DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengarusutamaan Gender Yang Meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Kerja Sama Dan Sinergi, Partisipasi Masyarakat, Pelaporan, Pemantauan, Dan Evaluasi, Pembinaan Dan Pengawasan, Penghargaan, Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan kesetaraan gender melalui integrasi yang berprespektif gender dalam pembangunan di Daerah dan memastikan terlaksananya pemenuhan terhadap akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat atas setiap proses pembangunan bagi seluruh masyarakat;
c.bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan dalam implementasi Pengatusutamaan Gender di Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan Pengatusutamaan Gender;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota- kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865); SALINAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan WALI KOTA MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
4.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5.Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
10.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak- haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12.Responsif Gender adalah perhatian secara konsisten dan sistematis untuk merespons kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender.
13.Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
14.Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender.
15.Perencanaan Berprespektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
16.Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah upaya sistematis untuk mengintegrasikan Gender ke dalam perencanaan dan penganggaran.
17.Partisipasi adalah pertimbangan bagaimana perempuan dan laki-laki termasuk dengan kerentanannya dapat berpartisipasi atau turut berperan, ikut serta, dan terlibat aktif, termasuk dalam proses pengambilan keputusan.
18.Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran, dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
19.Statistik Gender adalah statistik yang mencerminkan perbedaan dan ketidaksetaraan yang cukup berarti berkaitan dengan situasi perempuan dan laki-laki dalam bidang kehidupan.
20.Pelembagaan Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pelembagaan PUG adalah proses melembagakan PUG menjadi sebuah sistem yang berkelanjutan untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki pada semua tingkatan pemerintahan.
21.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi dan lembaga.
22.Focal Point Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
23.Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang Responsif Gender.
24.Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan Keadilan Gender melalui PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah, PUG dalam siklus pembangunan di Daerah, penguatan kelembagaan PUG dan penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
25.Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah Responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
26.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
27.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 2

PUG di Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.Responsif Gender;
b.nondiskriminasi;
c.hubungan setara dan menghormati;
d.menghargai perbedaan individu;
e.melibatkan Masyarakat;
f.menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan; dan
g.sinergi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum, acuan serta pedoman umum bagi Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai wujud komitmen bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan Masyarakat yang berperspektif Gender.

Pasal 4

Pedoman umum pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk:

a.memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi atas kebijakan, pengawasan dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
b.mewujudkan Perencanaan Berperspektif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
c.mewujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
d.mewujudkan pengelolaan ARG;
e.meningkatkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
f.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan yang Responsif Gender.
(2)Penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui suatu Perencanaan Berprespektif Gender yang dituangkan dalam:
1. a.rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
2. b.rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
3. c.rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
4. d.rencana strategis Perangkat Daerah.

Pasal 6

(1)Penyusunan rencana kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui Analisis Gender dengan menggunakan metode:
1. a.alur kerja Analisis Gender; atau
2. b.metode analisis lain.
(2)Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah, dilakukan oleh Perangkat Daerah masing-masing.
(3)Pelaksanaan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
1. a.rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
2. b.rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
3. c.rencana strategis Perangkat Daerah;
4. d.rencana kerja Perangkat Daerah; dan
5. e.rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah, dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 7

(1)Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
(2)Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan subkegiatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah atau dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan pembangunan Daerah mengoordinasikan penyusunan:
1. a.rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
2. b.rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
3. c.rencana strategis Perangkat Daerah;
4. d.rencana kerja Perangkat Daerah; dan
5. e.rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah, yang Responsif Gender.
(2)Rencana kerja Perangkat Daerah dan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah yang Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 9

(1)Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
(2)Tanggung jawab Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Wali Kota.

Pasal 10

Wali Kota menetapkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…