DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar No. 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Makassar

regulasi_utama

Ringkasan

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk Pemberi Bantuan Hukum.

(2)Walikota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut : 8
1. a.total alokasi anggaran penyelenggaraan bantuan hukum;
2. b.data historis penyelesaian pemberian bantuan hukum oleh masing-masing pemberi bantuan hukum;
3. c.jumlah perkara yang diajukan oleh pemberi bantuan hukum sebagai rencana kerja yang diuraikan dalam bentuk estimasi jumlah Perkara yang akan diberikan Bantuan Hukum dan jumlah kegiatan Nonlitigasi yang akan dilaksanakan;
4. d.ketersediaan anggaran pendamping yang dianggarkan oleh pemberi bantuan Hukum;
5. e.penilaian kinerja Pemberi bantuan hukum pada tahun anggaran sebelumnya;
6. f.pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan hukum pada tahun anggaran sebelumnya; dan
7. g.kriteria lain yang dipandang perlu oleh Walikota untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektifitas penyelenggaran bantuan hukum.
(3)Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan Pemberi Bantuan Hukum menindaklanjuti penetapan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan membuat perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.
(4)Nilai Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang disepakati dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti penetapan Walikota atau pejabat yang ditunjuk mengenai alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
(5)Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk merupakan batasan tertinggi penyaluran dana Bantuan Hukum.
(6)Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang menetapkan perubahan alokasi Angggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum apabila berdasarkan pertimbangan tertentu penyesuaian atas pagu anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Pasal 15

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1)Penyaluran anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti.
(2)Tahap proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara dalam:
1. a.kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tin gkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
2. b.kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau utusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan 9
3. c.kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
(3)Penyaluran anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum.
(4)Penyaluran anggaran Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 17

(1)Penyaluran anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
(2)Penyaluran anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi.

Pasal 18

(1)Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengujian kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagai dasar penyaluran anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyaluran Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

(1)Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk secara triwulanan, semesteran, dan tahunan.
(2)Dalam hal pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBD, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

(1)Untuk Perkara Litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus melampirkan paling sedikit:
1. a.salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. b.perkembangan perkara yang sedang dalam proses penyelesaian. 10
(2)Untuk kegiatan Nonlitigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan Anggaraan Penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

Pemberi Bantuan Hukum mengelola secara tersendiri dan terpisah administrasi keuangan pelaksanaan Bantuan Hukum dari administraasi keuangan organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau administrasi keuangan lainnya.

Pasal 22

Walikota atau pejabat yang ditunjuk menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran.

BAB VII

PENGAW ASAN

Pasal 23

(1)Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar.

Pasal 24

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) mempunyai tugas:

a.melakukan pengawasan atas pemberian bantuan hukum dan penyaluran anggaran bantuan hukum;
b.menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum;
c.melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
d.mengusulkan sanksi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas terjadinya penyimpangan pemberian bantuan hukum dan/atau penyaluran dana bantuan hukum; dan
e.membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 25

Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat meneruskan temuan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk Pemberi Bantuan Hukum.

(2)Walikota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut : 8
1. a.total alokasi anggaran penyelenggaraan bantuan hukum;
2. b.data historis penyelesaian pemberian bantuan hukum oleh masing-masing pemberi bantuan hukum;
3. c.jumlah perkara yang diajukan oleh pemberi bantuan hukum sebagai rencana kerja yang diuraikan dalam bentuk estimasi jumlah Perkara yang akan diberikan Bantuan Hukum dan jumlah kegiatan Nonlitigasi yang akan dilaksanakan;
4. d.ketersediaan anggaran pendamping yang dianggarkan oleh pemberi bantuan Hukum;
5. e.penilaian kinerja Pemberi bantuan hukum pada tahun anggaran sebelumnya;
6. f.pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan hukum pada tahun anggaran sebelumnya; dan
7. g.kriteria lain yang dipandang perlu oleh Walikota untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektifitas penyelenggaran bantuan hukum.
(3)Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan Pemberi Bantuan Hukum menindaklanjuti penetapan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan membuat perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.
(4)Nilai Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang disepakati dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti penetapan Walikota atau pejabat yang ditunjuk mengenai alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
(5)Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk merupakan batasan tertinggi penyaluran dana Bantuan Hukum.
(6)Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang menetapkan perubahan alokasi Angggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum apabila berdasarkan pertimbangan tertentu penyesuaian atas pagu anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Pasal 15

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1)Penyaluran anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti.
(2)Tahap proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara dalam:
1. a.kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tin gkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
2. b.kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau utusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan 9
3. c.kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
(3)Penyaluran anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum.
(4)Penyaluran anggaran Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 17

(1)Penyaluran anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
(2)Penyaluran anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi.

Pasal 18

(1)Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengujian kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagai dasar penyaluran anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyaluran Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

(1)Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk secara triwulanan, semesteran, dan tahunan.
(2)Dalam hal pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBD, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

(1)Untuk Perkara Litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus melampirkan paling sedikit:
1. a.salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. b.perkembangan perkara yang sedang dalam proses penyelesaian. 10
(2)Untuk kegiatan Nonlitigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan Anggaraan Penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

Pasal 22

Walikota atau pejabat yang ditunjuk menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran.

BAB VII

PENGAW ASAN

Pasal 23

(1)Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar.

Pasal 24

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) mempunyai tugas:

a.melakukan pengawasan atas pemberian bantuan hukum dan penyaluran anggaran bantuan hukum;
b.menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum;
c.melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
d.mengusulkan sanksi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas terjadinya penyimpangan pemberian bantuan hukum dan/atau penyaluran dana bantuan hukum; dan
e.membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.