DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Maret 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Medan

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, •Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 2009Republik Indonesia Tahun
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) , sebagaimana telah diubah beberapa Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772); kali terakhir dengan Peraturan 3 10.PeraturanPemerintahNomor50Tahun 1991 tentangPembentukanKecamatanBerastagiDan MardindingDi WilayahKabupatenDaerah TingkatIIKaro,KecamatanPematangBandar,Huta Bayu Raja DanUjungPadangDiWilayah KabupatenDaerah TingkatIISimalungun, KecamatanParbuluanDiWilayahKabupaten Daerah TingkatIIDairiDan Kecamatan Medan Petisah,MedanTembung,MedanHelvetia,Medan Polonia,Medan Maimun,MedanSelayang,Medan AmplasDan Medan AreaDiWilayah Kotamadya DaerahTingkatIIMedan Dalam Wilayah Propinsi Daerah TingkatISumateraUtara(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun1991Nomor67); 11.PeraturanPemerintahNomor35 Tahun1992 tentangPembentukan 18(DelapanBelas) KecamatanDiWilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah TingkatIISimalungun,Dairi,Tapanuli Selatan,Karo,TapanuliUtara,Tapanuli Tengah, Nias,LangkatDan WilayahKotamadya Daerah TingkatIIMedan Dalam Wilayah Propinsi Daerah TingkatISumatera Utara(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun1992Nomor65);
12.Peraturan PemerintahNomor58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor140,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4578);
13.Peraturan PemerintahNomor79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor165, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4593); 14.Peraturan PemerintahNomor69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor119,Tambahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor5161); 15.Peraturan PemerintahNomor71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 4 16.PeraturanPemerintahNomor27 Tahun2014 tentangPengelolaanBarangMilikNegara /Daerah (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014 Nomor92,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor5533); 17.PeraturanMenteriDalam NegeriNomor4 Tahun 1997tentangPenyidik PegawaiNegeriSipil DiLingkunganPemerintah Daerah;
18.PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor13 Tahun 2006tentangPedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhirdengan PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor21 Tahun2011tentang PerubahanKedua AtasPeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun2011Nomor310); 19.Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(BeritaNegaraRepublik Indonesia Tahun 2015Nomor2036); 20.Peraturan DaerahKota MedanNomor1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan BarangMilik Daerah(Lembaran DaerahKota MedanTahun2009 Nomor1,Tambahan LembaranDaerahKota Medan Nomor1); 21.Peraturan DaerahKota Medan Nomor2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan(LembaranDaerahKotaMedan Tahun 2009 Nomor2);
22.Peraturan DaerahKotaMedanNomor7 Tahun 2009 tentang Pokok-PokokPengelolaan KeuanganDaerah(Lembaran DaerahKota Medan Tahun 2009Nomor7,Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN dan WALI KOTA MEDAN 5

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Medan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Dinas adalah Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran Kota Medan.
7.Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. yang 6
9.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
12.Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi ' atau Badan.
13.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17.Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi adalah dinas yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.
18.Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas jumlah besamya retribusi oleh wajib retribusi.
19.Alat Pemadam Kebakaran adalah alat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran seperti Racun Api, Hidran dan Sprinkler.
20.Alat Perlengkapan Penanggulangan Kebakaran adalah semua alat membantu memadamkan atau yang dapat digunakan menanggulangi bahaya kebakaran. 7
21.Ruangan adalah bangunan tertutup atau terbuka yang berlantai satu atau yang dijadikan sebagai tempat kegiatan penyimpanan, mengolah, memperdagangkan barang dan jasa umum.
22.Rumah Toko adalah bangunan yang berlantai satu atau lebih yang peruntukannya sebagai tempat usaha.
23.Rumah Susun atau Flat/Apartemen adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing- masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda dan tanah bersama.
24.Benda yang mudah terbakar adalah benda yang bila terkena panas atau nyala api mudah terbakar atau cepat merambatkan api.
25.Benda yang tidak mudah terbakar adalah benda yang bila terkena panas atau nyala api tidak mudah terbakar atau tidak cepat merambatkan api.
26.Racun Api adalah zat atau bahan pemadam api yang tersimpan dalam tabung besi dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai alat memadamkan api.
27.Hidran adalah hidran kebakaran yang memiliki sejumlah air bertekanan dan dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memadamkan kebakaran.
28.Hidran Gedung adalah hidran yang terletak didalam suatu bangunan atau gedung yang peralatannya disediakan serta dipasang dalam bangunan tersebut.
29.Hidran Halaman adalah hidran yang terletak di luar bangunan yang instalasi dan peralatannya disediakan dipasang di lingkungan tersebut.
30.Sprinkler adalah suatu alat pemadam kebakaran yang dapat memancarkan bertekanan secara otomatis dan merata ke arah. semua
31.Jenis bangunan yang Mudah Terbakar adalah setiap bangunan yang menyimpan, menggunakan, mengolah, menyalurkan, menjual, dan/atau memperdagangkan material yang mudah terbakar. 8
32.Proteksi Kebakaran adalah segala jenis sarana dan prasarana yang disiapkan dan dimliki oleh setiap bangunan atau gedung dan merupakan bagian dari bangunan yang berfungsi untuk melindungi keselamatan jiwa dan harta benda, serta keselamatan gedung itu sendiri dari ancaman bahaya kebakaran dan alat tersebut harus bisa digunakan atau difungsikan sewaktu-waktu bisa diperlukan.
33.Detektor Kebakaran adalah suatu alat yang berfungsi untuk mendeteksi adanya suatu kebakaran.
34.Rekomendasi adalah rekomendasi oleh Pemerintah Daerah tentang kelayakan atas alat pemadaman, pencegah kebakaran yang dijual di toko dan yang akan dipasang pada bangunan.
35.Tempat Hiburan adalah semua jenis tempat pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk fasilitas olah raga.
36.Kantor adalah kantor-kantor perusahaan yang bergerak dibidang bisnis tidak termasuk kantor instansi pemerintah.
37.Biro Jasa adalah meliputi biro konsultan, biro administrasi, travel biro, kursus-kursus, dan sejenisnya.
38.Perusahaan adalah semua bentuk usaha yang bergerak dibidang bisnis baik swasta maupun BUMN/BUMD dan sejenisnya termasuk stasion Pengisian Bahan Bakar Umum.
39.Bengkel adalah semua jenis usaha yang bergerak dibidang perbaikan [ service) , baik dengan nama dan jenis apapun.
40.Pasar adalah meliputi pasar swalayan, plaza, mall, pasar tradisional dalam bentuk toko, kios (stand), dan sejenisnya.
41.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
42.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang teijadi serta menemukan tersangkanya. mencari serta 9
43.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bermaksud untuk memberikan pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran kepada masyarakat agar terwujud pencegahan kebakaran yang maksimal sebelum teijadi bahaya kebakaran.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan agar alat pemadam kebakaran yang dimiliki masyarakat selalu siap pakai apabila digunakan sewaktu- waktu dalam pemadaman bahaya kebakaran yang mengancam setiap saat.

BAB III

PELAYANAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan pelayanan jasa dalam hal:

a.pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa pada setiap bangunan/gedung dan kendaraan bermotor; dan
b.memberikan rekomendasi.

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran pada bangunan/gedung dan kenderaan bermotor.

BAB IV

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 6

Setiap orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai ruangan, rumah toko, ruman susun, flat/apartemen, perusahaan yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang mudah terbakar maupun benda-benda yang tidak mudah terbakar serta kenderaan bermotor wajib memiliki dan/atau menyediakan alat pemadam kebakaran. 10

Pasal 7

(1)Alat pemadam kebakaran berupa racun api dilengkapi pada setiap:
1. a.ruangan, rumah toko, rumah susun, flat/apartemen, dan bangunan lainnya;
2. b.perusahaan mengolah, menyimpan, dan memperdagangkan benda-benda yang mudah terbakar.
3. c.perusahaan yang mengolah, menyimpan, dan memperdagangkan benda-benda yang tidak mudah terbakar. yang
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan ukuran isi tabung racun api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

(1)Alat pemadam kebakaran berupa hidran wajib dipasang pada setiap:
1. a.bangunan industri, pabrik dan gudang;
2. b.bangunan sarana umum; dan
3. c.bangunan perumahan real estate, rumah susun, dan flat/apartemen;
(2)Ketentuan lebih lanjut jenis dan jumlah hidran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

(1)Alat pemadam kebakaran jenis Sprinkler wajib dipasang pada bangunan:
1. a.bangunan pasar, plaza, mall, dan sejenisnya yang bertingkat 2 atau lebih; dan
2. b.semua bangunan yang memiliki ketinggian di atas 14 (empat belas) meter atau bangunan bertingkat yang memiliki 4 (empat) lantai atau lebih.
(2)Ketentuan lebih lanjut jenis dan jumlah sprinkler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, •Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 2009Republik Indonesia Tahun
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) , sebagaimana telah diubah beberapa Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772); kali terakhir dengan Peraturan 3 10.PeraturanPemerintahNomor50Tahun 1991 tentangPembentukanKecamatanBerastagiDan MardindingDi WilayahKabupatenDaerah TingkatIIKaro,KecamatanPematangBandar,Huta Bayu Raja DanUjungPadangDiWilayah KabupatenDaerah TingkatIISimalungun, KecamatanParbuluanDiWilayahKabupaten Daerah TingkatIIDairiDan Kecamatan Medan Petisah,MedanTembung,MedanHelvetia,Medan Polonia,Medan Maimun,MedanSelayang,Medan AmplasDan Medan AreaDiWilayah Kotamadya DaerahTingkatIIMedan Dalam Wilayah Propinsi Daerah TingkatISumateraUtara(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun1991Nomor67); 11.PeraturanPemerintahNomor35 Tahun1992 tentangPembentukan 18(DelapanBelas) KecamatanDiWilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah TingkatIISimalungun,Dairi,Tapanuli Selatan,Karo,TapanuliUtara,Tapanuli Tengah, Nias,LangkatDan WilayahKotamadya Daerah TingkatIIMedan Dalam Wilayah Propinsi Daerah TingkatISumatera Utara(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun1992Nomor65);
12.Peraturan PemerintahNomor58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor140,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4578);
13.Peraturan PemerintahNomor79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor165, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4593); 14.Peraturan PemerintahNomor69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor119,Tambahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor5161); 15.Peraturan PemerintahNomor71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 4 16.PeraturanPemerintahNomor27 Tahun2014 tentangPengelolaanBarangMilikNegara /Daerah (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014 Nomor92,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor5533); 17.PeraturanMenteriDalam NegeriNomor4 Tahun 1997tentangPenyidik PegawaiNegeriSipil DiLingkunganPemerintah Daerah;
18.PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor13 Tahun 2006tentangPedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhirdengan PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor21 Tahun2011tentang PerubahanKedua AtasPeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun2011Nomor310); 19.Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(BeritaNegaraRepublik Indonesia Tahun 2015Nomor2036); 20.Peraturan DaerahKota MedanNomor1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan BarangMilik Daerah(Lembaran DaerahKota MedanTahun2009 Nomor1,Tambahan LembaranDaerahKota Medan Nomor1); 21.Peraturan DaerahKota Medan Nomor2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan(LembaranDaerahKotaMedan Tahun 2009 Nomor2);
22.Peraturan DaerahKotaMedanNomor7 Tahun 2009 tentang Pokok-PokokPengelolaan KeuanganDaerah(Lembaran DaerahKota Medan Tahun 2009Nomor7,Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN dan WALI KOTA MEDAN 5

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Medan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Dinas adalah Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran Kota Medan.
7.Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. yang 6
9.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
12.Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi ' atau Badan.
13.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17.Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi adalah dinas yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.
18.Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas jumlah besamya retribusi oleh wajib retribusi.
19.Alat Pemadam Kebakaran adalah alat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran seperti Racun Api, Hidran dan Sprinkler.
20.Alat Perlengkapan Penanggulangan Kebakaran adalah semua alat membantu memadamkan atau yang dapat digunakan menanggulangi bahaya kebakaran. 7
21.Ruangan adalah bangunan tertutup atau terbuka yang berlantai satu atau yang dijadikan sebagai tempat kegiatan penyimpanan, mengolah, memperdagangkan barang dan jasa umum.
22.Rumah Toko adalah bangunan yang berlantai satu atau lebih yang peruntukannya sebagai tempat usaha.
23.Rumah Susun atau Flat/Apartemen adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing- masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda dan tanah bersama.
24.Benda yang mudah terbakar adalah benda yang bila terkena panas atau nyala api mudah terbakar atau cepat merambatkan api.
25.Benda yang tidak mudah terbakar adalah benda yang bila terkena panas atau nyala api tidak mudah terbakar atau tidak cepat merambatkan api.
26.Racun Api adalah zat atau bahan pemadam api yang tersimpan dalam tabung besi dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai alat memadamkan api.
27.Hidran adalah hidran kebakaran yang memiliki sejumlah air bertekanan dan dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memadamkan kebakaran.
28.Hidran Gedung adalah hidran yang terletak didalam suatu bangunan atau gedung yang peralatannya disediakan serta dipasang dalam bangunan tersebut.
29.Hidran Halaman adalah hidran yang terletak di luar bangunan yang instalasi dan peralatannya disediakan dipasang di lingkungan tersebut.
30.Sprinkler adalah suatu alat pemadam kebakaran yang dapat memancarkan bertekanan secara otomatis dan merata ke arah. semua
31.Jenis bangunan yang Mudah Terbakar adalah setiap bangunan yang menyimpan, menggunakan, mengolah, menyalurkan, menjual, dan/atau memperdagangkan material yang mudah terbakar. 8
32.Proteksi Kebakaran adalah segala jenis sarana dan prasarana yang disiapkan dan dimliki oleh setiap bangunan atau gedung dan merupakan bagian dari bangunan yang berfungsi untuk melindungi keselamatan jiwa dan harta benda, serta keselamatan gedung itu sendiri dari ancaman bahaya kebakaran dan alat tersebut harus bisa digunakan atau difungsikan sewaktu-waktu bisa diperlukan.
33.Detektor Kebakaran adalah suatu alat yang berfungsi untuk mendeteksi adanya suatu kebakaran.
34.Rekomendasi adalah rekomendasi oleh Pemerintah Daerah tentang kelayakan atas alat pemadaman, pencegah kebakaran yang dijual di toko dan yang akan dipasang pada bangunan.
35.Tempat Hiburan adalah semua jenis tempat pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk fasilitas olah raga.
36.Kantor adalah kantor-kantor perusahaan yang bergerak dibidang bisnis tidak termasuk kantor instansi pemerintah.
37.Biro Jasa adalah meliputi biro konsultan, biro administrasi, travel biro, kursus-kursus, dan sejenisnya.
38.Perusahaan adalah semua bentuk usaha yang bergerak dibidang bisnis baik swasta maupun BUMN/BUMD dan sejenisnya termasuk stasion Pengisian Bahan Bakar Umum.
39.Bengkel adalah semua jenis usaha yang bergerak dibidang perbaikan [ service) , baik dengan nama dan jenis apapun.
40.Pasar adalah meliputi pasar swalayan, plaza, mall, pasar tradisional dalam bentuk toko, kios (stand), dan sejenisnya.
41.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
42.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang teijadi serta menemukan tersangkanya. mencari serta 9
43.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bermaksud untuk memberikan pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran kepada masyarakat agar terwujud pencegahan kebakaran yang maksimal sebelum teijadi bahaya kebakaran.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan agar alat pemadam kebakaran yang dimiliki masyarakat selalu siap pakai apabila digunakan sewaktu- waktu dalam pemadaman bahaya kebakaran yang mengancam setiap saat.

BAB III

PELAYANAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan pelayanan jasa dalam hal:

a.pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa pada setiap bangunan/gedung dan kendaraan bermotor; dan
b.memberikan rekomendasi.

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran pada bangunan/gedung dan kenderaan bermotor.

BAB IV

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 6

Pasal 7

(1)Alat pemadam kebakaran berupa racun api dilengkapi pada setiap:
1. a.ruangan, rumah toko, rumah susun, flat/apartemen, dan bangunan lainnya;
2. b.perusahaan mengolah, menyimpan, dan memperdagangkan benda-benda yang mudah terbakar.
3. c.perusahaan yang mengolah, menyimpan, dan memperdagangkan benda-benda yang tidak mudah terbakar. yang
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan ukuran isi tabung racun api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

(1)Alat pemadam kebakaran berupa hidran wajib dipasang pada setiap:
1. a.bangunan industri, pabrik dan gudang;
2. b.bangunan sarana umum; dan
3. c.bangunan perumahan real estate, rumah susun, dan flat/apartemen;
(2)Ketentuan lebih lanjut jenis dan jumlah hidran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

(1)Alat pemadam kebakaran jenis Sprinkler wajib dipasang pada bangunan:
1. a.bangunan pasar, plaza, mall, dan sejenisnya yang bertingkat 2 atau lebih; dan
2. b.semua bangunan yang memiliki ketinggian di atas 14 (empat belas) meter atau bangunan bertingkat yang memiliki 4 (empat) lantai atau lebih.
(2)Ketentuan lebih lanjut jenis dan jumlah sprinkler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.