DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 09 Tahun 2016

Nomor: 09
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 203

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Metro

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, perlu didukung dengan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasiona1, dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah;
b.bahwa sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tatacara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan pelaksanaan Musrenbang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b 'di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; WALIKOTA METRO, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TENTANG PROVINS! LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR .:J TAHUN 2016 WALIKOTA METRO Mengingat • Menimbang
1. 3.UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. 4.UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 5.UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); '
4. 6.UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. 7.UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. 8.UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. 9.UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 10.· Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Mengingat

11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); • Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Provinsi adalah Provinsi Lampung
2.Daerah adalah Kota Metro.
3.Gubernur adalah Gubernur Lampung.

Menetapkan

Menetapkan Dan. WALIKOTA METRO MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817};
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
15.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);
16.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 12); I
4.Walikota adalah Walikota Kota Metro.
5.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD memuat asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
8.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
9.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Kota Metro.
10.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah Bappeda Kota Metro.
11.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah.
12.Pembangunan Daerah adalah Pemanfaatan sumber daya . yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesepakatan kerja, lapangan berusaha, akses ternadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.
13.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya kegiatan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber data yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
14.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen untuk periode 5 (Lima)Tahun.
16.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang dalam hal ini disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun disebut juga dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RPTD). 1 7. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
18.Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asurnsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKASKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
22.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKASKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
23.Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pernbangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. 24 .. Kerangka Regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundangundangan untuk mencapai easaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari . upaya pembangunan daerah secara utuh. 25.Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. ·
26.Kerangka Pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
27.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 28.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
29.Strategi adalah langkahlangkah berisikan programprogram indikatif untuk mewujudkan visi dan mini. '
30.Kebijakan adalah arah/tindakan, yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. '
31.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau rnasyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tuiuan pembangunan daerah.
32.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia], barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
33.Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
34.Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahuntahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Pasal 2

( 1) Peraturan daerah ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah.

(2)Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. ( 3) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk :
1. a.Mewujudkan alur dan tata cara perencanaan pembangunan daerah yang berkeadilan dan terstruktur;
2. b.Menjamin konsistensi penyusunan rencana, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan daerah;
  1. 35.Bersifat Indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan disesuaikan dengan kondisi yang ada.
  2. 36.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
  3. 37.Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, basil, manfaat, dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. 38 .. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
  4. 39.Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
  5. 40.Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan
  6. 41.Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatankegiatan dalam satu program.
  7. 42.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
  8. 43.Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan.
  9. 44.Forum SKPD adalah gabungan beberapa SKPD berdasarkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas terhadap penyelenggaraan Rencana Kerja SKPD.
  10. 45.Rencana Tata Ruang Wilayah Kata Metro yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang dan pola ruang wilayah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara :

a.Transparan;
b.Responsif;
c.Efisien;
d.Efektif;
e.Akuntabel; •

Pasal 4

(1)Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
(2)Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan . . masmgmasmg.
(3)Perencanaan Pembangunan Daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
(4)Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki sesuai dinarnika perkembangan Daerah dan Nasional.

Pasal 3

Ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas:

a.RPJPD;
b.RPJMD;
c.Renstra SKPD;
d.RKPD;
e.Renja SKPD;
f.Renja dan Renstra Kecarnatan; dan
g.Renja dan Renstra Kelurahan/Kelurahan.
c.Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
d.Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan; dan
e.Meningkatkan akses dan penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

BAB III

RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN

Pasal 8

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun berdasarkan:

Pasal 7

(1)Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan pendekatan:
1. a.Teknokratis;
2. b.Partisipatif;
3. c.Politis;
4. d.Top down; dan
5. e.Bottom up.
(2)Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
(3)Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
(4)Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan hasil:
1. a.Penjabaran visi, rnisi, dan program Walikota meliputi tujuan, strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah selama masajabatan;
2. b.Konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangurian nasional dan pembangunan daerah; dan
3. c.Pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepen tingan.
(5)Top down sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf d, direncanakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh masyarakat . •
(6)Buttom up sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf e, direncanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Daerah sebagai fasilitator.

Pasal 6

Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi semua aspek perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan melalui sumber dana APBD Kota, APBD Provinsi, APBNdan/ atau dari sumber lain yang sah.

f.Partisipatif;
g.Terukur:
h.Berkeadilan; dan
1. 1.Berwawasan lingkungan.

Pasal 11

(1)Rencana Pembangunan. Daerah disusun dengan tahapan:
1. a.Penyusunan rancangan awal; ·
2. b.Penyusunan rancangan;
3. c.Pelaksanaan Musrenbang;
4. d.Penyusunan rancangan akhir; dan
5. e.Penetapan rencana.

BAB IV

TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 10

(1)Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan serta rencana tata ruang.
(2)Data dan infonnasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. b.Organisasi dan tata laksana Pemerintahan Daerah;
3. c.Walikota, DPRD, Perangkat Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
4. d.Keuangan daerah;
5. e.Potensi sumber daya daerah;
6. f.Prociuk hukum daerah; . g. Kependudukan;
7. h.Infonnasi dasar kewilayahan; dan
8. i.Infonnasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(3)Data dan infonnasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.

Isi peraturan

Teks203PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, perlu didukung dengan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasiona1, dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah;
b.bahwa sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tatacara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan pelaksanaan Musrenbang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b 'di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; WALIKOTA METRO, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TENTANG PROVINS! LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR .:J TAHUN 2016 WALIKOTA METRO Mengingat • Menimbang
1. 3.UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. 4.UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 5.UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); '
4. 6.UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. 7.UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. 8.UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. 9.UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 10.· Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Mengingat

11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); • Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Provinsi adalah Provinsi Lampung
2.Daerah adalah Kota Metro.
3.Gubernur adalah Gubernur Lampung.

Menetapkan

Menetapkan Dan. WALIKOTA METRO MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817};
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
15.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);
16.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 12); I
4.Walikota adalah Walikota Kota Metro.
5.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD memuat asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
8.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
9.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Kota Metro.
10.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah Bappeda Kota Metro.
11.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah.
12.Pembangunan Daerah adalah Pemanfaatan sumber daya . yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesepakatan kerja, lapangan berusaha, akses ternadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.
13.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya kegiatan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber data yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
14.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen untuk periode 5 (Lima)Tahun.
16.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang dalam hal ini disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun disebut juga dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RPTD). 1 7. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
18.Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asurnsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKASKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
22.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKASKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
23.Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pernbangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. 24 .. Kerangka Regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundangundangan untuk mencapai easaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari . upaya pembangunan daerah secara utuh. 25.Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. ·
26.Kerangka Pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
27.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 28.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
29.Strategi adalah langkahlangkah berisikan programprogram indikatif untuk mewujudkan visi dan mini. '
30.Kebijakan adalah arah/tindakan, yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. '
31.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau rnasyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tuiuan pembangunan daerah.
32.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia], barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
33.Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
34.Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahuntahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Pasal 2

( 1) Peraturan daerah ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah.

(2)Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. ( 3) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk :
1. a.Mewujudkan alur dan tata cara perencanaan pembangunan daerah yang berkeadilan dan terstruktur;
2. b.Menjamin konsistensi penyusunan rencana, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan daerah;
  1. 35.Bersifat Indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan disesuaikan dengan kondisi yang ada.
  2. 36.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
  3. 37.Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, basil, manfaat, dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. 38 .. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
  4. 39.Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
  5. 40.Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan
  6. 41.Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatankegiatan dalam satu program.
  7. 42.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
  8. 43.Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan.
  9. 44.Forum SKPD adalah gabungan beberapa SKPD berdasarkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas terhadap penyelenggaraan Rencana Kerja SKPD.
  10. 45.Rencana Tata Ruang Wilayah Kata Metro yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang dan pola ruang wilayah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara :

a.Transparan;
b.Responsif;
c.Efisien;
d.Efektif;
e.Akuntabel; •

Pasal 4

(1)Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
(2)Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan . . masmgmasmg.
(3)Perencanaan Pembangunan Daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
(4)Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki sesuai dinarnika perkembangan Daerah dan Nasional.

Pasal 3

Ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas:

a.RPJPD;
b.RPJMD;
c.Renstra SKPD;
d.RKPD;
e.Renja SKPD;
f.Renja dan Renstra Kecarnatan; dan
g.Renja dan Renstra Kelurahan/Kelurahan.
c.Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
d.Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan; dan
e.Meningkatkan akses dan penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

BAB III

RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN

Pasal 8

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun berdasarkan:

Pasal 7

(1)Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan pendekatan:
1. a.Teknokratis;
2. b.Partisipatif;
3. c.Politis;
4. d.Top down; dan
5. e.Bottom up.
(2)Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
(3)Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
(4)Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan hasil:
1. a.Penjabaran visi, rnisi, dan program Walikota meliputi tujuan, strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah selama masajabatan;
2. b.Konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangurian nasional dan pembangunan daerah; dan
3. c.Pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepen tingan.
(5)Top down sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf d, direncanakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh masyarakat . •
(6)Buttom up sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf e, direncanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Daerah sebagai fasilitator.

Pasal 6

Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi semua aspek perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan melalui sumber dana APBD Kota, APBD Provinsi, APBNdan/ atau dari sumber lain yang sah.

f.Partisipatif;
g.Terukur:
h.Berkeadilan; dan
1. 1.Berwawasan lingkungan.

Pasal 11

(1)Rencana Pembangunan. Daerah disusun dengan tahapan:
1. a.Penyusunan rancangan awal; ·
2. b.Penyusunan rancangan;
3. c.Pelaksanaan Musrenbang;
4. d.Penyusunan rancangan akhir; dan
5. e.Penetapan rencana.

BAB IV

TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 10

(1)Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan serta rencana tata ruang.
(2)Data dan infonnasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. b.Organisasi dan tata laksana Pemerintahan Daerah;
3. c.Walikota, DPRD, Perangkat Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
4. d.Keuangan daerah;
5. e.Potensi sumber daya daerah;
6. f.Prociuk hukum daerah; . g. Kependudukan;
7. h.Infonnasi dasar kewilayahan; dan
8. i.Infonnasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(3)Data dan infonnasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.