Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No. 9 Tahun 2014
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 96
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublLk Indonesia Tahun 1945;
2
Tahun 1960 Tentang Pergudangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-Undang Pergudangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759) ;
6 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720 ) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Betjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
5 21 . Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha (ndustri ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596) ;
24 . Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) ;
26 . Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan Dan Pelayanan Pelumas; 27 . Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal; 28 . Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional; 6 29.KeputusanMenteriPerindustrianNomor6/M/SK/ 1/1994 tentaagKetentuanPengaturanBengkel UmumKenderaan Bermotor; 30.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor4 Tahun1997tentang PenyidikPegawaiNegeriSipil DiLlngkunganPemerintah Daerah; 31.KeputusanMenteriPerindustriandanPerdagangan Nomor254/MPP/Kep/7/97tentang{Criteria IndustriKecilDanDagangKecil DiLingkungan Departemen PerindustrianDanPerdagangan; 32.KeputusanMenteriPerindustriandanPerdagangan Nomor257/ MPP/I<ep/ 7/97 tentang Penyusunan Laporan Perkembangan IndustriKecilDan Menengah(IKM); 33.KeputusanMenteriPerindustriandanPerdagangan Nomor590/MPP/Kep/10/99tentangKetentuan DanTataCaraPemberianIzinUsaha Industri,Izin PerluasanDanTandaDaftar Industri; 34.KeputusanMenteriPerindustriandanPerdagangan Nomor199/ MPP/Kep/6/2001tentang Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang,KonvensiDan/ Atau SeminarDagang; 35.KeputusanMenteriPerindustriandanPerdagangan Nomor372/MPP/ Kep /12/2001 tentangKetentuan PemberianIzinUsaha IndustriPabrikasiPelumas DanPengolahan Pelumas Bekas; 36.KeputusanMenteriPerindustriandanPerdagangan Nomor PersyaratanTeknisIndustriAirMinum Dalam KemasanDanPerdagangannya; 705/MPP/ Kep/l1/2003 tentang 37.KeputusanMenteriPerindustriandan Perdagangan 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Dan Nomor PersyaratanTeknis DepotAirMinum Perdagangannya; 38.PeraturanMenteriPerdaganganNomor16/M-DAG/ PER/3/2006tentangPenataan Dan Pembinaan Pergudangan; 7 39.PeraturanMenteri PerdaganganNomor36/M-DAG/ PER/9/2007tentangPenerbitanSuratIzinUsaha Perdagangan,sebagaimana telahdiubahdengan PeraturanMenteri PerdaganganNomor46/M-DAG/ PER/9/2009tentangPerubahan AtasPeraturan MenteriPerdaganganNomor36/M-DAG/PER/9/ 2007tentangPenerbitanSurat Perdagangan; IzinUsaha 40.Peraturan MenteriPerdaganganNomor37/M-DAG/ PER /9/2007tentangPenyelenggaraanPendaftaran Perusahaan; 41.Peraturan MenteriPerindustrianNornor41/M- lnd/Per/6/2008tentangKetentuanDan TataCara PemberianIzinUsaha Industri,IzinPerluasanDan TandaDaftarIndustri; 42.Peraturan Menteri PerindustrianNomor41/M-IND/ PER/6 /2008tentangKetentuanDanTataCara Dalam PemberianIzinPerluasannDanTanda DaftarIndustri; 43.Peraturan Menteri PerdaganganNomor53/M-DAG/ PER/12/ 2008tentang PedomanPenataanDan PembinaanPasarTradisional,Pusat Perbelanjaan, DanToko Modem; 44.Peraturan Menteri PerdaganganNomor43/M-DAG/ PER/9 /2009tentangPengadaan,Pengedaran, PenjuaJan,Pengawasan,DanPengendalian Minuman Beralkohol; 45.PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor54 Tahun2009tentang Tata Naskah DinasDi LingkunganPemerintahDaerah; 46.PeraturanMenteriPerdaganganNomor53/M-DAG/ PER/8/2012tentangPenyelenggaraan Waralaba; 47.Peraturan Menteri PerdaganganNomor64/M-IND/ PER/7/ 2011tentang Jenis-jenis IndustriDalam PembinaanDirektorat Jenderal Dan BadanDi Lingkungan Kementerian Perindustrian; 48,PeraturanMenteriPerdaganganNomor68/M-DAG/ PER/10/2012tentang Waralaba Dalam Untuk Jenis Usaha Toko Modem; 8
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN dan WALIKOTA MEDAN
MEMUTUSKAN: Menetapkan ; PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGARAAN USAHA PERJNDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN .
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini, .yang dimaksud dengan: Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara.2. Pemerintah Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara.3. Daerah adalah Kota Medan.4.1 Daerah adalah penyelenggaraan5. Pemerintahan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik urusan Indonesia Tahun 1945 . 9 6 . Pemerintab Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah .
lO . Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan . ll. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan , baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) , Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, Fa, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10
21 . Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri 22 . Industri Kecil adalah Perusahaan industri yang mempunyai modal investasi sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
1 1
30 . Surat Izin Usaha Perdagangan Besar , yang selanjutnya disebut S1UP Besar adalah untuk perusahaan perdagangan yang memiliki keka3raan bersih di luar tanah dan bangunan lebih dan Rp 10.000 .000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan berwarna kuning.
32 . Tanda Daftar Perusahaan, yang selanjutnya disingkat TDP adalah tanda daftar yang diberikan oleh kantor pendaftaran perusahaan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya yang merupakan sumber informasi resmi tentang identitas dan data perusahaan yang bersifat terbuka untuk semua pihak dan diberikan kesempntan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan resmi dan /atau petikan resmi.
12
39 . Perwakilan Perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili kantor pusat perusahaan dan bukan merupakan bagian dari kantor pusat. 40 . Tanda Daftar Gudang, yang selanjutnya disingkat TDG adalah. pemberian Tanda Daftar kepada perusahaan persekutuan maupun Badan hukum dilokasi tertentu untuk dapat memanfaatkan gudang melakukan kegiatan, menampung, menvimpan, menumpuk barang-barang pemiagaan . perorangan 41 . Barang pemiagaan adalah barang-barang diperdagangkan . bolehyang
46 . Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi. 13
51 . Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan /atau untuk tujuan lain .
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II
Peraturan Daerah ini bermaksud untuk mengatur, mengendalikan, mengawasi, dan melakukan pembinaan terhadap pertumbuhan dan berbagai aktivitas usaha dalam Daerah.
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan tertib usaha baik ditinjau dari segi lokasi maupun hubungannya dengan perkembangan di bidang perindustrian dan perdagangan serta perkembangan perekonomian Daerah dan kelestarian lingkungan. 14 BAB III PENYELENGARAAN USAHA
BAB III
Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyelenggaraan usaha di bidang perindustrian dan perdagangan .
Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan usaha perindustrian dan perdagangan wajib memiliki Izin, Tanda Daftar dan /atau Persetujuan Prinsip dari Walikota sesuai dengan jenis usahanya.
BAB IV JENIS PELAYANAN
BAB IV
( 1 ) Pelayanan di bidang usaha perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat 1, meliputi penerbitan :
15 BAB V (JSAHA PERINDUSTRIAN Bagian Kesatu TDI
BAB V
( 1) Setiap pendirian usaha Industri Kecil wajib memiliki TDI yang diberlakukan sama dengan IUI, kecuali Perusahaan Industri yang mempunyai modal investasi di bawah Rp 5.000.000,00 ( lima juta rupiah) . ( 2 ) Pendirian Industri yang mempunyai modal investasi di bawah Rp 5.000 .000,00 ( lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan TDI apabila perusahaan yang bersangkutan menghendakinya.
Setiap orang atau Badan yang akan memperoleh TDI wajib mengajukan permohonan kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
d . fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perorangan dan /atau Perusahaan; dan
Bagian Kedua Persetujuan Prinsip
Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lainnya dan bukan merupakan izin untuk melakukan produksi. ?
Membuka PDF…
Undang-Undang
Dokumen