DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan; Pelatihan, pemagangan dan produktifitas kerja; Penempatan tenaga kerja, tenaga kerja asing dan perluasan kesempatan kerja; Wajib lapor ketenagakerjaan, hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan pengupahan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukar; mekanisme perencanaan, pelatihan dan produktivitas, penempatan, pembinaan dan perlindungan tenaga kerja, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih cepat dan tepat, sesuai nuansa otonomi daerah;
c.bahwa dalam rangka tertib pelayanan administrasi ketenagakerjaan di Kota Medan, diperlukan adanya regulasi agar penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dapat berhasil guna dan berdaya guna;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; WALI KOTA MEDAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENYELENGOARAAN KETENAGAKERJMN TENTANG PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2019 WALi KOTA MEDAN PROVINS! SUMATERA UTARA ,, I

3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan II: Convention Nomor 182 Concerning TheProhibition And Immediate ActionFor The Elimination Of The Worth Forms Of Child Labour (Konvensi Nomor 183 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Kerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tarnbah an Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5882);
8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
10.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 2
11.Undang-Undan.g Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
12.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482);sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peratuturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nmor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020); 3 l
17.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 ten tang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2015 Nomor 154 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (JP) ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaran PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 4
1.Daerah adalah Kota Medan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerin tah Daerah adalah Wali Kota se bagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5.Dinas adalah Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KOTAMEDAN dan WALi KOTAMEDAN Dengan Persetujuan Bersama

26.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);
27.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990);
28.?eraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882);
29.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 ten tang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5); 5 L
6.Ketenagakerjaan adalah segala ha] yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
7.Penyelenggaraan ketenagakerjaan adalah memberikan pelatihan, penempatan, pembinaan, dan pengawasan dalam rangka peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.
8.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9.Perusahaan adalah:

a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan dengan membayar upah atau imbalan dalam ben tu k lain;
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 10.Pengusaha adalah:
a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 11.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam ma.upun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. 12.Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. 13.Serikat pekerja/buruh adalah organisasi dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun diluar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, dekokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
4. 14.Pekerja Migran Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja.
5. 15.Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disingkat TKAadalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
6. 16.T~~aga Kerja Warga Negara Asing Pendatang,yang selanjutnya disingkat TKWNAP adalah TKA pemegang visa yang akan dipekerjakan di wilayah Indonesia. 6 1 7. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
7. 18.Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah, dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
8. 19.Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
9. 20.Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
10. 21.Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan a tau keahlian tertentu.
11. 22.Perjanjian Pemagangan adalah perjanjian antara peserta pemagangan dengan Perusahaan yang dibuat secara tertulis yang memuat hak dan kewajiba:n sertajangka waktu pemagangan.
12. 23.Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
13. 24.Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Perpanjangan IMTA adalah izm yang diberikan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Kerja TKA sesuai dengan ketentuan Peraturan Perun dang- u n dan gan
14. 25.Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
15. 26.Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
16. 27.Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/ atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7
17. 28.Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
18. 29.Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bert.anggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.
19. 30.Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/ serikat buruh, dan pemerintah.
20. 31.Peraturan perusa.haan, yang selanjutnya disingkat PP adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
21. 32.Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/ serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/ serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
22. 33.Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
23. 34.Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
24. 35.Penutupan perusahaan (lock. out) adalah tindakan pengusaha untuk menolak pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan.
25. 36.Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang rnengakibatkan berakhimya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
26. 37.Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan be las) tah un. 8
27. 38.Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
28. 39.Rencana PenggunaanTenagaKerja Asing, yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah Rencana Penggunaan TKWNAPyang meliputi jabatan, jumlah dan jangka waktu serta rencana penggantiannya oleh Pekerja Migran Indonesia.
29. 40.Perusahaan penernpatan pekerja migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertuhs dari Menteriuntuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
30. 41.Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat SJP3MI adalah izin tertulis yang diberikan menteri kepada Sadan Usaha Berbadan Hukum Indonesia yang akan menjadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia.
31. 42.Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan pekerja migran Indonesia di negara tujuan penempatan.
32. 43.Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.
33. 44.Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Instansi yang menangani bidang ketenagakerjaan yang diserahi tugas mengawasi pelaksanaan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang terdiri atas pegawai pengawas umum dan pegawai pengawas spesialis.
34. 45.Mediator hubungan industrial adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator hubungan industrial yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
35. 46.Penampungan Pekerja Migran Indonesia adalah suatu tempat berbentuk bangunan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku diperuntukan sebagai tempat penampungan calon Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri.
36. 47.Bursa Kerja Khusus, yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, kejuruan, satuan pendidikan dan lembaga latihan kerja yang memberikan fasilitasi penempatan tenaga kerja kepada alumninya. 9 Penyelenggara ketenagakerjaan selama bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan strategi kebijakan:
a.melakukan pembinaan hubungan industrial;
b.melakukan koordinasi hubungan industrial dengan lembaga yang menangani ketenagakerj aan;
c.melakukan pelayanan pembuatan syarat-syarat kerja, pelaporan ketenagakerjaan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pencatatan serikat pekerja/ serikat buruh;dan
d.memfasilitasi proses penetapan UMK dan/ a tau UMSK.

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENYELENGGARAANKETENAGAKERJAAN.

Pasal 4

Penyelenggaraan ketenagakerjaan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan strategi kebijakan;

a.mengkoneksikan kebutuhan tenaga kerja dengan pendidikan;
b.melakukan pelatihan berbasis kompetensi;
c.melakukan kerjasama penempatan tenaga kerja antar Daerah dan diluar Daerah;
d.menyediakan informasi lowongan pekerjaan:
e.meningkatkan investasi untuk membuka lapangan pekerjaan;
f.melakukan kerjasama dalam pelatihan berbasis kompetensi;
g.meningkatkan sumber daya manusia yang berkompetensi dan memiliki akreditasi dalam memberikan pelatihan di BLKI; dan
h.meningkatkan prasarana pelatihan kerja yang sesuai standar kompetensi.

Pasal 3

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan meliputi:

a.sebelum bekerja;
b.selama bekerja: dan
c.sesudah rnasa kerja berakhir.

Pasal 2

48.Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat dengan LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izm tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri.
49.Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat dengan LPTKS adalah Lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izm tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri. 10

(1)Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain meliputi:
1. a.Penduduk dan tenaga kerja;
2. b.Kesempatan kerja;
3. c.Pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;
4. d.Produktivitas tenaga kerja;
5. e.Hubungan industrial;
6. f.Kondisi lingkungan kerja;
7. g.Pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan
8. h..Jaminan sosial tenaga kerja.
(2)Informasi ketenagakerjaan sebagairnana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari semua pihak yang terkait, baik investasi Pemerintah daerah maupun swasta.
(3)Tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan, penyusunan dan perencanaan tenaga kerja berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

STRATEGI KEBIJAKAN

Pasal 7

(1)Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja.
(2)Perencanaan tenaga kerja meliputi:
1. a.Perencanaan tenaga kerja makro; dan
2. b.Perencanaan tenaga kerja mikro.
(3)Dalam penyusunan kebija.kan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan, Pemerintah Daerah harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

a.menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat di Daerah melalui padat karya atau sejenisnya;
b.mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru melalui pemberdayaan usaha kecil;
c.menyelenggarakan program pelatihan kewirausahaan;dan
d.memfasilitasi kemudahan akses permodalan dan jaminan kredit melalui lernbaga keuangan dan/atau dana bergulir.

BAB III

PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN Penyelenggaraa.n ketenagakerjaan sesudah masa kerja berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan dengan strategi kebijakan:

Pasal 5

11 ( 1) Setiap penyelenggaraan pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh badan hukum atau perorangan wajib memiliki izin dari Instansi yang membidangi perizinan setelah mendapatkan rekomendasi dari dinas.

Pasal 10

( 1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pelatihan pemagangan dan produktivitas tenaga kerja.

(2)Ketentuan sebagairnana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
2. b.pembinaaan lembaga pelatihan kerja swasta.
3. c.perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.
4. d.konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil..
5. e.pengukuran produktivitas tingkat Daerah.
6. f.pelaksanaan dan legalisasi sertifikasi.
7. g.pelaksanaan dan fasilitator pemagangan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan ketenagakerjaan di daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemerintah Daerah melalui Dinas benvewenang:
1. a.melaksanakan perencanaan tenaga kerja daerah;
2. b.rnelaksanakan perencanaan tenaga kerja pada instansi dan perusahaan;
3. c.mengadakan sistem informasi ketenagakerjaan;
4. d.melaksanakan pelayanan penyaluran, penempatan dan perluasan kerja;
5. e.melaksanakan pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja;
6. f.melaksanakan pembinaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan; dan
7. g.memberikan sanksi.
(3)Pemerintah Daerah berkewajiban membuat perencanaan tenaga kerja daerah secara periodik satu tahun sekali dan/atau lima tahunan.

BAB V

PELATIHAN, PEMAGANGAN DAN PRODUKTIFITAS KERJA

Pasal 8

(1)Pelatihan tenaga kerja diberikan kepada pencari kerja untuk meningkatkan keterampilan kerja sesuai dengan pasar kerja dan potensi kewirausahaan yang berkembang di daerah.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…