DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro No. 05 Tahun 2017

Nomor: 05
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur mengenai penghasilan, tunjangan dan pengelolaan hak keuangan dan administratif anggota DPRD BAB I Ketentuan Umum BAB II Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD BAB III Belanja Penunjang Kegiatan DPRD BAB IV Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD BAB V Ketentuan Lain-Lain BAB VI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung ‘Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3325^*

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeiolaan Keuangan Daerah sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor" 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3ioj;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repubnk Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 lahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24); Dengan Persetujuan uersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO dan WALIKOTA METRO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIE PIMPINAN DAN ANtiliOTA DKWAN PÉRWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Metro.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Metro.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai DcisrsJi dl Kots, ivlctro.
5.Pimpinan DPRD adalah Kctua dan Wakil-Wakil Kctua DPRD Kota Metro.
6.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Metro.
7.Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Metro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Sekretaris Daerah, yang selanjutnya aisebut sekda adcuan Sekretaris Daerah Kota Metro.
9.Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kota Metro.
10.Peraturan Walikota, yang selanjutnya disebut Perwali adalah Peraturan Wahkota Metro.
11.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Metro.
12.Sekretaris DPRD adalah Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat urKü Kota Metro.
13.Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai nmpman aan anggota DPRD. 1 4. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat DPRD.
15.Dana operasional adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
16.Tunjangan reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
17.Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukan sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD 18 Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka peningkatan kmerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
19.Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris atau Anggota Badan Musyawarah, atau Komisi, atau Badan Anggaran, atau Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lainnya.
20.Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa Jaminan Kesehatan, Jaminan Keceiakaan uerja, Jaminan Kematian, Pakaian Dinas dan Atribut, Rumah Negara dan Perlengkapannya, Kendaraan Dinas Jabatan, Belanja Rumah Tangga, Tunjangan Transportasi.
21.Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan^ dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan memnggai dunia atau diberhentikan dengan hormat.
22.Kelompok kemampuan keuangan daerah Kota Metro adalah berdasarkan kiasihkasi/klaster sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah lanun Anggaran berjalan.
23.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daeran.

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada :
1. a.APBD, meliputi :
  1. 1.uang representasi;
  2. 2.tunjangan keluarga;
  3. 3.tunjangan beras;
  4. 4.uang paket;
  5. 5.tunjangan jabatan;
  6. 6.tunjangan alat kelengkapan; dan
  7. 7.tunjangan alat kelengkapan lain.
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
  1. 1.tunjangan komunikasi intensif; dan
  2. 2.tunjangan reses.
(2)Pembebanan naiak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana ' dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap buian kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Walikota.
(3)Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua UHKU.
(4)Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.
(5)Pemberian uang representasi dilaksanakan sesuai peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap buian kepada Pimpman dor*. AnrrrFiDfo DDPnx^rx XV
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pcgo-wai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemberian tunjangan keluarga dan tunjangan beras dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap buian kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar lO/o (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
(2)Pemberian uang paket dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 14b% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangimc^xi.
(2)Pemberian tunjangan jabatan dilaksanakan sesuai peraturan perundang- unaangan.

Pasal 7

(1)Tunjangan alat kelengkapan dan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka / diberikan setiap bulan Pimninan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
(2)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan :
1. a.Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
2. b.Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen);
3. c.Sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
4. d.Anggota, sebesar 3% (tiga persen); dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
(4)Pemberian tunjangan alat kelengkapan dan alat kelengkapan lain dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada TDi 'i /4 »■» -ri A । o lllllpllicul OlUll Z
(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hurul b angka 2 diberikan sebelum melaksanakan reses kepada Pimpinan uan zAnggOta unviJ.
(3)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(4)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan basil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.jaminan kecelakaan kerja;
3. c.jaminan kematian; dan
4. d.pakaian dinas dan atribut.
(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
1. a.rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.kendaraan dinas jabatan; dan
3. c.belanja rumah tangga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya.

Pasal 10

(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2} Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk men^etahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan diiakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.
(5)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam Belanja Sekretariat DPRD dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan keceUkaan keria dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…