DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 148

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Metro

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pemerintah Kota Metro sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap warga negara, memajukan kes~jahteraan umum, serta turut serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
b.bahwa petani sebagai bagian dari warga negara dan pelaku utama yang berkontribusi bagi kelangsungan pemenuhan kebutuhan pangan, berhak memperoleh perlindungan dan pemberdayaan secara terencana, sistematis, terarah, dan berkelanjutan;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah perlu

Menetapkan

menetapkan pengaturan ten tang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

d.bahwa berdasarkan. pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria {Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabuopaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); •
4. 5.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
5. 6.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. 7.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 ten tang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. 8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
8. 9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. 10.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. 11.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
11. 12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. 13.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
13. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. 15.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 21 Tahun 2016 ten tang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21); •
15. 16.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);
16. 17.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1); Dengan Persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO clan Menetapkan WALIKOTA METRO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Metro
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Metro .
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
7.Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
8.Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan. •
9.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/ atau peternakan dalam suatu agro- ekosistem.
10.Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/ atau dipertukarkan.
11.Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil dan/ atau jasa penunjang.
12.Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
13.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14.Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
15.Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
16.Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
17.Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/ atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
18.Komoditas Unggulan Strategis adalah hasil Usaha Tani yang bernilai strategis dan menjadi unggulan untuk dilindungi sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan.
19.Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
21.Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan resiko Usaha Tani.
22.Sistem Peringatan Dini adalah sistem yang memuat informasi tentang perubahan iklim dan cuaca, potensi bencana alam dan jenis serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
23.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Matro. •
24.Badan Usaha Milik Petani yang selanjutnya disingkat BUMPetani adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui gabungan kelompok tani penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani.
25.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro.
26.Regenerasi Petani adalah proses peremajaan Petani dalam menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan petani baru dan/atau petani muda.
27.Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
28.Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.kebermanfaatan;
d.kebersamaan;
e.keterpaduan;
f.keterbukaan;
g.efisiensi-berkeadilan; dan
h.keberlanjutan. Pasa13 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, ditujukan sebagai upaya untuk:
a.mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan kualitas, taraf kesejahteraan, dan kehidupan yang lebih baik;
b.menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
c.memberikan kepastian Usaha Tani;
d.melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
e.meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
f.menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian di Daerah yang melayani kepentingan Usaha Tani. Pasa14 Ruang lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:
a.perencanaan;
b.perlindungan Petani;
c.pemberdayaan Petani;
d.kerja sama;
e.pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; .. f. pembiayaan dan pendanaan;
g.pembinaan dan pengawasan; dan
h.peran serta masyarakat.

BAB ILL

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada:
1. a.daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
2. b.rencana tata ruang;
3. c.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. d.tingkat pertumbuhan ekonomi;
5. e.profil Petani;
6. f.kebutuhan prasarana dan sarana pertanian;
7. g.kelayakan teknis dan ekonomis; dan h . kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
1. a.rencana pembangunan daerah;
2. b.rencana pembangunan pertanian; dan
3. c.rencana APBD.
(4)Rencana pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 7

(1)Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. •
(2)Strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
2. b.kepastian usaha;
3. c.penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
4. d.ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
5. e.sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
6. f.asuransi pertanian;
7. g.bantuan dan subsidi;
8. h.komoditas unggulan strategis;
  1. 1.hak kekayaan intelektual; dan J. perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
(3)Strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.penyuluhan dan pendampingan;
3. c.pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
4. d.konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
5. e.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
6. f.regenerasi Petani; dan
7. g.penguatan Kelembagaan Petani.

Pasal 8

(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Penyuluh dan Petani.
(2)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

BAB IV

PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 9

Perlindungan Petani diberikan kepada:

a.petani yang melakukan usaha tani yang tidak memiliki lahan sendiri;
b.petani yang lahannya berada dalam Kawasan Perlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah;
c.petani yang melakukan usaha tani untuk komoditas unggulan strategis yang dilindungi;
d.petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar;
e.petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektar;
f.petani hortikultura atau pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
g.petani peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau petani petemak yang memiliki sapi betina produktif.

(1)Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan/ atau mengelola prasarana dan sarana pertanian dan prasarana dan sarana produksi pertanian bagi Petani berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk peningkatan produktifitas dan pengembangan komoditas unggulan strategis.
(3)Prasarana dan sarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.jalan usaha tani, jalan produksi;
2. b.jaringan irigasi, embung; dan
3. c.jaringan listrik, pergudangan dan pasar.
(4)Prasarana dan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.benih, bibit, bakalan temak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan; dan
2. b.alat dan mesin sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
(5)Prasarana dan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disiapkan secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.
(6)Penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan menggunakan produksi dalam negeri yang telah memenuhi kriteria standar mutu atau Standar Nasional Indonesia (SNI) atau yang telah memenuhi uji kelayakan mesin (test report).

Pasal 11

(1)Prasarana dan sarana pertanian serta prasarana dan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib dipelihara oleh petani kecuali obat hewan.
(2)Obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di dinas yang membidangi urusan ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan dan dalam pengawasan dokter hewan pengawas obat hewan.

Pasal 12

Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Pelaku Usaha dapat menyediakan prasarana dan sarana produksi pertanian yang dibutuhkan Petani.

Pasal 13

Untuk menjamin kepastian usaha bagi Petani, Pemerintah Daerah wajib:

a.memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
b.mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian; dan
c.apabila diperlukan dapat membeli hasil produksi komoditas unggulan strategis milik Petani, pelaku usaha dan/ atau pihak lainnya berdasarkan harga pembelian pemerintah yang sudah ditetapkan.

Pasal 14

(1)Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan hak Petani untuk mendapatkan keuntungan dilakukan melalui:
1. a.pembelian secara langsung;
2. b.penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau
3. c.pemberian fasilitas akses pasar.
(2)Untuk melaksanakan pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menugaskan BUMD yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian.

Isi peraturan

Teks148PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pemerintah Kota Metro sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap warga negara, memajukan kes~jahteraan umum, serta turut serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
b.bahwa petani sebagai bagian dari warga negara dan pelaku utama yang berkontribusi bagi kelangsungan pemenuhan kebutuhan pangan, berhak memperoleh perlindungan dan pemberdayaan secara terencana, sistematis, terarah, dan berkelanjutan;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah perlu

Menetapkan

menetapkan pengaturan ten tang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

d.bahwa berdasarkan. pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria {Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabuopaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); •
4. 5.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
5. 6.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. 7.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 ten tang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. 8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
8. 9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. 10.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. 11.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
11. 12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. 13.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
13. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. 15.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 21 Tahun 2016 ten tang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21); •
15. 16.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);
16. 17.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1); Dengan Persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO clan Menetapkan WALIKOTA METRO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Metro
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Metro .
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
7.Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
8.Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan. •
9.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/ atau peternakan dalam suatu agro- ekosistem.
10.Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/ atau dipertukarkan.
11.Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil dan/ atau jasa penunjang.
12.Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
13.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14.Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
15.Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
16.Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
17.Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/ atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
18.Komoditas Unggulan Strategis adalah hasil Usaha Tani yang bernilai strategis dan menjadi unggulan untuk dilindungi sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan.
19.Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
21.Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan resiko Usaha Tani.
22.Sistem Peringatan Dini adalah sistem yang memuat informasi tentang perubahan iklim dan cuaca, potensi bencana alam dan jenis serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
23.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Matro. •
24.Badan Usaha Milik Petani yang selanjutnya disingkat BUMPetani adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui gabungan kelompok tani penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani.
25.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro.
26.Regenerasi Petani adalah proses peremajaan Petani dalam menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan petani baru dan/atau petani muda.
27.Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
28.Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.kebermanfaatan;
d.kebersamaan;
e.keterpaduan;
f.keterbukaan;
g.efisiensi-berkeadilan; dan
h.keberlanjutan. Pasa13 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, ditujukan sebagai upaya untuk:
a.mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan kualitas, taraf kesejahteraan, dan kehidupan yang lebih baik;
b.menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
c.memberikan kepastian Usaha Tani;
d.melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
e.meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
f.menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian di Daerah yang melayani kepentingan Usaha Tani. Pasa14 Ruang lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:
a.perencanaan;
b.perlindungan Petani;
c.pemberdayaan Petani;
d.kerja sama;
e.pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; .. f. pembiayaan dan pendanaan;
g.pembinaan dan pengawasan; dan
h.peran serta masyarakat.

BAB ILL

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada:
1. a.daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
2. b.rencana tata ruang;
3. c.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. d.tingkat pertumbuhan ekonomi;
5. e.profil Petani;
6. f.kebutuhan prasarana dan sarana pertanian;
7. g.kelayakan teknis dan ekonomis; dan h . kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
1. a.rencana pembangunan daerah;
2. b.rencana pembangunan pertanian; dan
3. c.rencana APBD.
(4)Rencana pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 7

(1)Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. •
(2)Strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
2. b.kepastian usaha;
3. c.penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
4. d.ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
5. e.sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
6. f.asuransi pertanian;
7. g.bantuan dan subsidi;
8. h.komoditas unggulan strategis;
  1. 1.hak kekayaan intelektual; dan J. perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
(3)Strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.penyuluhan dan pendampingan;
3. c.pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
4. d.konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
5. e.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
6. f.regenerasi Petani; dan
7. g.penguatan Kelembagaan Petani.

Pasal 8

(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Penyuluh dan Petani.
(2)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

BAB IV

PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 9

Perlindungan Petani diberikan kepada:

a.petani yang melakukan usaha tani yang tidak memiliki lahan sendiri;
b.petani yang lahannya berada dalam Kawasan Perlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah;
c.petani yang melakukan usaha tani untuk komoditas unggulan strategis yang dilindungi;
d.petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar;
e.petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektar;
f.petani hortikultura atau pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
g.petani peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau petani petemak yang memiliki sapi betina produktif.

(1)Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan/ atau mengelola prasarana dan sarana pertanian dan prasarana dan sarana produksi pertanian bagi Petani berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk peningkatan produktifitas dan pengembangan komoditas unggulan strategis.
(3)Prasarana dan sarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.jalan usaha tani, jalan produksi;
2. b.jaringan irigasi, embung; dan
3. c.jaringan listrik, pergudangan dan pasar.
(4)Prasarana dan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.benih, bibit, bakalan temak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan; dan
2. b.alat dan mesin sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
(5)Prasarana dan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disiapkan secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.
(6)Penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan menggunakan produksi dalam negeri yang telah memenuhi kriteria standar mutu atau Standar Nasional Indonesia (SNI) atau yang telah memenuhi uji kelayakan mesin (test report).

Pasal 11

(1)Prasarana dan sarana pertanian serta prasarana dan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib dipelihara oleh petani kecuali obat hewan.
(2)Obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di dinas yang membidangi urusan ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan dan dalam pengawasan dokter hewan pengawas obat hewan.

Pasal 12

Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Pelaku Usaha dapat menyediakan prasarana dan sarana produksi pertanian yang dibutuhkan Petani.

Pasal 13

Untuk menjamin kepastian usaha bagi Petani, Pemerintah Daerah wajib:

a.memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
b.mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian; dan
c.apabila diperlukan dapat membeli hasil produksi komoditas unggulan strategis milik Petani, pelaku usaha dan/ atau pihak lainnya berdasarkan harga pembelian pemerintah yang sudah ditetapkan.

Pasal 14

(1)Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan hak Petani untuk mendapatkan keuntungan dilakukan melalui:
1. a.pembelian secara langsung;
2. b.penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau
3. c.pemberian fasilitas akses pasar.
(2)Untuk melaksanakan pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menugaskan BUMD yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian.