DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 18 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Metro

regulasi_utama

Ringkasan

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; L. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamnadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagamana telah diubah dengan Undang undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Norr 244, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856j; jdih.metrokota.go.id '
6.Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Permnerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8.Peraturan Pemerintah Noror 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor I6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO dan WALI KOTA METRO MEMUTUSKAN Menetapkan. PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA. BAB KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : I. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kota Metro.
3.Pemerintah Daerah adala.h Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Metro.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang renjadi kewenangan Daerah.
6.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya sccara clektronik mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
7.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikcan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. jdih.metrokota.go.id
8.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
9.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan olch Lembaga 08S untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
10.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah. I. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat ptsp adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesafuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
12.Pelaku Usaha adalah orang perscorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan kewenangan bagi Pemerintah Daerah dan kepastian hukur dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta mewujudkan proses pelayanan Perizinan Berusaha yang cepat, mudah, transparan, adanya kepastian hukum, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas dan terpenuhinya hak masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
b.pelaksanaan Perizinan Berusaha,
c.pelaporan,
d.pembinaan dan pengawasan;
e.pendanaan; dan
f.sanksi administratif jdih.metrokota.go.id •

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 5

(l) Wali Kota menyelenggarakan Perizinan Berusaha.

(2)Wali Kota mendelegasikan Perizinan Berusaha se bagaimana dimaksud pada ayat (l) kepada kepala DPMPTSP.

BAB ILL

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 6

(I) Setiap Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha.

(2)Pelaku Usaha dalam memperolch Perizinan Berusaha scbagairmana dimaksud pada ayat (l) tidak dipungut biaya

Pasal 7

(l) Periinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi

a.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
b.persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
c.Perizinan Berusaha scktor dan kemudahan persyaratan investasi. [2) Selain Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Dacrah da pat menerbitkan perizinan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan lainnya sc bagaimana dimaksud pada ayat [2) diatur dengan Peraturan Wali Kota Paal 8 (I) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (I) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
(2)Tingkat risiko scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rendah;
2. b.menengah rendah;
3. c.menengah tinggi; dan
4. d.tinggi
(3)Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (l) huruf b antara lain meliputi
1. a.kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
2. b.persetujuan lingkungan; dan
3. c.persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi. jdih.metrokota.go.id
(4)Periinan Berusaha scktor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (I) huruf c terdiri atas sektor :
1. a.perikanan;
2. b.pertanian;
3. c.lingkungan hidup dan kehutanan;
4. d.enengi dan sumber daya mineral;
5. e.ketenaganukliran;
6. f.perindustrian;
7. g.perdagangan;
8. h.pekerjaan umum dan perumahan ralryat;
9. i.transportasi;
10. j.kesehatan, obat dan makanan;
11. k.pendidikan dan kebudayaan;
12. l.pariwisata;
13. m.keagamaan;
14. n.pos, telekomunikasi, penyiaran dan sistem dan transaksi elektronik;
15. o.pertahanan dan keamanan; dan
16. p.ketenagakerjaan.
(5)Sektor ketenaganukliran, keagamaan serta pertahanan dan keamanan sebagairmana dimnaksud pada ayat (4) huruf e, huruf m dan huruf o merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan Perizinan Berusaha
(6)Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada scktor sebagairmana dimaksued pada ayat (4), kepada Pelakeu Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(7)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Periinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang. hingkungan hidup dan bangunan gedung.

Pasal 9

Pelaksanaan Perizinan Berusaha scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mecliputi:

a.manajemen penyelenggaraan;
b.pengintegrasian PTSP
c.sarana dan prasarana;
d.sumber daya manusia aparatur;
e.tata hubungan kerja; dan
f.pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sister 0ss jdih.metrokota.go.id Umum Pasal IO (l) DPMpSP melaksanakan pclayanan Perizinan Berusaha dengan meneraplan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. [2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha se bagaimana dimaksud pada ayat () meliputi:
a.pelaksanaan pelayanan,
b.pengelolaan informasi;
c.penyuluhan kepada masyarakat;
d.pelayanan konsultasi;
e.pengelolaan pengaduan masyarakat; dan
f.pendampingan hukum.

(2)Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jas pelayanan Perizinan Berusaha.
(3)Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, proscdur dan kriteria yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sister pendukung pelaksanaan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (3 diatur dalam Peraturan Wali Kota

Pasal 12

(I) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.

(2)Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (I] dilakukan dengan perangkat /fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP
(3)Dalam hal pelayanan Sistem 0SS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP relakuka
1. a.pelayanan berbantuan, dan/atau
2. b.pelayanan bergerak. jdih.metrokota.go.id Pasad 13 (I) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a juga dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat melaksanakan Perizinan Berusaha berdasarkan Sistem OSS secara mandiri arena terjadi gangguan teknis.
(2)Dalam hal pelayanan Sistem 0SS terjadi gangguan teknis sebagaimana diraksud pada ayat (I), pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama I (satu) hari kerja scjak dinyatakan terjadinya gangguan teknis
(3)Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sister 0sS sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disampaikan kepada masyarakat oleh kepala DPMPTS,

Pasal 14

Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan mcnggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 15

l) Pengelolaan informasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat [2) huruf b dilaksanakan secara terbuka, tidak dipungut biaya, dan mudah diakses oleh masyarakat. [2) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa:

a.menerima permintaan layanan informasi; dan
b.penyediaan dan pemberian informasi kepade masyarakat

Pasal 16

(l) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat scbagai dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem Oss

(2)Selain penyediaan dan pemberian informasi se bagaimana dimaksud pada ayat (), DPMPTSP menyediakan dan memberikan informasi paling sedikit mengenai:
1. a.profil kelembagaan Perangkat Daerah;
2. b.standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
3. c.penilaian kinerja PTsp

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; L. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamnadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagamana telah diubah dengan Undang undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Norr 244, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856j; jdih.metrokota.go.id '
6.Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Permnerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8.Peraturan Pemerintah Noror 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor I6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO dan WALI KOTA METRO MEMUTUSKAN Menetapkan. PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA. BAB KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : I. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kota Metro.
3.Pemerintah Daerah adala.h Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Metro.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang renjadi kewenangan Daerah.
6.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya sccara clektronik mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
7.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikcan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. jdih.metrokota.go.id
8.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
9.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan olch Lembaga 08S untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
10.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah. I. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat ptsp adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesafuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
12.Pelaku Usaha adalah orang perscorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan kewenangan bagi Pemerintah Daerah dan kepastian hukur dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Pasal 3

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
b.pelaksanaan Perizinan Berusaha,
c.pelaporan,
d.pembinaan dan pengawasan;
e.pendanaan; dan
f.sanksi administratif jdih.metrokota.go.id •

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 5

(l) Wali Kota menyelenggarakan Perizinan Berusaha.

(2)Wali Kota mendelegasikan Perizinan Berusaha se bagaimana dimaksud pada ayat (l) kepada kepala DPMPTSP.

BAB ILL

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 6

(I) Setiap Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha.

(2)Pelaku Usaha dalam memperolch Perizinan Berusaha scbagairmana dimaksud pada ayat (l) tidak dipungut biaya

Pasal 7

(l) Periinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi

a.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
b.persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
c.Perizinan Berusaha scktor dan kemudahan persyaratan investasi. [2) Selain Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Dacrah da pat menerbitkan perizinan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan lainnya sc bagaimana dimaksud pada ayat [2) diatur dengan Peraturan Wali Kota Paal 8 (I) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (I) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
(2)Tingkat risiko scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rendah;
2. b.menengah rendah;
3. c.menengah tinggi; dan
4. d.tinggi
(3)Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (l) huruf b antara lain meliputi
1. a.kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
2. b.persetujuan lingkungan; dan
3. c.persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi. jdih.metrokota.go.id
(4)Periinan Berusaha scktor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (I) huruf c terdiri atas sektor :
1. a.perikanan;
2. b.pertanian;
3. c.lingkungan hidup dan kehutanan;
4. d.enengi dan sumber daya mineral;
5. e.ketenaganukliran;
6. f.perindustrian;
7. g.perdagangan;
8. h.pekerjaan umum dan perumahan ralryat;
9. i.transportasi;
10. j.kesehatan, obat dan makanan;
11. k.pendidikan dan kebudayaan;
12. l.pariwisata;
13. m.keagamaan;
14. n.pos, telekomunikasi, penyiaran dan sistem dan transaksi elektronik;
15. o.pertahanan dan keamanan; dan
16. p.ketenagakerjaan.
(5)Sektor ketenaganukliran, keagamaan serta pertahanan dan keamanan sebagairmana dimnaksud pada ayat (4) huruf e, huruf m dan huruf o merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan Perizinan Berusaha
(6)Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada scktor sebagairmana dimaksued pada ayat (4), kepada Pelakeu Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(7)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Periinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang. hingkungan hidup dan bangunan gedung.

Pasal 9

Pelaksanaan Perizinan Berusaha scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mecliputi:

a.manajemen penyelenggaraan;
b.pengintegrasian PTSP
c.sarana dan prasarana;
d.sumber daya manusia aparatur;
e.tata hubungan kerja; dan
f.pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sister 0ss jdih.metrokota.go.id Umum Pasal IO (l) DPMpSP melaksanakan pclayanan Perizinan Berusaha dengan meneraplan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. [2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha se bagaimana dimaksud pada ayat () meliputi:
a.pelaksanaan pelayanan,
b.pengelolaan informasi;
c.penyuluhan kepada masyarakat;
d.pelayanan konsultasi;
e.pengelolaan pengaduan masyarakat; dan
f.pendampingan hukum.

(2)Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jas pelayanan Perizinan Berusaha.
(3)Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, proscdur dan kriteria yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sister pendukung pelaksanaan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (3 diatur dalam Peraturan Wali Kota

Pasal 12

(I) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.

(2)Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (I] dilakukan dengan perangkat /fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP
(3)Dalam hal pelayanan Sistem 0SS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP relakuka
1. a.pelayanan berbantuan, dan/atau
2. b.pelayanan bergerak. jdih.metrokota.go.id Pasad 13 (I) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a juga dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat melaksanakan Perizinan Berusaha berdasarkan Sistem OSS secara mandiri arena terjadi gangguan teknis.
(2)Dalam hal pelayanan Sistem 0SS terjadi gangguan teknis sebagaimana diraksud pada ayat (I), pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama I (satu) hari kerja scjak dinyatakan terjadinya gangguan teknis
(3)Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sister 0sS sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disampaikan kepada masyarakat oleh kepala DPMPTS,

Pasal 14

Pasal 15

a.menerima permintaan layanan informasi; dan
b.penyediaan dan pemberian informasi kepade masyarakat

Pasal 16

(l) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat scbagai dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem Oss

(2)Selain penyediaan dan pemberian informasi se bagaimana dimaksud pada ayat (), DPMPTSP menyediakan dan memberikan informasi paling sedikit mengenai:
1. a.profil kelembagaan Perangkat Daerah;
2. b.standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
3. c.penilaian kinerja PTsp