DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Makassar

regulasi_utama

Ringkasan

TANGGUNG JAW AB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Makassar.
2.Walikota adalah Walikota Makassar.
3.Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4
5.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat Kota Makassar pada umumnya.
6.Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7.Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
8.Hak adalah sesuatu yang akan diperoleh karena telah menjalankan tanggungjawabnya.
9.Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan karena tugas dan kewenangannya.
10.Dewan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat Dewan TSLP adalah lembaga independen yang mempersatukan berbagai pemangku kepentingan yang bertugas mengelola, menyelaraskan dan mensinergikan program TSLP.

BAB II

M AKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah

a.Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSLP.
b.Memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Kota Makassar dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

a.mendorong peran serta dunia usaha dalam pembangunan di Kota Makassar.
b.terwujudnya koordinasi antara perusahaan dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan TSLP di Kota Makassar.
c.terwujudnya batasan yang jelas kepada perusahaan dalam menjalankan TSLP di Kota Makassar.
d.terpenuhinya penyelenggaraan TSLP sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
e.terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TSLP secara terpadu dan berdaya guna.
f.melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar.
g.meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan.
h.terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TSLP.
i.menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan prinsip lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat antara perusahaan, Pemerintah Daerah dan masyarakat. 5
j.mendorong terwujudnya sistem perencanaan program pembangunan daerah dan perusahaan yang berpihak kepada masyarakat Kota Makassar.

BAB III

AZAS DAN PRINSIP

Pasal 4

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan didasarkan atas azas kemanfaatan, keterbukaan, kebersamaan, kepastian hukum, keadilan, partisipatif (peran serta), proporsionalitas, kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pasal 5

(1)Asas penyelenggaraan TSLP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip:
1. a.tanggungjawab;
2. b.kepedulian;
3. c.keterpaduan;
4. d.kepatuhan hukum dan etika bisnis;
5. e.keberpihakan;
6. f.kemitraan;
7. g.mutualistis;
8. h.tidak diskriminasi; dan
9. i.koordinatif.
(2)Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
1. a.manajemen yang sehat;
2. b.profesional;
3. c.transparan;
4. b.akuntabilitas;
5. c.kreatif dan inovatif;
6. d.terukur;
7. e.program perbaikan berkelanjutan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

(1)Ruang lingkup TSLP meliputi bantuan dana sebagai kompensasi perusahaan, perbaikan tingkat kesejahteraan sosial, pemulihan, peningkatan fungsi lingkungan hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan yang selaras dengan visi dan misi perusahaan dan Pemerintah Daerah. 6
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap perusahaan yang menguasai sumber daya alam atau sumber daya ekonomi di daerah yang memberikan dampak terhadap lingkungan dan sosial secara langsung maupun tidak langsung atas kegiatan perusahaan di daerah.

BAB V

PEM BIAYAAN

Pasal 7

(1)Pembiayaan TSLP dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
(2)Pembiayaan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dengan ketentuan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya berdasarkan azas kepatutan dan kewajaran.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, besaran pembiayaan dan cakupan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

PELAKSANA

Pasal 8

(1)Setiap perusahaan wajib melaksanakan TSLP kecuali Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.perusahaan swasta lokal;
2. b.perusahaan swasta nasional;
3. c.perusahaan asing; dan
4. d.perusahaan BUMN/BUMD.
(3)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di Kota Makassar.

Pasal 9

Dalam melaksanakan TSLP, perusahaan wajib :

a.menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSLP dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan dan program pemerintah daerah dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
b.menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
c.melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TSLP kepada dewan TSLP secara periodik. 7

BAB VII

PROGRAM DAN KEGIATAN TANGGUNG JAW AB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 10

(1)Program TSLP meliputi:
1. a.kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
2. b.bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan; dan
3. c.program langsung pada masyarakat.
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pasal 11

(1)Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
(2)Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan :
1. a.penelitian dan pengkajian kebutuhan;
2. b.penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
3. c.pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
4. d.pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
5. e.pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
6. f.meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
7. g.mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 12

Program bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan b ina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Makassar.
2.Walikota adalah Walikota Makassar.
3.Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4
5.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat Kota Makassar pada umumnya.
6.Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7.Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
8.Hak adalah sesuatu yang akan diperoleh karena telah menjalankan tanggungjawabnya.
9.Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan karena tugas dan kewenangannya.
10.Dewan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat Dewan TSLP adalah lembaga independen yang mempersatukan berbagai pemangku kepentingan yang bertugas mengelola, menyelaraskan dan mensinergikan program TSLP.

BAB II

M AKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah

a.Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSLP.
b.Memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Kota Makassar dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

a.mendorong peran serta dunia usaha dalam pembangunan di Kota Makassar.
b.terwujudnya koordinasi antara perusahaan dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan TSLP di Kota Makassar.
c.terwujudnya batasan yang jelas kepada perusahaan dalam menjalankan TSLP di Kota Makassar.
d.terpenuhinya penyelenggaraan TSLP sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
e.terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TSLP secara terpadu dan berdaya guna.
f.melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar.
g.meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan.
h.terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TSLP.
i.menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan prinsip lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat antara perusahaan, Pemerintah Daerah dan masyarakat. 5
j.mendorong terwujudnya sistem perencanaan program pembangunan daerah dan perusahaan yang berpihak kepada masyarakat Kota Makassar.

BAB III

AZAS DAN PRINSIP

Pasal 4

Pasal 5

(1)Asas penyelenggaraan TSLP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip:
1. a.tanggungjawab;
2. b.kepedulian;
3. c.keterpaduan;
4. d.kepatuhan hukum dan etika bisnis;
5. e.keberpihakan;
6. f.kemitraan;
7. g.mutualistis;
8. h.tidak diskriminasi; dan
9. i.koordinatif.
(2)Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
1. a.manajemen yang sehat;
2. b.profesional;
3. c.transparan;
4. b.akuntabilitas;
5. c.kreatif dan inovatif;
6. d.terukur;
7. e.program perbaikan berkelanjutan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

(1)Ruang lingkup TSLP meliputi bantuan dana sebagai kompensasi perusahaan, perbaikan tingkat kesejahteraan sosial, pemulihan, peningkatan fungsi lingkungan hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan yang selaras dengan visi dan misi perusahaan dan Pemerintah Daerah. 6
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap perusahaan yang menguasai sumber daya alam atau sumber daya ekonomi di daerah yang memberikan dampak terhadap lingkungan dan sosial secara langsung maupun tidak langsung atas kegiatan perusahaan di daerah.

BAB V

PEM BIAYAAN

Pasal 7

(1)Pembiayaan TSLP dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
(2)Pembiayaan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dengan ketentuan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya berdasarkan azas kepatutan dan kewajaran.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, besaran pembiayaan dan cakupan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

PELAKSANA

Pasal 8

(1)Setiap perusahaan wajib melaksanakan TSLP kecuali Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.perusahaan swasta lokal;
2. b.perusahaan swasta nasional;
3. c.perusahaan asing; dan
4. d.perusahaan BUMN/BUMD.
(3)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di Kota Makassar.

Pasal 9

Dalam melaksanakan TSLP, perusahaan wajib :

a.menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSLP dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan dan program pemerintah daerah dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
b.menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
c.melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TSLP kepada dewan TSLP secara periodik. 7

BAB VII

PROGRAM DAN KEGIATAN TANGGUNG JAW AB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 10

(1)Program TSLP meliputi:
1. a.kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
2. b.bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan; dan
3. c.program langsung pada masyarakat.
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pasal 11

(1)Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
(2)Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan :
1. a.penelitian dan pengkajian kebutuhan;
2. b.penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
3. c.pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
4. d.pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
5. e.pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
6. f.meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
7. g.mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.