DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Makassar

regulasi_utama

Ringkasan

PEM BENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Makassar.
2.Kota adalah Kota Makassar.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4.Walikota adalah Walikota Makassar.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
9.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
11.Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
12.Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
13.Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14.Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3
15.Badan Daerah adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18.Kecamatan adalah perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
19.Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas :

a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PRINSIP

Pasal 3

Pembentukan dan susunan Perangat Daerah berdasarkan prinsip :

a.memperhatikan kondisi daerah;
b.kebutuhan daerah;
c.beban kerja daerah;
d.tepat ukuran; dan
e.tepat fungsi.

BAB IV

PEM BENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, sebagai berikut :

a.sekretariat Daerah;
b.sekretariat DPRD;
c.inspektorat Daerah;
d.dinas Daerah;
e.badan Daerah; dan
f.kecamatan. 4

Pasal 5

Susunan dan Tipe atas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas :

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah dengan tipe A.
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD dengan tipe A.
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat dengan tipe A.
d.Dinas Daerah, terdiri atas :
1. 1.Dinas Pendidikan dengan Tipe A;
2. 2.Dinas Kesehatan dengan Tipe A;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dengan Tipe A;
4. 4.Dinas Penataan Ruang dengan Tipe A;
5. 5.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Tipe A;
6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe A;
7. 7.Dinas Pemadam Kebakaran dengan Tipe A;
8. 8.Dinas Sosial dengan Tipe A;
9. 9.Dinas Ketenagakerjaan dengan Tipe A;
10. 10.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe A;
11. 11.Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe A;
12. 12.Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A;
13. 13.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A;
14. 14.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A;
15. 15.Dinas Perhubungan dengan Tipe A;
16. 16.Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe A;
17. 17.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Tipe A;
18. 18.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe A;
19. 19.Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Tipe A;
20. 20.Dinas Kebudayaan dengan Tipe A;
21. 21.Dinas Perikanan dan Pertanian dengan Tipe A;
22. 22.Dinas Pariwisata dengan Tipe A;
23. 23.Dinas Perdagangan dengan Tipe A;
24. 24.Dinas Perpustakaan dengan Tipe B;
25. 25.Dinas Kearsipan dengan Tipe C;
26. 26.Dinas Pertanahan dengan Tipe C;
e.Badan Daerah, terdiri atas :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tipe A;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah dengan Tipe A;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Tipe A;
5. 5.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe B;
6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
f.Kecamatan, terdiri atas :
1. 1.Kecamatan Biringkanaya dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Tamalanrea dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Bontoala dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Mariso dengan Tipe A;
5. 5.Kecamatan Mamajang dengan Tipe A;
6. 6.Kecamatan Makassar dengan Tipe A;
7. 7.Kecamatan Manggala dengan Tipe A;
8. 8.Kecamatan Rappocini dengan Tipe A;
9. 9.Kecamatan Tamalate dengan Tipe A;
10. 10.Kecamatan Tallo dengan Tipe A;
11. 11.Kecamatan Ujung Pandang dengan Tipe A;
12. 12.Kecamatan Panakukkang dengan Tipe A; 5
13. 13.Kecamatan Wajo dengan Tipe A;
14. 14.Kecamatan Ujung Tanah dengan Tipe A; dan
15. 15.Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dengan Tipe B.
g.Kelurahan merupakan perangkat kecamatan.
h.Pembentukan kecamatan dan kelurahan diatur dalam peraturan Daerah tersendiri.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
(2)Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. d.pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
(2)Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. b.penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. c.fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
4. d.penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 8

(1)Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas membantu walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
(2)Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : 6
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. b.pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. c.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
4. d.penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. e.pelaksanaan administrasi inspektorat Kota; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1)Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
(2)Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
2. b.pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang pendidikan; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1)Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 2 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
(2)Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
2. b.pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang kesehatan; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya. 7

Pasal 11

(1)Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 3 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
(2)Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum;
2. b.pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1)Dinas Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 5 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
(2)Dinas Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang penataan ruang;
2. b.pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang penataan ruang;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang penataan ruang;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang penataan ruang; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Makassar.
2.Kota adalah Kota Makassar.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4.Walikota adalah Walikota Makassar.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
9.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
11.Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
12.Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
13.Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14.Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3
15.Badan Daerah adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18.Kecamatan adalah perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
19.Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas :

a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PRINSIP

Pasal 3

Pembentukan dan susunan Perangat Daerah berdasarkan prinsip :

a.memperhatikan kondisi daerah;
b.kebutuhan daerah;
c.beban kerja daerah;
d.tepat ukuran; dan
e.tepat fungsi.

BAB IV

PEM BENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, sebagai berikut :

a.sekretariat Daerah;
b.sekretariat DPRD;
c.inspektorat Daerah;
d.dinas Daerah;
e.badan Daerah; dan
f.kecamatan. 4

Pasal 5

Susunan dan Tipe atas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas :

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah dengan tipe A.
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD dengan tipe A.
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat dengan tipe A.
d.Dinas Daerah, terdiri atas :
1. 1.Dinas Pendidikan dengan Tipe A;
2. 2.Dinas Kesehatan dengan Tipe A;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dengan Tipe A;
4. 4.Dinas Penataan Ruang dengan Tipe A;
5. 5.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Tipe A;
6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe A;
7. 7.Dinas Pemadam Kebakaran dengan Tipe A;
8. 8.Dinas Sosial dengan Tipe A;
9. 9.Dinas Ketenagakerjaan dengan Tipe A;
10. 10.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe A;
11. 11.Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe A;
12. 12.Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A;
13. 13.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A;
14. 14.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A;
15. 15.Dinas Perhubungan dengan Tipe A;
16. 16.Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe A;
17. 17.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Tipe A;
18. 18.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe A;
19. 19.Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Tipe A;
20. 20.Dinas Kebudayaan dengan Tipe A;
21. 21.Dinas Perikanan dan Pertanian dengan Tipe A;
22. 22.Dinas Pariwisata dengan Tipe A;
23. 23.Dinas Perdagangan dengan Tipe A;
24. 24.Dinas Perpustakaan dengan Tipe B;
25. 25.Dinas Kearsipan dengan Tipe C;
26. 26.Dinas Pertanahan dengan Tipe C;
e.Badan Daerah, terdiri atas :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tipe A;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah dengan Tipe A;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Tipe A;
5. 5.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe B;
6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
f.Kecamatan, terdiri atas :
1. 1.Kecamatan Biringkanaya dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Tamalanrea dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Bontoala dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Mariso dengan Tipe A;
5. 5.Kecamatan Mamajang dengan Tipe A;
6. 6.Kecamatan Makassar dengan Tipe A;
7. 7.Kecamatan Manggala dengan Tipe A;
8. 8.Kecamatan Rappocini dengan Tipe A;
9. 9.Kecamatan Tamalate dengan Tipe A;
10. 10.Kecamatan Tallo dengan Tipe A;
11. 11.Kecamatan Ujung Pandang dengan Tipe A;
12. 12.Kecamatan Panakukkang dengan Tipe A; 5
13. 13.Kecamatan Wajo dengan Tipe A;
14. 14.Kecamatan Ujung Tanah dengan Tipe A; dan
15. 15.Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dengan Tipe B.
g.Kelurahan merupakan perangkat kecamatan.
h.Pembentukan kecamatan dan kelurahan diatur dalam peraturan Daerah tersendiri.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
(2)Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. d.pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
(2)Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. b.penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. c.fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
4. d.penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 8

(1)Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas membantu walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
(2)Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : 6
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. b.pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. c.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
4. d.penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. e.pelaksanaan administrasi inspektorat Kota; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1)Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
(2)Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
2. b.pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang pendidikan; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1)Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 2 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
(2)Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
2. b.pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang kesehatan; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya. 7

Pasal 11

(1)Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 3 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
(2)Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum;
2. b.pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1)Dinas Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 5 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
(2)Dinas Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang penataan ruang;
2. b.pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang penataan ruang;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang penataan ruang;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang penataan ruang; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.