Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 13 Tahun 2018
- Nomor
- 13
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
Ringkasan
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
menetapkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
4252);
8 . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Intemasional Covenant on Economic, Social and Cultular Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
5063);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO dan WALIKOTA METRO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 4) diubah sebagai berikut :
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
7 . Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial, dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
BABIV KAWASAN TANPA ROKOK Umum Pasa17
C. tempat kegiatan anak-anak;
Bagian Kedelapan TempatUmum
BAB IV A IKLAN DAN PROMOSI Pasal 16 A
BAB IV
B Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 A, setiap orang yang mengiklankan dan/ atau mempromosikan produk rokok di media luar ruang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
Setiap orang yang memproduksi dan/ atau mengimpor produk rokok yang mensponsori suatu kegiatan dan/ atau sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
D Ketentuan lebih lanjut mengenai iklan dan promosi produk rokok di media luar ruang dan tata cara pengendalian sponsor produk rokok diatur dengan Peraturan Walikota.
E Bagi orang, lembaga dan/atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) yang mempromosikan dan mengiklankan produk rokok wajib mempunyai izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
A Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daer8l!. de1l_ an ~ m at nnya dalam Lembaran Daerah Kota Metro. r-;:PAsr-:,AF 1 - " :1- •• ,... . ,c I"""-r-__r-,::__ ' · 1 ,_: .. ' • • ...:> Ditetapkan di Metro ,,;:1•,~:::3 ..... .. ·.·=:.::.:_ -h- .......,::;......,c pada tanggal zo q~~ w 2018 Sekda .. ..... ....... .. ...... .... .. WALIKOTA t>.ss .:C..... .. ..... ......... . .. . ! Kep ct!2 =--·;:(an .....~N , Diunctang,<ao al'Me.tro_ - -·--· ,.-~as v~-~~~~~ -... ~~T, ~ , -~- --- Pada tanggal "UJ c{~ 2018 SEKRETARIS D RAH KOTA METRO, A. ~ LEMBARAN---DAERAH KOTA METRO TAHUN 2018 NOMOR .).:. NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINS! LAMPUNG; ( 13 /799/MTR/2018) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR t '.3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 04 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK I. UMUM Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, mewajibkan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan kawasan tanpa rokok (KTR) di wilayahnya dengan Peraturan Daerah. Penetapan KTR merupakan upaya untuk melindungi perokok pasif dari asap rokok orang lain sekaligus mendorong pengurangan atau bahkan penghentian aktivitas merokok dari perokok aktif. Pada sisi yang lain, merupakan pengaturan terhadap kewajiban perokok aktif untuk menghormati hak atas kesehatan orang lain yang tidak merokok, dengan cara mengupayakan agar asap rokoknya tidak menimbulkan gangguan kesehatan pada orang lain (perokok pasif). Dengan penetapan KTR maka masih terbuka ruang bagi perokok untuk tetap merokok, dan hak atas kesehatan orang lain tetap dapat terlindungi karena terbebas dari asap rokok. Kebijakan KTR Kota Metro ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Beberapa pokok materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan lokasi/tempat yang menjadi Kawasan Tanpa Rokok, penerapan sanksi administrasi dan denda bagi orang atau badan yang melanggar / tidak mematuhi kewajiban dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pimpinan Badan di tempat kerjanya sebagai daerah kawasan tanpa rokok, sanksi bagi aparatur yang tidak melaksanakan tugasnya dalam mengawasi kawasan tanpa rokok dan juga diatur tentang sanksi pidana bagi setiap orang yang merokok di kawasan tanpa rokok. Agar kebijakan KTR ini berjalan efektif maka perlu dilaksanakan secara terpadu dengan lintas sektor lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satu peraturan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan KTR di Kota Metro adalah Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro 2016-2021. Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan pembangunan daerah Kota Metro, yang pencapaiannya melibatkan segenap pemangku kepentingan (Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha) secara sinergis dan terpadu, sejalan dengan Visi Pembangunan Daerah untuk mewujudkan Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga yang berbasis ekonomi kerakyatan dan berlandaskan pembangunan partisipatif. Dunia usaha yang perlu mendapatkan ruang berpartisipasi di antaranya adalah perusahaan yang memproduksi dan/ atau mengimpor produk rokok, baik untuk mensponsori suatu kegiatan dan/ atau sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam pembangunan kepariwisataan Kota Metro. Walaupun perlu mendapatkan ruang partisipasi, namun dalam Peraturan Daerah ini iklan dan promosi rokok hanya dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan. Pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan tindakan administratif dan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. lS TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR ..... .
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda)