DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: batasan istilah yang digunakan (ketentuan umum), maksud dan tujuan, ruang lingkup, pembentukan lingkungan, kepala lingkungan, persyaratan calon kepala lingkungan, mekanisme pengangkatan calon kepala lingkungan, kedudukan, tugas dan fungsi kepala lingkungan, pemberhentian kepala lingkungan, masa bakti kepala lingkungan, pendanaan, insentif, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Meneuipkan : PERATERAN DAERAH TENTANG PEDOMAft PEMBENTUKAN L1 NGKUNGAN , PENGANGKATAN , DAN PEMBERHENT1AN KEPALA LINGKljNGAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

I Dalam Pcraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kota Medan. 2 . Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakvat daerah menu rut. asas otonomi dan l.ugas pemba ntu an dengan prinsip otonomi aeluas- luasnya da lam sistcm dan p t in sip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud daiam U ndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tab u 11 194 5.

3.Pemerintah Dacrah adalah pcnyelenggara pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom . Wall Pemerintahan Daerah Kota sebagai unsur yang mem im pin
4.Wali Kota adalah Wali Kota Medan,
5.Dewart Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakvat dacrah yang berkedudukan sebagai itnsur penyelenggara Pemerintahan Dacrah.

b.Carnal adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang daiam pclnksanaan rugasnya mernperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dart Wali Kota untuk menangani sebagian urusan o t o n o m i daerah , dan menyelenggarakan tugas L i m u m pemerintahan .
1. 7.Kccamatan adalah bagian wilayah dari Dacrah yang dipimpin oich C a r n a t .
2. 8.Lurah adalah Kepala Kelurahan yang ada dalant wikiyah kerja Kccamatan.
3. 9.KHurahan adalah bagian wilayah dari wilayah kccamatan \ : ang dipimpin oleh Lurah . 5 10.KepaLaLingkungan adalah unsurpelaksanatuga.soperational kepala kdurahandalambidangpemerintahandanmasyarakat dalam wilayah kerjatertentudalam wilayahkelurahan. 11.Lmgkungan adalah bagianwilayahdari wilayahkelurahanyang dipimpinoleh Kepala Lmgkungan. 12,Bagian Wilayah KerjaadalahWilayahyang tidak tet’masuk WilayahKelurahanlain. Kkl ^ embaga.PemherdayaanMasyarakat * yang aeianjutnya disingkat LPMadalahlembagaatauwadahyangdibentukalasprakarsa masyarakatscbagai milrapemerintahdaerah dalam menampung danmowLijudkanaspirasiterrakebutuhanmasyarakatdihidang pernbangunan. 14.Anggaran Kemlapatan danBelanja Daerah,yangselanjutnya disingkatAPBDadalahrencanakeuangantahunan Daerahyang diiet.apkandenganPoraturanDaerah. 15.Apara1.ur Sipil Negara,yang selanjulnyadisirigkatABNadalah profesibagipegawai negeri sipildanpegawaipemerintahdengan peijandankerjayang bekerjapadainstansipemerintah. 16.PegawaiAparaturSipil Negara,yangseLanjmnyadiscbutPegawai ASNadalahpegawai negeri sipildanpegawaipemerintah dengan perjanjian kerja yangdiangkatolehpejabat pembinakepegawaian dandiserahitugasdalamsuatu jabatanpemerintahanatau diserahitugasnegara lainnya dandigajiberdasarkanperaturan perundang-undangan. 17.PegawaiNegeriSipil,yangselanjutnyadisingkatPNSadalah warga negara Indonesia yang memenuhisyarattertenru,diangkat sebagaiPegawaiASNsecaratetapolehpejabatpembina kepegawaianuntukmendudukijabatan pemerintahan. BABII MAKSUDDAN TUJUAN Pasal 2 Peraturan Daerahini bermaksuduntukmemperielas dan mempertegas landasan bukum terhadapkeberadaanlingkungan sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahanditmgkat kelurahan. 6 Pasal 3 PeraturanDaerahinibertujuan: a.sebagaipcdomandalampembentukan lingkungan,pengangkatan danpembcrhentiankepalalingkungan; dan b,memberikankepastianhukumsertakeivenangannyadalam mcnjalankantugasdanfungsinya sebagaipenyelcnggara pcmerintahanditingkatkelurahan. BABIII RUANGLIMGKUP Pasal 4 Ruang lingkupPeraturanDaerahini,meliputi. a.pembentukanlingkungan, b.kepala lingkungan; c.persiyaratancalonkepalalingkungan; d.mekanismepengangkatancalonkepalalingkungan; e.kedudukan,tugas,danfungsikepala lingkungan; f.pemberhentiankepalalingkungan; g.masabaktikepala lingkungan; h.pendanaan; dan i.inscntif. BABIV PEMBENTUKANLINGKUNGAN Bagiati Kesatu Pembentukan Pasal 5 f1)Li ngkungandibentuk diwilavahkelurahan,

(2)Pembentukan lingkungansebagaimanadimaksud padaayat(1) bcrupa: apemekaran lingkungan; dan b penggabungan lingkungan.
(1)Pemekaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(2)huruf a berupa pemecahan lingkunganuntukmenjadi dua ataulebih lingkungan baru. 7
(2)PetmbemukanUngkungan sebagaimana dimaksudpadaa}'at(1) adalah meru:pakanbasildaripenataanwilayahlingkungan. Paragraf2 PenggabunganLingkungan Pasa!7 PenggabunganlingkungansebagaimanadimaksuddalamPasal5 ayat.(2)hurufbberupapenggabungandualingkunganataulebib yangbersanding dalam satu kelurahanmenjadi lingkungan barm BagianKedua Persyaratan Pasal 8 (l)Pern bentukanlingkungansebagaimana dimaksudpadaayat(1) palingsedikit.harusmemenuhi persyaratan: a.jumlabpenduduk; b.luaswilayah; c.bagianwilayahkerja;dan d.Karanadan prasaranapemerintahan.
(2)Lingkungan yangkondisimasyarakat danwilayahnya tidak lagi inemenuhipersyaratan sebagaimana dimaksudpadaayat(3) dapatdilakukanpenataanataupenghapusam
(3)Penataanataupenghapusan lingkungan sebagaimana dimaksud padaaval(2)dapatterjadiapabtlaadapemekaranatau penggabunganlingkunganataukarenasebab-sebablain.
(4)Penataan atau penghapusan lingkungan sebagaimanadimaksud padaayat(3)dilakukanberdasarkanataskajianolehTimKajian Pembcntukan LingkunganyangdibentukWallKola.
(5)SetelahTimKajianPembentukanLingkungan sebagaimana dimaksud padaayat(4)melakukanpengkajian,maka basil kajian tersebut dtsampaikan kepadaWaliKotauntukselanjutnya ditetapkandalamsatuKeputusan.
(6)SebelumWali Kotamenetapkan pembentukan lingkungan sebagaimana dimaksudpada ayat(5),terlebih dahuluWali Kota meminta persetujuankepadaDPRDmelaluirapat paripurna. s Paragraf1 JumlahPenduduk Pasal 9
(1)Pembemukanlingkungan berdasarkanatasjumlah penduduk sebagaimanadimaksuddalamPasal8ayat(1)hurufawajib memilikijumlahpondad ukpalingsedikit150(seratushmapnluh) KepalaKeluarga.
(2)Pembentukan lingkungan berdasarkanatasjumlah penduduk sebagaimanadimaksudpada ayat[1)dibcriakukan bagikawasan pcrumahandanpcrmukiman.
(3)Fembcntukanlingkunganberdasarkanalasjumlahpenduduk sebagaimana dimaksudpada ayat[1],dikccualikan bagikawasan pordagangan/ jasa,industri,ataukawasantertentulairmyayang jumlah pcnduduknyakurangdari150(seratuslimapuluhj KepalaKeluarga.
(4)Ketentuan lebthlanjutmengenaipenctapan kawasantertentu lainmudalampembentukanlingkungan berdasarkanatasjumlah yjenduduksebagaimana dimaksudpadaayat(3)ditetapkan dongankeputusanWaliKota. Paragraf2 LuasWilavah Pasal 10 ( 1)Pembentukan lingkungan berdasarkanalasluaswilavah sebagaimana dimaksud dalamPasal8ayat( 1|hurufbwajib rnemilikiluaswilavahminimal1(satujhektar.
(2)Petnbenlukan lingkungan berdasarkanatasluaswilavah sebagaimana dimaksudpadaayat(1)diberlakukan bagi kawasan perumahan dan permukiman.
(3)Pembentukan lingkungan berdasarkanatasluaswilavah sebagaimana dimaksudpada ayat(1), dikeeualikan bagikawasan pordagangan/jasa,industri,atau kawasan tertentu lainnya. (4 J Ketentuanlebihlanjui mengenaipenet.apankawasan tertentu lainnya dalam pembentukan lingkungan berdasarkanatas luas wilavahsebagaimanadimaksud pada ayat.(3)ditelaplain dengan KeputusanWaliKot.a. 9 Paragraf3 BagianWilayah Kerja Pasal 11
(1)PembcntukanLingkunganberdasarkanatasbagianwilayahkerja sebagaimanadimaksuddalamPasal3ayat(1)hurufcwajib memilikipetalingkungan yangditetapkanPemerintahDaerah,
(2)Petalingkungansebagaimanadimaksud padaayat(1)harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan niengenaipenataanruang daerah. Paragraf4 SatanaBanPrasaranaPemerintahan

Pasal 12

Pembcntukan lingkungan bcrdasarkanatassaranadan prasarana pemerintahansebagaimanadimaksud dalam Pasal8ayat(1)hurufd wajibmemilikitempatpclayananmasyarakai.

(1)PadalingkungandiangkatseorangKepalaLmgkur.ganyang menrimpintugaspenyclenggaraanlingkungan. [2]KepnlaLingkungan sebagaimana dimaksud padaayat(1)diangkat oleh Camat.atasusulanLurah dcnganmempcrhatikan saranatau pendapatyangberkembang dalammasyarakat setempa ’ ..
(3)Pengangkat.an Kcpala Lingkungansebagaimana dimaksud pada aval(2)berlakupada kawasail perumahan dan permuLiman.
(4)Pengangkacan Kepala Lingkungansebagaimana dimaksudpada aval(2)dikecualikankepada lingkunganyangwilayah lingkungannya udakmemilikipenduduk ataulingkungan yang berada pada kawasan pcrdagangan/ jasa7industri,ataukawasan tertentu lainmayang dit.etapkanWall Kota,
(5)Pengangkaran Kepals Lingkungan sebagaimana dimaksudpada ayat(4)dapat diangkat langsungoleh Camatatasusulan Lurah yang domisilinya beradadalam wilayah kelurahanatauwilayah kelurahan lain dalam satu wilayah kecamatan. ! 10 BABVE PERSYARATANGALOOTKEPALALINGKUNGAN

BAB V

KERALA LINGKUNGAN Pasal 13

Pasal 14

(I)Untukdapat diangkatmenjadi Kepala Lingkunganharus merrier * uhipersyaratanumumdanpersyaratanadministraai.

(2)Persyaratanumumsebagaimana dtmaksudpadaayatfl},antara lain: a.bertaqwa kepadaTuhanYangMaha Esa; b.memegangteguhdanmengamalkan Pancasila,mclaksanakan Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesia Tahun1945,sertamemeliharadanmcmpertahankan keutuhanNegaraKesatuanRepublikIndonesiadanBhinneka TunggalIka; c.berpendidikanpalingrendah Sekoiah Menengah Atasatau scdcrajat; d.berusia23(duapuluhtiga)tahunsampaidengan55(lima puluhlima)tahunpadasaatpencalonan; ependudukUngkungansetempat,yangterriaftar danbertempat ringgalpalinglturang2(dua)tahunterakhirterhitung sebelum diterirnanvaberkas pencalonanKepalaLingkungan olehkurahyangdibuktik&ndeng&nKartuKeluargadanKartit TandaPenduduk; f.herkelakuanbaikrjujurf dan adil; g.tidak sedang menjalani hukumanpidana penjara dengan hukumanbadan atau hukuman percobaan; h.tidak sedangdicabuthakpilihnyaberdasarkanatas putufian pengadilan yangberkekuatanhukurrttetap; ].tidakpernahdijatuhipidana penjara berdasarkan aras putusanpengadilanyang telahmempunyai kekuatan hukum tetap karenamclakukantindakpidana yang diancamdengan pidanapenjara palingsingkat5(lima)tahunataulebih, kecuali5(lima)tahunsetelah sclesaimenjalani pidana penjara dan mcngumumkansecara jujur dan terhukakepada publikbahwa yang beraangkutan pernah dipidanaserta bukan sebagaipclaku kejahatanberulang-ulangkecuali dalamhal narkoba; j.bertempattinggaldi lingkungan sef.empat dalamwilayah kelurahan selarnamenjabat; k,metnilikikemauan,kemampuan , dan kepedulian dalam rangkapclayanan pemermtahan,pembangunamdan kemasvarakat.an; k!idak scdang berstatus sebagaiPegawaiASN / Tenaga Honorer/ Tenaga Marian Lepasataukaryawan Badan Usaha MilikNegara/ Badan UsahaMilikDaerah; m.tidaksedangmenjadi anggota partai politik dan/ atau tidak sedangmendudukijabatanpolitik;dan n.tidak menuntut unt.uk diangkat menjadi PegawaiASN, i J1 [31PcrsyaraTanadministrasi sebagaimana dimaksudpadaayat(1). antaralain: fotokopi ijazahterakhiryangtelahdilegalisirolehpejabat yang berwenang; b.fotokopi KartuTandaPendudukyang telahdilegal!siroleh Camat; fotokopiKartuKeluargayang telah dilegalisir olehpejabat yangberwenang; d.SuratK ' eteranganBerbadanSehatyangdikeluarkanoleh RumahSakit PemerintahatauPusai KesehatanMasyarakai (Puskesmas); suratKeteranganCatalanKepoll sian(SKCK)dariKepolisian SuratKeteranganTiclakTcrlibatNarkobadarirumahsakit pernermtah;dan pasfotoukuran4x6cmlatar belakangwarnamerah, sebam ak3(tiga)lernbar. a. c. e. r. £ BABVII MEKA.NJSMEPENGANGKATANCALOINKEPALALINGKUNGAM PasalIP
(1)Calon Kepala Lingkungart diusulkanoleh LurahkepadaCamat denganmemperhatikansaranataupendapatyangberkembang dalammasyarakatKet.empan
(2)PengusulanKepalaLingkungan sebagaimanadimaksudpada ayat[1)palingbanyak berjumlah3(tiga)orangcalonkepala lingkungan.
(3)Sctclah CamatmencrimausulanKepalaLingkungan sebagaimana dimaksudpadaayat.(1)danayat(2),Camat wajibmetakukan penciltiandanvcrifikasiusulancalon Kepala Lingkungan tersebut.
(4)Sctelahdilakukanpenebtian danverifikasisebagaimana dimaksudpada ayat(3),makaCamatdapaimenerbitkan KepuiusanCamatfentang PengangkatanKepalaLmgkungan dengantembusannva disampaikankepadaWall Kora. 12 BABVIII KEDUDUKAN,TUGAS,DANFUNGSI KEPALALINGKUNGAN 12]Kepala Lingkunganbukan sebagai bagiandari perangktU keluralian. BagianKedua Tugas Pasal 17 TugasKepalaLingkunganadalahmembantuLurah dalam pcnyelenggaraanurusan pemerintahanfpembangunan ,dan pembcrdayaan masyarakat dalam wilayah lingkungan. Ragian Ketiga Fungsi Pasal 18 Kepala Lingkungan dalam melaksanakantugasso hagaimana dimaksudpada ayat(1)mcmpimyaifungsi sebagaibcrikut: a.pendataankcpend udukandan pclayanan administrasi pemerint.ahan1ainnya; b.pcmeliharaan kcamanan,ketert.ibanmasyarakat.,dan kernkunan hidupantarwarga dankebersihan lingkimgan; e.pembuatgagasan dalampelaksanaan pembangunandengan mengembangkanaspirasimasvarakat; d .penggerak swadaya.gotongroyongdan partisi pasimasvarakatdi vvilayahnya;dan c.melaksanakantugaslam yang diborikancarnaldan /ataulurah, sesuai denganf ' ungsinya. 13
(2)Peinherhemiansebagaimanadimaksudpadaayat(!)tetjadi dalamhalKepala Lingkungan: a.meninggaldunia; b.ridaklagimemenuhi persyaratansebagaimanadimaksud dalamPasal14; cdivonispidanaolehPengadiianyang telahmempunyai kekuatanhukum tetap; d.tidakdapatmelaksanakanpekerjaannyaselama3(tigajbuian berturut-turut; dan c.ataspermintaansendiri.

BAB IX

PEMRER1IENTIAN KEPALA LINGKUNGAN PasaJ19 [1jKepala Lmgkungan diberhentikan oleh Camatalasusul Lurah .

Pasal 20

(ljMasyarakatsetempat dapatmengusulkanpemberhendanKepala lingkungandalammasajabatannva kepadaCamarmelalui Lurah.

(2)Pemberhcntiansebagmmana dimaksud padaayatU)teijadi dalam halKepalaLingkungan; a.tnelakukantindakanyangnvata-nyatamerugikanatau merusak nama baikmasyarakatsetempat,kelurahan. pemcrintah daerah,ataupemerintah; b.berkinerja buruk; e.melakukanperbuatantercelaatautidakterpuji; d .bersikapotoritcr,dantidak addterhadapinasyarakai setempat;dan e.memprovokasi,membuatkeonaran,memfitnah,mengadu- domba,atau perbuatan lainnvayang menggangguketemban umumdan/atau kepentinganmasyarakat setempat.

Pasal 21

(1)Carnaldapatmemberhentikansementara Kepala Lingkungan dari jabatannva,apabilaKepalaLingkungan yangbersangkutan tersebuttorsangkutkasus pidanayang belummempunyai kekuatan hukumtetap.
(2)Agar tidak terjadi kekosongan hukumdalampenyelcnggaraan pemerint.ahan lingkungan,maka Catnatdapat.mengangkat Pelaksana Tugas Kepala Lingkunganuntuk melaksanakantugas sehari-hari sebagai KepalaLingkungan apabila: a.kepalalingkungantersebut berhenti dalam masajabatannva sebagaimanadimaksuddalam Pasal 19ayat(2jatauPasal 20 ayat(2);atau b.kepala lingkungantersebut diberhentikansementara sebagaimana dimaksud pada ayat(3}. 1 14 SABX MASABAKT1KEPALALINGKUNGAN Pasal 22
(1)Kepala Lingkungandiangkatuntukmasabakti3(tigajtahund a n dapatdiangkatkembaliuntukmasajabatanberikutnya.
(2)PengangkatanKepalaLingkunganuntukmasabaktiberikutnya scbagaimanadi - maksudpadaayat(1)hamssesuai dengan mekanisine scbagaimanadimaksud dalamPasallb, BABXI PENDANAAN Pasal 23 PendanaanataspelaksanaanPeraturan Daerab ini hersumber dari APUD . BABXI1 INSENTIF Pasal 24 (1 )Dalam melaksanakantugasdanfungsinya,Kepala Lingkungan dapatdiberikan insenl.ifyang bersumber dariAPBD.
(2)lnsentif sebagaimanadimaksudpada ayat(1)diberikanoleh PcmenntahDaerah sesuatdengankemampuankeuangan daerab. BABXTTI KETENTUAN PEBAL11IAN Pasal 25 KepalaLingkunganyang relahdiangkat dan belum habismasa jabaiannyasebelum berlakunva Peraturan Daerab ini,tet.ap menjalankantugasnyasampai denganberakhirmasa jabatannya.

Pasal 26

Pada saatPeraturan Daerab ini mulai berlaku,makasermia peraturanperun dang*undan gan daerah yang bertentangan dengan Peraruran Daerab ini dieabut dan dinyatakan tidak berlaku. 15

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah Ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai pembentukan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan waktu 3 ( tigaj tahun untuk dilakukan penataan lingk ungannya.

Pasal 28

Peramran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar seiiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan, Ditetapkan di Medan pada tanggal 2 Oktober 2017 WALI KOTA MEDAN, ttd DZULMI ELDIN S Diundangkan di Medan pada tanggal 2 Oktober 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN, / * SYAIFUL' ^ AHRI LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2017 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN, PROV1NS1 SUMATERA UTARA: (5 / 137/2017).

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…