DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2024

Nomor: 9
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.117.598.216.295,00 (satu triliun seratus tujuh belas miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota- Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); SALINAN
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG DAN WALI KOTA MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.117.598.216.295,00 (satu triliun seratus tujuh belas miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp 999.846.001.295,00
b.Belanja Daerah Rp 1.115.098.216.295,00 Defisit Rp 115.252.215.000,00
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.penerimaan Rp 117.752.215.000,00
2. 2.pengeluaran Rp 2.500.000.000,00 Pembiayaan netto Rp 115.252.215.000,00 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 0

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp999.846.001.295,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh enam juta seribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp360.082.774.871,00 (tiga ratus enam puluh miliar delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri dari atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp96.670.100.000,00 (sembilan puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh juta seratus ribu rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp242.366.051.800,00 (dua ratus empat puluh dua miliar tiga ratus enam puluh enam juta lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.386.623.071,00 (dua belas miliar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh satu rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.660.000.000,00 (delapan miliar enam ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp639.763.226.424,00 (enam ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 603.707.731.000,00 (enam ratus tiga miliar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.055.495.424,00 (tiga puluh enam miliar lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.115.098.216.295,00 (satu triliun seratus lima belas miliar sembilan puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal; dan
c.belanja tidak terduga.

Pasal 7

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp945.950.568.920,00 (sembilan ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp449.685.709.147,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp475.338.500.970,00 (empat ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.635.244.003,00 (delapan belas miliar enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.291.114.800,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh satu juta seratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp147.647.647.375,00 (seratus empat puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.573.883.850,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.475.342.549,00 (empat puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp66.770.916.800,00 (enam puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp27.739.279.376,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.096.255.500,00 (satu miliar sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp991.969.300,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp115.252.215.000,00 (seratus lima belas miliar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.penerimaan Pembiayaan; dan
b.pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 11

(1)Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp117.752.215.000,00 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
2. b.pencairan dana cadangan; dan
3. c.penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
(2)Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.747.215.000,00 (tujuh puluh miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
(3)Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.000.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar rupiah).
(4)Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…