DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 184

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan;PERATURANDAERAHTENTANG PENYELENGGARAAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DIKOTAMEDAN. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1.Daerah adalahKota Medan. 5

2.PemerintahanDaerahadalah penyelenggaraanurusanpemerintahan olehPemerintahDaerah danDewan PerwakilanRakyat Daerah menuruta ^ asotonomidantugaspembantuandengan prinsipotonomi yangseluas-luasnyadalam sistemdanprinsipNegara Kesatuan RepublikIndonesiasebagaimanadimaksuddalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun1945. 3.Pemerintah DaerahadalahWaliKotasebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerahyang memimpinpelaksanaanurusan pemerintahanyang menjadikewenangandaerahotonom. 4.WaliKotaadalahWaliKotaMedan. 5.DewanPerwakilanRakyat Daerah,yangselanjutnya disingkatDPRD adalah lembagaperwakilanrakyatdaerahyangberkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahandaerah. 6.DinasadalahDinasPerhubunganKotaMedan. 7.KepalaDinasadalah KepalaDinasPerhubunganKotaMedan. 8.AparaturSipilNegara,yangselanjutnya disingkatASNadalahprofesi bagipegawainegerisipildanpegawaipemerintahdengan peijanjian keijayang bekeijapada instansi pemerintah. 9.Pegawai Aparatur Sipil Negara,yangselanjutnya disebut PegawaiASN adalah pegawainegerisipildan pegawaipemerintah denganpeijanjian ketjayangdiangkatolehpejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugasdalamsuatujabatan pemerintahan ataudiserahitugasnegara lainnya dandigaji berdasarkanperaturanperundang-undangan. 10.PegawaiNegeriSipil,yangselanjutnya disingkatPNSadalahwarga negara Indonesia yang memenuhisyarattertentu,diangkatsebagai PegawaiASNsecaratetapolehpejabatpembina kepegawaianuntuk mendudukijabatan pemerintahan. 11.GalonPegawaiNegeriSipil,yangselanjutnya disingkatCPNSadalah warganegara Indonesia yang memenuhisyarattertentu,diangkat sebagai Calon PegawaiASNsecaratetapolehpejabatpembina kepegawaianuntukmenduduki jabatan pemerintahan. 12.Penguji adalah setiapPNSyangtelahmengikutidan dinyatakan lulus pendidikandanlatihan sertamemiliki kualifikasi teknis tertentu dalam bidangpengujian kendaraan bermotor yang dinyatakan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal PerhubunganDarat.
13.Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan. 14.Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,yang selanjutnya disebut forum, adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan. 6 15.Manajemendanrekavasalalulintasadalahscrangkaianusaha dan kegiatanyangmelxpud perencanaan,pengadaan, pemasangan, pengaturan.dan pemeliharaanfasilitasperlengkapanjalandalam rangkamewujudkan,mendukungdanmemeliharakeamanan, keselamatan,ketertiban,dankelancaranlalulintas. 16.Analisisdampaklalulintasadalah serangkaian kegiatankajian mengenai dampaklalulintasdaripembangunanpusatkegiatan, permukiman,daninfrastruktutyang hasilnya dituangkan dalam bentukdokumenbasilanalisisdampaklalulintas. 17.Angkutan adalahperpindahanorangdan /ataubarang dari tempatketempatlaindenganmenggunakankendaraan. 18.AngkutanumuraadalahAngkutandengan dipungutbayaran. 19.Jalanadalah jalan yang dipergunakanbagilalulintasumum. 20.JaringanLaluLintasdanAngkutanJalan adalah serangkaian simpul dan/atauruangkegiatanyangdihubungkanolehruanglalulintas sehingga membentuksatukesatuansistem jaringanuntukkeperluan penyelenggaraan lalu lintasdanangkutanjalan.
21.DaerahManfaatJalanadalah ruangsepanjang jalanyangdibatasi olehlebar,tinggi,dan kedaiamanruangbebas tertentuyang ditetapkanoleh PembinaJalan. 22.DaerahMilikJalanadalahruang sepanjangjalanyang dibatasi oleh lebar dantinggitertentuyangdikuasaioleh PembinaJalan dengan suatuhaktertentusesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku. 23.Daerah PengawasanJalan adalahruangsepanjangjalan diluar DaerahMilikJalanyang dibatasiolehlebar dantinggi tertentu.yang ditetapkan oleh PembinaJalan.dan diperuntukan bagipandangan bebas pengemudi dan pengamanankonstruksi jalan. 24.Bengkel Terdaftar adalahbengkelumumdanbengkelkhususyang melakukan perawatandan /atauperbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratanteknis danlaikjalan. 25.BengkelTertunjukadalah bengkelumumdanbengkel khususyang melakukan perawatandan/atauperbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhipersyaratanteknisdanlaik jalan. 26.Bengkel Pelaksana adalah bengkel umum yangmendapatizin penetapan sebagai bengkel pelaksana pemeriksaanemisi gas buang kendaraan bermotor. suatu
27.Kendaraan adalah alat angkut baik bermotor maupun tidak bermotor. 7 28.KendaraanBermotoradalahkendaraanyangdigerakkanoleh peralatanteknikyangberbeda padakendaraan itu. 29.KendaraanTidakBermotoradalahkendaraanyangdigerakkanoleh tenaga orangatauhewan. 30.KendaraanBermotor Umumadalahsetiapkendaraanbermotor yang digerakkan untukdipergunakanolehumumdengandipungut bayaran.
31.MobilPenumpang adalahsetiapkendaraanbermotor yangdilengkapi palingbanyak8(delapan)tempat duduk,tidaktermasuk tempat duduk pengemudi,baikdengan maupun tanpaperlengkapan pengangkutan bagasi. 32.MobilBus adalahsetiapkendaraanbermotoryangdilengkapi lebih dari8(delapan)tempat duduktidak termasuk tempat duduk pengemudi,baikdengan maupuntanpaperlengkapan bagasi. 33.Trayekadalahlintasankendaraan bermotorumumuntukpelayanan jasaangkutanorangdenganMobilPenumpang atauMobilBus yang mempunyaiasaldan tujuan peijalanantetap,lintasan tetap,dan terjadwal. 34.MobilBarangadalah kendaraanbermotorselainsepeda motor, mobil penumpang,mobilbus,dan kendaraan khusus. 35.Taksiadalah kendaraanumumdenganjenismobilpenumpangyang diberitanda khusus dandilengkapidengan argomctcr.
36.Perusahaan AngkutanUmumadalahperusahaan yang menyediakan jasa angkutanorang dan/atau barang dengankendaraanumumdi jalan. 37.KendaraanWajib Ujiadalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku wajib diujikanuntuk menentukan kelaikanjalan. 38.UjiBerkala adalah pengujian kendaraanbermotoryang dilakukan secara berkala. 39.Penilaian Teknis adalah penilaianterhadapkomponen kendaraan yang akan dihapuskan dan/ataudibesituakan, dalam suatupersentase. 40.BukuUjiBerkala adalah tanda bukti lulusuji berkala,buku yang berisidata dan legitimasi maaa beriakunyahasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraanyangbersangkutan.
41.Kereta Gandengan adalah suatu alatyang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor. 8
42.KeretaTempelanadalahsuatualatyangdipergunakanuntuk mengangkutbarangvangdirancanguntukditarikdansebsgian bebannya ditumpuolehkendaraanbermotorpenariknya.
43.Terminaladalah prasaranatransportasijalan untuk keperluan memuatdanmenurunkan orangdan/ataubarangsertamengatur kedatangandanpemberangkatankendaraanumum,yangmerupakan wujud simpul jarmgantransportasi. 44.Badan Hukumadalahbadan(perkumpulandansebagainya)yang dalamhukum diakui sebagai subjek hukumyangdapatdilekatkan hakdankewajibannya. 45.BengkelUmumKendaraanBermotoradalahbengkel umumyang berfungai membetulkan,memperbaiki,danmerawatkendaraan bermotoragar tetap memenuhipersyaratanteknisdanlaikjalan. 46,Jumlah beratyang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor menurutrancangannya. 47.Jumlahberat kombinasiyang diperbolehkan adalah jumlahberat maksimumkendaraan bermotorbcrikutmuatannyayang diperbolehkanmenurut rancangannya. 48.Jumlahberatyangdiizinkan adalahberat maksimumkendaraan bermotorberikutmuatannyayang diizinkanberdasarkanataskelas jalanyang dilalui. 49.Jumlah berat kombinasi yangdiizinkanadalah berat makshnun rangkaiankendaraan bermotor berikutmuatannyayangdiizinkan berdasarkanataskelas jalanyangdilalui. BAB11 OBJEKDANSUBJEK Pasal 2

(1)ObjekPenyelenggaraanLaluLintas dan AngkutanJalan,meliputi komponen: a.sistemLaluLintasdanAngkutan Jalan,terdiriatas: 1.prasaranadansarana; 2.pemakaijalan;dan

3.lalu lintas. b.pendukung operasional lainnya.

(2)Subjek Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi: a.instansi;
1. b.badan hukum;dan c.perorangan. 9

BAB M

JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 4

(1} Rencana Induk Jaringan Lalu Untas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memuat:

a.rencana lokaai ruang kegiatan yang haras dihubungkan oleh ruang lalu lintas;
b.prakiraan - prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanam
c.atah kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan moda transportasi; dan
d.rencana kebutuhan lokasi simpul.

(2)Arah kebijakan sebagaimana dimaksud ayat {1} dalam humf cr meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengem potensi yang akan dikembangkan. [3} Rencana kebutuhan simpul sebagaimana dimaksud ayat [1} huruf df meliputi:
1. a.rencana kebutuhan Terminal Penumpang; dan
2. b.rencana kebutuhan Terminal Barang.

Pasal 5

Untuk mewujudkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perlu ditunjang rencana detail transportasi jalan yang meliputi kegiatan:

a.penunjukan dan penetapan rencana lokasi untuk pembangunan jaringan jalan dan terminal, penetapan rencana jaringan trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, keija sama transportasi antar daerah untuk peiayanan angkutan umum di perbatasan, disesuaikan dengan tata ruang;
b.mengusulkan penetapan rencana jaringan lintas dan trayek, kepada Menteri dan Gubemur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan trayek Antar Kota Antar Provinsi dan Trayek Antar Kota Dalam Provinsi;
c.mengusulkan penunjukan lokasi Terminal kepada Menteri dan Gubemur untuk ditetapkan sehagai Terminal Antar Kota Antar Provinsi dan Terminal Antar Kota Dalam Provinsi; dan
d.rencana lokasi terminal lokal ditetapkan oleh Wall Kota. 10

Pasal 6

Setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan jaringan jalan dan terminal, diberikan atau dipasang tanda batas peruntukan yang jelas dengan patok rencana jalan dan terminal.

Pasal 7

Untuk kepentingan pengamanan rencana pembangunan jaringan jalan dan terminal, setiap orang/badan hukum dilarang:

a.mencabut, menggeser dan/ atau menghilangkan patok rencana jalan dan terminal;
b.memmdahkan hak atas tanah dari pemilik asal kepada pihak lain; dan
c.membangun dan/atau mengalihkan fungsi tanah di luax peruntukan yang telah ditetapkan.

Pasal 8

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak menghilangkan hak-hak kepetnilikan dan /atau penggunaan sepanjang tidak bertentangan atau mengganggu rencana peruntukan yang telah ditetapkan.

Pasal 9

( 1) Untuk memberikan pelayanan lalu lintas dan rnenunjang kelancaran distribusi angkutan ke berbagai wilayah dalam daerah, Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan . ( 2) Mengusulkan rencana pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kepada Pembina Jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Badan Hukum atau perorangan dapat membangun jalan dan pengembangannya dengan memperhatikan kepentingan lalu lintas dan angkutan jalan , dan dilakukan setelah mendapat persetujuan instansi yang berwenangan dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Setiap jaringan jalan yang telah selesai dibangun, sebelum dioperasikan perlu dilakukan penetapan penggunaan jaringan jalan yang meliputi penetapan status, fungsi, kelas jalan, muatan sumbu terberai yang diizinkan, dan kecepatan rencana. 1 1

Pasal 12

Penetapan kinerja penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pass) 11, dilaksanakan aecara terkoordinasi dengan instansi yang terkait.

Pasal 13

Bagj jalan -jalan yang dibangun oleh Badan Hukum tertentu baik Pemerintah maupun Swasta yang merupakan jalan konsesi, kawasan, jalan pada lingkungan tertentu , dinyatakan terbuka untuk lalu lintas umum setelah diserahkan kewenangan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai jaian umum.

Pasal 14

Untuk kepentirtgan masyarakat pengguna jalan, Pemerintah Daerah dapat langsung menetapkan jalan-jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai jalan umum.

Isi peraturan

Teks184PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.PemerintahanDaerahadalah penyelenggaraanurusanpemerintahan olehPemerintahDaerah danDewan PerwakilanRakyat Daerah menuruta ^ asotonomidantugaspembantuandengan prinsipotonomi yangseluas-luasnyadalam sistemdanprinsipNegara Kesatuan RepublikIndonesiasebagaimanadimaksuddalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun1945. 3.Pemerintah DaerahadalahWaliKotasebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerahyang memimpinpelaksanaanurusan pemerintahanyang menjadikewenangandaerahotonom. 4.WaliKotaadalahWaliKotaMedan. 5.DewanPerwakilanRakyat Daerah,yangselanjutnya disingkatDPRD adalah lembagaperwakilanrakyatdaerahyangberkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahandaerah. 6.DinasadalahDinasPerhubunganKotaMedan. 7.KepalaDinasadalah KepalaDinasPerhubunganKotaMedan. 8.AparaturSipilNegara,yangselanjutnya disingkatASNadalahprofesi bagipegawainegerisipildanpegawaipemerintahdengan peijanjian keijayang bekeijapada instansi pemerintah. 9.Pegawai Aparatur Sipil Negara,yangselanjutnya disebut PegawaiASN adalah pegawainegerisipildan pegawaipemerintah denganpeijanjian ketjayangdiangkatolehpejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugasdalamsuatujabatan pemerintahan ataudiserahitugasnegara lainnya dandigaji berdasarkanperaturanperundang-undangan. 10.PegawaiNegeriSipil,yangselanjutnya disingkatPNSadalahwarga negara Indonesia yang memenuhisyarattertentu,diangkatsebagai PegawaiASNsecaratetapolehpejabatpembina kepegawaianuntuk mendudukijabatan pemerintahan. 11.GalonPegawaiNegeriSipil,yangselanjutnya disingkatCPNSadalah warganegara Indonesia yang memenuhisyarattertentu,diangkat sebagai Calon PegawaiASNsecaratetapolehpejabatpembina kepegawaianuntukmenduduki jabatan pemerintahan. 12.Penguji adalah setiapPNSyangtelahmengikutidan dinyatakan lulus pendidikandanlatihan sertamemiliki kualifikasi teknis tertentu dalam bidangpengujian kendaraan bermotor yang dinyatakan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal PerhubunganDarat.
13.Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan. 14.Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,yang selanjutnya disebut forum, adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan. 6 15.Manajemendanrekavasalalulintasadalahscrangkaianusaha dan kegiatanyangmelxpud perencanaan,pengadaan, pemasangan, pengaturan.dan pemeliharaanfasilitasperlengkapanjalandalam rangkamewujudkan,mendukungdanmemeliharakeamanan, keselamatan,ketertiban,dankelancaranlalulintas. 16.Analisisdampaklalulintasadalah serangkaian kegiatankajian mengenai dampaklalulintasdaripembangunanpusatkegiatan, permukiman,daninfrastruktutyang hasilnya dituangkan dalam bentukdokumenbasilanalisisdampaklalulintas. 17.Angkutan adalahperpindahanorangdan /ataubarang dari tempatketempatlaindenganmenggunakankendaraan. 18.AngkutanumuraadalahAngkutandengan dipungutbayaran. 19.Jalanadalah jalan yang dipergunakanbagilalulintasumum. 20.JaringanLaluLintasdanAngkutanJalan adalah serangkaian simpul dan/atauruangkegiatanyangdihubungkanolehruanglalulintas sehingga membentuksatukesatuansistem jaringanuntukkeperluan penyelenggaraan lalu lintasdanangkutanjalan.
21.DaerahManfaatJalanadalah ruangsepanjang jalanyangdibatasi olehlebar,tinggi,dan kedaiamanruangbebas tertentuyang ditetapkanoleh PembinaJalan. 22.DaerahMilikJalanadalahruang sepanjangjalanyang dibatasi oleh lebar dantinggitertentuyangdikuasaioleh PembinaJalan dengan suatuhaktertentusesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku. 23.Daerah PengawasanJalan adalahruangsepanjangjalan diluar DaerahMilikJalanyang dibatasiolehlebar dantinggi tertentu.yang ditetapkan oleh PembinaJalan.dan diperuntukan bagipandangan bebas pengemudi dan pengamanankonstruksi jalan. 24.Bengkel Terdaftar adalahbengkelumumdanbengkelkhususyang melakukan perawatandan /atauperbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratanteknis danlaikjalan. 25.BengkelTertunjukadalah bengkelumumdanbengkel khususyang melakukan perawatandan/atauperbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhipersyaratanteknisdanlaik jalan. 26.Bengkel Pelaksana adalah bengkel umum yangmendapatizin penetapan sebagai bengkel pelaksana pemeriksaanemisi gas buang kendaraan bermotor. suatu
27.Kendaraan adalah alat angkut baik bermotor maupun tidak bermotor. 7 28.KendaraanBermotoradalahkendaraanyangdigerakkanoleh peralatanteknikyangberbeda padakendaraan itu. 29.KendaraanTidakBermotoradalahkendaraanyangdigerakkanoleh tenaga orangatauhewan. 30.KendaraanBermotor Umumadalahsetiapkendaraanbermotor yang digerakkan untukdipergunakanolehumumdengandipungut bayaran.
31.MobilPenumpang adalahsetiapkendaraanbermotor yangdilengkapi palingbanyak8(delapan)tempat duduk,tidaktermasuk tempat duduk pengemudi,baikdengan maupun tanpaperlengkapan pengangkutan bagasi. 32.MobilBus adalahsetiapkendaraanbermotoryangdilengkapi lebih dari8(delapan)tempat duduktidak termasuk tempat duduk pengemudi,baikdengan maupuntanpaperlengkapan bagasi. 33.Trayekadalahlintasankendaraan bermotorumumuntukpelayanan jasaangkutanorangdenganMobilPenumpang atauMobilBus yang mempunyaiasaldan tujuan peijalanantetap,lintasan tetap,dan terjadwal. 34.MobilBarangadalah kendaraanbermotorselainsepeda motor, mobil penumpang,mobilbus,dan kendaraan khusus. 35.Taksiadalah kendaraanumumdenganjenismobilpenumpangyang diberitanda khusus dandilengkapidengan argomctcr.
36.Perusahaan AngkutanUmumadalahperusahaan yang menyediakan jasa angkutanorang dan/atau barang dengankendaraanumumdi jalan. 37.KendaraanWajib Ujiadalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku wajib diujikanuntuk menentukan kelaikanjalan. 38.UjiBerkala adalah pengujian kendaraanbermotoryang dilakukan secara berkala. 39.Penilaian Teknis adalah penilaianterhadapkomponen kendaraan yang akan dihapuskan dan/ataudibesituakan, dalam suatupersentase. 40.BukuUjiBerkala adalah tanda bukti lulusuji berkala,buku yang berisidata dan legitimasi maaa beriakunyahasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraanyangbersangkutan.
41.Kereta Gandengan adalah suatu alatyang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor. 8
42.KeretaTempelanadalahsuatualatyangdipergunakanuntuk mengangkutbarangvangdirancanguntukditarikdansebsgian bebannya ditumpuolehkendaraanbermotorpenariknya.
43.Terminaladalah prasaranatransportasijalan untuk keperluan memuatdanmenurunkan orangdan/ataubarangsertamengatur kedatangandanpemberangkatankendaraanumum,yangmerupakan wujud simpul jarmgantransportasi. 44.Badan Hukumadalahbadan(perkumpulandansebagainya)yang dalamhukum diakui sebagai subjek hukumyangdapatdilekatkan hakdankewajibannya. 45.BengkelUmumKendaraanBermotoradalahbengkel umumyang berfungai membetulkan,memperbaiki,danmerawatkendaraan bermotoragar tetap memenuhipersyaratanteknisdanlaikjalan. 46,Jumlah beratyang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor menurutrancangannya. 47.Jumlahberat kombinasiyang diperbolehkan adalah jumlahberat maksimumkendaraan bermotorbcrikutmuatannyayang diperbolehkanmenurut rancangannya. 48.Jumlahberatyangdiizinkan adalahberat maksimumkendaraan bermotorberikutmuatannyayang diizinkanberdasarkanataskelas jalanyang dilalui. 49.Jumlah berat kombinasi yangdiizinkanadalah berat makshnun rangkaiankendaraan bermotor berikutmuatannyayangdiizinkan berdasarkanataskelas jalanyangdilalui. BAB11 OBJEKDANSUBJEK Pasal 2

(1)ObjekPenyelenggaraanLaluLintas dan AngkutanJalan,meliputi komponen: a.sistemLaluLintasdanAngkutan Jalan,terdiriatas: 1.prasaranadansarana; 2.pemakaijalan;dan

3.lalu lintas. b.pendukung operasional lainnya.

(2)Subjek Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi: a.instansi;
1. b.badan hukum;dan c.perorangan. 9

BAB M

JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 4

(1} Rencana Induk Jaringan Lalu Untas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memuat:

a.rencana lokaai ruang kegiatan yang haras dihubungkan oleh ruang lalu lintas;
b.prakiraan - prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanam
c.atah kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan moda transportasi; dan
d.rencana kebutuhan lokasi simpul.

(2)Arah kebijakan sebagaimana dimaksud ayat {1} dalam humf cr meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengem potensi yang akan dikembangkan. [3} Rencana kebutuhan simpul sebagaimana dimaksud ayat [1} huruf df meliputi:
1. a.rencana kebutuhan Terminal Penumpang; dan
2. b.rencana kebutuhan Terminal Barang.

Pasal 5

Untuk mewujudkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perlu ditunjang rencana detail transportasi jalan yang meliputi kegiatan:

a.penunjukan dan penetapan rencana lokasi untuk pembangunan jaringan jalan dan terminal, penetapan rencana jaringan trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, keija sama transportasi antar daerah untuk peiayanan angkutan umum di perbatasan, disesuaikan dengan tata ruang;
b.mengusulkan penetapan rencana jaringan lintas dan trayek, kepada Menteri dan Gubemur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan trayek Antar Kota Antar Provinsi dan Trayek Antar Kota Dalam Provinsi;
c.mengusulkan penunjukan lokasi Terminal kepada Menteri dan Gubemur untuk ditetapkan sehagai Terminal Antar Kota Antar Provinsi dan Terminal Antar Kota Dalam Provinsi; dan
d.rencana lokasi terminal lokal ditetapkan oleh Wall Kota. 10

Pasal 6

Setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan jaringan jalan dan terminal, diberikan atau dipasang tanda batas peruntukan yang jelas dengan patok rencana jalan dan terminal.

Pasal 7

Untuk kepentingan pengamanan rencana pembangunan jaringan jalan dan terminal, setiap orang/badan hukum dilarang:

a.mencabut, menggeser dan/ atau menghilangkan patok rencana jalan dan terminal;
b.memmdahkan hak atas tanah dari pemilik asal kepada pihak lain; dan
c.membangun dan/atau mengalihkan fungsi tanah di luax peruntukan yang telah ditetapkan.

Pasal 8

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak menghilangkan hak-hak kepetnilikan dan /atau penggunaan sepanjang tidak bertentangan atau mengganggu rencana peruntukan yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Penetapan kinerja penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pass) 11, dilaksanakan aecara terkoordinasi dengan instansi yang terkait.

Pasal 13

Pasal 14

Untuk kepentirtgan masyarakat pengguna jalan, Pemerintah Daerah dapat langsung menetapkan jalan-jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai jalan umum.