DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 19 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 226

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN BAB III: MAKSUD DA NTUJUAN BAB IV: RUANG LINGKUP BAB V: KEGIATAN USAHA BAB VI: FUNGSI DAN TUGAS SERTA WEWENANG BAB VII: MODAL BAB VIII: PRGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BAB IX: KUASA PEMILIK MODA; BAB X: DIREKSI BAB XI: DEWAN PENGAWAS BAB XII: KEPEGAWAIAN BAB XIII: PERENCANAAN DAN OPERASIONAL BAB XIV: TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN BAB XV: LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN BAB XVI: PELAPORAN DALAM PERUSAHAAN BAB XVII: PENGGUNAAN LABA BAB XVIII: PEMERIKSAAN BAB XIX: SATUAN PENGAWAS INTERN BAB XX: PEMBUBARAN BAB XXI: SANKSI ADMINISTRASI BAB XXII: KETENTUAN PERALIHAN BAB XXIII: KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193); 3
12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M- DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan;
14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/10/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M- DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M- DAG/PER/10/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaandan Toko Modern;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
18.Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 16 Tahun 1999 Seri D Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2006); 4
19.Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengurusan Pasar Dalam Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2004 Nomor 12);
20.Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern Di Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009);
21.Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 12);
22.Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR DAN WALIKOTA MAKASSAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR MAKASSAR RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Makassar.
2.Walikota adalah Walikota Makassar.
3.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 5
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang bertujuan memperoleh keuntungan.
9.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10.Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya yang selanjutnya disebut Perumda Pasar Makassar Raya adalah bentuk Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
11.Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
12.Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah atau disebut juga sebagai Kuasa Pemilik Modal, yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
13.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
14.Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
15.Pegawai Perumda Pasar Makassar Raya yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai adalah pekerja yang mengoperasionalkan Perumda Pasar Makassar Raya dimana pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
17.Modal Dasar adalah sejumlah uang atau barang yang digunakan untuk pendirian perusahaan dan ditujukan untuk menjalankan kegiatan- kegiatan perusahaan. 6
18.Modal Usaha adalah kekayaan perusahaan yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk menjalankan bisnis dan yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan perusahaan.
19.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda.
20.Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda yang ditetapkan oleh Walikota.
21.Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjaringan.
22.Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjaringan.
23.Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
24.Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
25.Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
26.Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat PLT adalah pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan atau terkena peraturan hukum sehingga tidak menempati posisi tersebut.
27.Rencana bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
28.Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Pasar Makassar Raya yang selanjutnya disebut RKAP adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini diubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya menjadi Perumda Pasar Makassar Raya.
(2)Perumda Pasar Makassar Raya berkedudukan di Kota Makassar.
(3)Perumda Pasar Makassar Raya dapat membentuk kantor unit pasar berdasarkan kebutuhan yang dipimpin oleh seorang kepala unit pasar yang akan ditetapkan dengan Peraturan Direksi. 7

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pendirian Perumda Pasar Makassar Raya adalah dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa pelayanan yang bermutu di bidang pasar bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 4

Tujuan Perumda Pasar Makassar Raya, yaitu:

a.mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan jasa sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya di bidang Pasar;
b.turut serta dalam pembangunan daerah, menunjang kebijakan serta program pemerintah daerah di bidang ekonomi dan perdagangan serta membantu terciptanya ketahanan pangan dan perlindungan konsumen di Daerah;
c.membangun dan mengembangkan pasar dengan menerapkan prinsip- prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
d.berperan aktif dalam membantu ketersediaan pasokan, stabilitas dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok di Daerah;
e.melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap pengelola dan pedagang pasar;
f.memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki guna meningkatkan likuiditas, aktivitas, dan profitabilitas serta daya saing perusahaan; dan
g.sebagai salah satu sumber Perdapatan Asli Daerah dalam rangka pengembangan dan pembangunan Daerah.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kegiatan usaha;
b.fungsi dan tugas serta wewenang;
c.modal;
d.organ;
e.KPM;
f.Dewan Pengawas;
g.Direksi;
h.kepegawaian;
i.perencanaan dan operasional;
j.tahun buku dan anggaran perusahaan;
k.laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan;
l.pelaporan dalam perusahaan;
m.penggunaan laba; 8
n.pemeriksaan;
o.Satuan Pengawas Intern;
p.pembubaran; dan
q.ketentuan sanksi.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1)Perumda Pasar Makassar Raya bergerak dalam lapangan pelayanan umum di bidang pasar, meliputi:
1. a.membangun, mengelola, dan atau mengembangkan sarana perpasaran;
2. b.menyelenggarakan usaha jasa lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pasar;
3. c.menyelenggarakan usaha di bidang properti yang terintegrasi dengan fasilitas dalam area pasar;
4. d.menyediakan pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok dan komoditi pasar kepada pedagang dan konsumen; dan
5. e.melakukan usaha lain dalam mendukung maksud dan tujuan pendirian Perumda Pasar Makassar Raya.
(2)Dalam melaksanakan usahanya, Perumda Pasar Makassar Raya dapat melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain setelah mendapatkan persetujuan prinsip.
(3)Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

FUNGSI DAN TUGAS SERTA WEWENANG

Pasal 7

(1)Untuk melaksanakan kegiatan usaha Perumda Pasar Makassar Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perumda Pasar Makassar Raya mempunyai wewenang untuk mengelola pasar dan memungut jasa pengelolaan pasar yang merupakan aset perusahaan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Selain wewenang sebagaimana ditentukan pada ayat (1), Perumda Pasar Makassar Raya mempunyai tugas pokok perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan dan pemberdayaan, pengawasan, penataan dan pengembangan, serta penertiban dan pengendalian di bidang pasar yang diarahkan kepada pelayanan masyarakat guna terciptanya ketertiban, keamanan, dan kenyamanan.
(3)Wewenang dan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan pengalihan:
1. a.seluruh atau sebagian kekayaan Daerah menjadi Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan/atau 9
2. b.pengalihan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban perangkat Daerah atau unit kerja menjadi hak dan kewajiban perusahaan umum Daerah yang didirikan.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pengalihan kekayaan Daerah serta hak dan kewajiban perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pengalihan sebagian hak dan kewajiban serta sebagian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 8

Perumda Pasar Makassar Raya mempunyai fungsi:

a.merencanakan, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana Pasar.
b.melakukan pengelolaan Pasar beserta sarana dan perlengkapannya.
c.melakukan pembinaan dalam rangka terwujudnya kebersihan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan Pasar.

Pasal 9

(1)Dalam rangka menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Perumda Pasar Makassar Raya melaksanakan tugas berupa:
1. a.perencanaan, yang meliputi perencanaan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.
2. b.menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasar;
3. c.pengelolaan pasar, yang meliputi: 1) penataan tempat-tempat berjualan/berusaha dalam pasar; 2) pembagian tempat berjualan dalam pasar; 3) pengelompokan jenis jualan dalam pasar; 4) penggunaan areal/pelataran dan bangunan pasar serta perparkiran; 5) tarif jasa penggunaan/pemanfaatan fasilitas pasar; 6) perbaikan dan rehabilitasi bangunan, sarana dan prasarana pasar; 7) pemasangan dan pemanfaatan fasilitas umum Pasar; 8) waktu operasi, jam buka dan tutup pasar.
4. d.pembinaan, yang meliputi kerjasama, pembimbingan, sosialisasi, dan penerbitan rekomendasi/surat dukungan;
5. e.pengawasan, yang meliputi pemantauan, pendataan, inventarisasi, dan evaluasi.
6. f.penataan dan pengembangan, yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana pasar;
7. g.penertiban dan pengendalian, yang meliputi penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan pasar.
(2)Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur dalam Peraturan Daerah. 10

Pasal 10

(1)Perencanaan Pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Walikota.
(2)Perencanaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Rencana Jangka Pendek, Rencana Jangka Menengah, maupun Rencana Jangka Panjang.

Isi peraturan

Teks226PDFHirarki

Memuat teks peraturan…