DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PERUBAHAN NAMA, BENTUK BADAN HUKUM, LOGO DAN TEMPAT KEDUDUKAN BAB V PRINSIP PENGELOLAAN BAB VI KEGIATAN USAHA, TUGAS, DAN FUNGSI BAB VII MODAL BAB VIII ANGGARAN DASAR BAB IX ORGAN BAB X SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BAB XI PEGAWAI BAB XII DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA BAB XIII PERENCANAAN DAN PELAPORAN BAB XIV PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH BAB XV KERJASAMA BAB XVI PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar (Perseroda). Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otonomi Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 3
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 118, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3504);
15.Peraturan pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 305, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6173);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
18.Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR DAN WALIKOTA MAKASSAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTAMADYA DATI II UJUNG PANDANG MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA MAKASSAR (PERSERODA). 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Walikota adalah Walikota Makassar.
3.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
4.Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Makassar (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) adalah Bank Perkreditan Rakyat Perseroan Daerah yang modalnya terbagi dalam bentuk saham.
5.Organ PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.
6.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi maupun komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
7.Komisaris adalah organ PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroan.
8.Direksi adalah organ PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
9.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adatah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda).
10.Panitia seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh RUPS.
11.Pegawai adalah pegawai PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda). 5
12.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
13.Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar perseroan.
14.Modal Disetor adalah modal yang telah disetor efektif oleh para pemegang saham perseroan.
15.Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) yang memberi hak atas deviden kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
16.Pemegang Saham adalah seseorang atau Badan Hukum yang secara sah mewakili 1 (satu) atau lebih saham pada PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda).
17.Saham atas Nama adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya.
18.Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda).
19.Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda).
20.Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku.
21.Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
22.Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. 6
23.Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
24.Tahun Takwim adalah masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
25.Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
26.Tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada Komisaris dan Direksi oleh pemegang saham yang berdasarkan pada suatu prosentase dan atau jumlah tertentu dari laba perusahaan setelah kena pajak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pendirian PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 3

Tujuan pendirian PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.mengembangkan PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
e.memperoleh laba atau keuntungan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.ketentuan umum;
b.maksud dan tujuan;
c.ruang lingkup;
d.perubahan nama, bentuk badan hukum, logo dan tempat kedudukan;
e.prinsip pengelolaan;
f.kegiatan usaha, tugas, dan fungsi; 7
g.modal;
h.anggaran dasar;
i.organ;
j.susunan organisasi dan tata kerja;
k.pegawai;
l.dana pensiun dan tunjangan hari tua;
m.perencanaan dan pelaporan;
n.penetapan dan penggunaan laba bersih;
o.kerjasama;
p.penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran;
q.pembinaan dan pengawasan;
r.ketentuan peralihan;
s.ketentuan penutup.

BAB IV

PERUBAHAN NAMA, BENTUK BADAN HUKUM, LOGO DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Makassar yang dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 4 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 1996 Seri D Nomor 3) tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, selanjutnya diubah namanya dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2016, diubah nama dan bentuk badan hukumnya menjadi PT BPR Bank Kota Makassar (Perseroda).

Pasal 6

(1)Berdasarkan pada perubahan nama dan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka seluruh kekayaan, usaha, hak, dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Dati II Ujung Pandang beralih kepada PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda).
(2)Besarnya nilai seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh lembaga audit independen sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 8

Pasal 7

Dengan Perubahan nama dan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka nama dan logo Perusahaan PD. Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Dati II Ujung Pandang berubah menjadi nama dan logo PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda).

Pasal 8

PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Makassar

Pasal 9

(1)PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) dapat membuka kantor cabang dan jaringan kantor lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembukaan kantor cabang dan jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi dan mendapatkan persetujuan dari RUPS.

BAB V

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 10

Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT. BPR Bank Kota Makassar (Perseroda) wajib melaksanakan prinsip:

a.peningkatan kinerja dan produktivitas usaha perseroan;
b.tata kelola perusahaan yang baik yang meliputi:
1. 1.transparansi;
2. 2.akuntabilitas;
3. 3.responsibilitas;
4. 4.kemandirian; dan
5. 5.keadilan;
c.peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha perseroan.

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…