DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

PEMBENTUKAN KELURAHAN MINASA UPA, KELURAHAN BONTO DURI, KELURAHAN BIRING ROMANG, KELURAHAN BITOW A, KELURAHAN LAIKANG, KELURAHAN BERUA, KELURAHAN KATIMBANG, KELURAHAN BAKUNG, KELURAHAN BUNTUSU, KELURAHAN KAPASA RAYA

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Makassar.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 6
3.Walikota adalah Walikota Makassar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Makassar.
6.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Makassar dalam wilayah kerja kecamatan.
7.Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau bagian kelurahan yang bersanding atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih atau pembentukan kelurahan di luarkelurahan yang telah ada.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar pembentukan kelurahan yang terjadi akibat pembentukankelurahan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

a.memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b.melaksanakan fungsi pemerintahan;
c.meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; dan
d.mengembangkan potensi wilayah kelurahan. 7

BAB III

KELURAHAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk kelurahan yang baru dari hasil pemekaran kelurahan sebelumnya, yang terdiri atas :

a.Kelurahan Minasa Upa berasal dari pemekaran Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini;
b.Kelurahan Bonto Duri berasal dari pemekaran Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate;
c.Kelurahan Biring Romang berasal dari pemekaran Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala;
d.Kelurahan Bitowa berasal dari pemekaran Kelurahan Antang Kecamatan Manggala;
e.Kelurahan Laikang berasal dari pemekaran Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya;
f.Kelurahan Berua berasal dari pemekaran Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya;
g.Kelurahan Katimbang berasal dari pemekaran Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya;
h.Kelurahan Bakung berasal dari pemekaran Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya;
i.Kelurahan Buntusu berasal dari pemekaran Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea;
j.Kelurahan Kapasa Raya berasal dari pemekaran Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan letak geografis, luas wilayah dan batas wilayah kelurahan dan kecamatan akibat dari pemekaran Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Walikota. 8

Pasal 6

Ketentuan yang berkaitan dengan administrasi pertanahan, administrasi kependudukan, dan aset kecamatan sebagai akibat pemekaran kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan penyesuaian dan penataan secara bertahap dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat pemekaran kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.

Pasal 8

Dengan Peraturan Daerah ini, maka kelurahan yang ada di wilayah Pemerintah Kota Makassar menjadi 153 (seratus lima puluh tiga) kelurahan dari sebelumnya 143 (seratus empat puluh tiga) kelurahan, sebagai berikut :

1.Kelurahan Pai;
2.Kelurahan Daya;
3.Kelurahan Paccerakkang;
4.Kelurahan Berua;
5.Kelurahan Katimbang;
6.Kelurahan Bakung;
7.Kelurahan Sudiang Raya;
8.Kelurahan Laikang;
9.Kelurahan Kapasa;
10.Kelurahan Kapasa Raya;
11.Kelurahan Tamalanrea;
12.Kelurahan Buntusu;
13.Kelurahan Tamalanrea Jaya; 9
14.Kelurahan Tamalanrea Indah;
15.Kelurahan Bulurokeng;
16.Kelurahan Sudiang;
17.Kelurahan Untia;
18.Kelurahan Bira;
19.Kelurahan Parang Loe;
20.Kelurahan Bontoala;
21.Kelurahan Bontoala Tua;
22.Kelurahan Bontoala Parang;
23.Kelurahan Baraya;
24.Kelurahan Bunga Ejaya;
25.Kelurahan Gaddong;
26.Kelurahan Layang;
27.Kelurahan Malimongan Baru;
28.Kelurahan Parang Layang;
29.Kelurahan Timongan Lompoa;
30.Kelurahan Tompo Balang;
31.Kelurahan Wajo Baru;
32.Kelurahan Bontorannu;
33.Kelurahan Kunjung Mae;
34.Kelurahan Kampung Buyang;
35.Kelurahan Lette;
36.Kelurahan Mariso;
37.Kelurahan Mario;
38.Kelurahan Mattoanging;
39.Kelurahan Panambungan;
40.Kelurahan Tamarunang;
41.Kelurahan Bonto Biraeng;
42.Kelurahan Baji Mappakasunggu;
43.Kelurahan Labuang Baji;
44.Kelurahan Bonto Lebang;
45.Kelurahan Karang Anyer;
46.Kelurahan Mamajang Dalam;
47.Kelurahan Mamajang Luar;
48.Kelurahan Maricaya Selatan;
49.Kelurahan Mandala;
50.Kelurahan Parang;
51.Kelurahan Pa’Batang; 10
52.Kelurahan Sambung Jawa;
53.Kelurahan Tamparang Keke;
54.Kelurahan Bara-Baraya;
55.Kelurahan Barana;
56.Kelurahan Bara-Baraya Utara;
57.Kelurahan Bara-Baraya Selatan;
58.Kelurahan Bara-Baraya Timur;
59.Kelurahan Lariang Bangi;
60.Kelurahan Maccini;
61.Kelurahan Maccini Gusung;
62.Kelurahan Maccini Parang;
63.Kelurahan Maricaya;
64.Kelurahan Maricaya Baru;
65.Kelurahan Maradekaya;
66.Kelurahan Maradekaya Utara;
67.Kelurahan Maradekaya Selatan;
68.Kelurahan Antang;
69.Kelurahan Batua;
70.Kelurahan Borong;
71.Kelurahan Bangkala;
72.Kelurahan Manggala;
73.Kelurahan Tamangapa;
74.Kelurahan Biring Romang;
75.Kelurahan Bitowa;
76.Kelurahan Buakana;
77.Kelurahan Banta-Bantaeng;
78.Kelurahan Balla Parang;
79.Kelurahan Bonto Makkio;
80.Kelurahan Gunung Sari;
81.Kelurahan Minasa Upa;
82.Kelurahan Karunrung;
83.Kelurahan Kassi-Kassi;
84.Kelurahan Mappala;
85.Kelurahan Rappocini;
86.Kelurahan Tidung;
87.Kelurahan Bongaya;
88.Kelurahan Balang Baru; 11
89.Kelurahan Barombong;
90.Kelurahan Jongaya;
91.Kelurahan Mangasa;
92.Kelurahan Manuruki;
93.Kelurahan Macini Sombala;
94.Kelurahan Parang Tambung;
95.Kelurahan Bonto Duri;
96.Kelurahan Pa’Baeng-Baeng;
97.Kelurahan Tanjung Mardeka;
98.Kelurahan Buloa:
99.Kelurahan Bunga Ejaya Beru;
100.Kelurahan Kaluku Bodoa;
101.Kelurahan Kalukuang;
102.Kelurahan Lembo;
103.Kelurahan Lakkang;
104.Kelurahan La’latang;
105.Kelurahan Pannampu;
106.Kelurahan Rappojawa;
107.Kelurahan Rappokalling;
108.Kelurahan Suangga;
109.Kelurahan Tallo;
110.Kelurahan Tammua;
111.Kelurahan Ujung Pandang Baru;
112.Kelurahan Wala-walaya;
113.Kelurahan Baru;
114.Kelurahan Bulo Gading;
115.Kelurahan Lajangiru;
116.Kelurahan Lae-Lae;
117.Kelurahan Maloku;
118.Kelurahan Losari;
119.Kelurahan Mangkura;
120.Kelurahan Sawerigading;
121.Kelurahan Pisang Utara;
122.Kelurahan Pisang Selatan;
123.Kelurahan Karampuang;
124.Kelurahan Karuwisi;
125.Kelurahan Karuwisi Utara;
126.Kelurahan Masale; 12
127.Kelurahan Pampang;
128.Kelurahan Panaikang;
129.Kelurahan Pandang;w
130.Kelurahan Paropo;
131.Kelurahan Sinrijala;
132.Kelurahan Tamamaung;
133.Kelurahan Tello Baru;
134.Kelurahan Butung;
135.Kelurahan Ende;
136.Kelurahan Malimongan;
137.Kelurahan Malimongan Tua;
138.Kelurahan Mampu;
139.Kelurahan Melayu;
140.Kelurahan Melayu Baru;
141.Kelurahan Pattunuang;
142.Kelurahan Cambaya;
143.Kelurahan Camba Berua;
144.Kelurahan Gusung;
145.Kelurahan Tabaringan;
146.Kelurahan Totaka;
147.Kelurahan Tamalabba;
148.Kelurahan Ujung Tanah;
149.Kelurahan Patingalloang;
150.Kelurahan Patingalloang Baru.
151.Kelurahan Barrang Caddi;
152.Kelurahan Barrang Lompo;
153.Kelurahan Kodingareng.

Pasal 9

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 13

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 9 September 2015 W ALIKOTA MAKASSAR, ttd MOH. RAMDHAN POMANTO Diundangkan di Makassar pada tanggal 10 September 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR, ttd IBRAHIM SALEH LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 2 Salinan Sesuai dengan Aslinya

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…