetujuan Lingkungan, Perizinan Berusaha, atau persetujuan pemerintah bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya;
p.melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup;
q.menyelenggarakan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar; dan
r.mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
1. 5.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan Lingkungan Hidup untuk rencana usaha dan/ a tau kegiatan.

4.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal terdiri atas:
1. a.pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
2. b.eksploitasi Sumber Daya Alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
3. c.proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan kemerosotan Sumber Daya Alam dalam pemanfaatannya;
4. d.proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
5. e.proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi Sumber Daya Alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
6. f.introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
7. g.pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
8. h.kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/ atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
  1. 1.penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi Lingkungan Hidup.
(2)Ketentuan mengenai jenis usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. d.baku mutu ernisi;
2. e.baku mutu gangguan; dan
3. f.baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3)Setiap Orang diperbolehkan untuk membuang Limbah ke media Lingkungan Hidup dengan persyaratan:
1. a.memenuhi Baku Mutu Lingkungan Hidup; dan
2. b.mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
  1. 7.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
(2)Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
(3)Masyarakat yang terkena dampak langsung yang dilibatkan dalam penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi Amdal yang akan terkena dampak secara langsung baik positif dan/ a tau negatif dari adanya rencana usaha dan/ atau kegiatan.

Pasal 23

Dokumen Amdal memuat:

a.pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/ a tau kegiatan;
b.evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/ a tau kegiatan;
c.saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/ atau kegiatan;
d.prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
e.evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan
f.rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.
1. 6.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh tim uji kelayakan Lingkungan Hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan Lingkungan Hidup pemerintah pusat.
(3)Tim uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat.
(4)Pemerintah Daerah menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup.
(5)Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
(6)Tata laksana uji kelayakan Lingkungan Hidup diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

14.Pasal 31 dihapus.

Pasal 30

( 1) Pemerintah Daerah membantu penyusunan Arndal bagi usaha dan/atau kegiatan usaha mikro dan kecil yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup.

(2)Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan Amdal.
(3)Penentuan mengenai usaha dan/ a tau kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13.Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
12.Pasal 29 dihapus.
11.Pasal 28 dihapus.
10.Pasal 27 dihapus.

Pasal 26

(1)Penyusun Arndal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
(2)Ketentuan mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun Arndal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat menunjuk pihak lain.

8.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(4)Pemerhati Lingkungan Hidup, peneliti, atau lembaga masyarakat pendamping yang telah membina dan/ a tau mendampingi masyarakat terkena dampak langsung dapat dilibatkan sebagai bagian dari masyarakat yang terkena dampak langsung.
(5)Proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18.Pasal 34 dihapus.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…