Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 10 Tahun 2021
- Nomor
- 10
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 16
Ringkasan
PERDA ini mengatur tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
PERDA ini mengatur tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
menetapkan Peraturan Daerahtentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Menimbang Mengingat:1.Undang-UndangNomor 12Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten DatiIIWayKanan, Kabupaten DatiIILampung Timur dan Kotamadya DatiIIMetro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3825);
4.Undang-UndangNomor1 Tahun2004tentang PerbendaharaanNegara(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2004Nomor5,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4355);
6.Undang-UndangNomor25Tahun 2004tentangSistem Perencanaan PembangunanNasional(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 2004Nomor104,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor4421);
9.Undang-UndangNomor23 Tahun2014tentang Pemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5587)sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhirdengan Undang- UndangNomor11 Tahun 2020(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2020Nomor245,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor6573); 10.Undang-UndangNomor 2Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negaradan Stabilitas SistemKeuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019(COVID- 19)dan/atauDalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Sosial dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); Peraturan PemerintahNomor109 Tahun 2000 tentang Kedudukan KeuanganKepalaDaerahdanWakil Kepala Daerah(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 2000 Nomor210,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor4028); Peraturan PemerintahNomor55Tahun2005tentangDana Perimbangan(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2005137,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4575); PeraturanPemerintahNomor39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan UangNegara/Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007Nomor83,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4738); PeraturanPemerintahNomor22Tahun 2008 tentang PendanaandanPengelolaanBantuanBencana(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2008Nomor43, Tambahan LembaranNegaraNomor4829); Peraturan PemerintahNomor48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 2008Nomor91,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor4864); Peraturan PemerintahNomor5Tahun2009 tentang BantuanKeuanganKepadaPartaiPolitik(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2009Nomor18, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4972)sebagaimana telahbeberapakalidiubah terakhir dengan PeraturanPemerintahNomor1 Tahun 2018 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2018Nomor 01,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6177); Peraturan PemerintahNomor69 Tahun2010tentangTata CaraPemberiandanPemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak DaerahdanRetribusiDaerah(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010Nomor119,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5161); Peraturan PemerintahNomor71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor123, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5165); Peraturan PemerintahNomor2Tahun 2012 tentang Hibah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); Peraturan PemerintahNomor27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BarangMilikNegara/ Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
63);
PeraturanMenteriPendidikandanKebudayaanNomor32 Tahun 2018 tentangStandarTeknis PelayananMinimal Pendidikan(Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2018 Nomor1687); PeraturanMenteriDalamNegeriNomor100Tahun2018 tentangPenerapanStandarPelayananMinimal(Berita NegaraRepublikIndonesia Tahun 2018Nomor1540); PeraturanMenteriDalamNegeriNomor121Tahun2018 tentangStandarTeknisMutuPelayanan DasarSub Urusan KetenteramandanKetertiban Umumdi Provinsi dan Kabupaten/ Kota(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun2019Nomor158); PeraturanMenteriKesehatanNomor4Tahun2019tentang StandarTeknis PemenuhanMutu Pelayanan Dasar Pada Standar PelayananMinimalBidang Kesehatan(Berita NegaraRepublikIndonesia Tahun 2019Nomor68); PeraturanMenteri DalamNegeriNomor90Tahun 2019 tentangKlasifikasi,KodefikasidanNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah(Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019Nomor1447); PeraturanMenteri DalamNegeriNomor77 Tahun 2020 tentang Pedoman TeknisPengelolaan KeuanganDaerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2020Nomor 1781); PeraturanMenteriKeuanganNomor17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer keDaerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021DalamRangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease2019(Covid- 19)danDampaknya(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun2020Nomor149)sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteriKeuanganNomor94 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteriKeuangan Nomor17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke DaerahdanDana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease2019(Covid-19)danDampaknya(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor825); PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor27 Tahun 2021 tentang PedomanPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor926); Peraturan Menteri Keuangan Nomor60 Tahun 2021 tentang StandarBiaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658); 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 7); 41. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO dan WALIKOTA METRO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Pemerintahan Pilihan adalahUrusanPemerintahanyangwajib Urusan diselenggarakanolehDaerah sesuaidenganpotensiyangdimilikiDaerah. 9. PenerimaanDaerahadalahuangyangmasukkekasDaerah. Pengeluaran Daerahadalah uangyang keluar darikasDaerah. PendapatanDaerahadalahsemua hakDaerah yangdiakui sebagai penambah nilaikekayaanbersihdalamperiodetahunanggaranberkenaan. DanaTransferUmum adalahdanayang dialokasikandalamAPBNkepada Daerahuntukdigunakansesuai dengan kewenanganDaerah guna mendanai kebutuhanDaerah dalam rangkapelaksanaandesentralisasi. DanaTransferKhususadalahdanayangdialokasikandalamAPBNkepada Daerahdengantujuan untukmembantumendanai kegiatankhusus,baik fisikmaupunnonfisikyangmerupakan urusanDaerah. DanaBagi HasilyangselanjutnyadisingkatDBHadalahdanayang bersumber dari pendapatantertentuAPBNyang dialokasikan kepadaDaerahpenghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengantujuanmengurangi ketimpangankemampuan keuangan antaraPemerintahPusatdanDaerah. DanaAlokasiUmum yangselanjutnyadisingkatDAUadalah danayang bersumber dari pendapatanAPBNyang dialokasikan dengantujuan pemerataan kemampuan keuanganantar-Daerahuntukmendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. DanaAlokasiKhususyangselanjutnyadisingkatDAKadalah danayang bersumber dari pendapatanAPBNyang dialokasikan kepadaDaerahtertentu dengantujuan untukmembantu mendanai kegiatankhususyangmerupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Belanja Daerahadalahsemua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagaipengurang nilai kekayaan bersih dalam periodetahun anggaran berkenaan. Pembiayaan adalah setiappenerimaan yang perlu dibayarkembalidan/atau pengeluaranyangakanditerima kembali, baik pada tahunanggaran berkenaan maupun pada tahun-tahunanggaran berikutnya. Pinjaman Daerah adalahsemuatransaksiyang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang ataumenerima manfaat yang bernilai uangdari pihak lain sehingga Daerahtersebut dibebani kewajibanuntukmembayar kembali. Utang Daerah yangselanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerahdan/ataukewajiban Pemerintah Daerah yang dapatdinilaidengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian,atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada PemerintahPusat,Pemerintah Daerah lainnya,badan layanan umum daerah milikPemerintah Daerah lainnya, badanusahamiliknegara,Badan Usaha MilikDaerah,koperasi,dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1(satu)tahun anggaran. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
26.PeraturanKepalaDaerah yangselanjutnya disebutPerkadaadalah Peraturan Walikota Metro.
APBDterdiriataspendapatandaerah,belanja daerahdanpembiayaandaerah APBDKota MetroTahunAnggaran 2022 berjumlahRp. 874.456.475.110,00terdiri atasPendapatan daerah,belanjadaerah,danpembiayaandaerah denganrincian sebagaiberikut: a.PendapatanDaerah b.Belanja Daerah Rp. 841.606.475.110,00 Rp.874.456.475.110.00 Defisit/Surplus(Rp.32.850.000.000,00) c.Pembiayaan Daerah 1.Penerimaan 2.Pengeluaran Rp.34.850.000.000,00 Rp,2.000.000.000.00 PembiayaanNetto SisaLebihpembiayaanAnggaranTahunBerkenaan Rp.32.850.000.000,00 Pasal 3 PendapatanDaerah direncanakansebesarRp.841.606.475.110,00(Delapan Ratus Empat PuluhSatuMiliyarEnam RatusEnamJutaEmpatRatus Tujuh PuluhLima RibuSeratusSepuluh Rupiah)yang bersumberdari: a.Pendapatanasli daerah;
(1)Pendapatanasli daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal3hurufa direncanakan sebesarRp. 226.317.350.391,00(Dua Ratus Dua Puluh Enam Miliyar TigaRatus Tujuh BelasJutaTigaRatusLimaPuluh RibuTigaRatus Sembilan PuluhSatuRupiah),yang terdiriatas: a.Pajakdaerah; b.Retribusi daerah; c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yangdipisahkan;dan d.Lain-lain pendapatan asli daerahyangsah; (2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf a direncanakan sebesarRp.32.008.522.235,00(TigaPuluh DuaMiliyarDelapanJutaLima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua RatusTiga PuluhLimaRupiah). (3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1)hurufb direncanakan sebesarRp. 9.184.692.940,00(Sembilan MiliyarSeratusDelapan Puluh Empat JutaEnam Ratus Sembilan Puluh DuaRibu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah). (4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf c direncanakan sebesarRp.7.340.250.540,00(Tujuh Miliyar TigaRatus Empat PuluhJutaDua RatusLimaPuluh Ribu LimaRatus Empat Puluh Rupiah). (5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d direncanakan sebesar Rp. 177.783.884.676,00(Seratus Tujuh Puluh Tujuh Miliyar Tujuh Ratus Delapan Puluh TigaJuta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).
(1)PendapatantransfersebagaimanadimaksuddalamPasal3hurufb direncanakansebesarRp.615.289.124.719,00(EnamRatusLimaBelasMilyar DuaRatusDelapan PuluhSembilanJutaSeratusDua Puluh EmpatRibuTujuh RatusSembilanBelas Rupiah),yang terdiriatas: a.Pendapatantransfer pemerintahpusat;dan b.Pendapatantransferantardaerah. (2)Pendapatantransfer pemerintahpusat sebagaimanadimaksudpadaayat(1) hurufadirencanakansebesarRp.559.115.124.719,00(LimaRatusLimaPuluh SembilanMiliyarSeratusLima BelasJutaSeratusDuaPuluhEmpatRibu Tujuh RatusSembilan Belas Rupiah). (3)Pendapatan transferantardaerah sebagaimanadimaksudpada ayat(1)hurufb direncanakan sebesarRp.56.174.000.000,00(LimaPuluh EnamMiliyar SeratusTujuhPuluhEmpatJutaRupiah).
Anggaran belanja daerah TahunAnggaran Rp.874.456.475.110,00(DelapanRatusTujuh PuluhEmpatMiliyarEmpat Ratus LimaPuluhEnamJutaEmpat Ratus Tujuh PuluhLima RibuSeratusSepuluh Rupiah),yang terdiriatas: a.Belanja operasi;
2022 direncanakan sebesar Pasal 7 (1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal6hurufa direncanakansebesarRp.780.513.802.776,00(Tujuh Ratus DelapanPuluh MilyarLimaRatusTigaBelasJutaDelapan Ratus DuaRibuTujuh Ratus Tujuh PuluhEnamRupiah),yangterdiriatas:
b.Belanjabarang dan jasa;
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf a direncanakan sebesarRp. 417.928.255.582,00(Empat Ratus Tujuh Belas MiliyarSembilan Ratus Dua Puluh DelapanJutaDua RatusLimaPuluhLimaRibu LimaRatus Delapan Puluh Dua Rupiah). (3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf b direncanakan sebesarRp.327.166.986.454,00(TigaRatus Dua Puluh Tujuh MiliyarSeratus Enam Puluh EnamJutaSembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat RatusLima Puluh Empat Rupiah). (4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf c direncanakan sebesarRp.35.166.060.740,00(TigaPuluhLima MiliyarSeratusEnam Puluh Enam Juta Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah). (5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf d direncanakan sebesar Rp. 252.500.000,00(Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
(1)Anggaran belanjamodalsebagaimanadimaksuddalam Pasal6huruf b direncanakansebesarRp. 85.250.672.334,00(DelapanPuluh LimaMiliyarDua RatusLimaPuluhJutaEnamRatusTujuh PuluhDuaRibuTigaRatusTiga PuluhEmpatRupiah), yang terdiridariatas:
b.Belanjamodalperalatandanmesin; c.Belanjamodalgedungdan bangunan; d.Belanjamodaljalan,jaringan,danirigasi; dan
(2)Belanja modaltanahsebagaimana dimaksud pada ayat(1)hurufa direncanakansebesarRp.300.000.000,00(TigaRatusJutaRupiah). (3)Belanja modalperalatandanmesinsebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf bdirencanakansebesarRp.27.595.306.219,00(DuaPuluh TujuhMiliyar Lima RatusSembilan PuluhLimaJutaTigaRatusEnamRibuDua RatusSembilan BelasRupiah). (4)Belanjamodalgedungdanbangunansebagaimana dimaksud padaayat(1)huruf cdirencanakan sebesarRp.25.451.450.400,00(Dua PuluhLima MiliyarEmpat RatusLimaPuluh SatuJutaEmpatRatusLimaPuluhRibuEmpat Ratus Rupiah). (5)Belanja modaljalan,jaringan,danirigasisebagaimanadimaksud pada ayat(1) huruf d direncanakansebesarRp.31.267.481.715,00(TigaPuluhSatuMiliyar Dua Ratus Enam Puluh TujuhJutaEmpat RatusDelapan PuluhSatuRibu TujuhRatusLimaBelas Rupiah). (6)Belanjamodalasettetap lainnya sebagaimanadimaksudpadaayat(1)huruf e direncanakansebesarRp. 636.434.000,00(EnamRatusTigaPuluh EnamJuta Empat RatusTigaPuluh EmpatRibu Rupiah).
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal6hurufc direncanakansebesarRp. 7.392.000.000,00(TujuhMilyarTigaRatusSembilan Puluh Dua Ribu Rupiah),yang terdiriatasbelanja tidak terduga.
(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal6huruf d direncanakansebesarRp. 1.300.000.000,00(SatuMiliyar TigaRatusJuta Rupiah), yang terdiriatasbelanja bantuan keuangan. (2)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)direncanakan sebesar 1.300.000.000,00(SatuMiliyar TigaRatusJutaRupiah).
Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.34.850.000.000,00(TigaPuluh EmpatJutaDelapan RatusLimaPuluh Rupiah), yang terdiri atas:
(1)Anggaranpenerimaan pembiayaansebagaimanadimaksud dalamPasal 11 hurufadirencanakansebesarRp.34.850.000.000,00(TigaPuluh EmpatMiliyar DelapanRatusLimaPuluhJutaRupiah)yang terdiriatasSisalebih perhitungananggarantahunanggaransebelumnya. (2)Sisalebihperhitungananggarantahunanggaransebelumnyasebagaimana dimaksud pada ayat(1)direncanakansebesarRp.34.850.000.000,00,-(Tiga PuluhEmpatMiliyarDelapanRatusLimaPuluhJutaRupiah).
(1)Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimanadimaksuddalam Pasal 11 direncanakan sebesarRp.2.000.000.000,00(DuaMiliyarRupiah), yangterdiri atasPenyertaanmodaldaerah.
Membuka PDF…