DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 12 Tahun 2018

Nomor: 12
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan berbasis Nomor lnduk Kependudukan (NIK) secara nasional perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penertiban dokumen administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi dengan tertib dan tidak diskriminatif dalam pelaksanaan pelayanan prima perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Be bas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 467 4) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
11.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
14.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 ten tang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan $ecara Na$ional $ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
18.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 55);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan oleh Negara Lain;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Repiblik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 (Berita Negara Repiblik Indonesia Tahun 2016 Nomor 256);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1764);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan;
29.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9); 30. 31. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 07); Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24); Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO DAN WALIKOTA METRO MEMUTUSKAN: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9), diubah sebagai berikut: . 1. Ketentuan Pasal 1 antara angka 18 dan 19 disisipkan 4 (empat) angka yaitu 18a, 18b, 18c dan 18d dan ditambah 7 (tujuh) angka yaitu 35, 36, 37, 38, 39 40 dan 41, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Metro.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom ..
3.Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
4.Dinas adalah Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
6.Camat adalah Camat se-Kota Metro. ti 7. Lurah adalah Lurah se-Kota Metro.
8.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia, dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9.Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 11 . Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
12.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan a tau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
14.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
15.Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16.Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK, adalah Nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
17.Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
18.KTP Berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. 18a. Penduduk Wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah. 18b. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 18c. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro. 18d. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA baru habis masa berlakunya pindah datang, rusak, atau hilang.
19.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
20.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
21.Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan prilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal Bangsa Indonesia.
22.Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
23.Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditanda tangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
24.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi Kelahiran, Kematian, Lahir Mati, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama, Perubahan Status Kewarganegaraan dan Perubahan Jenis Kelamin.
25.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ditingkat penyelenggara dan Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagai satu kesatuan.
26.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
27.Dihapus.
28.Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.
29.Dokumen Identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
30.Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
31.Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara dan Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
32.Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan Swasta yang II membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
33.Izin Tinggal Tetap adalah Izin Tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
34.Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
35.Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran, Perkawinan, penceraian secara online adalah proses pengurusan akta kelahiran yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.
36.Mengunggah adalah proses pengiriman data/ berkas dari komputer ke server aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
37.Pencatatan Kelahiran, Perkawinan, dan Kematian secara online adalah pencatatan kelahiran yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi aplikasi elektronik.
38.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran yang selanjutnya disebut dengan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
39.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
40.Saksi dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah orang yang melihat atau mengetahui penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
41.Laman resmi Http://dukcapil.kotametro.go.id adalah laman yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro fasilitas pelayanan pencatatan kelahiran, perkawinan dan kematian.
2.Katentuan Pasal 5 Ayat (5) huruf e dihapus, ayat (6) huruf c dihapus, ayat (7) huruf e dihapus, ayat (11) huruf a diubah, ayat (12) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (14), sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Penduduk Warga Negara Indonesia di Kota Metro wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah melalui Lurah dan Camat.
(2)Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
(3)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan Kartu Keluarga.
(4)Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki tinggal tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
(5)Penerbitan Kartu Keluarga KK baru bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan setelah memenuhi syarat :
1. a.lzin tinggal tetap bagi Orang Asing;
2. b.Fotocopy atau menunjukkan kutipan akta nikah/ kutipan akta perkawinan;
3. c.Surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. d.Surat keterangan datang dari luar negeri dari lnstansi pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah;
5. e.Dihapus. 9 (6) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
6. a.Kartu Keluarga lama; dan
7. b.Kuti pan Akta Kelahiran/ Surat Kelahiran dari Dokter / Bidan / Penolong Kelahiran;
8. c.Dihapus.
(7)Perubahan Kartu Keluarga karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam Kartu Keluarga bagi penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
1. a.Kartu Keluarga lama/Foto copy KK bagi penduduk dari luar daerah;
2. b.Kartu Keluarga yang akan ditumpangi;
3. c.Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/ atau
4. d.Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah;
5. e.Dihapus.
(8)Perubahan Kartu Keluarga karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia atau orang asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
1. a.Kartu Keluarga (KK) yang ditumpangi;
2. b.Paspor;
3. c.Izin Tinggal Tetap; dan
4. d.Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap.
(9)Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
1. a.KK lama;
2. b.Surat Keterangan Kematian; atau
3. c.Surat Keterangan Pindah / Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(10)Perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga wajib dilaporkan kepada Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
(11)Penerbitan Kartu Keluarga karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
1. a.Surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
2. b.Kartu Keluarga yang rusak;
3. c.Fotocopy atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau
4. d.Dokumen ke Imigrasian bagi Orang Asing.
(12)Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib melapor kepada Lurah.
(13)Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib melapor kepada Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana tersebut diatas.
(14)Penerbitan Kartu Keluarga dapat melalui pelayanan online dengan syarat :
1. a.Perno hon melakukan registrasi Http:// dukcapil. metrokota. go. id
2. b.Mengisi formulir dengan mengupload (unggah) dengan persyaratan yang telah tersedia di Http://dukcapil.metrokota.qo.id
3. c.Persyaratan Pelayanan online Kartu Keluarga diatur lebih lanjut dengan Peratu.ran Walikota.
  1. 3.Antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 5 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
(2)Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) kurang dari 5 (lima) tahun sudah memiliki akta kelahiran bagi penduduk Warga Negara Indonesia memenuhi persyaratan :
1. a.Fotocopy akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
2. b.Kartu Keluarga (KK) asli orangtua / wali;
3. c.KTP-el asli kedua orangtua. ti (3) Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak usia 5 Tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan :
4. a.Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran asli;
5. b.Kartu Keluarga (KK) asli orangtua;
6. c.KTP-el asli kedua orangtua;
7. d.Foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar.
(4)Persyaratan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak Warga Negara Indonesia yang baru datang dari luar negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas.
(5)Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) karena hilang atau rusak bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan setelah memenuhi syarat:
1. a.Surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
2. b.KIA (Kartu Identitas Anak) Asli / jika rusak;
3. c.Fotocopy akta kelahiran;
4. d.Fotocaopy Paspor dan Izin tinggal tetap.
(6)Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak usia kurang dari 5 (lima) tahun bagi Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat:
1. a.Fotocopy paspor dan izin tinggal tetap
2. b.Kartu Keluarga asli orangtua
3. c.KTP-el asli orangtua
4. d.Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran asli.
(7)Persyaratan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang dilakukan untuk anak usia 5 Tahun sampai dengan 17 Tahun dengan dilengkapi pas photo anak ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar.
(8)Masa berlaku Kartu Identitas Anak (KIA) :
1. a.Untuk anak kurang dari 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 5 (lima) tahun;
2. b.Untuk anak diatas 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari;
3. c.Orang asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
(9)Pelayanan online KIA
1. a.Pemohon melakukan registrasi Http:// dukcapil.kotametro.go.id untuk mendapatkan hak akses sebagai pengguna aplikasi;
2. b.Mengisi formulir dengan mengupload (unggah) dengan pesyaratan yang telah tersedia di Http://dukcapil.metrokota.qo.id
3. c.Persyaratan Pelayanan online KIA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf b dihapus, ayat (3) huruf a diubah dan ditambah 5 (lima) ayat yaitu ayat (17), (18), (19), (20) dan (21), sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)Penerbitan KTP baru bagi penduduk Warga Negara Indonesia, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
1. a.Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
2. b.Dihapus;
3. c.Fotokopi :
  1. 1.Kartu Keluarga;
  2. 2.Kutipan akta nikah/akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) Tahun tetapi sudah menikah;
  3. 3.Kutipan akta kelahiran/surat keterangan lahir/keterangan RT /RW yang diketahui Lurah.
4. d.Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
(2)Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
1. a.Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
2. b.Fotokopi :
  1. 1.Kartu Keluarga;
  2. 2.Kutipan Akta Nikah / Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah menikah;
  3. 3.Kutipan Akta Kelahiran;
  4. 4.Paspor dan Izin Tinggal Tetap; dan
3. c.Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
(3)Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
1. a.Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian dan melengkapi surat pemyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang paling lambat 14 (empat belas) hari;
2. b.Fotokopi Kartu Keluarga; dan
3. c.Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
(4)Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
1. a.Surat keterangan pindah / surat keterangan datang; dan
2. b.Surat Keterangan Datang dari luar negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
(5)Dihapus.
(6)Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
1. a.Fotokopi Kartu Keluarga;
2. b.KTP lama; dan
3. c.Surat keterangan / bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
(7)Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (6). 9 (8) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan membawa persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan.
(9)Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(10)Dalam KTP dimuat pas photo berwarna bersangkutan, dengan ketentuan :
1. a.Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, berwarna merah; atau dari penduduk yang latar belakang pas photo
2. b.Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.
(11)Masa berlaku KTP :
1. a.Untuk Warga Negara Indonesia berlaku seumur hidup;
2. b.KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum perubahan Peraturan Daerah ini di tetapkan berlaku seumur hidup;
3. c.Orang asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
(12)Dihapus.
(13)Dihapus.
(14)Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2x3 cm dengan ketentuan 70% (tujuh puluh persen) tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.
(15)Penduduk yang telah memiliki KTP Wajib membawa pada saat berpergian.
(16)Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) hanya diperbolehkan memiliki satu KTP.
(17)Perekaman dan penerbitan KTP-el penduduk di luar domisili, instansi pelaksana dilarang melakukan perubahan data penduduk.
(18)Penduduk dapat melakukan perekaman dan penerbitan KTP-el di Instansi pelaksana di luar domisili dengan persyaratan :
1. a.Mengisi formulir perekaman dan penerbitan KTP-el ke Instansi pelaksana di luar domisili;
2. b.Fotocopy Kartu Penduduk yang bersangkutan.
(19)Penerbitan KTP-el bagi penduduk di luar domisili dilakukan dengan ketentuan:
1. a.Telah melakukan perekaman data;
2. b.Kehilangan KTP-el di luar domisili;
3. c.KTP-el yang rusak di luar domisili (bila rusak);
4. d.Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
5. e.Surat keterangan kehilangan dari kepolisian di tempat hilangnya KTP-el.
(20)Penerbitan KTP-el bagi penduduk di luar domisili dilakukan dengan ketentuan:
1. a.Telah melakukan perekaman data;
2. b.Kehilangan KTP-el di luar domisili;
3. c.KTP-el yang rusak di luar domisili (bila rusak);
4. d.Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
5. e.Surat keterangan kehilangan dari kepolisian di tempat hilangnya KTP-el;
6. f.Surat keterangan kehilangan bermaterai.
(21)Pelayanan online KTP
1. a.Perno hon melakukan registrasi Http:/ I dukcapil. kotametro.go. id untuk mendapatkan hak akses sebagai pengguna aplikasi;
2. b.Mengisi formulir dengan mengupload (unggah) dengan persyaratan yang telah tersedia di Http://dukcapil.metrokota.qo.id;
3. c.Persyaratan Pelayanan online KTP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
  1. 5.Ketentuan Pasal 8 ayat (5) huruf a dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (20), sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
(2)Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
(3)Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
(4)Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), se bagai berikut :
1. a.Dalam satu Desa / Kelurahan; b . Antar Desa atau Kelurahan dalam satu Kecamatan;
2. c.Antar Kecamatan dalam satu Kabupaten / Kota; d . Antar Kabupaten atau Kota dalam satu Provinsi; atau
3. e.Antar Provinsi.
(5)Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, b, c, d dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a . Dihapus;
1. b.Kartu Keluarga;
2. c.KTP untuk mendapatkan surat keterangan pindah;
3. d.Surat pindah yang hilang harus melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
4. e.Surat pindah yang kadaluarsa wajib diperbaharui dari tempat asal.
(6)Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan b melapor kepada Lurah dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang dari Lurah atas nama Kepala Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk klasifikasi pindah sebagaimana ayat (4) huruf a, atau diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari Lurah atas nama Kepala Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk klasifikasi pindah sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b .
(7)Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah berdasarkan keterangan pindah yang ditandatangani oleh Lurah.
(8)Surat Keterangan Pindah antar Kabupaten atau Kota dalam satu Provinsi atau antar Provinsi, diterbitkan oleh Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah berdasarkan keterangan pindah yang ditandatangani oleh Lurah dan Camat.
(9)Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), (7), dan
(8)berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(10)Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada penduduk, KTP-el bersangkutan tidak dicabut sampai dengan yang bersangkutan mendapat KTP-el ditempat yang baru.
(11)Dihapus.
(12)Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah mendapatkan Surat Keterangan Pindah dengan klasifikasi pindah sebagaimana ayat (4) huruf b melaporkan kedatangannya pada Lurah yang dituju dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan Surat Keterangan Pindah Datang oleh Lurah atas nama Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
(13)Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah mendapatkan Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan melaporkan kedatangannya kepada Lurah ditempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah untuk kemudian mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang yang diterbitkan oleh Camat Atas nama Kepala Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah berdasarkan Formulir Permohonan Pindah Datang yang ditandatangani oleh Pemohon dan Lurah setempat.
(14)Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan (13) digunakan sebagai dasar untuk : a . Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
1. b.Perekaman ke dalam database kependudukan.
(15)Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah mendapatkan Surat Keterangan Pindah antar Kabupaten atau Kota dalam satu Provinsi atau antar Provinsi, melaporkan kedatangannya kepada Lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
(16)Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud ayat (15), kelurahan setempat melaksanakan pendaftaran penduduk dengan memproses Formulir Permohonan Pindah Datang yang telah ditandatangani oleh Pemohon.
(17)Formulir Permohonan Pindah Datang yang telah diproses sebagaimana ayat (16) selanjutnya ditandatangani oleh Lurah dan diteruskan ke Kecamatan untuk diproses lebih lanjut dan ditandatangani oleh Camat.
(18)Selanjutnya Formulir Pindah Datang sebagaimana yang dimaksud ayat
(17)disampaikan kepada Kepala Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
(19)Surat Keterangan Pindah Datang yang telah diterbitkan oleh Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (18) digunakan sebagai dasar:
1. a.Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru;
2. b.Perekaman ke dalam data base kependudukan.
(20)Penduduk Warga Negara Indonesia yang akan mendapatkan surat keterangan pindah antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi atau luar provinsi dapat melalui pelayanan online setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Pemohon melakukan registrasi Http://dukcapil.kotametro.go.id untuk mendapatkan hak akses sebagai pengguna aplikasi;
2. b.Mengisi formulir dengan mengupload (unggah) dengan pesyaratan yang telah tersedia di Http://dukcapil.metrokota.qo.id
3. c.Persyaratan Pelayanan online Pindah Datang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
  1. 6.Antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 41 A dan Pasal 41 B, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  2. 1.Pelayanan Akta catatan sipil online harus terdaftar dalam Kartu Keluarga Kota Metro dilakukan ditempat yang memiliki akses internet.
  3. 2.Pencatatan Akta Kelahiran dilakukan dengan cara :
4. a.Perno hon melakukan registrasi Http:/ I dukcapil. kotametro. go. id untuk mendapatkan hak akses sebagai pengguna aplikasi;
5. b.Pemohon yang telah mendapatkan hak akses sebagaimana dimaksud huruf a, mengisi formulir pada aplikasi pencatatan kelahiran dengan mengunggah persyaratan :
  1. 1.Surat Keterangan lahir dari dokter / bidan penolong kelahiran;
  2. 2.KTP dan KK;
  3. 3.Akta Perkawinan / Kutipan Akta Nikah.
6. c.Persyaratan di submit ke Http://Disdukcapilkotametro.com, untuk dikonfirmasi lalu mendapatkan nomor registrasi.
7. d.Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Metro menghubungi melalui nomor telepone pemohon.
8. e.Pemohon membawa asli persyaratan yang telah diunggah ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro untuk ditukar dengan akta kelahiran yang telah diterbitkan.
(2)Akta Perkawinan

1.Pelayanan Akta Perkawinan dengan cara :

a.Pemohon melakukan registrasi Http://dukcapil.kotametro.go.id untuk mendapatkan hak akses sebagai pengguna aplikasi.
b.Pemohon yang mendapatkan akses sebagaimana dimaksud huruf a, mengisi formulir pada aplikasi pencatatan perkawinan dengan mengunggah persyaratan :
1. 1.Nl, N2, N3, N4 dari Kelurahan;
2. 2.Surat nikah menurut tata cara Agama;
3. 3.Akta Kelahiran Suami Isteri;
4. 4.Pas photo 4x6 cm berdampingan.
c.Persyaratan di submit ke Http://dukcapil.kotametro.go.id, untuk dikonfirmasi lalu mendapatkan nomor registrasi;
d.Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Metro menghubungi melalui nomor telpone pemohon;
e.Pengumuman perkawinan diumumkan pada papan pengumuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro;
f.Bila pengumuman tidak ada yang menyanggah selama 10 (sepuluh) hari, maka pencatatan perkawinan bisa dilaksanakan;
g.Pemohon mendapatkan Akta Perkawinan.

(3)Akta Kematian

1.Pelayanan Akta Kematian dengan cara :

a.Pemohon melakukan registrasi Http:/ I dukcapil. kotametro.go. id untuk mendapatkan hak akses sebagai pengguna aplikasi;
b.Pemohon yang mendapatkan akses sebagaimana dimaksud huruf a, mengisi formulir pada aplikasi Pencatatan Kematian dengan mengunggah persyaratan : 1) Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit; 2) Surat keterangan kematian dari Kelurahan; 3) Akta Kelahiran; 4) Akta perkawinan / kutipan Akta Nikah.
d.Persyaratan di submit ke Http://dukcapil.kotametro.go.id, untuk dikonfirmasi lalu mendapatkan nomor registrasi;
e.Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Metro menghubungi melalui nomor telpone pemohon;
f.Pemohon membawa persyaratan yang telah diunggah ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro untuk mendapatkan akta kematian. Pemohon mendapatkan :
1. 1.Penerbitan NIK;
2. 2.Perubahan KK (Penambahan Anggota Keluarga);
3. 3.Penerbitan Akta Kelahiran;
4. 4.Penerbitan KIA. Penerbitan Akta Perkawinan (3 in 1) :
5. 1.Perubahan Status pada KK;
6. 2.Perubahan Status pada KTP;
7. 3.Penerbitan Akta Perkawinan. Pe,nerbitan Akta Penceraian (3 in 1) :
8. 1.Perubahan Status pada KK;
9. 2.Perubahan Status pada KTP;
10. 3.Penerbitan Akta Penceraian. Penerbitan Akta Kematian :
11. 1.Perubahan / pengurangan anggota keluarga;
12. 2.Penerbitan Akta Kematian; 3 . Perubahan status pada KK dan KTP bagi pasangan yang meninggal dunia.
13. 7.Ketentuan Pasal 45 dihapus. 8 . Ketentuan Pasal 46 dihapus.
14. 9.Ketentuan Pasal 48 dihapus. - Pasalll Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Peraturan Ditetapkan di Metro pada tanggal ;)O ~~ 2018 WALIKOTA METRO, SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO, A. LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHON 2018 NOMOR .'?.. NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINS! LAMPUNG; ( 12 /798/MTR/2018) • PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR t 2. TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL I. UMUM Penyelenggaran administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar administrasi bagi penduduk, serta dalam rangka memberikan jaminan perlindungan bagi penduduk. Oleh karena itu penyelenggaraan administrasi kependudukan harus benar-benar dilakukan sesuai kaidah penyelenggaran administrasi kependudukan yang ditetapkan oleh Pemerintah, karena pada dasarnya dokumen administrasi kependudukan berlaku secara nasional diseluruh bagian Negara Republik Indonesia. Dalam rangka tertib administrasi kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penertiban dokumen administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi strandar teknologi informasi dengan tertib dan tidak diskriminasi dalam pelaksanaan pelayanan prima, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sehingga perlu dilakukan Perubahan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2011. Sejalan dengan perkembangan dinamika hukum yang berlaku secara nasional, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk, sehingga Peraturan Daerah Kota Metro atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. D. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR . 1 .~••

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…