DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 10 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Medan

regulasi_utama

Ringkasan

Perda Kota Medan No. 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
b.bahwa berdasarkan Deklarasi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tanggal 15 Desember 2014, Deklarasi Bupati tanggal 15 Desember 2014, Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tanggal 15 Desember 2014 Hal Surat Edaran Penghapusan Retribusi dan Pungutan Hasil Perikanan Dalam Rangka Usaha Nelayan Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 (sepuluh) GT, dan Surat Dewan Kelautan tanggal 23 Desember 2014 hal Tindaklanjut Deklarasi Bupati/Wali Kota, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak dapat lagi memungu t Retribusi Izin Usaha Perikanan; Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam hal urusan pemerintahan di bidang kelautan bukan merupakan kewenangan kabupaten/kota; WALIKOTAMEDAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENCABUTANPERATURANDAERAHKOTAMEDANNOMOR1 TAHUN2014 TENTANGRETRIBUSIIZINUSAHAPERIKANAN TENTANG PERATURANDAERAHKOTAMEDAN NOMOR1 TAHUN2019 WALi KOTA MEDAN PROVINS! SUMATERA UTARA

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3005);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor67);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor65);
7.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 ten tang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor5); 2 Penata Tingkat I NIP. 19620515 199011 1 001 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAT K~TAMEDAN, B~SH NOREGPERATURANDAERAHKOTA MEDAN, PROVINS!SUMATERA UTARA(1/1/2019). LEMBARANDAERAHKOTAMEDANTAHUN 2019 NOMOR 1. WIRIYA ALRAHMAN ttd Diundangkan di Medan pada tanggal 10 Januari 2019 SEKRETARISDAERAHKOTAMEDAN, DZULM ELDIN S ttd WALI kOTA MEDAN, Ditetapkan di Medan pada tanggal 10 Januari 2019 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 2 Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAHKOTAMEDAN dan WALi KOTA MEDAN MEMUTUSKAN: 3

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…