DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

PASAL 1 : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan huruf d angka 7, huruf d angka 23, dan huruf e angka 5 Pasal 5 diubah PASAL 5 : Susunan dan Tipe atas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas: a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A; b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe A; c. Inspektorat Daerah Merupakan Inspektorat dengan Tipe A; d. Dinas Daerah BAB V : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PASAL 42 : Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah, diatur dengan Peraturan Wali Kota PASAL 44 : Unit pelaksana teknis dinas bidang Pendidikan berupa satuan Pendidikan Daerah berbentuk satuan Pendidikan formal dan non formal. PASAL II : Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional pada Perangkat Daerah yang diubah, meliputi: a. Dinas Pemadam Kebakaran; b. Dinas Perdagangan; dan c. Badan Penelitian dan Pengembangan. Berdasarkan Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memperkuat peran dan kapasitas perangkat daerah agar mampu mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta peningkatan pelayanan kepada Masyarakat dibutuhkan pengaturan perangkat daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diubah dan ditinjau kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402;
5.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
7.Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR dan WALI KOTA MAKASSAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan huruf d angka 7, huruf d angka 23, dan huruf e angka 5 Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Susunan dan Tipe atas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe A;
c.Inspektorat Daerah Merupakan Inspektorat dengan Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri atas :
1. 1.Dinas Pendidikan dengan Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan; WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
2. 2.Dinas Kesehatan dengan Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dengan Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi sektor sumber daya air, sektor bina marga, sektor cipta karya, dan sektor bina konstruksi;
4. 4.Dinas Penataan Ruang dengan Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi sektor tata ruang;
5. 5.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan permukiman;
6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
7. 7.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum sub urusan kebakaran;
8. 8.Dinas Sosial dengan Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
9. 9.Dinas Ketenagakerjaan dengan tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
10. 10.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
11. 11.Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;
12. 12.Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
13. 13.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
14. 14.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
15. 15.Dinas Perhubungan dengan Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
16. 16.Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistic, dan urusan pemerintahan bidang persandian;
17. 17.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah dengan Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
18. 18.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
19. 19.Dinas Pemuda dan Olah Raga dengan Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olah raga;
20. 20.Dinas Kebudayaan dengan Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan; WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
21. 21.Dinas Perikanan dan Pertanian dengan Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan urusan pemerintahan bidang pertanian;
22. 22.Dinas Pariwisata dengan Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
23. 23.Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
24. 24.Dinas Perpustakaan dengan Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
25. 25.Dinas Kearsipan dengan Tipe C melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
26. 26.Dinas Pertanahan dengan Tipe C melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
e.Badan Daerah, terdiri atas :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah dengan Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian;
5. 5.Badan Riset dan Inovasi Daerah dengan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invesi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;dan
6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum sub urusan bencana.
f.Kecamatan, terdiri atas :
1. 1.Kecamatan Biringkanaya dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Tamalanrea dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Bontoala dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Mariso dengan Tipe A;
5. 5.Kecamatan Mamajang dengan Tipe A;
6. 6.Kecamatan Makassar dengan Tipe A;
7. 7.Kecamatan Manggala dengan Tipe A;
8. 8.Kecamatan Rappocini dengan Tipe A;
9. 9.Kecamatan Tamalate dengan Tipe A;
10. 10.Kecamatan Tallo dengan Tipe A;
11. 11.Kecamatan Ujung Pandang dengan Tipe A;
12. 12.Kecamatan Panakukang dengan Tipe A;
13. 13.Kecamatan Wajo dengan Tipe A;
14. 14.Kecamatan Ujung Tanah dengan Tipe A;
15. 15.Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dengan Tipe B;
g.Kelurahan merupakan perangkat kecamatan.
h.Pembentukan kecamatan dan kelurahan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri. WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
1. 2.Ketentuan BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
2. 3.Pasal 6 dihapus.
3. 4.Pasal 7 dihapus.
4. 5.Pasal 8 dihapus.
5. 6.Pasal 9 dihapus.
6. 7.Pasal 10 dihapus.
7. 8.Pasal 11 dihapus.
8. 9.Pasal 12 dihapus.
9. 10.Pasal 13 dihapus.
10. 11.Pasal 14 dihapus.
11. 12.Pasal 15 dihapus.
12. 13.Pasal 16 dihapus.
13. 14.Pasal 17 dihapus.
14. 15.Pasal 18 dihapus.
15. 16.Pasal 19 dihapus.
16. 17.Pasal 20 dihapus.
17. 18.Pasal 21 dihapus.
18. 19.Pasal 22 dihapus.
19. 20.Pasal 23 dihapus.
20. 21.Pasal 24 dihapus.
21. 22.Pasal 25 dihapus.
22. 23.Pasal 26 dihapus.
23. 24.Pasal 27 dihapus.
24. 25.Pasal 28 dihapus.
25. 26.Pasal 29 dihapus.
26. 27.Pasal 30 dihapus.
27. 28.Pasal 31 dihapus.
28. 29.Pasal 32 dihapus.
29. 30.Pasal 33 dihapus.
30. 31.Pasal 34 dihapus.
31. 32.Pasal 35 dihapus.
32. 33.Pasal 36 dihapus.
33. 34.Pasal 37 dihapus.
34. 35.Pasal 38 dihapus.
35. 36.Pasal 39 dihapus.
36. 37.Pasal 40 dihapus.
37. 38.Pasal 41 dihapus. WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

BAB V

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Pasal 42

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah, diatur dengan Peraturan Wali Kota

39.Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) diubah, dan ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) Pasal 44 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

(1)Unit pelaksana teknis dinas bidang Pendidikan berupa satuan Pendidikan Daerah berbentuk satuan Pendidikan formal dan non formal.
(2)Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh jabatan fungsional guru dan pamong belajar yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
(3)Pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas Daerah, terdapat rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara professional.
(4)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaiman dimaksud pada ayat (3) rumah sakit daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
(5)Rumah Sakit Daerah sebagaiman dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh direktur.
(6)Pengisian Jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(7)dihapus.
(8)dihapus.
(9)dihapus.
(10)dihapus.
(11)Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimasud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(12)Organisasi dan tata hubungan kerja serta pengelolaan keuangan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(13)Organisasi dan tata hubungan kerja Unit Palakasana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(14)Unit pelaksana teknis bidang Pendidikan dan unit pelaksana bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur. WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar Muh. Izhar Kurniawan DANIATI Pasal II

1.Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional pada Perangkat Daerah yang diubah, meliputi:

a.Dinas Pemadam Kebakaran;
b.Dinas Perdagangan; dan
c.Badan Penelitian dan Pengembangan. Berdasarkan Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini.
1. 2.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 29 Desember 2023 WALI KOTA MAKASSAR, TTD MOH. RAMDHAN POMANTO Diundangkan di Makassar pada tanggal 29 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR, TTD M. ANSAR LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: B.HK.08.185.23 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Berdasarkan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemeritah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang antara lain mengatur Inspektorat Daerah dan Rumah sakit Daerah. Dalam perkembangannya, pengaturan Inspektorat Daerah belum mampu mendukung terwujudnya penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan Nepotisme dan pengaturan rumah sakit Daerah belum mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan Kesehatan. Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya membantu Kepala Daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, belum mampu independen dan objektif untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dibuktikan dengan masih tingginya angka tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah. Rumah Sakit Daerah sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks, memerlukan kebijakan khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan Kesehatan. Pengaturan Rumah sakit Daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah belum mampu menjamin terwujudnya tata Kelola Rumah Sakit dan tata Kelola klinis yang bersifat otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, sehingga dalam praktiknya memberi dampak pada penurunan mutu layanan Kesehatan yang diberikan kepada Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, sesuai ketentuan Pasal 66 Badan Riset dan Inovasi Daerah dibentuk oleh Pemerintah Kota setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional dan dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah, harus dilakukan perubahan nomenklatur pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Berkenaan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dilakukan perubahan nomenklatur pada Dinas Pemadam Kebakaran. Berdasarkan pertimbangan di atas, Peraturan Daerah ini ditujukan untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan objektif dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dalam Peraturan Pemerintah diatur penguatan fungsi Inspektorat Daerah, penugasan Inspektorat Daerah dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, pelaporan hasil pengawasan Inspektorat Daerah dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah kepada Menteri dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan supervise pelaporan yang melibatkan Lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah, penambahan inspektur pembantu, peran Pemerintah Pusat dalam pengisian jabatan inspektur Daerah dan inspektur pembantu serta mekanisme konsultasi dalam pemberhentian dan mutase inspektur Daerah dan inspektur pembantu. Dalam rangka meningkatkan kinerja layanan rumah sakit Daerah, Peraturan Pemerintah ini mengatur rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. Namun sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan dan tata kerja Perangkat Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam melaksanakan otonomi tersebut Direktur Rumah Sakit Daerah tetap bertanggung jawab kepada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit Daerah. Peraturan Pemerintah mengatur Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh Direktur, sehingga perlu diatur mengenai batas waktu penyesuaian status jabatan direktur rumah sakit Daerah yang berdasarkan ketentuan sebelumnya dilaksanakan oleh pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan optimalisasi layanan kesehatan, rumah sakit Daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah diwajibkan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah. Perubahan nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dimaksudkan untuk merumuskan kelembagaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang memiliki standarisasi nomenklatur serta untuk mencapai pemenuhan layanan perlindungan masyarakat bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan melalui Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Perubahan nomenklatur Dinas Perdagangan menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dimaksudkan untuk peningkatan pelayanan kepada Masyarakat khususnya pelayanan dalam urusan terkait perindustrian dan perdagangan sebagai kemudahan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perubahan nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah agar memiliki tugas dan fungsi yang lebih luas dan lebih power full, diantaranya adalah Menyusun rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 8

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…