DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 04 Tahun 2016

Nomor: 04
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Kepastian hukum dalam menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat dikota Metro, baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun badan usaha yang modal pendiriannya bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Metro diperlukan pengaturan hukum di daerah yang dapat memberi jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3825);

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); l
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
13.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
14.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO dan WALIKOTA METRO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Metro.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
4.Walikota adalah Walikota Metro.
5.Dinas Kesehatan adalah Dinas Daerah Kota Metro sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan tugas-tugas di hidang kesehatan.
6.Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Metro yang mendukung tugas Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik yang berbentuk Badan dan/atau Kantor, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
7.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8.Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut Pelayanan adalah pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Jaringannya dan pelayanan kesehatan rujukan tertentu yang biayanya ditanggung Pemerintah Daerah.
9.Peyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai Pedoman adalah acuan (pedoman) dalam melaksanakan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, sinergi dan holistik.
10.Peserta Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Metro adalah seluruh penduduk Kota Metro yang belum mempunyai jaminan kesehatan yang berasal dari program lain, yang terdaftar dan memiliki kartu identitas selanjutnya berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
11.Pusat Pelayanan Kesehatan selanjutnya disingkat PPK adalah unit-unit yang memberikan pelayanan kesehatan di Kota Metro, yang meliputi Puskesmas dan jaringannya serta pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum.
12.Pengalokasian Dana adalah pendistribusian dana untuk penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan mulai dari kota, kecamatan, dan kelurahan.
13.Verifikasi adalah kegiatan penilaian adminstrasi klaim dan Tim Pengendali yang diajukan oleh Pusat Pelayanan Kesehatan dengan mengacu pada standar penilaian klaim.
14.Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
15.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
16.Sumber daya dibidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
17.Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatur, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. 18.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
19.Teknologi Kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakan diagnose, pencegahan dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.
20.Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
21.Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
22.Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan yang melaksnakan Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative kepada masyarakat disuatu wilayah tertentu.
23.Puskesmas Perawatan adalah puskesmas yang memberikan pelayanan rawat inap selain pelayanan rawat jalan kepada pasien.
24.Puskesmas Non Perawatan adalah puskesmas yang hanya memberikan pelayanan rawat jalan kepada pasien.
25.Pelayanan Kesehatan Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
26.Pelayanan Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/ penyakit.
27.Pelayanan Kesehatan Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat teijaga seoptimal mungkin.
28.Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita kedalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
29.Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah pelayanan kesehatan lanjut yang membutuhkan kompetensi spesialistik dan dilakukan pada sarana pelayanan kesehatan rujukan berupa Rumah Sakit Umum.
30.Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap.
31.Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan segera untuk mencegah atau menanggulangi risiko kematian atau cacat.
32.Pelayan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, observasi, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan inap.
33.Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi.
34.Pelayanan Paramedis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh perawat, perawat gigi dan bidan sesuai dengan kompetensinya.
35.Pelayanan Penunjang adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
36.Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKBM adalah upaya kesehatan yang dilakukan dari dan oleh masyarakat sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan bidang kesehatan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan asas :

a.Transparansi;
b.Akuntabilitas;
c.Inovatif;
d.Manfaat;
e.Keseimbangan;
f.Cepat, cermat dan akurat;
g.Keadilan gender;
h.Penghormatan terhadap hak;
i.Tidak diskriminatif; dan
j.Nirlaba.

Pasal 3

Penyelenggara pelayanan kesehatan bertujuan untuk :

a.Meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
b.Meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan; dan
c.Memberikan informasi dan edukasi kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.

BAB III

PENYELENGGARAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

Penyelenggaran pelayanan kesehatan meliputi :

a.Penyediaan jasa pelayanan kesehatan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber pendapatan lainnya; dan
b.Penyediaan jasa pelayanan kesehatan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagaian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB IV

RUANG LINGKUP DAN PRIORITAS PELAYANAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan teijangkau oleh masyarakat.
(2)Penyelenggara Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Pelayanan publik bidang kesehatan perorangan; dan
2. b.Pelayanan publik kesehatan masyarakat.

Pasal 6

(1)Pelayanan kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri dari :
1. a.Pelayanan rawat jalan;
2. b.Pelayanan rawat inap;
3. c.Pelayanan kebidanan; dan
4. d.Pelayanan kesehatan lainnya.
(2)Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
1. a.Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
2. b.Pemeriksaan fisik;
3. c.Pemeriksaan penunjang medis (laboratorium, elektromedis, radio diagnostik);
4. d.Pemeriksaan dan pengobatan gigi dan mulut;
5. e.Pemeriksaan Kesehatan Ibu Anak (KIA) dan puskesmas ke rumah sakit;
6. f.Pelayanan kesehatan rujukan dari puskesmas ke rumah sakit;
7. g.Pelayanan terapi subsitusi atau layanan Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM); dan
8. h.Pemberian obat-obatan.
(3)Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
1. a.Akomodasi penderita atau pasien;
2. b.Pemeriksaan fisik;
3. c.Tindakan medis;
4. d.Pemeriksaan penunjang medis (laboratorium, elektromedis, radio diagnostik);
5. e.Pemberian obat-obatan; dan
6. f.Rujukan ke rumah sakit.
(4)Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
1. a.Pemeriksaan kebidanan dan persalinan;
2. b.Pertolongan persalinan atau tindakan medis persalinan;
3. c.Akomodasi penderita atau pasien;
4. d.Perawatan ibu dan bayi baru lahir;
5. e.Pemberian obat dan bahan habis pakai;
6. f.Pemeriksaan laboratorium bila diperlukan; dan
7. g.Rujukan ke puskesmas dan rumah sakit bila diperlukan.
(5)Pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas di luar pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 7

(1)Pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri dari :
1. a.Pelayanan kesehatan dasar wajib; dan
2. b.Pelayanan kesehatan dasar pengembangan/pilihan.
(2)Pelayanan kesehatan dasar wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
1. a.Promosi kesehatan;
2. b.Kesehatan lingkungan;
3. c.Kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana;
4. d.Perbaikan gizi masyarakat;
5. e.Pencegahan dan penanggulangan penyakit; dan
6. f.Pengobatan dan penanganan kegawatdaruratan.
(3)Pelayanan kesehatan dasar pengembangan atau pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
1. a.Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
2. b.Pelayanan kesehatan jiwa;
3. c.Pelayanan kesehatan mata;
4. d.Pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
5. e.Pelayanan kesehatan usia lanjut;
6. f.Pelayanan kesehatan olah raga;
7. g.Pelayanan kesehatan tradisional;
8. h.Pelayanan kesehatan kerja;
9. i.Usaha kesehatan kerja; dan
10. j.Pelayanan laboratorium kesehatan medis dan masyarakat.
(4)Pelayanan kesehatan diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum, Puskesmas dan jaringannya.

Pasal 8

(1)Promosi Kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi :
1. a.Penyediaan media promosi kesehatan untuk komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat;
2. b.Pengembangan dan penguatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) diantaranya Kelurahan Siaga dan Posyandu dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
3. c.Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat di bidang kesehatan melalui jalinan kemitraan.
(2)Kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi :
1. a.Penyediaan sarana sanitasi dasar yang memadai, meliputi sarana air bersih, jamban keluarga, sarana pembuangan air limbah dan tempat sampah sementara untuk menjamin pemukiman masyarakat memenuhi syarat-syarat kesehatan;
2. b.Pelaksanaan dan peningkatan pembangunan yang berwawasan kesehatan lingkungan;
3. c.Kontrol terhadap pencemaran air, tanah dan udara;
4. d.Kontrol terhadap vektor pembawa penyakit; dan
5. e.Sanitasi tempat-tempat umum.
(3)Kesehatan Ibu, Anak dan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi :
1. a.Pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dan ibu menyusui;
2. b.Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi, balita, anak pra sekolah dan anak usia sekolah;
3. c.Pelayanan kesehatan remaja dan kesehatan reproduksi; dan
4. d.Pelayanan kesehatan keluarga berencana.
(4)Dalam menunjung pelaksanaan peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA), maka Pemerintah Daerah menjamin :
1. a.Pertolongan persalinan dilakukan oleh dokter dan/atau tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan;
2. b.Pelaksana Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan kepada ibu bersalin dan bayi baru lahir serta pemberian air susu ibu secara eksklusif kepada bayi baru lahir selama 6 (enam) bulan;
3. c.Penyediaan sarana dan fasilitas bagi ibu menyusui baik di tempat kerja maupun tempat sarana umum;
4. d.Pemberian imunisasi lengkap kepada bayi, balita, anak dan ibu hamil; dan
5. e.Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bagi bayi, balita dan ibu hamil.
(5)Upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi :
1. a.Penyediaan suplemen gizi bagi bayi, balita, anak, remaja, ibu hamil dan ibu menyusui;
2. b.Pemberian makanan tambahan bagi bayi, balita, ibu hamil yang mengalami gangguan gizi;
3. c.Deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang balita;
4. d.Pencegahan dan penanggulangan gangguan gizi masyarakat;
5. e.Komunikasi, informasi dan edukasi dalam upaya perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang dan perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan; dan
6. f.Peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
(6)Pencegahan dan penaggulangan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi :
1. a.Penyelenggaraan imunisasi lengkap bagi bayi, anak dan ibu hamil;
2. b.Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, diantaranya diare, demam berdarah dengue, tuberkulosis, malaria rabies, Infeksi Menular Seksual (IMS), HIV/ AIDS, kusta, dan Infeksi Saluran Pemapasan Akut (ISPA);
3. c.Penyelidikan dan penyebaran penyakit potensi wabah, diantaranya diare, demam berdarah dengue, malaria, rabies dan campak; dan
4. d.Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular, diantaranya penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit degeneratif (kencing manis, kelebihan asam urat, kelebihan lemak, tumor, stroke dan osteoporosis).
(7)Pengobatan dan penanganan kegawatdaruratan sebagimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, mencakup :
1. a.Pelayanan pengobatan penyakit;
2. b.Penyediaan sarana dan prasarana kegawatdaruratan;
3. c.Pemeriksaan laboratorium; dan
4. d.Visum et repertum bagi korban kekerasan seksual dan fisik.

Pasal 9

Pelayanan kesehatan dasar pengembangan atau pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat ditetapkan sebagai penugasan oleh Dinas Kesehatan yang menjadi wajib dilaksanakan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah wajib memperhatikan dan memprioritaskan pelayanan kesehatan pada :
1. a.Pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan dan/atau berkebutuhan khusus, antara lain penyandang cacat, perempuan hamil dan menyusui, bayi dan balita, kelompok lanjut usia, korban kekerasan seksual dan fisik, dan penderita IMS, HIV/AIDS; dan
2. b.Pelayanan kesehatan untuk korban bencana alam.
(2)Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dengan memperhatikan kebutuhan khusus baik laki-laki, perempuan, anak, penyandang cacat dan orang lanjut usia;
2. b.Penyediaan sarana khusus penyandang cacat di fasilitas pelayanan kesehatan;
3. c.Layanan konseling dan pembebasan biaya Visum et Repertum bagi korban kekerasan seksual dan fisik;
4. d.Penanganan Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) bagi korban kekerasaan seksual;
5. e.Penanganan khusus bagi orang dengan penyakit IMS, HIV/AIDS (ODHA); dan
6. f.Penyediaan sarana khusus bagi orang lanjut usia di fasilitas pelayanan kesehatan.
(3)Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterbitkan paling lambat 4 (empat) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…