DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Manado Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 168

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang antara lain: 1. Ketentuan Umum tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Asas, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup; 3. Sistem dan Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. wewenang, Tanggung Jawab, dan Kewajiban; 5. Hak, Kewajiban, dan Peran Serta Masyarakat; 6. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; 7. Pengendalian; 8. Perizinan dan Rekomendasi; 9. Dokumen Kajian Kelayakan Lingkungan Hidup; 10. Eko-Wisata; 11. Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 12. Laboratorium Lingkungan; 13. Kerja sama dan Kemitraan; 14. Penerapan Insentif dan Disinsentif dan Penghargaan; 15. Perjanjian Internasional; 16. Sanksi Administratif; 17. Penyelesaian Sengketa Lingkungan; 18. Pengaduan Masyarakat; 19. Pengawasan; 20. Ketentuan Penyidikan; 21. Pembiayaan; 22. Ketentuan Pidana; 23. Ketentuan Peralihan; 24. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan- permasalahan lingkungan hidup Kota Manado tersebut perlu dilakukan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ten tang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka untuk memberikan kepastian hukum dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup di Kota Manado perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Manado tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 01 TAHUN 2020 Mengingat: 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 ten tang2. Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulaw-esi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18);

3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); Undang-Undang Nomor 32 Tahun9. 2009 ten tang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hid up (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tarobahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5490);
13.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tarobahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492)
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 3803); 1 7. Peraturan. Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 ten tang Peman.faatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomasa (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 ten tang Pengendalian Kerusakan dan/ atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan BahanBerbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
23.Peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 ten tang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011, tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tentang lzin Lingkungan (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
29.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Thn 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegjatan Yang wajib memiliki Anallisis Mengenai Dampak Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
30.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif dibidang Perlindungan Dan Pengeloaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
31.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesfa Tahun 2013 Nomor 373);
32.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
33.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Baku Mu tu Air Lim bah;
34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO dan WALIKOTA MANADO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Manado.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado.
4.Walikota adalah Walikota Manado.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah Kota Manado yang menyelenggarakan terhadap urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Manado.
6.Instansi perizinan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pelayanan Perizinan.
7.Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok terse but.
8.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9.Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10.Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
11.Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
12.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
13.Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hid up.
14.Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragarnannya mencakup keanekaragarnan di dalam spesies, diantara spesies dan ekosistem.
15.Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hid up, zat, energi dan/ atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
16.Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
17.Pengendalian lingkungan hid up adalah upaya terpadu untuk mencegah, menanggulangi,dan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
18.Pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup, melalui cara- cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup.
19.Penanggulangan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk menghentikan, meluas dan meningkatnya kerusakan dan/ atau pencemaran lingkungan hid up serta dampaknya.
20.Pemulihan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan daya dukungnya.
21.Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
22.Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/ atau komponen lain yang masuk atau dimasukankedalamnya.
23.Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
24.Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana, dan/ atau program.
25.Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hid up, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/ atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
26.Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
27.Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsungoleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
28.Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air lautdan air fosil.
29.Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk didalamnya mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
30.Pesisir adalah lingkungan perairan pantai, lingkungan pantai itu sendiri dan lingkungan daratan pantai.
31.Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya di tentukan berdasarkan kepada aspek fungsional.
32.Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/ atau dimasukannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
33.Sumber emisi adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak maupun sumber tidak bergerak spesifik.
34.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
35.Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh usaha/kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
36.Limbah padat adalah lirnbah dalam wujud padat yang dihasilkan oleh usaha/kegiatan yang di buang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
37.Lim bah domestik adalah limbah yang berasal dari kegiatan/ aktivitas permukiman, rumah sakit dan sarana pelayanan medis, serta restoran.
38.Bah.an Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/ atau komponen lainnya yang karena sifat, konsentrasi, dan/ atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatanb, serta kelangsungan hidup manusia.
39.Limbah Bah.an Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
40.Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/ atau penimbunan.
41.Dumping (pembuangan) dan/ atau memasukkan adalah limbah kegiatan membuang menempatkan, dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
42.Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
43.Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
44.Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
45.Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.
46.Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
47.Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
48.Usaha dan/atau kegiatan adalah usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.
49.Pemrakrasa atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan adalah orang yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/ atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
50.Instalasi Pengolahan Air Limbah terpadu selanjutnya disingkat IPAL terpadu adalah suatu instalasi pengolahan limbah yang menampung dan mengolah air lirnbah dari beberapa industri yang berada di daerah layanannya.
51.Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH), dan audit lingkungan hidup.
52.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalahkajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
53.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usahadan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
54.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
55.Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, yang selanjunya disingkat DELH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/ atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL.
56.Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL- UPL.
57.Komisi penilai adalah komisi ditingkat daerah yang bertugas menilai dokomen AMDAL.
58.Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
59.Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk memantau dan menilai tingkat ketaatan pelaksanaan usaha dan/ atau kegiatan dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan baik berupa pencemaran maupun kerusakan lingkungan dan sumber daya alam terhadap peraturan yang berlaku.
60.Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.
61.Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup.
62.Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yangditumbuhkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/ atau perusakan lingkunganhidup.
63.Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora,dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
64.Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
65.Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri sipil yang berada pada Instansi yang bertanggung jawab di Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh W alikota.
66.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPNS LH adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang tugas dan fungsinya melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
67.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPNS LH adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah dilakukan berdasarkan:
1. a.asas tanggung jawab Pemerintah Daerah;
2. b.asas pembangunan berkelanjutan;
3. c.asas manfaat;
4. d.asas keserasian dan keseimbangan;
5. e.asas demokrasi lingkungan yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi;
6. f.asas pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hid up;
7. g.asas pencemar membayar;
8. h.asas ekoregion;
9. i.asas keanekaragaman hayati;
10. j.asas keterpaduan;
11. k.asas kehati-hatian;
  1. 1.asas kearifan lokal; dan
12. m.asas keadilan lingkungan.
(2)Setiap kebijakan dan tindakan terhadap lingkungan hidup harus dilandasi asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan lingkungan hidup daerah yang baik dan sehat.

Pasal 4

(1)Sasaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:
1. a.terwujudnya pelestarian dan pengembangan fungsi lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup;
2. b.terwujudnya perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan konservasi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
3. c.terwujudnya upaya pencegahan dan pemulihan atau subtitusi terhadap dampak pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hid up;
4. d.terwujudnya upaya pengaturan mekanisme pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hid up; dan
5. e.terciptanya kesadaran dan komitmen yang tinggi bagi kalangan pemerintah, dunia usaha, industri, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.
(2)Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:
1. a.perencanaan;
2. b.pemanfaatan;
3. c.pengendalian;
4. d.pemeliharaan;
5. e.pengawasan;dan
6. f.penegakan hukum.

BAB III

SISTEM DAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 5

(1)Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui pendekatan ekosistem,yang memadukan kepentingan sosial, ekonomi, budaya, dan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan batas kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah.
(2)Perlindungan dan lingkungan hidup pengelolaan pencemaran dan/ dilaksanakan dalam rangka atau kerusakan pelestarian fungsi lingkungan hid up yang meliputi pencegahan, pengendalian, penanggulangan dan pemulihan.
(3)Sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perumusan kebijakan dibidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan hidup, serta pemantauan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 6

(1)Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disusun dan dilaksanakan secara terpadu dan konsisten serta dilandasi dengan komitmen yang tinggi.
(2)Perumusan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemerintah Daerah.
(3)Untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota wajib membentuk instansi lingkungan hidup.
(4)Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah;
2. b.pengendalian kerusakan lahan, pesisir, dan laut;
3. c.pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
4. d.pengendalian kerusakan benda-benda cagar budaya;
5. e.penetapan ruang terbuka hijau;
6. f.perlindungan dan pengembangan ruang terbuka hijau;
7. g.perlindungan sumber air dan daerah pengaliran sungai;
8. h.pengelolaan sampah; dan
9. i.perlindungan dan pengembangan nilai-nilai budaya kearifan lokal dalam pengendalianlingkungan hidup.
(5)Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(4), meliputi:
1. a.penguatan peran instansi yang bertanggung jawab;
2. b.penguatan komitmen bagi aparatur pemerintah dan masyarakat dalam perlindungandan pengelolaan lingkungan hidup;
3. c.penetapan alokasi dana yang sangat optimal;
4. d.peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia khususnya aparaturPemerintah Daerah; penguatan kelembagaan perlindungane. dan pengelolaan lingkungan hid up yang efektif dan responsif;
5. f.penyediaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna pengendalian lingkungan hidup yang memadai sesuai standar;
6. g.pengembangan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
7. h.pengembangan sistem informasi lingkungan;
8. i.memperkuat dan mengembangkan partisipasi masyarakat;
9. j.memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi,Kabupaten/Kota lain dalam pengendalian lingkungan hidup; dan
10. k.memperkuat kerjasama dan kemitraan yang sating mendukung dan saling menguntungkan dengan berbagai pihak dalam pengendalian lingkungan hidup.

Pasal 7

( 1) Dengan memperhatikan kondisi geografis dan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta kajian lingkungan hidup strategis, Pemerintah Daerah menetapkan suatu ruang sebagai:

a.ruang terbuka hijau; dan
b.kawasan hutan kota.

(2)Dalam menetapkan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Pemerintah Daerah menetapkan pemanfaatan dan pengendalian ruang tertentu serta daya dukung, daya tampung lingkungan hidup dan implementasinya.
(3)Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dikoordinasikan dengan instansi lingkungan hidup.
(4)Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara detail sesuai kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai salah satu dasar dan persyaratan dikeluarkannya izin usaha dan/ atau kegiatan.
(5)Penetapan kawasan sebagairn.ana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB IV

WEWENANG, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Dalam pengendalian lingkungan hidup, Pemerintah Daerah berwenang untuk:

a.mengatur perlindungan dan pelestarian sumber daya alam dan buatan, baik hayati maupun non hayati di wilayah kewenangannya;
b.melaksanakan pencegahan, pengawasan, pemantauan, penanggulangan, dan pemulihan dibidang lingkungan hidup;
c.menetapkan anggota Komisi Penilai AMDAL dan UKL-UPL;
d.melaksanakan penilaian dan pengesahan atas dokumen kajian lingkungan hidup;
e.membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hid up;
f.memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan melalui penyampaian laporan setiap semester (6 bulan);
g.menghentikan usaha dan/atau kegiatan sementara waktu sampai dengan ditaatinya perintah dalam rangka pentaatan ketentuan pengendalian lingkungan hidup;
h.menerbitkan izin yang berkaitan dengan lingkungan hidup;
i.mencabut izin atau merekomendasikan untuk dicabut izin usaha dan/atau kegiatan yang telah melangar ketentuan pengendalian lingkungan hidup;
j.melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
k.memberikan insentif dan disinsentif sebagai bentuk pentaatan dan pembinaan;
1. 1.mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan pengendalian dengan pihak ketiga dan/atau pihak luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
m.menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka Pemerintah Daerah berta.nggungjawab atas:

a.pelaksanaan kajian/penelitian dan pengembangan pengendalian lingkungan hidup;
b.perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengendalian lingkungan hidup;
c.pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup;
d.pelaksanaan perlindungan cagar budaya;
e.peningkatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam pengendalian lingkungan hidup;
f.pelayanan pengaduan dan penyelesaian kasus dan/atau sengketa lingkungan hidup, secara sederhana dan transparan;
g.pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hid up;
h.pengelolaan sistem informasi lingkungan hidup;
i.pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup; dan
j.pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup dengan pihak lain berdasarkan koordinasi dan/ atau kerjasama dan/ atau kemitraan.

Pasal 10

(1)Dalam mengambil kebijakan mengenai sumber daya alam, Pemerintah Daerah wajib melibatkan dan mengoordinasikan dengan pemangku kepentingan dan sektor yang terkait dan/atau mengintegrasikan kebijakan dimaksud dengan Pemerintah Daerah lain atau dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.
(2)Dalam mengambil kebijakan mengenai sumber daya alam, Pemerintah Daerah wajib mendasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
(3)Tiap kebijakan tentang kegiatan yang diambil Pemerintah Daerah dalam upaya pengendalian lingkungan hidup wajib dilakukan secara transparan, melibatkan dan menjamin aksesibilitas masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakatuntuk mengkaji dan memberikan pendapat atas konsep keputusan yang menyangkut hal-hal pengendalian tersebut.

Isi peraturan

Teks168PDFHirarki

Memuat teks peraturan…