DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 13 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : WEWENANG BAB III : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN BAB IV : TATA CARA PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM BAB V : PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB VI : KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN BAB VII : PENYIDIKAN BAB VIII : SANKSI ADMINISTRATIF BAB IX : KETENTUAN PIDANA BAB X : KETENTUAN PERALIHAN BAB XI : KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Daerah perlu diatur mengenai Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR dan WALI KOTA MAKASSAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN, PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Makassar.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
7.Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
8.Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
9.Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah cara Pemerintah Daerah untuk menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas baik dengan cara mengadakan sendiri ataupun melalui penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dari para pengembang perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
11.Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah tahapan pekerjaan yang dilakukan untuk mengoperasikan prasarana, sarana, dan utilitas yang telah berfungsi agar berkelanjutan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah layak huni.
13.Perumahan Cluster adalah unit hunian yang dikelompokkan secara bersama-sama dalam lingkungan perumahan yang tertutup karena memiliki akses masuk dan keluar dari satu gerbang, menutup area terbuka untuk umum. WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
14.Rumah Susun yang selanjutnya disebut Rusun, adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing- masing dapat disewa atau dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
15.Perumahan Tidak Bersusun adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian, baik berlantai satu atau berlantai dua.
16.Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu/spesifik/khusus.
17.Kawasan Perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
18.Kawasan Multifungsi adalah kawasan yang mengoptimalkan pemanfaatan lahan melalui pengembangan lebih dari 1 (satu) fungsi bangunan dalam1 (satu) lahan/hamparan, seperti fungsi tempat tinggal, perkantoran, hotel, dan komersial.
19.Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
20.Rencana Tapak adalah gambaran/peta rencana perletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu.
21.Tangki septik adalah suatu tangki bawah tanah yang digunakan untuk pengendapan limbah domestik/rumah tangga.
22.Pengembang adalah perseorangan atau badan usaha/badan hukum penyelenggara pembangunan perumahan.
23.Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi berupa jaminan dan kesanggupan dari pengembang untuk menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum kepada Pemerintah Daerah.
24.Berita acara Serah Terima Fisik adalah serah terima prasarana, sarana, dan utilitas umum berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk aset dan/atau pengelolaan dan/atau tanggung jawab dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
25.Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditempatkan oleh Wali Kota, untuk menampung seluruh penerimaan daerah untuk digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
26.Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik Daerah.
27.Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

BAB II

WEWENANG

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah berwenang mengatur perencanaan, penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada:
1. a.rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Zonasi;
2. b.asas penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; dan
3. c.rencana Tapak yang telah disahkan.

Pasal 3

(1)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
1. a.memelihara dan mengembangkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
2. b.menggunakan dan/atau memanfaatkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
3. c.mencatat dan mengubah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan menjadi barang milik Daerah; dan
4. d.melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dan keberadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
(2)Kewenangan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota.
(3)Wali Kota dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 4

Pengaturan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan meliputi:

a.perumahan tidak bersusun;
b.rusun; dan
c.kawasan perumahan multifungsi. WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

BAB III

PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

Pasal 5

(1)Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan harus memenuhi standar.
(2)Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.ketentuan umum; dan
2. b.standar teknis.
(3)Ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling rendah memenuhi:
1. a.kebutuhan daya tampung Perumahan;
2. b.kemudahan pengelolaan dan penggunaan sumber daya setempat;
3. c.mitigasi tingkat risiko bencana dan keselamatan; dan
4. d.terhubung dengan jaringan perkotaan existing.
(4)Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.standar Prasarana;
2. b.standar Sarana; dan
3. c.standar Utilitas Umum.
(5)Standar Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling rendah meliputi:
1. a.jaringan jalan;
2. b.saluran pembuangan air hujan atau drainase;
3. c.penyediaan air minum;
4. d.saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; dan
5. e.tempat pembuangan sampah.
(6)Standar Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit meliputi:
1. a.ruang terbuka hijau; dan
2. b.sarana umum.
(7)Standar Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling rendah tersedianya jaringan listrik.

Pasal 6

(1)Pengembangan Perumahan dilakukan oleh pengembang perseorangan atau berbadan hukum.
(2)Pengembangan Perumahan dapat dilakukan dengan ketentuan wajib menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan rencana tapak yang disahkan menurut ketentuan yang diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang. WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
(3)Pengembangan Kawasan Perumahan atau Perumahan pada Kawasan Multifungsi, wajib menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dengan proporsi sesuai dengan Rencana Tapak yang disahkan menurut ketentuan yang diatur di dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota paling rendah 30% (tiga puluh persen).
(4)Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang disediakan pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kota.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai proporsi prasarana dan sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang wajib disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

TATA CARA PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pasal 7

(1)Pengembang Kawasan Perumahan dan Kawasan Multifungsi mengajukan permohonan Rencana Tapak kepada Perangkat Daerah terkait.
(2)Permohonan Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus dilengkapi dengan lokasi dan jenis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang wajib disediakan.
(3)Perangkat Daerah terkait, melalukan survey dan verifikasi terhadap lahan pemakaman yang disediakan pengembang.
(4)Apabila lahan pemakaman memenuhi syarat administrasi dan lokasinya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang, Perangkat Daerah terkait menerbitkan Rencana Tapak.
(5)Segala proses penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sampai dengan pelepasan hak atas tanah karena penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, merupakan tanggung jawab pengembang.
(6)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif. WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pasal 8

(1)Rencana Tapak Perumahan dalam Kawasan Multifungsi dan penyerahan sertifikat lahan pemakaman atau Berita Acara Pemberian Kompensasi dan Bukti Setor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), menjadi dasar diterbitkannya Persetujuan Bangunan Gedung.
(2)Salinan persetujuan bangunan gedung diserahkan kepada Perangkat Daerah terkait.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

(1)Penyediaan sarana pemakaman untuk perumahan tidak bersusun pada Kawasan Perumahan atau Kawasan Multifungsi, dilakukan dengan cara menyediakan lahan sebesar 2 % (dua persen) dari luas lahan Kawasan Perumahan keseluruhan pada lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah yang peruntukannya sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang.
(2)Penyediaan sarana pemakaman untuk Rusun, dilakukan dengan cara menyediakan lahan sebesar 2 % (dua persen) dari keseluruhan luas lantai bangunan.
(3)Lahan pemakaman sebesar 2 % (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian dari proporsi luasan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang harus disediakan pengembang.
(4)Dalam hal pengembang tidak dapat menyediakan lahan pemakaman, dapat diganti dengan menyerahkan kompensasi berupa uang kepada Pemerintah Daerah.
(5)Kompensasi berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor kepada Rekening Kas Umum Daerah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai kompensasi dan tata cara pembayaran kompensasi berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

(1)Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dilakukan:
1. a.paling lama 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
2. b.sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah.
(2)Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria: WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
1. a.untuk Prasarana tanah dan bangunan, telah selesai dibangun dan/atau dipelihara;
2. b.untuk Sarana, tanah siap bangun atau tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan/atau dipelihara; dan
3. c.untuk Utilitas Umum, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan/atau dipelihara.
(3)Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan harus memenuhi syarat:
1. a.harus sesuai dengan standar, persyaratan administrasi dan teknis yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
2. b.harus sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah; dan
3. c.telah mengalami pemeliharaan oleh pengembang paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak selesainya pembangunan.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…