DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 93

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Nama dan Tempat Kedudukan, Kedudukan Hukum, Maksud dan Tujuan, Kegiatan Usaha, Tugas dan Fungsi, Modal, Organ Perusahaan Umum Daerah, Satuan, Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya, Perencanaan, Oprasinal, dan Pelaporan Perusahaan Umum Daerah, Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah, Anak Perusahaan Umum Daerah, Penugasan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah, Evaluasi dan Restrukturisasi Perusahaan Umum Daerah, Pembinaan Perusahaan Umum Daerah, Pengawasan Perusahaan Umum Daerah, Tuntutan dan Ganti Rugi, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan.
b.bahwa dalam rangka membantu dan menunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan dan peningkatan sarana berbagai bidang usaha, meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat, meningkatkan daya saing Perusahaan Umum Daerah, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan harus dikelola secara profesional, efesien, transparan, mandiri, akuntabel dan bertanggung jawab; Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan sudah tidak sesuai dengan Peraturan Peundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu diganti; WALIKOTAMEDAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUSAHAANUMUMDAERAHPASARKOTAMEDAN TENTANG PERATURANDAERAHKOTAMEDAN NOMOR4 TAHUN2021 SALIN AN WALIKOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Mengingat

7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia,Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3005);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2.Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Medan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR KOTA MEDAN. MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN dan WALI KOTA MEDAN Dengan Persetujuan Bersama

11.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 73); 3
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah Dalam KepemilikanKekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat KPMadalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7.Perusahaan Umum Daerah adalah Sadan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
8.Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan, yang selanjutnya disebut Perusahaan Umum Daerah adalah badan usaha milik daerah yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendiriannya dibentuk dengan Peraturan Daerah.
9.Dewan Pengawas adalah Organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
10.Direksi adalah Organ Perusahaan Umum Daerah yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan Umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah serta mewakili Perusahaan Umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11.Pegawai/Karyawan adalah Pegawai/Karyawan Perusahaan Umum Daerah.
12.Pasar adalah area/tempatjual beli barang denganjumlah penjual lebih daripada 1 (satu) baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan tradisional, minimarket, pertokoan/mall/plaza/ pusat perdagangan maupun sebutan lain milik pemerintah daerah yang dikelola perusahaan umum daerah.
13.Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/ atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
14.Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ barang. 4

(1)Maksud pendirian Perusahaan Umum Daerah adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Umum Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli Daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

BABIV MAKSUDDANTUJUAN Perusahaan Umum Daerah adalah Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah.

Pasal 4

BABIII KEDUDUKANHUKUM

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kantor Perwakilan /Cabang/Unit berdasarkan kebutuhan dan anak perusahaan dan / a tau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
(2)Perusahaan Umum Daerah dapat membentuk :
1. a.kantor Perwakilan/Cabang/Unit berdasarkan kebutuhan;
2. b.anak perusahaan dan/ atau memiliki saham pada perusahaan lain.
(1)Perusahaan Umum Daerah berkedudukan dan berkantor di Daerah.

Pasal 3

(2)Nama Perusahaan Umum Daerah Pasar adalah Perusahaan Perusahaan Umum Daerah Pasar kota Medan.
(1)Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan, berdasarkan Peraturan Daerah ini diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan.

Pasal 2

BABII NAMADANTEMPATKEDUDUKAN 5 Perusahaan Umum Daerah memilikitugas,sebagai berikut:

a.membantu dan menunjang kebijaksanaan umum pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pasar;

Pasal 7

a.menyusun perencanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan pasar;
b.melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan pasar;
c.melaksanakan pengelolaan pasar dan fasilitas lainnya;
d.menyediakan dan mendistribusikan barang kebutuhan pokok dan komoditi pasar kepada pedagang dan konsumen
e.membina pedagang dan menata tempat berjualan di lingkungan pasar;
f.memungut kontribusi atas fasilitas yang disediakan perusahaan umum daerah pasar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
g.membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang di pasar;
h.melaksanakan usaha lainnya yang menunjang kegiatan usaha perusahaan umum daerah; dan
i.melaksanakan usaha lain yang ditetapkan Direksi setelah mendapat persetujuan KPMatas pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB VI

TUGAS DAN FUNGSI Kegiatan Usaha Perusahaan Umum Daerah meliputi:

Pasal 6

BABV KEGIATAN USAHA

(2)Tujuan dibentuknya Perusahaan Umum Daerah adalah untuk:
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
2. b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
3. c.memperoleh laba dan/ atau keuntungan. 6
(1)Modal dasar perusahaan umum daerah sebesar Rp.109.373.799.076 (seratus sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 9

a.menyelenggarakan pelayanan umum yang berkualitas kepada masyarakat melalui penyediaan sarana pasar;
b.memperoleh keuntungan dalam rangka meningkatkan Pendapatan AsliDaerah;
c.mendukung program pembangunan daerah yang terkait dengan tujuan dan kegiatan usaha perusahaan umum daerah, berkoordinasi dengan PD dan instansi terkait;
d.melakukan restrukturisasi atau penataan pedagang termasuk penataan PKL di lingkungan pasar untuk meningkatkan pelayanan;
e.membina/menata tempat berjualan pada lokasi PKLyang bersifat sementara/lapangan terbuka atau yang dibuka masyarakat akibat pasar tradisional yang didirikan/yang disediakan pemerintah radius± lOOmdari pasar baik malam/sore/pagi diberlakukan tarif yang sesuai dengan tarif kelas pasar terdekat; dan
f.melaksanakan penataan, pembinaan dan pengembangan operasional dari pasar tradisional yang pengelolaannya telah diserahkan kepada perusahaan umum daerah.
g.melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pasar swasta yang berada di Daerah.

BAB VII

MODAL Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan Umum Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

Pasal 8

b.melaksanakan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.menyusun dan melaksanakan perencanaan pasar termasuk pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan;
d.melaksanakan pengendalian, pemanfaatan,dan pengembangan operasional di lingkungan pasar yang mempengaruhinya termasuk badan jalan untuk penataan lingkungan;
e.membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang di pasar; dan
f.meningkatkan kontribusi perusahaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. 7 KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perusahaaan Umum Daerah apabila dapat membuktikan :
a.tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
b.tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perusahaan Umum Daerah; dan/ atau
c.tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perusahaan Umum Daerah secara melawan hukum.

Pasal 12

a.KPM;
b.Dewan Pengawas; dan
c.Direksi.

Isi peraturan

Teks93PDFHirarki

Memuat teks peraturan…