MENGATUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
Memuat teks peraturan…
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat : a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah (perusahaan daerah).
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, untuk tahun anggaran 2016 sebagai berikut : a. Pendapatan Rp 3.546.650.155.445,06 b. Belanja Rp 3.278.340.966.082,69 Surplus/(defisit) Rp 268.309.189.362,37 c. Pembiayaan Rp - Penerimaan Rp 144.735.329.987,36 - Pengeluaran Rp 239.635.668.579,00 Rp (94.900.338.591,64)Pembiayaan Netto
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut : 1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(329.269.980.554,94) dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 3.875.920.136.000,00 b. Realisasi Rp. 3.546.650.155.445,06 Selisih lebih/(kurang) Rp. (329.269.980.554,94) 2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(627.546.960.917,31) dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 3.905.887.927.000,00 b. Realisasi Rp. 3.278.340.966.082,69 Selisih lebih/(kurang) Rp. (627.546.960.917,31) 3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.298.276.980.362,37 dengan rincian sebagai berikut : a. Surplus/Defisit setelah perubahan Rp. (29.967.791.000,00) b. Realisasi Rp. 268.309.189.362,37 Selisih lebih/(kurang) Rp. 298.276.980.362,37 4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.(125.078.044.012,64) dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 269.813.374.000,00 b. Realisasi Rp. 144.735.329.987,36 Selisih lebih/(kurang) Rp. (125.078.044.012,64) 5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.(209.914.421,00) dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 239.845.583.000,00 b. Realisasi Rp. 239.635.668.579,00 Selisih lebih/(kurang) Rp. (209.914.421,00) 6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.(124.868.129.591,64) dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 29.967.791.000,00 b. Realisasi Rp. (94.900.338.591,64) Selisih lebih/(kurang) Rp. (124.868.129.591,64)
Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut : a. Saldo anggaran lebih awal Rp. 144.731.959.987,36 b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Rp. 144.731.959.987,36 pembiayaan tahun berjalan c. Sisa lebih/kurang pembiayaan Rp. 173.408.850.770,73 anggaran (SiLPA/SiKPA) d. Koreksi kesalahan pembukuan Rp. - tahun sebelumnya e. Dana piutang daerah dari pinjaman Rp. - modal dana bergulir f. Saldo Anggaran lebih akhir Rp. 173.408.850.770,73
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut : a. Jumlah aset Rp. 27.993.334.048.814,40 b. Jumlah kewajiban Rp. 141.411.479.163,88 c. Jumlah ekuitas dana Rp. 27.851.922.569.650,50
Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut : a. Pendapatan Rp 3.776.148.650.020,93 b. Beban Rp 3.137.712.462.158,20 Surplus/(defisit) dari operasi Rp 638.436.187.862,73 c. Surplus non operasional Rp - d. Defisit non operasional Rp 52.809.546,64 Surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional Rp (52.809.546,64) Surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa Rp 638.488.997.409,37 e. Pendapatan luar biasa Rp - f. Beban luar biasa Rp - Pos luar biasa Rp - Rp 638.488.997.409,37Surplus/(defisit) - LO
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut : a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2016 Rp. 146.670.772.891,36 b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 904.342.525.666,37 c. Arus kas dari aktivitas investasi Rp. (632.199.592.802,00) d. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. (239.646.064.034,00) e. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp. - f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2016Rp. 175.186.878.326,09
Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut : a. Ekuitas awal Rp. 6.764.212.670.762,29 b. Surplus/defisit - LO Rp. 638.488.997,37 c. Ekuitas akhir Rp. 27.851.922.569.650,50
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. Tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan; Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah; Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah; dan Lampiran I.12 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. b. Lampiran II : Neraca. c. Lampiran III : Laporan Arus Kas. d. Lampiran IV : Laporan Operasional. e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas.
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), terdiri dari: a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VII. b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah (perusahaan daerah) tercantum dalam Lampiran VIII.
Walikota Makassar menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.
Membuka PDF…