Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan Nomor 4 Tahun 2017
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
Ringkasan
PERDA ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2017.
PERDA ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2017.
c.bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hurufbperlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2017; Mengingat : 1.Pasal 18 ayat(6)Undang-UndangDasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945; 1 2
7 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3
ll . Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005); 12 . Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardhiding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang DI Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalurigun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Ternbung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun , Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propin si Daerah Tingkat I Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67); 13, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan IS ( Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat 11 Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65); 4 14, Pefaturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Repu bilk Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
16, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
18, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem hiformasi Keuangan Daerah ' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ; 19 , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5 20.Peraturan PemerintahNomor65Tahun2005 tentangPedoman PenyusunandanPenerapan Standar PelayananMinimal(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2005Nomor150, Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor4585); 21.Peraturan PemerintahNomor8Tahun 2006 tentangPelaporanKeuangandanKinerjaJnstansi Pemerintah(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun NegaraRepublikIndonesia Nomor4614}; 2006Nomor25,Tambahan Lembaran 22.PeraturanPemerintahNomor tentangTata CaraPemberiandanPemanfaatan InsentifPemungutanPajakDaerah dan Retribusi Daerah(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2010Nomor119,Tambahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor5161); 69Tahun2010 23.PeraturanPemerintahNomor71 Tahun 2010 tentang Standar AkuntansiPemerintah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2010Nomor123, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor5165); 24.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor5219); 59,2011Nomor 25.PeraturanPemerintahNomor2Tahun 2012 tentang Hibah Daerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2012Nomor5,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5272); 26.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,sebagaimanatelahdiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor21Tahun2011 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturanMenteriDalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2011Nomor310); 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 6
Dengan Persetujuan Bersania ! DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN dan WALI KOTA MEDAN
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2017. 7
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut: a Pendapatan Daerah
1 . Penerimaan
Rp 5.264.198.010.129,00; Rn 5 493.560. 943.295.00: ( Rp 229.362.933, 166,00) . Rp 234, 362.933.166,00; Rp 5.000.000.000,00; Rp 229,362.933, 166.00:
( 2) Pendapatan Asii Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a, terdiri atasjenis pendapatan:
Rp 257.773.650.000,00; Rp 12.181.227.000.00; Rp 323.697.914.611, 00;
a Dana Bagi Hasii sejumlah
... Rp 259.392, 185.000, 00; ( 4J Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, terdiri atasjenis pendapatan:
b, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp 100.035. 300, 000, 00; 8
( 1} Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:
Rp 1.860.111.217.245,00; Rp 60.000.000.000,00; 5.000.000.000, 00; Rp 7.093.843.400, 00; 16.173.404.750,00;
b . Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 1.542.698.806.212,93;
Rp 1.352 . 895.789. 273, 07;
( I ) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:
Rp 5.000.000, 000, 00; [2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis pembiayaan: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah i Rp 234.362.933.166,00; (3} Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, terdiri atas jenis pembiayaan: Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerali sejumlah Rp 5.000.000.000, 00; 9 Pasal 5 UraianlebihlanjutAnggaranPendapatan danBelanjaDaerah sebagairaanadimaksud dalamPasal1,tercantumdalamlampiran yangmerupakanbagiantidakterpisahkandari PeraturanDaerahini, terdiri atas: a.LampiranIRingkasanAPBD; b.Lampiran11RingkasanAPBDmenurut Urusan Pemerintah Daerahdan Organisasi; c.LampiranIIIRingkasanAPBDmenurut UrusanPemerintah Daerah,Organisasi,Pendapatan,Belanja,dan Pembiayaan; d.LampiranIVRekapitulasiBelanjamenurutUrusan Pemerintah Daerah,Organisasi,Program,danKegiatan; eLampiranVRekapitulasiBelanjaDaerahuntukKeselarasan dan Keterpaduan Urusan PemerintahDaerahdan Fungsidalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; f.LampiranVIDaftarJumlahPegawaiPerGolongandanPer Jabatan; g.LampiranVIIDaftar Piutang Daerah; h.LampiranVIIIDaftar PenyertaanModal(Investasi)Daerah; i.LampiranIXDaftarPerkiraan PenambahandanPengurangan Aset TetapDaerah; j.LampiranXDaftarPerkiraanPenambahandanPengurangan Asetlainnya; k.LampiranXIDaftarkegiatan-kegiatantahunanggaran sebelumnya yang belumdiselesaikan dan dianggarkankembalidalamtahunanggaran ini; l.LampiranXIIDaftarDanaCadanganDaerah;dan m.LampiranXIIIDaftar Pinjaman Daerah danObligasi Daerah,
Kondisidikatakan dalamkeadaandarurat,bilamemenuhikriteria: a.pelaksanaanfungsi pemerintahan tidakdapat beijalansecara biasa,karena teijadinyakerusuhan yang disertaidengan kekerasanyangmengancamkeamanan,ketertiban,danhakasasi manusia; b.teijadinya bencanaalamyang melumpuhkan kehidupan perekonomianmasyarakat dan fungsipemerintahan; c..bukanmerupakan kegiatannormaldari aktivitas PemerintahKota Medan dantidakdapatdiprediksikan sebelumnya; d.tidak diharapkan teijadi secarabemlang; e.beradadi luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota Medan;dan Lmemilikidarapak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebut oleh keadaandarurat. 1 0 Pasal 7 Kegiatanmendesakmencakupprogramdankegiatanpelayanan dasar masyarakatyanganggarannya belumtersediadalam tahun anggaranberjalandanlceperluanmendesak lainnya,yangapabiia ditundaakanmenimbulkankerugianyang lebihbesarbagi PemerintahKotaMedandanMasyarakat.
WaliKotamenetapkan PeraturantentangPenjabaranAnggaran Pendapatan danBelanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaanAPBD.
PeraturanDaerah inimulaiberlakupadatanggaldiundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundangan PeraturanDaerah inidenganpenempatannyadalamLembaran Daerah Kota Medan. DitetapkandiMedan padatanggal27Jeiiuari2017 WALIKOTA MEDAN, D\ULMJKELDINS U M F I R A N I PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 4 TAHU17 2017 T E N T A N G ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 NOMQH URUT Lift A1AN JUMLAH 1 2 3 1 PENDAPATAN ^ 2643H?e.0l0:li9rp0 I . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH Psrtdapalan Pajsk Dae rah HaslE Retribusi Daerah Hasil Per.gclolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lam-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.973.780.338.563,00 1,380.127.546.952,00 257.773.650.000,00 12,181.227.000,00 323.697.914.611,00 1 . 1 . 1 1 - 1 - 2 1 . 1 . 3 1 . 1 . <5 1 . 2 DANA PE RIM BAN GAN 2.236.SIS.051.000,00 259.392,ieb : .000,DO 1-611..940-995-000,00 36.5.181.871.000,00 1 - 2 - 1 1 . 2 . 2 1 . 2 . 3 Bagl Hasil Pajak/ Bagi Hasil Buka A Pajak Dana Alpkasi Uoiuoi Dana Aloka ^ i Khusus 1 . 3 LATN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Bagi Hasil Pajak dan Proving dan Pemennlah Daerah Lainnya Eantuan K&jangan ciari Provinsi atau Pemerintah Da erati Lainnya 1,053.502.620.566,00 953,867.320.566,00 100.035.300,000,00 1 - 3 - 3 1 . 3 . 5 2 BELANJA 5.493.560.943. 295,00 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Bpla nja Pegawai Belanja Hi bah Belanja Bantuan Spsiai Be anja Bantuan Keuangart Bel a nja Tidak TenJuga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Mudal 1.940-370-465-395,00 1.660.111.217. 245,00 60.000.000.000,00 5-000-000.000,00 7.093.843.400,00 16.173.404.750,00 3.545.182.477.900,00 649.507-8S2.414,00 1.542.690.806,212,93 1.352.895.789.273,07 2 . 1 . 1 2 . 1 . 4 2 - 1 - 5 2 . 1 . 7 2 . 1 . 8 2 . 2 2 , 2 . 1 2 - 2 . 2 2 . 2 . 3 SURPLUS ! ( DEFISIT) {229-362.933.166,00} 3 PEMUIAYAAN DAERAH 3 . 1 PENEKIMAAN PEMBrAYAAN DAERAH 234.362.933.166,00 234 -362.333-166,003 - 1 - 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tabun Anggaran Sebebmnya 3 . 2 PENGELUARAN PEMBrAYAAN DAERAH L Penyertaan Modal (Investast) Pemerintah Daerah 5.000.000, 000,00 5,000.000.000,003 , 2 . 2 PEMEIAYAAN NETTO 229.362.933.166,00 S1SALEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 WALT KOTA MEDAN, DZULM1 ELDIFTS ' R1NGKASMJ JLPB.D Hal a man 1
Membuka PDF…
Dokumen