DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 119

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Hak dan Kewajiban, Tugas dan Wewenang, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan, Sistem Informasi Pendukung Layanan AdministrasiK Kependudukan, Peran Sera Masyarakat, Kerjasama, Pengawasan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

b.bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu ditinjau kembali; . Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan Kependudukan dan Pen ca ta tan Sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ten tang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ten tang Administrasi Kependudukan, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 ten tang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; WALI KOTA MEDAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENT ANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2021 SALINAN WALIKOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA
1. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
2. 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
3. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. 5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. 4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
7. 2.Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota- Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
8. 1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Mengingat
9. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 Tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3005);
10. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197 4 Ten tang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
11. 13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Tahun 2011 Ten tang Negara Tahun 2011 Lembaran Negara
12. 12.Undang-Undang Nomor 6 Keimigrasian (Lembaran Nomor 52 Tambahan Nomor 5216);
13. 11.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
14. 10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
15. 9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 3
16. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor lnduk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 118) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Tahun 2016 Nomor256);
17. 20.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 184);
18. 19.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);
19. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 102 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6354);
20. 18.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor lnduk Kependudukan Secara Nasional Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 257);
21. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3559) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5053); 4
22. 31.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
23. 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 ten tang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
25. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 ten tang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
26. 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 ten tang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
27. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 152);
28. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Serta Togas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil Dan Petugas Registrasi (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1765);
29. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 201 7 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1 764);
30. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 80); Negeri Nomor 14 Pedoman Pendataan (Berita Negara Tahun
31. 22.Peraturan Menteri Dalam Tahun 2015 Tentang Penduduk Nonpermanen 2015 Nomor 147); 5 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
32. 1.Daerah adalah Kota Medan.
33. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
34. 3.Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
35. 4.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Perangkat Daerah selaku Instansi Pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan.
36. 5.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah selaku Instansi Pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan.
37. 6.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
38. 7.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
39. 8.Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
40. 9.Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
41. 10.Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana dan orang terlantar.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANGPENYELENGARAAN ADMINISTRASIKEPENDUDUKAN. Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTAMEDAN dan WALIKOTAMEDAN

32.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5); 6
11.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
15.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
16.Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data ten tang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.
17.Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. l 8. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
19.Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-eladalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
20.Kartu Identitas Anak, yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 1 7 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas.
21.Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
22.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. 7
23.Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
24.Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.
25.Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir perkawinan yang telah sah menurut hukum agama pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.
26.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
27.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
28.Dokumen Perjalanan adalah Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Organisasi Intemasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya.
29.Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat
30.Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
31.Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kota Medan.
32.Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Medan.
33.Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Medan.
34.Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Medan.
35.Lingkungan, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Camat.
36.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
37.Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/ berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi. 8
38.Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya, yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
39.Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
40.Data Center adalah tempat/ ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara pusat yang menghimpun data kependudukan dari penyelenggara kota dan Dinas.
41.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
42.Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.
43.Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki Izin TinggalTerbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sebagai penduduk tinggal terbatas.
44.Petugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di kelurahan dan kecamatan.
45.Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk WNIyang bertempat tinggal diluar wilayah kabupaten/ kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-elyang dimilikinya dan tidak berniat untuk pindah menetap.
46.Penjamin adalah orang yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijamin selama tinggal di wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status keimigrasian, dan perubahan alamat.
47.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran yang selanjutnya disebut dengan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggungjawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
48.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
49.Kerjasama yang dimaksud adalah perjanjian kerjasama antara Dinas dengan pihak lain dalam hal peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan 9 Setiap Pengelola/ manajemen apartemen, rumah susun atau sejenisnya wajib :

a.melakukan monitoring dokumen kependudukan penghuni apartemen, rumah susun dan sejenisnya;

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 3

(2)Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(1)Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
1. a.dokumen kependudukan;
2. b.pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
3. c.perlindungan atas data pribadi;
4. d.kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
5. e.informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/ atau keluarganya; dan
6. f.ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas.

Pasal 2

50.Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan/ Perceraian Belum Tercatat adalah pemyataan yang dibuat oleh pasangan suami istri atas status hubungan perkawinan/ perceraian dalam Kartu Keluarga bagi penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa Buku Nikah, Akta Perkawinan atau Kutipan Akta Perceraian, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
51.Formulir Surat Pemyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan adalah salah satu kelengkapan dalam penerbitan Dokumen Kependudukan pertama kali bagi penduduk yang tidak mempunyai Dokumen Kependudukan.
52.Formulir Surat Kuasa dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan adalah surat yang digunakan untuk memberikan kuasa pengisian data pada formulir pelayanan Administrasi Kependudukan bagi penduduk atau WNI di luar wilayah NKRI yang tidak mampu mengurus sendiri.
53.Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan adalah Pemanfaatan Data dan Dokumen hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil melalui sistem informasi administrasi kependudukan kepada Lembaga pengguna melalui pemberian hak akses oleh Menteri. 10

(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b untuk pendaftaran peristiwa kependudukan dapat dilakukan oleh petugas registrasi di Kecamatan dan/atau UPT. ( 1) Dinas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
1. a.mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Pen ting;
2. b.memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa pen ting;
3. c.melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
4. d.mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
5. e.mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
6. f.menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

BAB II

HAKDANKEWAJIBAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang meliputi:

a.koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b.pembentukan Dinas yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
c.pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
e.pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan; penyajian Data Kependudukan berskala kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
f.fasilitasi kerja sama pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan;dan
g.koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 4

b.melaporkan hasil monitoring dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Dinas minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui kelurahan. 11

(3)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kantor Urusan Agama Kota.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
(1)Dinas melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
1. a.memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk dan instansi terkait;
2. b.memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
3. c.memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
4. d.mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui Kerjasama pemanfaatan data untuk kepentingan pembangunan kota.

BAB ILL

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

(6)Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a untuk pencatatan peristiwa penting diluar ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan oleh petugas registrasi di Kecamatan.
(5)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang- undangan.
(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUAKecamatan.
(4)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, untuk pencatatan perkawinan dan perceraian untuk yang bukan beragama Islam dapat dilakukan oleh Petugas Registrasi di Kecamatan. 12
(2)Pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendaftaran secara daring maupun pendaftaran secara manual. penduduk( 1) Dinas melakukan pelayanan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 10

Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:

a.pencatatan biodata Penduduk;
b.penerbitan KK;
c.penerbitan KTP-el;
d.penerbitan KIA;
e.penerbitan surat keterangan kependudukan;
f.pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan
g.pendataan penduduk nonpermanen.

Pasal 9

(4)Dalam menjaga kinerja fungsional petugas registrasi, ditetapkan Standar Operasional Prosedur dan standar kinerja bagi petugas registrasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
(3)Petugas Registrasi dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab secara fungsional kepada Kepala Dinas dan secara operasional kepada Lurah atau Camat.
(2)Petugas Registrasi di kecamatan membantu Camat dan Dinas dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(1)Petugas Registrasi di kelurahan membantu Lurah dan Dinas dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta - akta Pencatatan Sipil.

Pasal 7

(2)Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila kelengkapan tersedia dan persyaratan berkas telah terpenuhi Sistem Informasi Manajemen dapat beroperasi secara baik. ( 1) Waktu penyelesaian pelayanan masing-masing jenis pendaftaran penduduk sebagai berikut:
1. a.KK paling lambat 5 (lima) hari kerja;
2. b.KTP-el paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
3. c.surat Keterangan Pindah paling lambat 4 (empat) hari kerja;
4. d.surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 4 (empat) hari kerja;
5. e.surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 4 (empat) hari kerja;
6. f.surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 4 (empat) hari kerja; atau
7. g.surat Keterangan Tempat Tinggal paling lambat 4 (empat) hari kerja.

Isi peraturan

Teks119PDFHirarki

Memuat teks peraturan…