DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 64 Tahun 2023

Nomor: 64
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA BAB VI : TATA KERJA BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huru b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah Dalam Rangka Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10.Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Makassar.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
8.Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.
9.Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.
10.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
12.Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14.Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
15.Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari uraian tugas.
16.Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Badan merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi Badan, terdiri atas:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, terdiri atas:
  1. 1.Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Daerah;
4. d.Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan;
5. e.Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi; dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2)Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 4

(1)Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan Daerah. WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan, menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan daerah;
2. b.pelaksanaan dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan daerah;
3. c.pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan daerah;
4. d.pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan daerah;
5. e.pelaksanaan administrasi penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan daerah;
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Uraian Tugas Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.merencanakan program kerja Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
5. e.mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.merumuskan kebijakan penelitian dan pengembangan kebijakan daerah dan pembangunan serta pengembangan inovasi dan teknologi;
7. g.menyelenggarakan dan mengoordinasikan kebijakan penelitian dan pengembangan kebijakan daerah dan pembangunan serta pengembangan inovasi dan teknologi;
8. h.menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan daerah dan pembangunan serta pengembangan inovasi dan teknologi;
9. i.menyelenggarakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
10. j.menyelenggarakan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya;
11. k.mengoordinasikan pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, barang milik Daerah, perencanaan dan pelaporan kinerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
12. l.menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
13. m.menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. n.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
15. o.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 5

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan Badan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris melaksanakan fungsi:
1. a.pelaksanaan koordinasi kegiatan Badan;
2. b.penyusunan rencana program kerja dan anggaran Badan;
3. c.penyelenggaraan urusan keuangan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan Badan;
4. d.penyelenggaraan urusan administrasi umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik Daerah, kehumasan, dokumentasi dan administrasi kepegawaian; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Uraian Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
5. e.mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Badan;
7. g.mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian, dan pengelolaan barang milik Daerah Badan;
8. h.mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi umum, peralatan dan perlengkapan kantor, kehumasan, keprotokolan dan kearsipan;
9. i.mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan data serta fasilitasi pelayanan informasi;
10. j.melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
11. k.melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. l.melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Badan;
13. m.mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana; WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
14. n.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
15. o.menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. p.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
17. q.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 6

(1)Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengelolaan keuangan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan.
(2)Uraian Tugas Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memberi paraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
5. e.mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.melakukan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Badan;
7. g.melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan;
8. h.melakukan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Badan;
9. i.melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi rencana kerja, evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
10. j.melakukan administrasi gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
11. k.melakukan administrasi pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara;
12. l.melakukan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Badan;
13. m.melakukan koordinasi pelaksanaan akuntansi Badan;
14. n.mengelola dan menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan; WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
15. o.melakukan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran serta laporan keuangan akhir tahun Badan;
16. p.melakukan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
17. q.menyiapkan bahan pengelolaan dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
18. r.melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
19. s.menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. t.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
21. u.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 7

(1)Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan urusan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik Daerah, kehumasan, dokumentasi dan administrasi kepegawaian.
(2)Uraian Tugas Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
5. e.mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.melakukan administrasi kepegawaian;
7. g.melakukan pengelolaan administrasi barang milik Daerah lingkup Badan;
8. h.melakukan pengadaan dan pemeliharaan barang milik Daerah lingkup Badan;
9. i.melakukan administrasi umum, peralatan dan perlengkapan kantor, kehumasan, keprotokolan dan kearsipan;
10. j.melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan fasilitasi pelayanan informasi;
11. k.melakukan pelayanan ketatausahaan;
12. l.melakukan administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku;
13. m.menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana; WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
14. n.melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai;
15. o.melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
16. p.menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. q.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
18. r.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 8

(1)Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyusun, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan kebijakan daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Daerah melaksanakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan kebijakan daerah;
2. b.pelaksanaan dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan kebijakan daerah;
3. c.pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan kebijakan daerah;
4. d.pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan kebijakan daerah;
5. e.pelaksanaan administrasi penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan kebijakan daerah;
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Uraian Tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
5. e.mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
6. f.melaksanakan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan dan ketatalaksanaan, aparatur dan reformasi birokrasi, keuangan dan aset daerah, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
7. g.melaksanakan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan;
8. h.merumuskan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
9. i.melaksanakan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan;
10. j.melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
11. k.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
12. l.menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. m.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
14. n.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 9

(1)Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyusun, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan pembangunan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, melaksanakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan pembangunan;
2. b.pelaksanaan dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan pembangunan;
3. c.pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan pembangunan;
4. d.pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan pembangunan;
5. e.pelaksanaan administrasi penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan pembangunan; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Uraian Tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
1. a.menyusun rencana kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
5. e.mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan meliputi: aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan dan kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja, partisipasi masyarakat, transmigrasi;
7. g.melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan meliputi: koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, badan usaha milik daerah, pertanian, perkebunan dan pangan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang dan pertanahan serta komunikasi dan informatika;
8. h.melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah;
9. i.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
10. j.menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
12. l.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 10

(1)Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyusun, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan di bidang pengembangan inovasi dan teknologi.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi, melaksanakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang pengembangan inovasi dan teknologi;
2. b.pelaksanaan dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang pengembangan inovasi dan teknologi; WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
3. c.pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang pengembangan inovasi dan teknologi;
4. d.pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang pengembangan inovasi dan teknologi;
5. e.pelaksanaan administrasi penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang pengembangan inovasi dan teknologi;
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Uraian Tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
5. e.mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.melaksanakan penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
7. g.melaksanakan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
8. h.melaksanakan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
9. i.melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
10. j.melaksanakan fasilitasi hak kekayaan intelektual;
11. k.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
12. l.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
13. m.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…