DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No. 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 November 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Medan

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN KOTA MEDAN.

BAB I

KETENTUAN U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kota Medan .

2.Pemerintahan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Daerah adalah penyelenggaraan urusan 6 3.Pemerintah DaerahadalahWalikota,danPerangkatDaerab sebagaiunsurpenyelenggaraPemerintah Daerab. 4.WalikotaadalahWalikotaMedan. 5.DewanPerwakilanRakyat Daerah,yangselanjutnyadisingkat DPRDadalahlembagaDewan PerwakilanRakyatDaerahKota Medan sebagaiunsurpenyelenggaraPemerintahanDaerah. 6.PerusahaanDaerahRumahPotong HewanKotaMedan, yang selanjutnya disebut PerusahaanDaerahadalah suatu badan usahayangmodalnyamerupakankekayaandaerahyang dipisahkan danpendiriannyadiprakarsaioleh Pemerintah Daerah.. BadanPengawasadalahBadanPengawasPerusahaanDaerah.7. Direksi adalah DireksiPerusahaanDaerah.8. RumahPotongHewanadalah RumahPotongHewanKota Medan.9. 10.Pegawai/Karyawan Daerah. adalahPegawai/KaryawanPerusahaan BABII PENDIRIAJM,NA.MA,DAN TEMPATKEDUDUKAN PasaJ 2 Perusahaan Daerah didirikanoleh PemerintahDaerahdengannama "PERUSAHAAN DAERAHRUMAH POTONGHEWAN KOTAMEDAN".

Pasal 3

Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantordi Daerahdan dapat membentukKantor Perwakilan/Cabang/Unit berdasarkan kebutuhan. BABIII KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 4

(1)PerusahaanDaerahadalahBadan Hukumyangmelaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Dengan tidak mengurangiketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini,maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku semua ketentuan hukumyang berlaku di Indonesia. 7 BABIV MAKSUD.TUJUAN,DANKEGIATANUSAHA Pasal 5
(1)Maksuddantujuandibentuknya PerusahaanDaerahadalah untuk: a.turutsertamelaksanakanpembangunandaerahpada khususnya dan pembangunanekonominasionalpada umumnya; b.menyelenggarakankemanfaatanumumdalambentuk penyediaanjasayang bermutudanmemadaibagipemenuhan kebutuhanmasyarakat;dan c.menghasilkanlabadalamrangkameningkatkan kontribusi PerusahaanDaerahterhadapPendapatanAsliDaerah(PAD) dengan melaksanakan kegiatanmengelola RumahPotong Hewandan pemotongan hewan,dan usaha-usahalainyang sesuai dan mendukung rnaksuddantujuanPerusahaan Daerah.
(2)Untukmewujudkan rnaksuddantujuansebagaimanadimaksud padaayat(1)Perusahaan Daerah menjalankan kegiatanusaha sebagai berikut: a.menyediakan danmenampunghewan/temakpotong; b.mengelolaRumah PotongHewandanpemotongan hewan; c.menyediakan tempat-tempat periyimpanandaging(cold storage); d.memeriksakesehatanhewan sebelumdipotong(antemortem) dansesudahdipotong[post mortem); e.mengangkut,mendistribusikan,danmemasarkan daging; f.melaksanakan kegiatanusaha lainnyayangmenunjang kegiatanusahaPerusahaan Daerah dalamarti seluas- luasnya;dan g.melaksanakanusaha-usahalain yangditetapkanDireksi setelah mendapatpersetujuanWalikota. BABV TUGASPOKOKDANFUNGSI a.membantudan menunjang kebijaksanaanumum Pemerintah Daerah dalam rangkameningkatkankesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan dan peningkatan saranadan berbagai bidang usaha; b.melaksanakanpengelolaanPerusahaan Daerah sesuai dengan primsip-prinsiptatakelolaperusahaanyang baik; c.mewujudkan danmeningkatkan pelayananumumkepada masyarakatdi bidang pemotonganhewan,pengadaan,dan penyaluran dagingASUH(Aman,Sehat,Utuh,danHalal)yang sehat dan bermutu; 8 d.melakukanpemeriksaansesudahpemotongan(postmortem)atas dagingyangmasukke wilayahDaerah; e.menyediakan danmenampunghewan/temakpotong; f.mengelola RumahPotongHewandanpemotonganhewan;dan g.meningkatkan kontribusiPerusahaanDaerahterhadapPAD. BagianKedua Fungsi Pasal 7 Untuk melaksanakantugassebagaimana dimaksud dalamPasal6, PerusahaanDaerahmempunyaifungsi,sebagaiberikut: a.menyelenggarakanpelayananumum yang berkuaJitaskepada masyarakatmelaluipenyediaanjasasesuaidengan tujuandan kegiatanusaha PerusahaanDaerah; b.memperolehkeuntungandalamrangkameningkatkanPAD;dan c.berkoordinasidenganinstansi-instansidaerahterkait sehubungandenganprogram-programpembangunan daerah yang terkaitdengantujuandan kegiatanusahaPerusahaan Daerah. BABVi MODAL Pasal 8
(1)ModaldasarPerusahaanDaerahsebesarRp3.684.667.000,00 (tiga milyar enamratusdelapanpuluh empatjutaenamratus enampuluhtujuh riburupiah).
(2)Seluruhmodalsebagaimanadimaksud padaayat(1)bersumber darihartabersihPerusahaan Daerahyangmerupakan harta kekayaanyangdipisahkan dari milikPemerintahDaerah.
(3)Penambahanmodal diberikan dalam bentuk penyertaan modal PemerintahDaerahkepadaPerusahaanDaerahdari Tahun2001 sampai denganDesember 2013 sebesarRp5.731.758.804,00 (lima milyartujuh ratustigapuluhsatujuta tujuh ratuslima puluh delapanribudelapan ratusempat rupiah).
(4)Penambahan modal Perusahaan Daerahditetapkandalamsatu PeraturanDaerah. a.Direksi;dan b.Badan Pengawas. 9 BagianKesatu Direksi Paragraf1 Pengangkatan DanMasaJabatan

BAB VII

PENGURUS Pasal 9 Pengurus Perusahaan terdin dari:

Pasal 10

(1)PemilihancalonDireksidiangkatmelaluiTimSeleksi yang ditetapkanoleh Walikotayangberdasarkan persyaratanyang telah ditetapkan.
(2)PengangkatanDireksiditetapkanoleh Walikota.
(3)Pengangkatan direksisebagaimana dimaksud padaayat(2) diutamakan dariswastaatas usulBadanPengawas.
(4)DalamhalcalonDireksisebagaimanadimaksudpada ayat(1) bukan berasal dari swasta,makayangbersangkutanharus melepaskanterlebihdahulustatuskepegawaiannya.
(5)Untukdapat diangkatsebagai anggotaDireksiharusmemenuhi persyaratan sebagai berikut: a.Warga NegaraIndonesia; b.diutamaJ<anmempunyai pendidikan minimal Sarjana(SI); c.harusmemilikiprofesionalismedanmemilikiakhlakserta moralyangbaik; d.mempunyai pengalaman kerjaminimal5(lima)tahundi perusahaanyang dibuktikandengan surat keterangan (referensi)dari perusahaan sebelumnyadengan penilaian baik; e.membuat dan menyajikan proposal tentangvisi,misi,dan RencanaStrategisPerusahaan Daerah;dan f.tidak terikathubungan keluarga denganWalikotaatau denganAnggota Direksiataudengan AnggotaBadan Pengawas lainnya sampaiderajatketiga baikmenurutgaris lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
(6)Pengangkatan anggotaDireksisebagaimana dimaksud pada ayat(1)ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Pengangkatan anggota Direksipaling banyak 4(empat)orang dan seorangdiantaranya diangkat sebagai DirekturUtama.

Pasal 12

(1)Seseorangdapatmenduduki jabatan Direksi palingbanyak2 (dua)kali masajabatandalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah yangbersangkutan. 10
(2)Dikecualikandariketentuansebagaimanadimaksudpadaayat(1) apabilaDirekturdiangkat menjadiDirekturUtama.
(3)MasajabatanDireksiditetapkanselama4(empat)tahun.
(4)Pengangkatan untukmasajabatanyangkedua sebagaimana dimaksudpada ayat(1)dilakukanapabilaDireksiterbukti mampumeningkatkankinerja PerusahaanDaerahsetiaptahun. Paragraf2 TugasDanWewenang Pasal 13 Direksidalammengelola PerusahaanDaerahmempunyaitugas sebagai berikut: a.memimpin danmengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah; b.menyampaikanRencanaKerja5(lima)tahundanRencana Kerja AnggaranPerusahaanDaerahtahunankepadaBadan Pengawas untuk mendapatpengesahan; c.melakukanperubahanterhadapprogramkeija setelah mendapat persetujuanBadan Pengawas; d.membina,mengatur,danmengarahkanpegavvai/karyawan; e.mengurus dan mengelolakekayaanPerusahaanDaerah; f.menyelenggarakan administrasiumumdan keuangan; g.mewakiliPerusahaanDaerahbaikdidalamdandiluar Pengadilan;dan h.menyampaikan laporanberkalamengenaiseluruhkegiatan termasukNeracadan PerhitunganLaba/ Rugikepada Badan Pengawas.

Pasal 14

(1)Dalammelaksanakan tugas-tugasDireksisebagaimanadimaksud dalam Pasal 13,Direksi wajibdenganitikadbaikdanpenub tanggung jawab menjalankan tugas untukkepentingandan usaha PerusahaanDaerahserta mencurahkan perhatiandan pengabdiannya secarapenuh pada tugas,kewajiban,dan pencapaiantujuanPerusahaan Daerah.
(2)Setiap anggota Direksibertanggung jawabpenuhsecara pribadi apabilayangbersangkutan bersalah ataulalajmenjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimanadimaksudpada ayat(1).
(3)AtasnamaPerusahaan Daerah,Walikotadapatmengajukan gugatankepengadilan terhadap anggotaDireksi yangkarena kesalahanatau kelaJaiannyamenimbulkankerugian pada Perusahaan Daerah.
(4)Anggota Direksi tidakdapatdipertanggungjawabkanatas kerugian Perusahaan Daerah apabila dapatmembuktikan: a.kerugian tersebut bukan karena kesaJahan atau kelalaiannya; 11 b.telahmelakukanpengurusandenganitikadbaikdan memenuhi prinsipkehati-hatian,kewajaran,dankepatutan untukkepentingandansesuai denganmaksuddantujuan PerusahaanDaerah; c.tidak mempunyajbenturankepentinganpribadibaiklangsung maupun tidak langsungatastindakan pengurusanyang mengakibatkankerugian;dan d.telahmengambiltindakan untuk mencegahtirabulatau berlanjutnyakerugiantersebut.

Pasal 15

a.AnggotaDireksitidakberwenangmewakiliPerusahaanDaerah sebagaimanadimaksuddalamPasal13hurufgapabila: a.terjadi perkaradidepanpengadilanantara Perusahaan DaerahdengananggotaDireksiyangbersangkutan;dan/atau b.anggotaDireksiyangbersangkutan mempunyaikepentingan yangbertentangan dengan kepentinganPerusahaanDaerah. b.Dalamhal Perusahaan Daerahmempunyaikepentinganyang bertentangandengankepentinganpribadiseoranganggota Direksi,maka PerusahaanDaerahakandiwakili olehanggota Direksilainnya dandalamhal Perusahaan Daerah mempunyai kepentingan yangbertentangan dengankepentinganseluruh anggotaDireksi,makadalam haliniPerusahaanDaerah diwakili olehKetuaBadanPengawas.

Pasal 16

Direksi dalammengelolaPerusahaanDaerahmempunyaiwewenang sebagai berikut: a.mengangkatdanmemberhentikanpegawai/kaiyawan; b.mengangkat,memberhentikandan memindahtugaskanpegawai/ karyawan dari jabatannyadibawah Direksi; c.menandatanganiNeracadanPerhitungan Laba/ Rugi; d.menandatangani ikatanhukum dengan pihaklain;dan e.melakukan tindakan-tindakanpengurusanuntukdanatasnama PerusahaanDaerah yang diperlukanbagipelaksanaan tugas- tugasDireksi.

Pasal 17

(1)Direksiwajib memperoleh persetujuan tertulis dari Badan Pengawas dalam hal-hal: a.mengadakan peijanjian-perjanjian kerjasamausaha dan/atau pinjaman yang mungkindapatberakibatterhadap berkurangnva aset danmembebanianggaran Perusahaan Daerah; b.memindahtangankan menghipotekkan menggadaikan benda bergerak dan /atau tak bergerakmilik PerusahaanDaerah; c.penyertaan modal dalamperusahaan lain;dan d.mengikat Perusahaan Daerah sebagai penjamin{avalist). atauatau 13

Pasal 20

(1} Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut: a . cuti tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja;

b.cuti besar, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
c.cuti bersalin /cuti melahirkan, selama 3 (tiga) bulan bagi Direksi;
d.cuti karena alasan penting; dan
e.cuti sakit . ( 2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota atau Pejabatyang ditunjuk.

(3)Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
(4)Direksi selama melaksanakan cuti. mendapatkan penghasilan penub dan Perusahaan Daerah.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN KOTA MEDAN.

BAB I

KETENTUAN U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kota Medan .

2.Pemerintahan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Daerah adalah penyelenggaraan urusan 6 3.Pemerintah DaerahadalahWalikota,danPerangkatDaerab sebagaiunsurpenyelenggaraPemerintah Daerab. 4.WalikotaadalahWalikotaMedan. 5.DewanPerwakilanRakyat Daerah,yangselanjutnyadisingkat DPRDadalahlembagaDewan PerwakilanRakyatDaerahKota Medan sebagaiunsurpenyelenggaraPemerintahanDaerah. 6.PerusahaanDaerahRumahPotong HewanKotaMedan, yang selanjutnya disebut PerusahaanDaerahadalah suatu badan usahayangmodalnyamerupakankekayaandaerahyang dipisahkan danpendiriannyadiprakarsaioleh Pemerintah Daerah.. BadanPengawasadalahBadanPengawasPerusahaanDaerah.7. Direksi adalah DireksiPerusahaanDaerah.8. RumahPotongHewanadalah RumahPotongHewanKota Medan.9. 10.Pegawai/Karyawan Daerah. adalahPegawai/KaryawanPerusahaan BABII PENDIRIAJM,NA.MA,DAN TEMPATKEDUDUKAN PasaJ 2 Perusahaan Daerah didirikanoleh PemerintahDaerahdengannama "PERUSAHAAN DAERAHRUMAH POTONGHEWAN KOTAMEDAN".

Pasal 3

Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantordi Daerahdan dapat membentukKantor Perwakilan/Cabang/Unit berdasarkan kebutuhan. BABIII KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 4

(1)PerusahaanDaerahadalahBadan Hukumyangmelaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Dengan tidak mengurangiketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini,maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku semua ketentuan hukumyang berlaku di Indonesia. 7 BABIV MAKSUD.TUJUAN,DANKEGIATANUSAHA Pasal 5
(1)Maksuddantujuandibentuknya PerusahaanDaerahadalah untuk: a.turutsertamelaksanakanpembangunandaerahpada khususnya dan pembangunanekonominasionalpada umumnya; b.menyelenggarakankemanfaatanumumdalambentuk penyediaanjasayang bermutudanmemadaibagipemenuhan kebutuhanmasyarakat;dan c.menghasilkanlabadalamrangkameningkatkan kontribusi PerusahaanDaerahterhadapPendapatanAsliDaerah(PAD) dengan melaksanakan kegiatanmengelola RumahPotong Hewandan pemotongan hewan,dan usaha-usahalainyang sesuai dan mendukung rnaksuddantujuanPerusahaan Daerah.
(2)Untukmewujudkan rnaksuddantujuansebagaimanadimaksud padaayat(1)Perusahaan Daerah menjalankan kegiatanusaha sebagai berikut: a.menyediakan danmenampunghewan/temakpotong; b.mengelolaRumah PotongHewandanpemotongan hewan; c.menyediakan tempat-tempat periyimpanandaging(cold storage); d.memeriksakesehatanhewan sebelumdipotong(antemortem) dansesudahdipotong[post mortem); e.mengangkut,mendistribusikan,danmemasarkan daging; f.melaksanakan kegiatanusaha lainnyayangmenunjang kegiatanusahaPerusahaan Daerah dalamarti seluas- luasnya;dan g.melaksanakanusaha-usahalain yangditetapkanDireksi setelah mendapatpersetujuanWalikota. BABV TUGASPOKOKDANFUNGSI a.membantudan menunjang kebijaksanaanumum Pemerintah Daerah dalam rangkameningkatkankesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan dan peningkatan saranadan berbagai bidang usaha; b.melaksanakanpengelolaanPerusahaan Daerah sesuai dengan primsip-prinsiptatakelolaperusahaanyang baik; c.mewujudkan danmeningkatkan pelayananumumkepada masyarakatdi bidang pemotonganhewan,pengadaan,dan penyaluran dagingASUH(Aman,Sehat,Utuh,danHalal)yang sehat dan bermutu; 8 d.melakukanpemeriksaansesudahpemotongan(postmortem)atas dagingyangmasukke wilayahDaerah; e.menyediakan danmenampunghewan/temakpotong; f.mengelola RumahPotongHewandanpemotonganhewan;dan g.meningkatkan kontribusiPerusahaanDaerahterhadapPAD. BagianKedua Fungsi Pasal 7 Untuk melaksanakantugassebagaimana dimaksud dalamPasal6, PerusahaanDaerahmempunyaifungsi,sebagaiberikut: a.menyelenggarakanpelayananumum yang berkuaJitaskepada masyarakatmelaluipenyediaanjasasesuaidengan tujuandan kegiatanusaha PerusahaanDaerah; b.memperolehkeuntungandalamrangkameningkatkanPAD;dan c.berkoordinasidenganinstansi-instansidaerahterkait sehubungandenganprogram-programpembangunan daerah yang terkaitdengantujuandan kegiatanusahaPerusahaan Daerah. BABVi MODAL Pasal 8
(1)ModaldasarPerusahaanDaerahsebesarRp3.684.667.000,00 (tiga milyar enamratusdelapanpuluh empatjutaenamratus enampuluhtujuh riburupiah).
(2)Seluruhmodalsebagaimanadimaksud padaayat(1)bersumber darihartabersihPerusahaan Daerahyangmerupakan harta kekayaanyangdipisahkan dari milikPemerintahDaerah.
(3)Penambahanmodal diberikan dalam bentuk penyertaan modal PemerintahDaerahkepadaPerusahaanDaerahdari Tahun2001 sampai denganDesember 2013 sebesarRp5.731.758.804,00 (lima milyartujuh ratustigapuluhsatujuta tujuh ratuslima puluh delapanribudelapan ratusempat rupiah).
(4)Penambahan modal Perusahaan Daerahditetapkandalamsatu PeraturanDaerah. a.Direksi;dan b.Badan Pengawas. 9 BagianKesatu Direksi Paragraf1 Pengangkatan DanMasaJabatan

BAB VII

PENGURUS Pasal 9 Pengurus Perusahaan terdin dari:

Pasal 10

(1)PemilihancalonDireksidiangkatmelaluiTimSeleksi yang ditetapkanoleh Walikotayangberdasarkan persyaratanyang telah ditetapkan.
(2)PengangkatanDireksiditetapkanoleh Walikota.
(3)Pengangkatan direksisebagaimana dimaksud padaayat(2) diutamakan dariswastaatas usulBadanPengawas.
(4)DalamhalcalonDireksisebagaimanadimaksudpada ayat(1) bukan berasal dari swasta,makayangbersangkutanharus melepaskanterlebihdahulustatuskepegawaiannya.
(5)Untukdapat diangkatsebagai anggotaDireksiharusmemenuhi persyaratan sebagai berikut: a.Warga NegaraIndonesia; b.diutamaJ<anmempunyai pendidikan minimal Sarjana(SI); c.harusmemilikiprofesionalismedanmemilikiakhlakserta moralyangbaik; d.mempunyai pengalaman kerjaminimal5(lima)tahundi perusahaanyang dibuktikandengan surat keterangan (referensi)dari perusahaan sebelumnyadengan penilaian baik; e.membuat dan menyajikan proposal tentangvisi,misi,dan RencanaStrategisPerusahaan Daerah;dan f.tidak terikathubungan keluarga denganWalikotaatau denganAnggota Direksiataudengan AnggotaBadan Pengawas lainnya sampaiderajatketiga baikmenurutgaris lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
(6)Pengangkatan anggotaDireksisebagaimana dimaksud pada ayat(1)ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Pengangkatan anggota Direksipaling banyak 4(empat)orang dan seorangdiantaranya diangkat sebagai DirekturUtama.

Pasal 12

(1)Seseorangdapatmenduduki jabatan Direksi palingbanyak2 (dua)kali masajabatandalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah yangbersangkutan. 10
(2)Dikecualikandariketentuansebagaimanadimaksudpadaayat(1) apabilaDirekturdiangkat menjadiDirekturUtama.
(3)MasajabatanDireksiditetapkanselama4(empat)tahun.
(4)Pengangkatan untukmasajabatanyangkedua sebagaimana dimaksudpada ayat(1)dilakukanapabilaDireksiterbukti mampumeningkatkankinerja PerusahaanDaerahsetiaptahun. Paragraf2 TugasDanWewenang Pasal 13 Direksidalammengelola PerusahaanDaerahmempunyaitugas sebagai berikut: a.memimpin danmengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah; b.menyampaikanRencanaKerja5(lima)tahundanRencana Kerja AnggaranPerusahaanDaerahtahunankepadaBadan Pengawas untuk mendapatpengesahan; c.melakukanperubahanterhadapprogramkeija setelah mendapat persetujuanBadan Pengawas; d.membina,mengatur,danmengarahkanpegavvai/karyawan; e.mengurus dan mengelolakekayaanPerusahaanDaerah; f.menyelenggarakan administrasiumumdan keuangan; g.mewakiliPerusahaanDaerahbaikdidalamdandiluar Pengadilan;dan h.menyampaikan laporanberkalamengenaiseluruhkegiatan termasukNeracadan PerhitunganLaba/ Rugikepada Badan Pengawas.

Pasal 14

(1)Dalammelaksanakan tugas-tugasDireksisebagaimanadimaksud dalam Pasal 13,Direksi wajibdenganitikadbaikdanpenub tanggung jawab menjalankan tugas untukkepentingandan usaha PerusahaanDaerahserta mencurahkan perhatiandan pengabdiannya secarapenuh pada tugas,kewajiban,dan pencapaiantujuanPerusahaan Daerah.
(2)Setiap anggota Direksibertanggung jawabpenuhsecara pribadi apabilayangbersangkutan bersalah ataulalajmenjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimanadimaksudpada ayat(1).
(3)AtasnamaPerusahaan Daerah,Walikotadapatmengajukan gugatankepengadilan terhadap anggotaDireksi yangkarena kesalahanatau kelaJaiannyamenimbulkankerugian pada Perusahaan Daerah.
(4)Anggota Direksi tidakdapatdipertanggungjawabkanatas kerugian Perusahaan Daerah apabila dapatmembuktikan: a.kerugian tersebut bukan karena kesaJahan atau kelalaiannya; 11 b.telahmelakukanpengurusandenganitikadbaikdan memenuhi prinsipkehati-hatian,kewajaran,dankepatutan untukkepentingandansesuai denganmaksuddantujuan PerusahaanDaerah; c.tidak mempunyajbenturankepentinganpribadibaiklangsung maupun tidak langsungatastindakan pengurusanyang mengakibatkankerugian;dan d.telahmengambiltindakan untuk mencegahtirabulatau berlanjutnyakerugiantersebut.

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

(1)Direksiwajib memperoleh persetujuan tertulis dari Badan Pengawas dalam hal-hal: a.mengadakan peijanjian-perjanjian kerjasamausaha dan/atau pinjaman yang mungkindapatberakibatterhadap berkurangnva aset danmembebanianggaran Perusahaan Daerah; b.memindahtangankan menghipotekkan menggadaikan benda bergerak dan /atau tak bergerakmilik PerusahaanDaerah; c.penyertaan modal dalamperusahaan lain;dan d.mengikat Perusahaan Daerah sebagai penjamin{avalist). atauatau 13

Pasal 20

(1} Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut: a . cuti tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja;

b.cuti besar, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
c.cuti bersalin /cuti melahirkan, selama 3 (tiga) bulan bagi Direksi;
d.cuti karena alasan penting; dan
e.cuti sakit . ( 2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota atau Pejabatyang ditunjuk.

(3)Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
(4)Direksi selama melaksanakan cuti. mendapatkan penghasilan penub dan Perusahaan Daerah.