DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Manado Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Manado

regulasi_utama

Ringkasan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indnonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO dan WALI KOTA MANADO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

PENDAHULUAN Memuat peranan pelaporan dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Manado.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.
5.Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
6.Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
7.Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8.Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan Belanja Daerah.
9.Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan Belanja Daerah.
10.Pembiayaan Neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
11.Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
12.Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
13.Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Daerah.
14.Laporan Arus Kas, yang selanjutnya disingkat LAK, adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Luas wilayah Kota Manado secara keseluruhan adalah 157,26 km 2 , terdiri dari wilayah daratan dengan luas 138,39 km 2 dan wilayah kepulauan dengan luas 18,87 km2. Untuk wilayah kepulauan meliputi Pulau Bunaken seluas 7,94 km 2 , Pulau Manado Tua seluas 10,47 km 2 , dan Pulau Siladen seluas 0,46 km 2 .

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.laporan operasional;
4. d.laporan perubahan Ekuitas;
5. e.neraca;
6. f.LAK; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a.realisasi Pendapatan tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.648.874.295.617,74 (satu triliun enam ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh belas koma tujuh puluh empat rupiah) yang berarti 93,76% (sembilan puluh tiga koma tujuh puluh enam persen) dari anggaran Pendapatan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.758.521.230.451,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh delapan miliar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);
b.realisasi Belanja tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.590.887.978.278,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang berarti 91,37% (sembilan puluh satu koma tiga puluh tujuh persen) dari anggaran Belanja dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.741.081.282.264,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh satu miliar delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);
c.berdasarkan realisasi Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan realisasi Belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf b, terdapat realisasi Surplus anggaran tahun anggaran 2024 sebesar Rp57.986.317.339,74 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh sembilan koma tujuh puluh empat rupiah);
d.realisasi penerimaan Pembiayaan sebesar Rp32.480.051.813,21 (tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh juta lima puluh satu ribu delapan ratus tiga belas koma dua puluh satu rupiah) yang berarti 100% (seratus persen) dari anggaran Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp32.480.051.813,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh juta lima puluh satu ribu delapan ratus tiga belas rupiah);
e.realisasi pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp44.088.249.026,00 (empat puluh empat miliar delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh enam rupiah) yang berarti 88,32% (delapan puluh delapan koma tiga puluh dua persen) dari anggaran pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp49.920.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah);
f.berdasarkan realisasi penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f, terdapat Pembiayaan Neto sebesar minus Rp11.608.197.212,79 (sebelas miliar enam ratus delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua belas koma tujuh puluh sembilan rupiah) yang berarti 66,56% (enam puluh enam koma lima puluh enam persen) dari anggaran Pembiayaan Neto sebesar minus Rp17.439.948.187,00 (tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah); dan
g.berdasarkan realisasi Surplus anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan realisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e, dan huruf f, terdapat sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp46.378.120.126,95 (empat puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh ribu seratus dua puluh enam koma sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

a.anggaran Pendapatan laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.758.521.230.451,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh delapan miliar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) dan realisasi Pendapatan sebesar Rp1.648.874.295.617,74 (satu triliun enam ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh belas koma tujuh puluh empat rupiah) yang berarti anggaran dengan realisasi Pendapatan memiliki selisih kurang sebesar Rp109.646.934.833,26 (seratus sembilan miliar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga koma dua puluh enam rupiah);
b.anggaran Belanja laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.741.081.282.264,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh satu miliar delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) dan realisasi Belanja sebesar Rp1.590.887.978.278,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang berarti anggaran Belanja dengan realisasi Belanja memiliki selisih kurang sebesar Rp150.193.303.986,00 (seratus lima puluh miliar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);
c.anggaran Surplus laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 sebesar Rp17.439.948.187,00 (tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) dan realisasi Surplus sebesar Rp57.986.317.339,74 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh sembilan koma tujuh puluh empat rupiah) yang berarti anggaran Surplus dengan realisasi Surplus memiliki selisih lebih sebesar Rp40.546.369.152,74 (empat puluh miliar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua koma tujuh puluh empat rupiah);
d.anggaran penerimaan Pembiayaan tahun anggaran 2024 sebesar Rp32.480.051.813,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh juta lima puluh satu ribu delapan ratus tiga belas rupiah) dan realisasi penerimaan Pembiayaan sebesar Rp32.480.051.813,21 (tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh juta lima puluh satu ribu delapan ratus tiga belas koma dua puluh satu rupiah) yang berarti anggaran penerimaan Pembiayaan dengan realisasi penerimaan Pembiayaan memiliki selisih lebih sebesar Rp0,21 (nol koma dua puluh satu rupiah);
e.anggaran pengeluaran Pembiayaan tahun anggaran 2024 sebesar Rp49.920.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dan realisasi pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp44.088.249.026,00 (empat puluh empat miliar delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh enam rupiah) yang berarti anggaran pengeluaran Pembiayaan dengan realisasi pengeluaran Pembiayaan memiliki selisih kurang sebesar Rp5.831.750.974,00 (lima miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah); dan
f.anggaran Pembiayaan Neto tahun anggaran 2024 sebesar minus Rp17.439.948.187,00 (tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar minus Rp11.608.197.212,79 (sebelas miliar enam ratus delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua belas koma tujuh puluh sembilan rupiah) yang berarti anggaran Pembiayaan Neto dengan realisasi Pembiayaan Neto memiliki selisih lebih sebesar Rp5.831.750.974,21 (lima miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat koma dua puluh satu rupiah).

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, per 31 Desember Tahun 2024 memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a.jumlah Aset sebesar Rp5.484.862.564.205,56 (lima triliun empat ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima koma lima puluh enam rupiah);
b.jumlah Kewajiban sebesar Rp319.858.456.987,91 (tiga ratus sembilan belas miliar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan puluh satu rupiah); dan
c.jumlah Ekuitas sebesar Rp5.165.004.107.217,65 (lima triliun seratus enam puluh lima miliar empat juta seratus tujuh ribu dua ratus tujuh belas koma enam puluh lima rupiah).

Pasal 6

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 memberikan informasi sebagai berikut:

a.saldo kas awal per 1 Januari tahun 2024 sebesar Rp34.153.117.757,21 (tiga puluh empat miliar seratus lima puluh tiga juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma dua puluh satu rupiah);
b.jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp308.706.011.136,74 (tiga ratus delapan miliar tujuh ratus enam juta sebelas ribu seratus tiga puluh enam koma tujuh puluh empat rupiah);
c.jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar minus Rp250.719.693.797,00 (dua ratus lima puluh miliar tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
d.jumlah arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sebesar minus Rp44.088.249.026,00 (empat puluh empat miliar delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh enam rupiah);
e.jumlah arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar minus Rp1.599.580.400,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah); dan
f.saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2024 sebesar Rp46.451.605.670,95 (empat puluh enam miliar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh koma sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 7

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, tahun anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 8

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Lampiran I memuat laporan realisasi anggaran terdiri atas:
  1. 1.Lampiran I.1 memuat ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
  2. 2.Lampiran I.2 memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
  3. 3.Lampiran I.3 memuat rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; dan
  4. 4.Lampiran I.4 memuat rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. b.Lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.Lampiran III memuat laporan operasional;
4. d.Lampiran IV memuat laporan perubahan Ekuitas;
5. e.Lampiran V memuat neraca;
6. f.Lampiran VI memuat laporan arus kas;
7. g.Lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
8. h.Lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang Daerah;
9. i.Lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
10. j.Lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
11. k.Lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;
12. l.Lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan Aset tetap Daerah;
13. m.Lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi Aset tetap;
14. n.Lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
15. o.Lampiran XV memuat daftar rekapitulasi Aset lainnya;
16. p.Lampiran XVI memuat daftar dana cadangan Daerah;
17. q.Lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
18. r.Lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
19. s.Lampiran XIX memuat daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
20. t.Lampiran XX memuat ikhtisar laporan keuangan BUMD terdiri atas:
  1. 1.Lampiran XX.1 memuat ikhtisar laporan keuangan (neraca) BUMD; dan
  2. 2.Lampiran XX.2 memuat ikhtisar laporan keuangan (laba rugi) BUMD.

Pasal 9

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Manado. Ditetapkan di Manado padatanggal 28 Agustus 2025 MANADO, i a.4 Diundangkan di Manado pada tanggal 28 Agustus 2025 H KOTA MANADO, LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2025 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MANADO PROVINS! SULAWESI UTARA NOMOR: (3/W.111/2025) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 I. UMUM Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2024 terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024. Dimana Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Daerah Kota Manado tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi stakeholders (antara lain masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado selama Tahun Anggaran 2024. Peraturan Daerah Kota Manado tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran, hasil operasi, posisi keuangan, perubahan ekuitas, perubahan saldo anggaran lebih dan arus kas. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…