DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Metro

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dasar ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perkoperasian adalah Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2012;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perkoperasian; DENGAN RAHM.AT TUB.AM YANG II.AHA ESA Menginga.t .-Y Menimbang PENCABUTANPERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 2 TA.HUN2013 TBIITA!IG PEIIGBLOLAA!f PERKOPERASIAII TEIITAllG WALIKOTA METRO PROVINS! LAMPUNG PERATURAN DAERAll KOTA METRO NOMOR \ \ TA.HUN2016 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINS! LAMPUNG; ( /MTR/2016) ''!-· Ditetapkan di Metro Pada tanggal 30 a9us~us: 2016 WALIKOTA~-....~~- ~ PM6.f{AF HU:RA~· K~HS ; ~I~ I~'"'' i~.akil Wa_!!~!~~.:..... I i : Sekda ,,,,..,.,. ..... ,.\'~~11, •••• 1 ... , : Paaa12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro. Pa.sal 1 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2013 ten tang Pengelolaan Perkoperasian (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAER.AH TENTANG PENC.ABtn'AH PERATURAN DAER.AH KOl'A METRO NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PERKOPERASIAN. Dengan Penetajuan Benama DEWAN PERW.AKILANRAKYAT DAER.AH KOTA METRO dan WALIKOTA METRO

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7); \ \ .TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR .

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas II. PASAL DEMI PASAL I. UMUJI Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-II/2013 pada tanggal 28 Mei 2014 tentang uji materi atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 ten tang Perkoperasian, yang amar putusannya menyatakan : - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; - Memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru. Bahwa Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perkoperasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dan Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu dilakukan pencabutan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perkoperasian. PENCABUTAl'f PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANGPENGELOLAANPERKOPERASIA.N TENTANG PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR I I TAHUN 2016

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dasar ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perkoperasian adalah Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2012;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perkoperasian; DENGAN RAHM.AT TUB.AM YANG II.AHA ESA Menginga.t .-Y Menimbang PENCABUTANPERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 2 TA.HUN2013 TBIITA!IG PEIIGBLOLAA!f PERKOPERASIAII TEIITAllG WALIKOTA METRO PROVINS! LAMPUNG PERATURAN DAERAll KOTA METRO NOMOR \ \ TA.HUN2016 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINS! LAMPUNG; ( /MTR/2016) ''!-· Ditetapkan di Metro Pada tanggal 30 a9us~us: 2016 WALIKOTA~-....~~- ~ PM6.f{AF HU:RA~· K~HS ; ~I~ I~'"'' i~.akil Wa_!!~!~~.:..... I i : Sekda ,,,,..,.,. ..... ,.\'~~11, •••• 1 ... , : Paaa12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro. Pa.sal 1 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2013 ten tang Pengelolaan Perkoperasian (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Menetapkan

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7); \ \ .TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR .

Pasal 1

Cukupjelas

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 11 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013

Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013

Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2013