DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Medan

regulasi_utama

Ringkasan

PERDA ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2017.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengajuan Rancangan PeraturanDaerah sebagaimana dimaksud dalamhurufatelah disepakati bersamaantaraPemerintah Daerah denganDewan PerwakilanRakyat Daerah pada tanggal 29 Desember 2016 dalamrangka perwujudandariRencana KeijaPemerintahDaerah Tahun 2017yang dijabarkan ke dalam kebijakan umumAnggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah serta prioritas danplafon anggaran; c.bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hurufbperlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2017; Mengingat : 1.Pasal 18 ayat(6)Undang-UndangDasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945; 1 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pcmbentukan Daerah Otonom Kota-Kota Resar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraluran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698) ;
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangart Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Per bendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Fengelolaan Dan Tanggung jawab Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; ll . Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005); 12 . Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardhiding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang DI Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalurigun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Ternbung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun , Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propin si Daerah Tingkat I Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67); 13, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan IS ( Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat 11 Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65); 4 14, Pefaturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Repu bilk Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokolcr Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewar Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ) , sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Pcrat u ran Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tent.ang Perubahan Ketiga Atas Pcraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 16, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
17.Pcraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem hiformasi Keuangan Daerah ' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ; 19 , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5 20.Peraturan PemerintahNomor65Tahun2005 tentangPedoman PenyusunandanPenerapan Standar PelayananMinimal(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2005Nomor150, Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor4585); 21.Peraturan PemerintahNomor8Tahun 2006 tentangPelaporanKeuangandanKinerjaJnstansi Pemerintah(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun NegaraRepublikIndonesia Nomor4614}; 2006Nomor25,Tambahan Lembaran 22.PeraturanPemerintahNomor tentangTata CaraPemberiandanPemanfaatan InsentifPemungutanPajakDaerah dan Retribusi Daerah(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2010Nomor119,Tambahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor5161); 69Tahun2010 23.PeraturanPemerintahNomor71 Tahun 2010 tentang Standar AkuntansiPemerintah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2010Nomor123, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor5165); 24.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor5219); 59,2011Nomor 25.PeraturanPemerintahNomor2Tahun 2012 tentang Hibah Daerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2012Nomor5,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5272); 26.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,sebagaimanatelahdiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor21Tahun2011 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturanMenteriDalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2011Nomor310); 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 6
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahutt 201 1 tentang Pedornan Pemberian Hibah Dan Bantuan Social Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daera.h ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedornan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dart Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pern ben.tukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedornan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) ;
31.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kor.a Medan Tahun 2009 Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan . Nomor 4) ; Dengan Persetujuan Bersania ! DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN dan WALI KOTA MEDAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2017. 7

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut: a Pendapatan Daerah

b.Belanja Daerah Surplus/{Defisit)
c.Pembiayaan Daerah: 1 . Penerimaan
1. 2.Pengeluaran Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun Berkenaan . .. Rp Nihil. Rp 5.264.198.010.129,00; Rn 5 493.560. 943.295.00: ( Rp 229.362.933, 166,00) . Rp 234, 362.933.166,00; Rp 5.000.000.000,00; Rp 229,362.933, 166.00:

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:
1. a.Pendapatan Asii Daerah sejumlah Rp 1.973.780.338. 563,00;
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp 2.236,515.051, 000,00;
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp 1 , 053.902,620.566,00; ( 2) Pendapatan Asii Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a, terdiri atasjenis pendapatan:
4. a.Pajak Daerah sejumlah
5. b.Retribusi Daerah sejumlah
6. c.Basil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah
7. d.Lain-lain Pendapatan Asii Daerah yang sah sejumlah Rp 1.380. 127.546.952, 00; Rp 257.773.650.000,00; Rp 12.181.227.000.00; Rp 323.697.914.611, 00;
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, terdiri atasjenis pendapatan: a Dana Bagi Hasii sejumlah
1. b.Dana Alokasi Umum sejumlah . . .. Rp 1.611.940.995.000,00;
2. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah ... Rp 365.181.871.000,00; ... Rp 259.392, 185.000, 00; ( 4J Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, terdiri atasjenis pendapatan:
3. a.Dana Bagi Hasii Pajak sejumlah .. Rp 953.867.320.566,00; b, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp 100.035. 300, 000, 00; 8

Pasal 3

( 1} Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a.Belanja Tidak Langsung sejumlah.Rp 3 .948.378.465.395,00;
b.Belanja Langsang sejumlah ( 2) Belanja Tidal; Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, terdiri atas jems belanja:
a.Belanja Pegawai sejumlah
b.Belanja Hibah sejumlah . . .
c.Belanja Bantuan Sosial sejumlah . Rp d . Belanja Bantuan Keuangan sejumlah
e.Belanja Tidak Terduga sejumlah . . Rp Rp 3.545.182.477, 900, 00; Rp 1.860.111.217.245,00; Rp 60.000.000.000,00; 5.000.000.000, 00; Rp 7.093.843.400, 00; 16.173.404.750,00;

(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, terdiri atas jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah . b . Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 1.542.698.806.212,93;
2. c.Belanja Modal sejumlah Rp 649.587.882 414,00; Rp 1.352 . 895.789. 273, 07;

Pasal 4

( I ) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a.Penerimaan sejumlah b, Pengeluaran sejumlah Rp 234.362.933.166,00; Rp 5.000.000, 000, 00; [2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis pembiayaan: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah i Rp 234.362.933.166,00; (3} Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, terdiri atas jenis pembiayaan: Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerali sejumlah Rp 5.000.000.000, 00; 9 Pasal 5 UraianlebihlanjutAnggaranPendapatan danBelanjaDaerah sebagairaanadimaksud dalamPasal1,tercantumdalamlampiran yangmerupakanbagiantidakterpisahkandari PeraturanDaerahini, terdiri atas: a.LampiranIRingkasanAPBD; b.Lampiran11RingkasanAPBDmenurut Urusan Pemerintah Daerahdan Organisasi; c.LampiranIIIRingkasanAPBDmenurut UrusanPemerintah Daerah,Organisasi,Pendapatan,Belanja,dan Pembiayaan; d.LampiranIVRekapitulasiBelanjamenurutUrusan Pemerintah Daerah,Organisasi,Program,danKegiatan; eLampiranVRekapitulasiBelanjaDaerahuntukKeselarasan dan Keterpaduan Urusan PemerintahDaerahdan Fungsidalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; f.LampiranVIDaftarJumlahPegawaiPerGolongandanPer Jabatan; g.LampiranVIIDaftar Piutang Daerah; h.LampiranVIIIDaftar PenyertaanModal(Investasi)Daerah; i.LampiranIXDaftarPerkiraan PenambahandanPengurangan Aset TetapDaerah; j.LampiranXDaftarPerkiraanPenambahandanPengurangan Asetlainnya; k.LampiranXIDaftarkegiatan-kegiatantahunanggaran sebelumnya yang belumdiselesaikan dan dianggarkankembalidalamtahunanggaran ini; l.LampiranXIIDaftarDanaCadanganDaerah;dan m.LampiranXIIIDaftar Pinjaman Daerah danObligasi Daerah,

Pasal 6

Kondisidikatakan dalamkeadaandarurat,bilamemenuhikriteria: a.pelaksanaanfungsi pemerintahan tidakdapat beijalansecara biasa,karena teijadinyakerusuhan yang disertaidengan kekerasanyangmengancamkeamanan,ketertiban,danhakasasi manusia; b.teijadinya bencanaalamyang melumpuhkan kehidupan perekonomianmasyarakat dan fungsipemerintahan; c..bukanmerupakan kegiatannormaldari aktivitas PemerintahKota Medan dantidakdapatdiprediksikan sebelumnya; d.tidak diharapkan teijadi secarabemlang; e.beradadi luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota Medan;dan Lmemilikidarapak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebut oleh keadaandarurat. 1 0 Pasal 7 Kegiatanmendesakmencakupprogramdankegiatanpelayanan dasar masyarakatyanganggarannya belumtersediadalam tahun anggaranberjalandanlceperluanmendesak lainnya,yangapabiia ditundaakanmenimbulkankerugianyang lebihbesarbagi PemerintahKotaMedandanMasyarakat.

Pasal 8

WaliKotamenetapkan PeraturantentangPenjabaranAnggaran Pendapatan danBelanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaanAPBD.

Pasal 9

PeraturanDaerah inimulaiberlakupadatanggaldiundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundangan PeraturanDaerah inidenganpenempatannyadalamLembaran Daerah Kota Medan. DitetapkandiMedan padatanggal27Jeiiuari2017 WALIKOTA MEDAN, D\ULMJKELDINS U M F I R A N I PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 4 TAHU17 2017 T E N T A N G ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 NOMQH URUT Lift A1AN JUMLAH 1 2 3 1 PENDAPATAN ^ 2643H?e.0l0:li9rp0 I . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH Psrtdapalan Pajsk Dae rah HaslE Retribusi Daerah Hasil Per.gclolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lam-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.973.780.338.563,00 1,380.127.546.952,00 257.773.650.000,00 12,181.227.000,00 323.697.914.611,00 1 . 1 . 1 1 - 1 - 2 1 . 1 . 3 1 . 1 . <5 1 . 2 DANA PE RIM BAN GAN 2.236.SIS.051.000,00 259.392,ieb : .000,DO 1-611..940-995-000,00 36.5.181.871.000,00 1 - 2 - 1 1 . 2 . 2 1 . 2 . 3 Bagl Hasil Pajak/ Bagi Hasil Buka A Pajak Dana Alpkasi Uoiuoi Dana Aloka ^ i Khusus 1 . 3 LATN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Bagi Hasil Pajak dan Proving dan Pemennlah Daerah Lainnya Eantuan K&jangan ciari Provinsi atau Pemerintah Da erati Lainnya 1,053.502.620.566,00 953,867.320.566,00 100.035.300,000,00 1 - 3 - 3 1 . 3 . 5 2 BELANJA 5.493.560.943. 295,00 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Bpla nja Pegawai Belanja Hi bah Belanja Bantuan Spsiai Be anja Bantuan Keuangart Bel a nja Tidak TenJuga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Mudal 1.940-370-465-395,00 1.660.111.217. 245,00 60.000.000.000,00 5-000-000.000,00 7.093.843.400,00 16.173.404.750,00 3.545.182.477.900,00 649.507-8S2.414,00 1.542.690.806,212,93 1.352.895.789.273,07 2 . 1 . 1 2 . 1 . 4 2 - 1 - 5 2 . 1 . 7 2 . 1 . 8 2 . 2 2 , 2 . 1 2 - 2 . 2 2 . 2 . 3 SURPLUS ! ( DEFISIT) {229-362.933.166,00} 3 PEMUIAYAAN DAERAH 3 . 1 PENEKIMAAN PEMBrAYAAN DAERAH 234.362.933.166,00 234 -362.333-166,003 - 1 - 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tabun Anggaran Sebebmnya 3 . 2 PENGELUARAN PEMBrAYAAN DAERAH L Penyertaan Modal (Investast) Pemerintah Daerah 5.000.000, 000,00 5,000.000.000,003 , 2 . 2 PEMEIAYAAN NETTO 229.362.933.166,00 S1SALEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 WALT KOTA MEDAN, DZULM1 ELDIFTS ' R1NGKASMJ JLPB.D Hal a man 1

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan Nomor 4 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar