DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 06 Tahun 2016

Nomor: 06
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Metro

regulasi_utama

Ringkasan

Kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) di wilayah Kota Metro

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup yang mendukung kehidupan melalui kegiatan perekonomian, diperlukan hubungan yang sinergis dan berkelanjutan antara pelaku usaha, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
b.bahwa pelaku usaha sebagai mitra Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menerapkan prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan serta bersama-sama dengan Pemerintah Daerah memberdayakan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Metro tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138);
7.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
9.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeijaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70); 11.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4);
14.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
15.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217);
18.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165); 2O.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89); 21.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29); 22.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 23.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89); 24.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 25.Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 27.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 381); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO Dan WALIKOTA METRO

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Metro.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Metro.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
5.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan ketenagakerjaan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota.
6.Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Metro.
7.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
8.Pelaku Dunia Usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang- undangan maupun peijanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
9.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara ataupun penduduk sebagai orang perorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
10.Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
11.Wilayah Sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang- undangan baik yang ada di darat maupun di daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fïsik.
12.Hak adalah sesuatu yang akan diperoleh karena telah menjalankan tanggung jawabnya.
13.Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan karena tugas dan kewenangannya.
14.Forum pelaksana TSP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSP.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

a.Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSP di Daerah; dan
b.Memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Daerah dalam menyiapkan diri memenuhi standar intemasional dalam membangun keunggulan kompetitif berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.Terwujudnya batasan yang jelas tentang TSP beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
b.Terpenuhinya penyelenggaraan TSP sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
c.Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TSP secara terpadu dan berdaya guna;
d.Terlaksananya rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan Program TSP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB III

ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Penyelenggaraan TSP berdasarkan asas :

a.Kepastian hukum;
b.Kepentingan umum;
c.Kebersamaan;
d.Partisipatif dan aspiratif;
e.Keterbukaan;
f.Berkelanjutan;
g.Berwawasan lingkungan;
h.Kemandirian; dan
i.Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 5

(1)Asas penyelenggaraan TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip :
1. a.Kesadaran umum;
2. b.Kepedulian;
3. c.Keterpaduan;
4. d.Kepatuhan hukum dan etika bisnis;
5. e.Kemandirian;
6. f.Sensitivitas;
7. g.Keberpihakan;
8. h.Kemitraan;
9. i.Inisiasi;
10. j.Matualistis, dan non diskriminasi; dan
11. k.Koordinatif.
(2)Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada :
1. a.Manajemen yang sehat;
2. b.Profesional;
3. c.Transparan;
4. d.Akuntabilitas;
5. e.Kreatif dan inovatif;
6. f.Terukur;
7. g.Program perbaikan berkelanjutan;
8. h.Keadilan yang bijak; dan
9. i.Kebijakan yang adil.

Pasal 6

(1)Ruang lingkup TSP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan insentif pemacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program pemerintah daerah.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan berlaku pada kawasan yang :
1. a.Menerima dampak negatif secara langsung atas kegiatan operasional perusahaan;
2. b.Menerima dampak secara tidak langsung atas kegiatan operasional perusahaan tetapi kawasan tersebut sebagai penopang berlangsungnya kegiatan produksi perusahaan; dan
3. c.Menerima dampak secara tidak langsung atas kegiatan operasional perusahaan tetapi kawasan tersebut merupakan wilayah rencana program perluasan operasi atau produksi perusahaan.
(3)Indikator dan ruang lingkup dampak negatif kegiatan operasional perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai prioritas sasaran kawasan dalam pelaksanaan program TSP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

KLASIFIKASI PERUSAHAAN PROGRAM TSP

Pasal 7

(1)Setiap perusahaan yang memiliki ukuran usaha, skala dampak lingkungan, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan tertentu wajib melakukan penganggaran dana untuk program TSP bagi masyarakat di Daerah.
(2)Klasifikasi dan indikator dampak atas kegiatan operasi perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar dalam menetapkan kategori perusahaan dalam kaitannya dengan besaran alokasi anggaran dana yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk program TSP.
(3)Penetapan kategori perusahaan berdasarkan klasifikasi dan indikator dampak kegiatan operasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN TSP

Pasal 8

(1)Besamya kewajiban penganggaran yang harus disisihkan oleh perusahaan untuk program TSP berdasarkan kategori perusahaan diatur dalam peraturan walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3).
(2)Penganggaran biaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan dalam program TSP dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari pos biaya lain yang ditentukan perusahaan.

Pasal 9

(1)Kecamatan dan Kelurahan yang di wilayahnya tidak terdapat perusahaan yang wajib menjalankan program TSP atau memiliki program TSP yang sangat kecil dapat mengajukan usulan program TSP kepada perusahaan di luar wilayahnya atau forum pelaksana TSP dengan tembusan kepada Walikota.
(2)Walikota dapat menindaklanjuti usulan camat dan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi dengan perusahaan atau forum pelaksana TSP.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…