DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 13 Tahun 2018

Nomor: 13
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Metro

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Metro sebagai daerah tujuan wisata sesuai Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro 2016-2021, Pemerintah Kota Metro perlu meningkatkan penyediaan ruang berekspresi1 berpromosi, berinteraksi serta tempat penyelenggaraan atraksi dan aktifitas Kepariwisataan bagi segenap warga kota dan wisatawan yang berkunjung ke Kota Metro;
b.bahwa dalam rangka mengoptimalkan aktifitas Kepariwisataan, perlu memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi perusahaan yang memproduksi dan/ atau mengimpor produk rokok untuk mensponsori suatu kegiatan dan/aw,u sebagai bentuk tanggl),ng jawab sosial 4alam pembangunan Kepariwisataan Kota Metro;
c.bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Kota Metro telah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

d.bahwa agar pelaksanaan ketentuan Kawasan Tanpa Rokok lebih efektif, efisien dan terpadu dengan lintas sektor, maka perlu dilakukan Perubahan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok
1. 1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomer 3821);
3. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. 5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. 6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. 7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8 . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Intemasional Covenant on Economic, Social and Cultular Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
8. 9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. 10.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. 11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. 12.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. 13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. 14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. 15.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
16. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 ten tang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
17. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indeonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
18. 19.Peraturan Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomnor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
19. 20.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/ MENKES/PB/1/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tan pa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
20. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
21. 22.Peraturan Daerah Kata Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Kata Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 07);
22. 23.Peraturan Daerah Kata Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kata Metro Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 4);
23. 24.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO dan WALIKOTA METRO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 4) diubah sebagai berikut :
24. 1.Ketentuan Pasal 1 angka 2, 3, 4 dan 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Metro.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
5.Badan adalah Sekumpulan orang dan/ atau modal, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komenditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan cara dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.Orang adalah setiap pribadi. 7 . Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial, dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
8.Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tobacum, Nicotiana Pustica dan spesias lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
9.Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau mengisap rokok.
10.Perokok Aktif adalah setiap orang yang secara langsung mengisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
11.Perokok Pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari perokok aktif.
12.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/ atau mempromosikan produk rokok.
13.Tempat atau Ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha.
14.Tempat sarana kesehatan adalah tempat digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti Rumah Sakit, puskesmas, poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, posyandu, toko obat atau apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya.
15.Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah/ Madrasah, Perguruan Tinggi, Pendidikan non formal dan informal, Taman Pendidikan Seni Al Qur'an/Madrasah Diniyah Alawiyah, Perpustakaan, Ruang Praktek atau Laboratorium, Museum dan sejenisnya.
16.Tempat kegiatan anak-anak adalah tempat yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak dan tempat bermain anak-anak lainnya.
17.Tempat ibadah adalah sarana untuk melaksanakan ritual keagamaan seperti Masjid termasuk musholla, Gereja dan tempat ibadah lainnya termasuk Kapel, Pura, Wihara, Klenteng dan tempat ibadah lainnya.
18.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat seperti bus umum angkutan kota, kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, mobil angkutan karyawan.
19.Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama- sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat.
20.Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
21.Tempat olah raga adalah lapangan olah raga atau tempat terbuka dan/ atau tertutup yang dipergunakan untuk kegiatan olah raga.
22.Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
23.Tim pengawas yang selanjutnya disebut dengan Tim adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah dan/atau anggota masyarakat yang ditunjuk oleh Walikota yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.
2.Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut: BABIV KAWASAN TANPA ROKOK Umum Pasa17

(1)Walikota menetapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan Keputusan Walikota.
(2)KTR meliputi :
1. a.tempat sarana kesehatan;
2. b.tempat proses belajar - mengajar; C. tempat kegiatan anak-anak;
3. d.tempat ibadah;
4. e.angkutan umum;
5. f.tempat kerja;
6. g.tempat umum;
7. h.tempat sarana olah raga; dan
  1. 1.tempat lainnya yang ditetapkan.
(3)KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, g dan h dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
(4)Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
1. a.Merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
2. b.Terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
3. c.Jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
4. d.Jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
(5)KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.

3.Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g seperti pasar, mall, tempat wisata, tempat hiburan, hotel dan restoran, taman kota, tempat rekreasi dan terminal.
(2)Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar.
(3)Tidak termasuk larangan bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta lembaga dan/atau badan untuk menjual, dan/atau membeli rokok di dalam tempat atau gedung tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Dihapus.

4.Ketentuan antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian iklan dan promosi rokok yang dilakukan di media luar ruang.
(2)Ketentuan pengendalian iklan dan promosi rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
1. a.tidak diletakkan di KTR;
2. b.tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
3. c.harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan
4. d.tidak boleh melebihi ukuran 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi).

BAB IV

A IKLAN DAN PROMOSI Pasal 16 A

Pasal 16

B Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 A, setiap orang yang mengiklankan dan/ atau mempromosikan produk rokok di media luar ruang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.tidak memperagakan, menggunakan, dan/ atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek rokok tertentu;
b.tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
c.tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
d.tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
e.tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
f.tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
g.tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/ atau wanita hamil;
h.tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
1. 1.tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 16C

Setiap orang yang memproduksi dan/ atau mengimpor produk rokok yang mensponsori suatu kegiatan dan/ atau sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk rokok;
b.tidak bertujuan untuk mempromosikan produk rokok; dan
c.tidak untuk kegiatan olah raga.

Pasal 16

D Ketentuan lebih lanjut mengenai iklan dan promosi produk rokok di media luar ruang dan tata cara pengendalian sponsor produk rokok diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

E Bagi orang, lembaga dan/atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) yang mempromosikan dan mengiklankan produk rokok wajib mempunyai izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

5.Ketentuan antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 28 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

A Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daer8l!. de1l_ an ~ m at nnya dalam Lembaran Daerah Kota Metro. r-;:PAsr-:,AF 1 - " :1- •• ,... . ,c I"""-r-__r-,::__ ' · 1 ,_: .. ' • • ...:> Ditetapkan di Metro ,,;:1•,~:::3 ..... .. ·.·=:.::.:_ -h- .......,::;......,c pada tanggal zo q~~ w 2018 Sekda .. ..... ....... .. ...... .... .. WALIKOTA t>.ss .:C..... .. ..... ......... . .. . ! Kep ct!2 =--·;:(an .....~N , Diunctang,<ao al'Me.tro_ - -·--· ,.-~as v~-~~~~~ -... ~~T, ~ , -~- --- Pada tanggal "UJ c{~ 2018 SEKRETARIS D RAH KOTA METRO, A. ~ LEMBARAN---DAERAH KOTA METRO TAHUN 2018 NOMOR .).:. NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINS! LAMPUNG; ( 13 /799/MTR/2018) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR t '.3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 04 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK I. UMUM Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, mewajibkan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan kawasan tanpa rokok (KTR) di wilayahnya dengan Peraturan Daerah. Penetapan KTR merupakan upaya untuk melindungi perokok pasif dari asap rokok orang lain sekaligus mendorong pengurangan atau bahkan penghentian aktivitas merokok dari perokok aktif. Pada sisi yang lain, merupakan pengaturan terhadap kewajiban perokok aktif untuk menghormati hak atas kesehatan orang lain yang tidak merokok, dengan cara mengupayakan agar asap rokoknya tidak menimbulkan gangguan kesehatan pada orang lain (perokok pasif). Dengan penetapan KTR maka masih terbuka ruang bagi perokok untuk tetap merokok, dan hak atas kesehatan orang lain tetap dapat terlindungi karena terbebas dari asap rokok. Kebijakan KTR Kota Metro ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Beberapa pokok materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan lokasi/tempat yang menjadi Kawasan Tanpa Rokok, penerapan sanksi administrasi dan denda bagi orang atau badan yang melanggar / tidak mematuhi kewajiban dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pimpinan Badan di tempat kerjanya sebagai daerah kawasan tanpa rokok, sanksi bagi aparatur yang tidak melaksanakan tugasnya dalam mengawasi kawasan tanpa rokok dan juga diatur tentang sanksi pidana bagi setiap orang yang merokok di kawasan tanpa rokok. Agar kebijakan KTR ini berjalan efektif maka perlu dilaksanakan secara terpadu dengan lintas sektor lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satu peraturan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan KTR di Kota Metro adalah Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro 2016-2021. Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan pembangunan daerah Kota Metro, yang pencapaiannya melibatkan segenap pemangku kepentingan (Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha) secara sinergis dan terpadu, sejalan dengan Visi Pembangunan Daerah untuk mewujudkan Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga yang berbasis ekonomi kerakyatan dan berlandaskan pembangunan partisipatif. Dunia usaha yang perlu mendapatkan ruang berpartisipasi di antaranya adalah perusahaan yang memproduksi dan/ atau mengimpor produk rokok, baik untuk mensponsori suatu kegiatan dan/ atau sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam pembangunan kepariwisataan Kota Metro. Walaupun perlu mendapatkan ruang partisipasi, namun dalam Peraturan Daerah ini iklan dan promosi rokok hanya dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan. Pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan tindakan administratif dan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. lS TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR ..... .

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…