DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Medan

regulasi_utama

Ringkasan

Susunan Sistematika RPJMD Perubahan Tahun 2016-2021.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa, berdasarkan pertimbangarr sebagaimana dirnaksud dalarn huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pcmbangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021; Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pernbentukan Perangkat Daerah Kota Medan, maka dalarn rangka menjaga keselarasan dan kesinamburigan penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Medan yang bertanggung jawab, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Medan Nomor l J Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeran Tahun 2016-2021: WA.LI KOTA MEDAN, DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGK.A MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021 rENTANG PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOl~ 2 TAHUN 2019 WALi KOTA MEDAN PROVINSI SUMA TERA UT ARA

Mengingat

10.Peraturan Pernerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Togas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8.Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4578);
7.Undang-Urrdang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679};
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran · Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2
17.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12};
16.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Surnatera Utara Tahun 2008 Nomor 1 J ); 15-. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndoneeiaTahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 3

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAHTAHUN2016-2021. MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN dan WALI KOTA MEDAN Dengan Persetujuan Bersama

22.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 ten tang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
21.Peraturan Daerah Kot.a Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 13);
20.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pernbangunan Jangka Panjang {RPJP) Kota Medan Taht1n 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8};
19.Peraturan Daerah Provirrsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara NomOT 33);
18.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Peru bahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 39); 4
8.Pembangunan Kota adalah proses peningkatan kualitas manusia dan masyarakat kota yang dilakukan secara terencana serta berkelanjutan dengan mempertimbangkan waktu, kernampuan, sumber daya, kemajuan teknologi, dan memperhatikan perkembangan regional serta global.
7.Perangkat Daerah adalah unsur-pernbantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
6.Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalab lemba.ga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ctonom.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945-.
1.Daerah adalah Kota Medan. Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud derrgan:

Pasal 1

1.Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah, ditambah 1 angka yakni angka 11, sehingga pasal l berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kata Medan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 11}, diubah sebagai berikut: Pasall 5 a&.. ff &-4&. ::g; ::::.:; . mrL 4 : PENDAHULUAN,. : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH. : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH. : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH. : VlSI, M1SJ, TUJUAN, DAN SASARAN. : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH. : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERJNTAH DAERAH. : PENUTUP. RPJMD Perubahan Tahurr 2016-2021 disusun sebagai Pasal 3

i.BAB IX
g.BAB VII
h.BAB VIII Sistematika berikut:
a.BAB I
b.BAB II
c.BAB III
d.BAB IV
e.BABV
f.BAB VI
1. 3.Ketentuan Pasal 3 drubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)RPJMD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah Kata Medan dan memperhatikan RPJM Provinsi Sumatera Utara serta RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana- rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan program yang bersifat indikatif.
(1)RPJMD Perubahan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota/Waki1 Wah Kota.

Pasal 2

2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
11.Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Daerah Perubahan adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh segenap stakholder berisi visi, misi, dan arah pembangunan kota dalam 5 (lima) tahun ke depan, terhitung mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh segenap stakholder berisi visi, misi, dan arah pembangunan kota dalam 5 (lirna) tahun ke depan, terhitung mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan, yang selanjutnya disingkat RPJMD sebagai pencerminan tugas desentralisasi dengan rnelibatkan peran serta aktif masyarakat. 6 Pembina NIP. 19620515 199011 I 001 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKR TARIAT DAERAH KOTA M.EDAN, NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN, PROVINS! SUMATER.A UTARA (2/50/2019). LEMBARAN DAERAH KOTA MF.:DAN TAHUN 2019 NOMOR 2. WIRTYA ALRAHMAN ttd SEKRETARIS DAERAH KOTA Mf!:DAN, Diundangkan di Medan pada tanggal 29 April 2019 DZULMl ELDIN S ttd WALl KOTA MEDAN. Ditetapkan di Medan pada tanggal 29 April 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan. Peraturan Daerah ini mulai bcrlaku pada tanggal cliundangkan. Pasal II RPJMD Perubahan sebagaimaua dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Iampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Feraturan Daerah ini.

Pasal 4

4.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 7

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa, berdasarkan pertimbangarr sebagaimana dirnaksud dalarn huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pcmbangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021; Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pernbentukan Perangkat Daerah Kota Medan, maka dalarn rangka menjaga keselarasan dan kesinamburigan penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Medan yang bertanggung jawab, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Medan Nomor l J Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeran Tahun 2016-2021: WA.LI KOTA MEDAN, DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGK.A MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021 rENTANG PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOl~ 2 TAHUN 2019 WALi KOTA MEDAN PROVINSI SUMA TERA UT ARA

Mengingat

10.Peraturan Pernerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Togas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8.Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4578);
7.Undang-Urrdang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679};
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran · Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2
17.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12};
16.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Surnatera Utara Tahun 2008 Nomor 1 J ); 15-. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndoneeiaTahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 3

Menetapkan

22.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 ten tang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
21.Peraturan Daerah Kot.a Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 13);
20.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pernbangunan Jangka Panjang {RPJP) Kota Medan Taht1n 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8};
19.Peraturan Daerah Provirrsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara NomOT 33);
18.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Peru bahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 39); 4
8.Pembangunan Kota adalah proses peningkatan kualitas manusia dan masyarakat kota yang dilakukan secara terencana serta berkelanjutan dengan mempertimbangkan waktu, kernampuan, sumber daya, kemajuan teknologi, dan memperhatikan perkembangan regional serta global.
7.Perangkat Daerah adalah unsur-pernbantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
6.Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalab lemba.ga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ctonom.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945-.
1.Daerah adalah Kota Medan. Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud derrgan:

Pasal 1

1.Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah, ditambah 1 angka yakni angka 11, sehingga pasal l berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kata Medan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 11}, diubah sebagai berikut: Pasall 5 a&.. ff &-4&. ::g; ::::.:; . mrL 4 : PENDAHULUAN,. : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH. : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH. : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH. : VlSI, M1SJ, TUJUAN, DAN SASARAN. : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH. : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERJNTAH DAERAH. : PENUTUP. RPJMD Perubahan Tahurr 2016-2021 disusun sebagai Pasal 3

i.BAB IX
g.BAB VII
h.BAB VIII Sistematika berikut:
a.BAB I
b.BAB II
c.BAB III
d.BAB IV
e.BABV
f.BAB VI
1. 3.Ketentuan Pasal 3 drubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)RPJMD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah Kata Medan dan memperhatikan RPJM Provinsi Sumatera Utara serta RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana- rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan program yang bersifat indikatif.
(1)RPJMD Perubahan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota/Waki1 Wah Kota.

Pasal 2

2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
11.Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Daerah Perubahan adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh segenap stakholder berisi visi, misi, dan arah pembangunan kota dalam 5 (lima) tahun ke depan, terhitung mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh segenap stakholder berisi visi, misi, dan arah pembangunan kota dalam 5 (lirna) tahun ke depan, terhitung mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan, yang selanjutnya disingkat RPJMD sebagai pencerminan tugas desentralisasi dengan rnelibatkan peran serta aktif masyarakat. 6 Pembina NIP. 19620515 199011 I 001 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKR TARIAT DAERAH KOTA M.EDAN, NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN, PROVINS! SUMATER.A UTARA (2/50/2019). LEMBARAN DAERAH KOTA MF.:DAN TAHUN 2019 NOMOR 2. WIRTYA ALRAHMAN ttd SEKRETARIS DAERAH KOTA Mf!:DAN, Diundangkan di Medan pada tanggal 29 April 2019 DZULMl ELDIN S ttd WALl KOTA MEDAN. Ditetapkan di Medan pada tanggal 29 April 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan. Peraturan Daerah ini mulai bcrlaku pada tanggal cliundangkan. Pasal II RPJMD Perubahan sebagaimaua dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Iampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Feraturan Daerah ini.

Pasal 4

4.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 7