Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No. 2 Tahun 2016
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 64
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimaria dimaksuddalam hurufa,huruf b,dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang RetribusiPelayananTera/Tera Ulang; Mengingat:1.Pasal 18 ayat(6)Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;
2 Nomor 2 Tahun 1981 tentang
3 ll. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 Tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329); 1983 Nomor 35,
kali terakhir dengan Peraturan
4 15.PeraturanPemerintahNomor35Tahun 1992 tentangPembentukan18(DelapanBelas) KecamatanDiWilayahKabupaten-Kabupaten Daerah TingkatIISimalungun,Dairi,Tapanuli Selatan,Karo,Tapanuli Utara,TapanuliTengah, Nias,LangkatDanWilayahKotamadya Daerah TingkatIIMedanDalamWilayahPropinsi Daerah TingkatISumateraUtara(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun1992Nomor65); 16.PeraturanPemerintahNomor102Tahun2000 tentang StandardisasiNasional(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2000Nomor 199, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor4020); 17.Peraturan PemerintahNomor58 Tahun2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 2005Nomor140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578); 18.Peraturan PemerintahNomor79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor165, TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor4593);
20.Peraturan PemerintahNomor71 Tahun2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2010 Nomor123,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5165); 21.Peraturan PemerintahNomor27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor92,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5533); 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah ; 5
61/ MPP/ Kep/ 2/1998Nomor Penyelenggaraantentang
6 31.PeraturanDaerahKotaMedanNomor7 Tahun2009tentangPokok-PokokPengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran DaerahKotaMedan Tahun2009Nomor7,TambahanLembaran Daerah KotaMedanNomor4); DenganPersetujuan Bersama DEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAHKOTAMEDAN dan WALI KOTAMEDAN
MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERAULANG. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah iniyangdimaksud dengan:
adalah penyelenggaraan urusan 3.Pemerintah Daerah adalahWali Kotasebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahotonom.
7
Dinas Perindustrian dan
yayasan,
berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan 8
9
BAB II
10
BAB III NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI
BAB III
Dengan nama Barang Dalam Keadaan Terbungkus retribusi pelayanan tera/ tera ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan.
11
aa. meter listrik (meter KWh) ;
bb. meter energi listrik lainnya; cc. pembatas arus listrik; dd. stop watch; ee. alat ukur kesehatan dan lingkungan hidup; ff. anak timbangan:
12 gg. timbangan:
a) ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan kelas IV); b) ketelitian halus (kelas II); dan c) ketelitian khusus (kelas I).
a) ketelitian sedang dan biasa; dan b) ketelitian halus dan khusus;
hh. dead wight tester machine; ii. alat ukur takaran darah; jj. manometer minyak; kk. pressure calibrator,
nn.meter kadar air:
oo. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu:
pp. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu; qq. UTTP yang ditanam; rr. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus; ss. UTTP termasuk anak timbangan yang ditanam; tt. UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam; uu.kalibrasi; dan
Subjek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian UTTP serta pengujian BDKT dari Pemerintah Daerah.
Wajib retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 13 BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI
BAB IV
Retribusi pelayanan tera/tera ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB V
Tingkat penggunaan jasa tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian BDKT diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, dan peralatan pengujian yang digunakan oleh Subjek Retribusi. BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
BAB VI
BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Membuka PDF…