DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 November 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA M AKASSAR MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA M AKASSAR

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Makassar;
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota Makassar yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4.Walikota adalah Walikota Makassar;
5.Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksanaannya;
6.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnyadisingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenai perbankan; 4
7.Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat PT.BPR Kota Makassar adalah Bank Perkreditan Rakyat yang modal dasarnya terdiri atas Pemerintah Kota dan Pihak Ketiga;
8.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris;
9.Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. BPR Kota Makassar;
10.Komisaris Utama adalah Komisaris Utama PT. BPR Kota Makassar;
11.Komisaris adalah Komisaris PT. BPR Kota Makassar;
12.Direksi adalah Direksi PT. BPR Kota Makassar;
13.Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Kota Makassar.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

(1)Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang semula berbentuk Perusahan Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 4 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 1996 Seri D Nomor 3) tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, di ubah Bentuk Hukumnya menjadi Perseroan Terbatas;
(2)Dengan Perubahan Bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka hak dan kewajiban serta Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Kota Makassar dialihkan kepada PT. BPR;
(3)Seluruh kekayaan PT. BPR sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 3

(1)Dalam rangka perubahan Bentuk Badan Hukum Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Walikota diberikan wewenang untuk memproses perubahan Bentuk Badan Hukum Bank sesuai dengan prosedur dan Peraturan perundang-undangan.
(2)Dengan perubahan Bentuk Badan Hukum Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku semua ketentuan Hukum yang menyangkut perbankan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional perbankan.

BAB III

NAM A DAN TEM PAT KEDUDUKAN

Pasal 4

(1)PT. BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bernama PT. BPR Makassar Sombere’.
(2)PT. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Makassar.
(3)PT. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk Kantor Cabang, Kas atau Kantor Cabang Pembantu, Sistem Layanan (Payment Point). 5
(4)Pembentukan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisaris atas usul Direksi, yang selanjutnya dimintakan izin kepada Otoritas Jasa keuangan.

BAB IV

ASAS, M AKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

PT. BPR dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 6

PT. BPR didirikan dengan maksud dan tujuan membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

BAB V

LAPANGAN USAHA

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT. BPR melakukan usaha dibidang perbankan dalam arti yang seluas-luasnya dan usaha lain yang menunjang kegiatan usaha tersebut yang lazim dilakukan dalam kegiatan perbankanberdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PELAKSANAAN PENDIRIAN

Pasal 8

Pelaksanaan pendirian PT. BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut peraturan pelaksanaan lainnya.

BAB VII

DEW AN KOM ISARIS, DIREKSI DAN KEPEGAW AIAN

Pasal 9

(1)Anggota Dewan Komisaris paling rendah berjumlah 2 (dua) orang dan paling tinggi sama dengan jumlah anggota direksi serta salah satu diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.
(2)Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan pemegang saham untuk jangka waktu tertentu.
(3)Prosedur, Persyaratan, Pengangkatan, Masa Jabatan, Tugas dan Wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar;

Pasal 10

(1)Anggota Direksi paling rendah 2 (dua) orang dan salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama. 6
(2)Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan Pemegang Saham untuk Jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
(3)Prosedur persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 11

(1)Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2)Hak dan Kewajiban pegawai diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan Kemampuan PT. BPR.

BAB VIII

RAPAT UM UM PEM EGANG SAHAM

Pasal 12

(1)RUPS terdiri dari atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
(2)Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
(3)RUPS diadakan sekali dalam setahun.
(4)RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir.
(5)RUPS lainya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
(6)RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris.
(7)Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(8)Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar PT. BPR.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…