DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

berapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI DAERA

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan adanya serah terima Barang Milik Negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat berupa Rumah Susun Sederhana yang berlokasi di Kota Makassar dcngan Walikota Makassar dan dengan dilaksanakannya Penjualan Benih Ikan pada Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar dan Retribusi Pemakaian Alat Penyemakan Kulit pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar, maka Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diubah dan ditinjau kembali;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Mengingat Menimbang WALIKOTA MAKASSAR PROVINS! SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR : 1 TAHUN 2020 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MAKASSAR, J I 3DIH IOlA MAKASSAR 2

16.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupate n- Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Le mbara n Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
15.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
14.Undang-Undang Nomor 30 Tah un 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesaia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); JDIH IO'TA MAIASSAR 3 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 22 dan angka 23, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KOTA MAKASSAR dan WALIKOTA MAKASSAR

22.Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).
21.Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tcntang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 13);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193); JDIH lm'TA MAKASSAR 4
14.Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15.Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
16.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui ternpat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota. adalah penyediaan tern pat yang dimiliki dan atau yang dikelola oleh
2.Walikota adalah Walikota Makassar.
3.Dewan Perwailan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan olch pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang kb usus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyediakan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikrnati oleh orang pribadi atau badan.
9.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10.Kekayaan Daerah adalah seluruh benda atau barang baik bergerak atau tidak bergerak milik/ dibawah penguasaan pemerin tah daerah.
11.Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kota untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
12.Mess/ penginapan / pasanggrahan /villa mess/ penginapan / pasanggrahan /villa pemerin tah daerah.
13.Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pernerintah daerah.
1.Daerah adalah Kota Makassar. JDIH llO'TA MAKASSAR 5

(1)Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
1. a.retribusi pemakaian kekayaan daerah;
2. b.retribusi tempat pelelangan;
3. c.retribusi tern pat penginapan/ pasanggrahan/villa;
4. d.retribusi tempat penyeberangan di air;
5. e.retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
6. f.retribusi terminal;
7. g.retribusi tempat khusus parkir;
8. h.retribusi rumah potong hewan;
9. i.retribusi pelayanan kepelabuhan;
10. j.retribusi tempat rekreasi dan olah raga; dan
11. k.retribusi penjualan produksi usaha daerah.
(2)Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dikelola oleh Perusahaan-Perusahaan Daerah Kota Makassar.

Pasal 2

2.Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karenajumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ a tau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/ a tau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
21.Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi dacrah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari scrta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
22.Rumah adalah rumah yang dimiliki daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/ atau pegawai negeri.
23.Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan- satuan yang masingmasing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. JDIH lm'TA MAIASSAR 6
4.Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB, yaitu BAB VIA yang berbunyi se bagai beriku t : Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per jam; Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per jam; Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per jam; Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per jam. F. Kendaraan bermotor
1.bus
2.mini bus
3.pick up
4.mo bil tangki E. Struktur dan besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebagai berikut:
1.Tanah dan/ atau Bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk pemasangan reklame; dan
2.alat berat. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. D. Mesin Perno tong
1.aspal Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per jam;
2.kayu Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) per jam; dan
3.rumput Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) per jam. C. dihapus B. Gedung Pertemuan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) per hari. A2. Pemakaian Alat Penyemakan Kulit terlampir dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. A1. Rumah Susun
1.rumah susun lantai 1 Rp. 200.000,-
2.rumah susun lantai 2 Rp. 175.000,-
3.rumah susun lantai 3 Rp. 150.000,-
4.rumah susun lantai 4 Rp. 125.000,-
5.rumah susun lantai 5 Rp. 100.000,-
6.lantai dasar diperuntukkan untuk fasilitas sosial. ( 1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan se bagai beriku t: A. Rumah/Gedung
1.dihapus
2.dihapus
3.Golongan III Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) per tahun

Pasal 8

3.Diantara huruf Adan huruf B disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf Al dan huruf A2, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

(3)Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j pengelolaannya belum diadakan oleh Pemerintah Kota sehingga pemungutanjenis retribusi dimaksud belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. JDIH IOTA MAKASSAR 7 Struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan hasil produksi daerah ditetapkan sebagai berikut:
1. a.penjualan benih ikan; dan
2. b.penjualan kulit. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 27F Tingkat penggunaan jasa diukur dari setiap pembelian dari masing-masing hasil produksi daerah.

Pasal 27E

Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 27D

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil penjualan usaha daerah.

Pasal 27C

(1)Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
(2)Dikecualikan dari objek retribusi pada ayat (1) adalah penjualan produksi yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 27B

Dengan Nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 27A

Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 6 (enam) Pasal yakni Pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 27C, Pasal 27D, Pasal 27E, dan Pasal 27F, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VIA RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI DAERAH JDIH KOTA MAKASSAR 8 PARM' PENYE " l/'-_ ~RODUK HUKU KABAG HUKt1M ta HAM -4 ~uilA.o PZ::.RUNDANG. UNDA G.An ._.4 SOBAO LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR 1 NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINS! SULAWESI SELATAN NO MOR: B.HK.001.36.20 Diundangkan pada tanggal pad a tanggal, SEKRETARD:: KOTAMAKASSAR, M.ANSAR Ditetapkan di Makass pada tanggal, tPj. W?\LIK Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Oaerah Kota Makassar. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II ll JDIH KO'TA MWSSAR \~ ......... .o Cl) '1 0\ ()1 .p. (.U I>-) ......... ~ 0 ....... 0 {/) ~ {/) {/) ~ '.:9.~ {/) ~ ~ t--< {/) (i) (i) ~ ;:::;- ~ ~ ~ ...... ..... s::i ~ ;::s (") ...._ tl) tl)...... s::i ?i' ..... s· ;::s <::: ;3 2. m ;3 ~ {/) ~ ~ ..... ~<.c:i ;::s ;::s <.t::'. <E ...... ts Q ~ ~ ..... <.c:i ..... <E ~ ~ > <E ;::s ~ Q ~ <.c:i () Q Q...... <, ~ ~ cl I>-) '"d<.t::'. ...... ;3 ~(i) ;::s (\) 0 <.c:i rtJ t%j rtJ '"'O 'O -0 "'Cl "'Cl "'Cl '"'O to "'Cl to to to '"'O

(1)(1) (1) (b (1) (1) (1) c (1) .C c c
(1)a ~ ::s ::s a :::i ::s p) a p) p) p) ..., p) as. '< '< (1Q ::::>
(1)
(1)
(1)
(1)er ::::> ::::> :::i :::i :ii!!..., .., (/) .., p) p) (1Q (1Q (1Q CTQp) '.j ....... 2 p) 3 fil ~
(1)0.. ~ tr SlJ § ::r j:l) 0 0 to P> rt j:l) a p) ap) § 0.. p) p) ::r p) p) c ::s :::i ::::> ~ p) "'O p) (1Q (1Q - P> (.U > p) § j:l) c :::i -· ....... c :::i e?. ::i ;:i::.. ::> ..., ::s ::s &: -· (1Q (1Q.., .., o - ::r ~..., 0 3 (b (.U '1 ....... ....... rtJ ......... ()1 ()1 >,_. ....... 0 .............. .............. 0 ....... ....... 0 0 '"i0 0 (/) .p. -- -- -- - - ....... 0 0 der er ~ vu er er ~ er er 0.. (TQ (1Q
(1)~ ~ ~(1Q (1Q A (I) (/) A (I) A(!) (/) ;;:;;: ;;:;;: (/) (/) (/) p) p) p) p) p) p) p) (1) c n> p) j:l) p) 3 '"9. "'O a '"9. a '"9. 3 - a '"9. "'O "'O..... ...... ...... ..... . er - S!. S!. c rt S!. - c.c ...... ;;:;;: n> (/) ;;:;;: - t,:Ej Jg p) ::s ::::> p) :::i j:l) ;;:;;: ~ 3 (1Q (1Q ~ "'O (1Q 3 8 c -er ::::-: er rtJ 5· rt ...... er ()1 8 ::s ....... (1Q (TQ :::i (1Q toe 1- -'"i {/) ~ \:J {/) 3: {/) 3: ~ \:J ~ ~ ~ \:J \:J(i) ;:3"' (b ;:3"' (1) 2 2...... ;::s 2 ;::s 2 (\) (i) ....... s::i (/) s::i (/) :::;.· (/) (/) =:: 2:s 2. ;3 <::: ..... ;3 5· 2. ;3 ~ ~ ;3 ;3e-e , ::i .......... ..... ...... t,:Ej ><.c:i ~ ;::s <.t::'. <E ;::s <E ;::s t--< t--< 0\<.c:i ..... <.c:i rtJ s: 0 ;::s <.c:i ..... ..... I:: <.c:i ;3 ;3 ~>...... ...... ..... ;::s ;::s <.c:i <.c:i :;o ;;;o :;o :;.:o :;.:o :;.:o :;o :;o :;o :;o :;o :;o :;o ~I? '? "'O "'O "'O '? '? "'O "'O "'O "'O "'O "'O '"i ....... ....... I>-) I>-) -.-:i '20\ ()1 (J1 I>-) 1'16 0 ................ ....... 0 I>-) I>-) (.U 0 ()1 ~ 0 I>-) ()1 ()1 0 0 0 ()1 ()1 0 0 d rtJU1 0 0 00 00 0 0 0 0 0 0 - 00 0 00 00 0 0 0 0 0 0 3: ....... l--' ....... ....... ....... ....... ....... l--'
(1)~ ~ ~(/) ~ ~ j:l) ~ ~ ~
1. e.e.-· e. ~ p)
2. e.~ ::s::;:i::.. ::i - - ...... ...... 0.. -· ...... -· ..... Cl) t,:Ej μ) to ....... ....... "'O L.. • ....... L.. • "'O 'O ~ p) j:l) ..., p) ~ p) .., ..., '"i 53'" p)" 0 § 0 0 c (/) p) p) (/) (/) 3 :::i ::i (1) ::s ::::> (1) (1) (/) (/) (/) JDIH lm'TA MA'.KASSAR tV tV tV ...... ...... ......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... tV ...... 0 \.0 (XJ -...J O'\ (Jl ~ w tV ...... d ~ y ~ ~ tlJ tlJ ~ ~ to d Cl) 0 ~ ~ 0 & ...... ~ ;::s o ....... ....... i3 s p ~ ....... ...... g ...... C)" C)" ....... ~ o...... ~ ~ 0 0 0 tt::: ~ ....... ?;"' ~ ;:::s-- ;3 (/) (/) 0 ~ ...... !::'. ;:s- ;:s- p ~:::1. ...... ...... ~ ~ ...... ~ ...... ~ ""O ""O i» ""O ""O () Ao o o o Ao o ""O ""O > ""O ""O(b (1) (b (b (I) (I) p) (I) (I) (I) (I) p) (I) (I) (I) (I) 8 (I) (I) ~ ::i .... ::i ~ .... ~ ,..... .... ~ M U') .... ~ ::i ::i .., - ff~ .., oo ~ p) p) p) ~ ~ fJQ fJQ "O (I) (I)p) -· 8 A A A A 8 .., A (I) (I) (I) - ::ip) ::i A p) :J. p) ~ 8 "O 3 8 8 3 o o ta fJQ p) p) c ::i U') 0 p) p) fJQ r:/) p) fJQ p) 0 0 .., 0 0 0 0 M Si) § § .., ::i ,..... c. ...... o. ,..... rt .... )l.)p) p) p) ~ -· ...... ::i ::i::i ::i ::i ~ -, ;:J" ......., ......., ......, fJQ U') p) "O r....... "O "O p)(I) c: A (1) - 0 .., 0 0 ::i - c .., c :J. c .., 0p) p) U') -·- A:J -· .... r:/) ior+ fJQ (b 8 -· tV ...... 0 ...... ...... ,_. r....... ,_. ...... ...... ...... ...... ............ ...... ...... ...... ...... 0 - - - p) - - ,_.. -- -- -- --A CJ' CJ' CJ' 3 0- 0- CJ' CJ' CJ' CJ' CJ' CJ' CJ' CJ' 0- fJQ (j) o: so (j) CJ 0 (j) (j) ~(j) 0 t» ~ (j) ~ (j)p) P> p) p) 0 0 p) Pl p) Pl 0 p) p) p) p) Pl"O '9. 'U '9. 3 8 "O "O 8 "9. 8 "9. 8 "9. 8 "9.-· -· -· -· <; <; .......... .......... er CJ' CJ' 0- CJ' erCJ CJ CJ CJ p) p) S' Pl -· -·0 0 0 0 .......... .......... ~ ~3 3 3 3 ~ .......... fJQ ~ er er er tr p) ~ 8 p) Pl Pl Pl 8 Pl <, .......... .......... .......... c: 8 CJ';:::::::: ;:::::::: ;:::::::: ;:::::::: 5· v ...... 8 s s p) ..... ~s CJQ :J .......... fJQ Cf o: Cf v o: s· 5· ..... s· p) ::i '"9.CJQ CJQ fJQ CJQ ~ ~ ~ ~ tJ tlJ tlJ ~ ~ to d Cl) 2 ;3 ;::! 0 ~ ...... 5l ~ (") o ....... ;::s s p () () ;3 c::;- (:)'" - ~ (')(/) !::'. !::'. 0 0 0 ~ ~ ....... ?;"' ~ ~ (/) (/) ~ ...... ;::! ;::! ~ 0 ;::s;:::s-- ;:::s-- p :::1. ;.:i, ...... ...... i3 <.Q....... ~ ~ ...... ~ ;::s ....... ..... tt::: ...... ~ <.Q ;::s <.Q iO iO iO Al iO ~~ iO iO Al iO iO iO iO iO iO iO iO iO iO ~~ ~~ 'U ~'? ~ "O "O 'U "O 'U "O "O "O "O "O '? '? '? '? ...... w w (Jl ,_. ,_. tV tV O'\ 0 ...... ...... ........ ........ ,_. ...... ...... O'\ ,_. ,_. ............ 0 (Jl 0 (Jl 0 00 0 w (Jl (Jl w w w w -...J O'\ (XJ (Jl -...J w O'\ (Jl -...J 0 00 00 00 0 0 0 0 (Jl (Jl (Jl 0 (Jl 00 0 (Jl 00 00 0 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00 (j) (j) ...... ...... ,_. ,_. r:/) ,_. ,_. Pl ~ ...... ...... ,_.(1) 3A A A A s A A A A A e:. e:. ~ Pl c e:. ~ "O 'U e:. e:. p) :::::-: p) ~. ....... -· ..... Pl -· -· -· ..... -·'-· '-· '-· '-· '-· '-· (/) U') '-· '-· '-·Pl Pl p) Pl 8 Pl e:. Pl e:. Pl ~ P.)'" - ,....... P.)'" (I) (l) ,...._. ~ p) Pl 0 Pl - - p) § (I) (b ::i ::i ::i ::i c. ::i ::i (/) r:/) ::i-, Pl p) ...... -· ..... 0 JDIH mTA MAXASSAR I-' p.) -3 to ~§ -3 ~~ Id c -. ~p.) 3 -3 c(b Id tr ....... 0 - - >tr 0 z p to a M s co > ~ Id to p ~ ..... d Id ? -~ ~ ;:u..... P.. trJ ~ 'iJ -3 0 Mc:?..... d ~ to ;:::s M C:
  1. 0.Id o: p.) - ........ ::s z"'d (./) ~t:tj ~- ::r: ~(1) o>::i..... ~~ (./) ::i ;;;;: 'iJ -3 z 'iJ r-1"< p.) ~z 0 trJ trJ 0 trJ > "'O ::r: ~ -3s;Zs;:~~p.) c trJ > ~ 0 'iJ0. -3 -3 - p.) z SS ~c:z::oc:~ <.:..... • p.) -3 --< > s; Q I-' ~ z - ~ 5: ~z ~z~§ 'iJ z o: 0 ::r: 0 trJ 0 > > c: > ~> Id t:rl z t:rl >M z~ ~~ ~~ 0 :r: t0 ::r: z ::r: ~ O;;:i:;: Q -3 0 -3 0 >> Id M -3 Zz 1-'Z > Id > (;..) -3 ~ t:rl ::r: -3 > > ;;;;:O ;:t>Z 5: > ::r: Q ~ ~z c::: 'iJ (/) z t:rl (/) trJ-;;: t0 Id > ~ 0 c: Id ~ to c: -3 > to trJ ::r: > z> z -3 z Q >;:i::. c: z -3 z O;:t> > z Id (/) --< trJ 'iJ > -3 t:rl z ~~Q 0 c::: -3 (/) c: - ~~ ;;;;: c: >z > (/) (/) >o > - c::: > (/) tx.l ~ s; > ::r: (;..) tV I-' ~ 0 c...... c...... c...... ~p.) ~ p.) .... - - ~~ p.) p.) ~::s ::J 0 ~ ;;;;: ;;;;: ;;;;: ~~
(1)(b (1) a t;)"p;- p;- -p.) ~ a(/) (./) (./) o to > Q. ~ ~ = 0- .... (/) - -~ 0- ·o g R .... ., ~ ..~ ~ ~ ~ ~ 'tS (Q ~ R Q. ~ ~ a "'-· ~ e:. .. ~ = :::0 :::0 Al "O "O "O I-' co ~ (J1 (J1 (J1 0 0 0 0 v ' I ' "O - ~ 2' re r;;-
(1)c . (1) (b ., ~ ..., <.:...... ..., ..., 3 g. ...... 3 ., 3 0- IV p.) '-) ..., rv C ~ "O 2 ~~ "a :=: ~
(1)(/) (1) s rt- ., ..., c ; P> "1 .... tr C'. ::r (/) C" )l) 3 e; :=: p.) ;;$ s:: ::i. Pl ...... 3 :J ....... (/) . 2
1. v.Pl v• c .... (/) '9. "O 2c ~ 2" "O - ::r ~..., c "O....... ~ ~ ~ rt- ~ "1 ~ =(7Q ~ = (;..) tV I-' ~ 0 c...... c...... c...... ~ ~ p.) p.) p.) p;- ~::i ::s ::i ~ ~ ;;;;: ~ ~(b (1) (b ~p;- p.) p.) a(/) (/) (/) o to > ~ 'tS 'tS ~ ~ Q. 'tS ~ § ""'"·Q. e:. ~ ~ = = (/) ~ "'-· ~ = .... (/) =~ ~ :::0 :::0 ::i::i "O "O "O co co .i:> 0 (J1 (J1 0 0 0 I I ' "O c. ro C. -(1) (b CJQ (1) CJQ ro 3..., Pl ..., p.)
(1)"'O 3 ..., 3 ..., ..., p.) '-) Pl '-) p.) 8 ............ re 2'"O c IV ~ ~(b (/) (1) (/) 16 2 e..., ..., - rt- ::r 2 ::r ...... ..., (/) "1 e; 3 .... p.) "'O tr =: C" ;:i. s ...... P> e; 8 s:: tr V• "O (/) c ..'""'.. p.) .... 2" "O c ::r c..., c rr .~•~ "O 2 ...... p.) "O tr ~ - ::s:: ~ rt- ~ ~ =(7Q ~ = JDIH KO'TA MAKASSAR o co t0 ........ :2l 0 c, c, c, ~ ~ ~ § § § ~ ~ ~ ~ ~ ~(l) o o Sl)..... - ....... ,0) ,0) ,0) eto (/) (/) ~ o to ;;t> C" 'tS Sl) Sl) ::: ~ i:r Sl) 0 '-·~ a Sl) Sl) = = (/J ~ '-· ~ = .... (/J =~ Sl) Al ~ ~ 'O 'O 'O co +> (Jl (Jl (Jl '1 0 0 (Jl ' I I 'O~ ~~ - - (l) O'Q ~ 3· '"1 ,0) 3 'fil
(1)p.l 3 '"1 '"1 'O ~ p.l ~ M- 3 c 'O e- ro "O IV ,_.. ~(l) (/) (l) i: "O c ~ '"1 ........ '"1 - (l) ::r ,.,. ::> ...... ::> §. '"1 M- l"'t p.l 3 tr .f . .... P.. ~ C" ::i. p.l ~ c =. 'O ....-:· ::r (/J c p.l .... ........ 2" 'g §" ::> 2" p.l 2 ::r 2 "O 2 "O ~ 'O ~...... ~ ~ (D ,.,. (D l"'t Sl) =aq Sl) = ........ en 0 Al 'O t0 en 0 ~ ,.,. l"'t .... C" =(/J .... Al
(1)~ ....... ,0) 3
(1)C) ~ 0 :J JDIH mTA MAKASSAR tv Pl to (.,.) I\) ....... 2: :::0 p) ::J 0 (b ~ c: :l c..., c, c, ~ 8 §p) e. o.i .... - - ~~ (b • § § o.i Q" :l 0 (b ..... ....... ~ ~ ~ tr c: ....... c-(b (b (b 0 - - - 0 p) o.i o.i o.i ;:s e ~ (/) (/) (/) ji 0 to > Q. (b p) ~ = .... ;i rJj :::: (\) ~~ (C ·o ~ g Q ..... d.... ., ?rJj ~ ::s .. ~ '< ;; ..... p) ~ P... (\) "C <Q 0 p) Q ..... Q. ('+. d p) a ;:::s i;·.? 0... - §p) = (./) ~. :::0 :::0 :::0 (b "O "O "O :l..... (./) I-' ....... ~- (Jl -....] ....... OJ(Jl 0 (Jl 0 0 "O 0 I o.iI I ~w ro u; 0... "O -- o.i (b 2 (b (b ., ::i. ........ ., '-· ~g OJ s §. s Ci -IV C :;tj §I>.:)., - ~ ~ ro :::-: (b "O p) (b s ,.,. ~ 2 ... ., o.i ., OJ .... ::r (/) s e- ::r ., cr OJ OJ s:: ~ :::-: IV (/) ::i ....... rJj ..... s ro :::-: -· c .... • o.i ~ s (/) 2 ::r Pl 2 "O ~ "O "O ~ ..... ..... c E: -· c ::r (.,.) I\) ....... 2: 0 c, c, c, e:. e:. Pl Pl p) P)" :;tj ::i ::i ::i (b ~ ;;:;: ;;:;: c:(b o (b p) Pl o.i o.i e(/) (/) (/) 0 to > (b "C ] I» "C Q. I» p) ::s '-· Q.
1. e.I» p) ::s = rJj ~. (b r:s .... rJj r:s '< p) :::0 :::0 :::0 "O "'O '"O w ~ o- (Jl (Jl 0 0 0 0 -I I I "O c. ro <b (b (b CTQ ~ 3 ro ::i., OJ s] ~ ss ., IV OJ 10 ...... s ., "O 2 to ., 10 OJ :;tj o (/J (b OJ ro 2 (b ., - ., 2 (l) (/) ,.,. ::r -· ::r (/) ., ., "'t e? a § :::-: .... :re er ~. OJ -·· 3 OJ "O s::• "O OJ ., -· rJj c ..... ~ ....- . c "O c ::r c 2 ::r "O 2 ~ "9. E: ~ (b ,.,. (b "'t I» t:S aQ I» = o (.,.) I\) ....... 2: 0 c, c, c, o.i p) o.i - P)" -o.i o.i :;tj :l :l :l (b ~ ~ ~ c:(b (b o p) P)" P)" P)" 8in to io 0 to > (b er "C p) p) :::: Q. t:J" I» 0 c;· Q. ..... p) p) ::s ::s rJj ~. (b ::s .... rJj ::s '< p) :::0 :::0 :::0 "'O "'O "O co ~ -....] (Jl (Jl 0 0 0 0 I I I rg '2 ro <l -rt ~ 3 c .,~ ro '-· a] (b c a ., ., ::r IV p) 10 ..... s ., to 2 ro ., 10 p) :;tj (i) (./) (l) OJ rt '"O c (b., ., 2 ,.,. ::r :::-: o (./) ::r (/J ;2 "'t p.) 3 .... § :::-: er ::i. p) -·· s ~ "9. s::. "O rJj c p.) ..... ~ ....- . c '"O c zr -., c c ::r ·~~ .. "O 2Pl. ..2: '"O ~ ~ (b ,.,. (b "'t I» t:S aQ I» = ..... w JDIH mTA MAIASSAR w tv 1--' ~ 0 c..... c..... c..... e p) e - § p) § = ::0::J a ~ ;;i::: ;;i::: ;;i::: ct c:(1) (1) (1) - - - = p,) p) p) p) raso (/) (/) o to ::i> I:)< ~ ~ Pi" ~ s e. Q. ~ = Po) ..:J. - (/) ..... Q.'O a Po) Po) p,) = ::s = (/I Q. ~.~ ~ ..
2. e.= (/I a = ct ~ = p,) -I ~ ~ Al "O "O 'U tv tv w 0 -....] 0 0 0 0 ~ ' I I "O 0: 'O 0: -c.
(1)c (b c '"O O'Q., p) ., $l) (b $l) s ..., a ..., ., ..., l\J p) l\J $l) a $l) 'U 8" 'O 8" l\J 8" ::0 ~ (/) ~ (/) ro (/) ~ tr 2 ~~- ~ 2 ~ ... .... ~-! ::r "8 . ct ~ .· ::r ?.. ~ =(/I "O .... c c ::r 2 '"O.... ~ ~ ~ ~ ~ ... p,) =act p,) = ::0 ~ ~ ... .... ct = (/I .... Al 'U -!:> 0 0 ;;o Al 'U 'U co I\) 0 (11 0 0 Al Al 'U 'U -!:> -!:> (11 0 0 0 tv - I ~ (b ~3 c "Q. ~~ c .. ., $l) ::s O' - 5· tv - JDIH KOTA MAKASSAR 31 ?'I ~·I -· ::r I C1Q :-- o 0.. o CJ P> 2: 0 to ::i:. ::i:. ~ :s C/) ~ C/) C') tJ.J t\.) :~ ~ ~ ::i:. ~ ~ ~ ....... ..... a p .... ...... o- p 0 0 ?i o ""! 0 ;3- [ s $cl ~ ;J ;:l Q a. g.~ [ ?i Q;:::s ~ ~ ~ ~ p c;- c- ~ ~ 0 ~ - ~ '< o ~ .... ...... C3 Cl 0 ""I ~ ~ ""I ~ Ill $l) ~ ~ ~ ~ ~ ~~ r- § i3 ;3 Ci)" 5i= - 0 § () ;:s ~ i3 2.. .., <ii'" p (1Q (1Q ?i ~ ;3 (/);:::s ;::s - Ci)" CJ t:J SJ. 2 2°' ~ (/) <() tt::: ~ ~ t:J ""I 0~ ""I .., -· &p ""I ~ .., :J2 .., tJ IV ,... ,... ....... p ~ ~ p ~· """3 ~ t: 0\ 0\ ;:s ,... 0 p r-+ r-+ ?i ~..... $l) ::s 0\ ~ 0 0 ,... ~ (J) ,... ::i ::i C'IV 0 0\

2.::i """ ~ """3 0 ... 0 ::I ~ ::s ,... ::::0 IO IO t\.) ,_. IO IO IO IO IO IV - IO IO IO 'O 'O "O "O "O 'O "O 'O "O 'O 'O IO IO IO IO VJ IV "O "O VJ IV VJ ...... ...... "O 'O 0\ w w '1 (Jl (Jl (Jl 0 IV 0 0 0 (Jl 0 (Jl ~ w 0 0 0 ~ VJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 I I - I I I I I- I 0 0 - - 0 0 to-I I to c.- - I .. , .... to (b' Cl) c . ~ ~ro ~ I I to C.to Ci: to -;::;- 2 Ci) to Ci: to-'0-;:::;- ~~ to (b''O - Cl) ::s Cl) (1Q .., (1Q crCi' Cl) E Cl) Cl) .... (1)C7Q()C Cl) -· to Cl) ni 3 o a. .., Ill ,,_, Ill.., (1Q
2.s PJ .., c Cl) c Cl) 8 ..., (1Q ..., Ill ..., Ill ....... PJ .... .., ..., ..., (1Q ,,_, 'O s -g '3.., PJ ..., '- $l) ~~ ..., ..., L..... "O ....... $l) s s~·-g ~·~ ........ "O 8' "O ~·'O ....... s -g ........ PJ s "O ~ r--. s s ~ -g s ~ s 'gs 'g _c s ~ .. c ,... s ~ .. s "O (,/) .. c .. c ... •. c .. c .. c .. 2' - . 2" i.;."O··- c ::r' zr .... ::r c - . 2' . "O c ::r ::r er Cl) c, .. . :J. c c ;:J. - C' tr c ::r ..., c - tr er .... s: ::i. ;:r' 2' .., - "-. Ill er c er 8 .... - :J. 0 - 3 .... 8-o c ::r ..., ;:J. c §' tr a: 9 er ,..... $l) .... er - er er .... Ill c 2 ;:J. 2 s:: 3 :J. c $l) .. s s:: c ;:J.PJ :J. er er.., Ill ;:::!. er ., .., 2 c "O c .., 2 'O s::c c c CT er ::r ~ s:: ~ 'U ;:!. er 'O c c "O 2 "O 'O 2 er c 2 ~ 2 ~ ;J. ...... ...... ~ c 2 er "'O ~ ~ 'O 2 2 "O 'O c ~ ...... "O ~ ~ "'O ~"'O ~ - ~ - ~ - ~ ~,... ~ ... ~ = a: = JDIH KOTA MAKASSAR -¬ '' ()1 ()1 0 0 0 N '< x ~ < c !'""" tn '.""I .p "O 0 ~ gi to ::i:, ~ :j ~ ~ ~ ~ ~ ~ w tv t--'Q ~ $:.:'. ~ ~ . (\)..._ ..._ 0- 0- (/) "'\ o o (..V ;:;~ ~ (\) (') p p o to-' - p ('\) :::0 :::::.: :::::.: ..... ;:>;- 0 (Jl (\) ~C> ..._ ;::s e e ..... ~ C> ...... ....... 0 t°'""' ~ - p p er o~N N ';:;, 0 - ~ ~ I)) 0(\) (\) ~ ...... 0 ;;:;: 0"'\ "" ;::s p ~ p C> ~ 0 (ii' ~ "" ~ ~ "'\ "'\ ~ 0 < "" ;::i::.0.. 0.. 0 0 ~ [/) ~ ..... 5' ~ (\) ~ I)) "" "'\ p ..... ..... (\),..... I)) ~ er ........ ~ ....... e-e, I)) ~ "'\ ~ e+ ~ 0 r+ r-(/) ~ 0 r+ p ~ ~ (/) (/)IV ~ 0;::s ........ 3 tv ~ 0 w ........ ~3 w ~w I)) w r+,..... JDIH mTA MWSSAR - ... tV ..... ~ 0 - -~ ~ § p) ::s ::c ;:i::: s 0 ::i(/) (/) )> c t:d -· s (b.., ...-j (/) =...... ..... p) )> l:r' ~ ....... - p) ..., 1:1;"..., ...-j ~ p) =~ p) ..., ;:::o ;:::o 'O 'O (J1 t0 0 0 0 0 0 0 0 0 I I ;:::o ;:::o "O 'O (J1 ..... ~ 0 0 (b 0 0 ,.,. 0 ... 0 ..... 0 0 C' 0 s:: 0 (/J "O "O .... o(b .., .., (b (b ~ ~ 0 0 .., ..., to to (l) (l) ..., .., Q. 0. p) p) (/) (/) p) p) ..., .., ~ ~ p) p) ::i ::i c, c., (b (b ::s ::s..... ..... ::s::(/) (/) Q. 0. (b ,.,. p) p) (b :::l ::i ... c:: c:: ~ =~ ~ (1Q c c ~ .., .., =p) p) ::s ::s to to (b (b ::i 2. -·::::; ::::; - ...... ~ ~ p) \l) ::i ::i tV ,_.. ""' ~ 0 . o a 0 p ~ ~o <"-+. (1) ('\) ;::s ~ ...... a ~ ~ (b ...... = ;::s ..... ~ t.;) (/J ::s:: s:: - .... ,.,. -:;i:: w s:: o_ ~ ..... ,.,. w w ::s:: ;:::o ;:::o 0(b "O "O o -~ t0 t0 a "' 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 -w 0 ::s:: :>< (b .;:i. -;:::o ;:::o w~ "O 'O 0 (/J o - ->-' ....... a<, J -....} - - (JI (J1 ~ 0 0 (b 0 0 ,.,. ... ..... C' r:: (/J ..... -w 0 ::s:: :>< ~ ;:::o ;:::o CJ1 w~ 0 (/J "O 'O -o - a ->-' ,_.. (J1 (J1 - 0 0 0 0 0 0 C/l ..... (/J ~ - ""' Cl O'I r:: :;:a :;:a 1:1;" = "O "O (1Q ,.,. ..... -=>-' ,_.. (1Q 0 0 ~ 0 0 = 0 0 0 0 JDIH mTA MAUSSAR l..O OJ -...,J °' ()1 ~ 0.) 0 ~ ~ ~ ? ? ? ~ {J" .§ ...... ...... ....... ...... ...... ....... ...... ...... ~ 15 Ci:) ~ ~ Q~ () p 3 ~ ?;" ~ CJ ~ ..... ~ 2 ;::s ;::s ..... s:l. (1;) ;::s Cl) o ~ ~ Al :::0 :::0 :::0 :::0 :::0 :::0 "O "O "O "O "O "O "O l'0 l'0 l'0 l'0 l'0 l'0 l'0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :::0 :::0 :::0 :::0 :::0 :::0 :::0 "O "O "O "O "O "O "O ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... -...,J -...,J -...,J -...,J -...,J -...,J -...,J ()1 ()1 ()1 ()1 ()1 ()1 (Jl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :::0 :::0 :::0 :::0 :::0 :::0 :::0 "O "O "O "O "O "O "O ,_. ,_. ....... ....... ....... ,_. ,_. (Jl ()1 (Jl en ()1 ()1 ()1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Al :::0 :::0 :::0 :::0 :::0 :::0 "O "O "O "O "O "O "O ,_. ,_. ,_. ,_. ,_. ,_. ,_. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JDIH mTA MAXASSAR

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 27E

Pasal 27D

Pasal 27C

Pasal 27B

Pasal 27A

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 27E

Pasal 27D

Pasal 27C

Pasal 27B

Pasal 27A

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011