DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 74 Tahun 2023

Nomor: 74
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA BAB VI : TATA KERJA BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Pertanahan, sehingga perlu di ganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah Dalam Rangka Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10.Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN. WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Makassar.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
8.Dinas adalah Dinas Pertanahan Kota Makassar.
9.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar.
10.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14.Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
15.Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari uraian tugas.
16.Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah. WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, terdiri atas:
  1. 1.Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah;
4. d.Bidang Penanganan Masalah dan Pengamanan Tanah; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2)Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 4

(1)Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
2. b.pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pertanahan; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Uraian Tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.merencanakan program kerja Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
5. e.mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.merumuskan kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang pengadaan dan pemanfaatan tanah, serta penanganan masalah dan pengamanan tanah;
7. g.menyelenggarakan dan mengoordinasikan kebijakan bidang pengadaan dan pemanfaatan tanah, serta penanganan masalah dan pengamanan tanah;
8. h.menyelenggarakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan teknis operasional bidang pengadaan dan pemanfaatan tanah, serta penanganan masalah dan pengamanan tanah;
9. i.menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
10. j.mengoordinasikan pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, barang milik Daerah, perencanaan dan pelaporan kinerja serta pengelolaan keuangan Dinas;
11. k.menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
12. l.menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. m.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
14. n.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 5

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan dinas.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris melaksanakan fungsi:
1. a.pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas;
2. b.penyusunan rencana program kerja dan anggaran;
3. c.penyelenggaraan urusan keuangan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan;
4. d.penyelenggaraan urusan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik Daerah, kehumasan, dokumentasi dan administrasi kepegawaian; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Uraian Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
5. e.mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
7. g.mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian, dan pengelolaan barang milik Daerah;
8. h.mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi umum, peralatan dan perlengkapan kantor, kehumasan, keprotokolan dan kearsipan;
9. i.mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan data serta fasilitasi pelayanan informasi;
10. j.melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
11. k.melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. l.melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas;
13. m.mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
14. n.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
15. o.menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. p.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
17. q.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 6

(1)Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengelolaan keuangan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas.
(2)Uraian Tugas Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
5. e.mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.melakukan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Dinas;
7. g.melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
8. h.melakukan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
9. i.melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi rencana kerja, evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
10. j.melakukan administrasi gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
11. k.melakukan administrasi pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara;
12. l.melakukan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Dinas;
13. m.melakukan koordinasi pelaksanaan akuntansi Dinas;
14. n.mengelola dan menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
15. o.melakukan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran serta laporan keuangan akhir tahun Dinas;
16. p.melakukan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
17. q.menyiapkan bahan pengelolaan dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
18. r.melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
19. s.menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. t.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
21. u.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 7

(1)Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan urusan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik Daerah, kehumasan, dokumentasi dan administrasi kepegawaian.
(2)Uraian Tugas Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
5. e.mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.melakukan administrasi kepegawaian;
7. g.melakukan pengelolaan administrasi barang milik Daerah lingkup Dinas;
8. h.melakukan pengadaan dan pemeliharaan barang milik Daerah lingkup Dinas;
9. i.melakukan administrasi umum, peralatan dan perlengkapan kantor, kehumasan, keprotokolan dan kearsipan;
10. j.melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan fasilitasi pelayanan informasi;
11. k.melakukan pelayanan ketatausahaan;
12. l.melakukan administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku;
13. m.menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
14. n.melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai;
15. o.melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
16. p.menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. q.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
18. r.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 8

(1)Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyusun, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan bidang pengadaan dan pemanfaatan tanah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah melaksanakan fungsi:
1. a.penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang pengadaan dan pemanfaatan tanah;
2. b.pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengadaan dan pemanfaatan tanah;
3. c.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengadaan dan pemanfaatan tanah;
4. d.pelaksanaan administrasi bidang pengadaan dan pemanfaatan tanah; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya. WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
(3)Uraian Tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
5. e.mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.melaksanakan koordinasi teknis pengadaan tanah di wilayah daerah;
7. g.melaksanakan pemberitahuan, pendataan awal lokasi, konsultasi publik rencana pembangunan dan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di tingkat daerah;
8. h.melaksanakan koordinasi teknis perencanaan pengadaan tanah;
9. i.melaksanakan koordinasi dan fasilitasi percepatan pengadaan tanah untuk PPSN;
10. j.melaksanakan penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah;
11. k.melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah;
12. l.melaksanakan koordinasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
13. m.melaksanakan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
14. n.melaksanakan penyelesaian masalah ganti kerugian tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
15. o.melaksanakan penyelesaian santunan tanah musnah pada pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah;
16. p.melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);
17. q.melaksanakan inventarisasi subjek dan objek redistribusi tanah;
18. r.melaksanakan inventarisasi dan rekomendasi objek redistribusi tanah;
19. s.melaksanakan koordinasi penyelenggaraan redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;
20. t.melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah;
21. u.melaksanakan koordinasi pengusulan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);
22. v.melaksanakan koordinasi dalam rangka penataan aset reforma agraria;
23. w.melaksanakan koordinasi pembentukan dan pelaksanaan fungsi gugus tugas reforma agraria;
24. x.melaksanakan inventarisasi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
25. y.melaksanakan koordinasi penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
26. z.melaksanakan koordinasi penyelesaian pelaksanaan penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN aa. melaksanakan koordinasi penyelesaian pelaksanaan penetapan bentuk, jumlah dan cara pemberian ganti kerugian kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum dan tanah absente; bb. melaksanakan koordinasi penetapan redistribusi tanah objek reforma agraria; cc. melaksanakan pengelolaan tanah ulayat meliputi koordinasi dan sinkronisasi, penetapan, penyusunan, penyelesaian sengketa; dd. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas; ee. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; ff. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan gg. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 9

(1)Bidang Penanganan Masalah dan Pengamanan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyusun, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan bidang penanganan masalah dan pengamanan tanah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengamanan Tanah melaksanakan fungsi:
1. a.penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang penanganan masalah dan pengamanan tanah;
2. b.pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanganan masalah dan pengamanan tanah;
3. c.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penanganan masalah dan pengamanan tanah;
4. d.pelaksanaan administrasi bidang penanganan masalah dan pengamanan tanah; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Uraian Tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Bidang Penanganan Masalah dan Pengamanan Tanah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
5. e.mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.melaksanakan inventarisasi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan;
7. g.melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan;
8. h.melaksanakan penyelesaian sengketa subyek hak potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);
9. i.melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin membuka tanah;
10. j.melaksanakan pengendalian pemanfaatan tanah negara;
11. k.melaksanakan pembinaan dan pengamanan permasalahan tanah Pemerintah Kota;
12. l.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
13. m.menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. n.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengamanan Tanah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
15. o.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Pasal 10

(1)Dinas dapat membentuk kelompok jabatan fungsional dan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan fungsional dan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan berpedoman pada pengaturan sistem kerja.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…